Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2015
- Nomor
- 229/PMK.04/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); ·MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II MITA KEPABEANAN
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
harus memenuhi
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III MONITORING DAN EVALUASI
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV
Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
2 . terhadap importir peserta uji coba Mitra Utama yang clitunjuk clengan Keputusan Direktur Jencleral Bea dan Cukai Nomor Kep-91/ BC/ 2007 tentang Penunjukan Perusahaan_ Peserta Uji Coba Mitra Utama, clitetapkan sebagai MITA Kepabeanan berclasarkan Peraturan Menteri ini, clengan ketentuan penetapan sebagai MITA Kepabeanan akan clicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, MITA Kepabeanan ticlak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri ini; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id BABV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 16 Desember 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 15 NOMOR 1899 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 29/PMK.04/ 2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Nornor ............ (1) .................. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Narna Jabatan Nornor Identitas Alan1at ........ (2) ....... ........ (3) ....... ........ (4) ....... ........ (5) ....... Atas narna perusahaan ............ ... (6) ............... NPWP ............... (7) ............... alarnat ............ . .. (8) ............... dengan ini saya rnenyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta rnen1enuhi sernua ketentuan tentan.g MITA Kepabean.an.. Dernikian. surat pernyataan in1 dibuat den.gan sebenar- benarnya dan. ditandatan.gani dengan pen.uh kesadaran. tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggun.g jawab atas segala akibat hukurn. yang tirnbul. ............... (9) ·. · . . . . . . . . . . . . . Yang Mernberi Pernyataan ............... (6) ....... . . .. . . . . ..... .......... (10) ............... ............... (2) .............. . .... . .. . ....... (3) ............... www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor ( 4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor surat pernyataan oleh importir. Diisi nama orang yang bertanggung jawab yang menanclatangani surat pernyataan. Diisi jabatan Presiclen Direktur, Direktur Utama, atau Direktur. Diisi nomor iclentitas (KTP, IGTAS, Passpor) Presiclen Direktur, Direktur Utama. atau Direktur. Diisi alamat clomisili Presiclen Direktur, Direktur Utama atau Direktur. Diisi nama perusahaan. Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. Diisi alamat lengkap perusahaan. Diisi tempat,· tanggal, bulan clan tahun surat pernyataan di buat. Diisi clengan materai yang clibubuhi tancla tangan clan cap perusahaan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum � /, .�'"b : :_·�0:./-2� Kepalal�,ian T.U. Kernenterian . I ' ' I \\� \\ �t"'.'. \'. . l,; ,i 11.; u ly)lJ1• I ) GIARTO I NIP l 9'S,90420198492106·1 ":"(..�' � �r .jt""' www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 29/PMK.04/ 2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN Menim.bang Mengingat Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KEMENTERIAN·KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1).......... TENTANG PENETAPAN ......... (2)......... . SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
telali. memenuhi persyarata.n untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuanga.n Nomor ......... (5)........../PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabea.nan;
Sebagai Mitra Utama Kepabeanan; Peratura.n Menteti Keua.nga.n Nomor ......... (5) .......... /PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan; KETENTUAN PERALIHAN
Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
2 . terhadap importir peserta uji coba Mitra Utama yang clitunjuk clengan Keputusan Direktur Jencleral Bea dan Cukai Nomor Kep-91/ BC/ 2007 tentang Penunjukan Perusahaan_ Peserta Uji Coba Mitra Utama, clitetapkan sebagai MITA Kepabeanan berclasarkan Peraturan Menteri ini, clengan ketentuan penetapan sebagai MITA Kepabeanan akan clicabut apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, MITA Kepabeanan ticlak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri ini; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id BABV KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 16 Desember 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 17 Desember 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 15 NOMOR 1899 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 29/PMK.04/ 2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN FORMAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN KOP PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN Nornor ............ (1) .................. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Narna Jabatan Nornor Identitas Alan1at ........ (2) ....... ........ (3) ....... ........ (4) ....... ........ (5) ....... Atas narna perusahaan ............ ... (6) ............... NPWP ............... (7) ............... alarnat ............ . .. (8) ............... dengan ini saya rnenyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta rnen1enuhi sernua ketentuan tentan.g MITA Kepabean.an.. Dernikian. surat pernyataan in1 dibuat den.gan sebenar- benarnya dan. ditandatan.gani dengan pen.uh kesadaran. tanpa paksaan dari siapapun serta bertanggun.g jawab atas segala akibat hukurn. yang tirnbul. ............... (9) ·. · . . . . . . . . . . . . . Yang Mernberi Pernyataan ............... (6) ....... . . .. . . . . ..... .......... (10) ............... ............... (2) .............. . .... . .. . ....... (3) ............... www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor ( 4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor surat pernyataan oleh importir. Diisi nama orang yang bertanggung jawab yang menanclatangani surat pernyataan. Diisi jabatan Presiclen Direktur, Direktur Utama, atau Direktur. Diisi nomor iclentitas (KTP, IGTAS, Passpor) Presiclen Direktur, Direktur Utama. atau Direktur. Diisi alamat clomisili Presiclen Direktur, Direktur Utama atau Direktur. Diisi nama perusahaan. Diisi nomor Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan. Diisi alamat lengkap perusahaan. Diisi tempat,· tanggal, bulan clan tahun surat pernyataan di buat. Diisi clengan materai yang clibubuhi tancla tangan clan cap perusahaan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum � /, .�'"b : :_·�0:./-2� Kepalal�,ian T.U. Kernenterian . I ' ' I \\� \\ �t"'.'. \'. . l,; ,i 11.; u ly)lJ1• I ) GIARTO I NIP l 9'S,90420198492106·1 ":"(..�' � �r .jt""' www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 29/PMK.04/ 2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN Menim.bang Mengingat Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT KEMENTERIAN·KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ......... (1).......... TENTANG PENETAPAN ......... (2)......... . SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
telali. memenuhi persyarata.n untuk dapat ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuanga.n Nomor ......... (5)........../PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabea.nan;
Sebagai Mitra Utama Kepabeanan; Peratura.n Menteti Keua.nga.n Nomor ......... (5) .......... /PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN ......... (2).......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Memberikan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan kepacla: Nama Perusahaan NPWP Alam at ......... (2)......... . : ......... (6) . . . . . . . • . . : ......... (7) ......... . Dalam ha! Pemberitahuan Impor Barang tidak cliberitahukan sencliri oleh ......... (2).........., Pemberitahuan Impor Barang ......... (2) ......... . clikuasakan pada PPJK: I No I Nama PPJK NPWP Alam at I I ......... (8) .... . ..... (9) .... .... (10) .. .. (8) ...... (9) .. ...... (10) .. Pelayanan impor terhadap Mitra Utaina Kepabeanan clilayani di ...... ... (11).......... Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jencleral ini disampaikan kepacla:
yang bersangkutan untuk cliketahui clan dilaksanakan. Ditetapkan di Jakarta pacla tanggal ......... (13) ......... . Direktur Jencleral, .............. (14) .............. . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Noinor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7} Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi norn.or Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai Mitra Utarna Kepabeanan. Diisi narna irnportir yang rnendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nornor surat permohonan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi tanggal surat permohonan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Mitra Utama Kepabeanan. Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir yang mendapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi alamat lengkap importir yang rnenclapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nama PPJK yang cliberi kuasa, Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK yang cliberi kuasa. Diisi alamat PPJK yang cliberi kuasa. Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jencleral Bea clan Cukai/Kantor Pelayanan Utama/I\antor Pengawasan clan Pelayanan Bea clan Cukai, tempat pemenuhan kewajiban pabean. Diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Direktur Jencleral mengenai penetapan sebagai Mitra Utarna Kepabeanan. Diisi tanggal, bulan, clan tahun Keputusan Direktur Jencleral mengenai penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nama Direktur Jencleral Bea clan Cukai yang menetapkan Keputusan Direktur Jencleral Bea clan Cukai ten.tang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttcl. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Salin.an sesuai cl�ngan aslinya Kepala Bir� ' t - Bil'u m R[p, > ' � �<\ II "'l:.i .,.., T T T T " Kepala Nii,'<;: T. U. Ke�en� · · rian , _, - - \ '. \ .. - 81,.; v 1 :ur.. 1 ) • ) · ' GIARTW. J / NIP 1959042.01984 0� ·QO I ,tj\:.\ www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 229/PMK.04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MENGENAI PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ..........(1) .......... TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR ..........(2) . ......... TENTANG PENETAPAN ..........(3) .......... Menin1bang Mengingat Menetapkan PERT AMA KE DUA KETIGA SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..........(5) ........../PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan; MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKA.I TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ NOMOR ..........(2) .......... TENTANG PENETAPAN ..........(3) .......... SEBAGAI MITRA UTAMA KEPABEANAN. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor ..........(2) .......... tentang Penetapan ..........(3) .......... Sebagai Mitra Utaina Kepabeanan. Kepada ..........(3) .......... tidak mendapatkai-:t kemudahan di bidai-:tg kepabeanan sesuai dengan peraturai-:t perundang-undangan inengenai Mitra Utaina Kepabeanan. Keputusan Direktur Jenderal ini n-:tulai berlaku pada tai-:tggal ditetapkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta pada tai-:tggal .... ......(7) ......... . Direktur Jenderal, .......... (8) ......... . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) 14 PETUNJUKPENGISIAN Diisi nomor Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nomor Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nama Operator Ekonomi yang menclapat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi kriteria pencabutan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mitra Utama Kepabeanan. Diisi pihak-pihak yang menerima salinan Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi tanggal, bu : Ian clan tahun Keputusan Direktur Jencleral Bea clan Cukai tentang Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Diisi nama Direktur Jencleral Bea clan Cukai yang menanclatangani Keputusan Direktur Jencleral Bea clan Cukai tentang .Pencabutan Atas Keputusan Direktur Jencleral Bea Dan Cukai Tentang Penetapan Sebagai Mitra Utama Kepabeanan. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…