Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 765 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan pera turan perundang -undangan serta mem pertim bangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi, yaitu: = Pendapatan Asli Daerah = Dana Alokasi Umum = Dana Bagi Hasil = Dana Otonomi Khusus = Pendapatan Transfer Antar Daerah = Lain-Lain Pendapatan yang Sah = Belanja Bagi Hasil = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) = Belanja Pegawai = Pokok Pinjaman = Belanja Bunga darr/ at au imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah PP + BB [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP] - BP PAD DAU DBH Otsus PTAD LLPS BBH AP BP PP BB Keterangan: DSCR Provinsi = yang dijabarkan sebagai berikut:
1.Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain Belanja Pegawai Pendapatan yang Tidak Ditentukan Penggunaannya DSCR = A. FORMULA PENGHITUNGAN RASIa KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut: LAMPIRAN PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAANUTANGDAERAHTAHUN ANGGARAN2025 www.jdih.kemenkeu.go.id 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten Zkota, yang dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten Zkota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan c) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAUdukungan bidang pendidikan; d) DAUdukungan bidang kesehatan; dan e) DAUdukungan bidang pekerjaan umum. 3) Dana Bagi Hasil (DBH),tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; c) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan d) DBH perkebunan sawit. 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS)tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 6) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) Dana Alokasi Khusus (DAK)Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAKNonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAKNonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 7) Pokok Pinjaman (PP)merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan Zatau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan Zatau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/ atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/ atau sukuk daerah yang diusulkan. 8) Belanja Bunga (BB)merupakan bunga dan/ atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/ atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pendapatan kabupatenjkota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan peraturan perundang -undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah kabupatenjkota, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah; b) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga lisrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum; c) 10% (sepuluh persen) opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan danj atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan d) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAUdukungan bidang pendidikan; d) DAUdukungan bidang kesehatan; dan e) DAUdukungan bidang pekerjaan umum. 3) Dana Bagi Hasil (DBH),tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; = Pendapatan Asli Daerah = Dana Alokasi Umum = Dana Bagi Hasil = Dana Otonomi Khusus = Pendapatan Transfer Antar Daerah = Lain-Lain Pendapatan yang Sah = Belanja Bagi Hasil = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) = Alokasi Dana Desa = Belanja Pegawai = Pokok Pinjaman = Belanja Bunga danj atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah PAD DAU DBH Otsus PTAD LLPS BBH AP ADD BP PP BB Keterangan: DSCR [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP - ADD] - BP Kabupatenj = Kota PP + BB
2.Formula Perhitungan DSCR KabupatenjKota Formula perhitungan DSCR kabupatenjkota secara lebih rinci adalah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Data Perhitungan DSCR
a.Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit.
b.Dalam hal data realisasi APBDdan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang belum diaudit, data APBDdan alokasi transfer ke daeraah tahun 2024, atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun 2025.
b) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan c) DBH perkebunan sawit. 4) Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupatenjkota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang dialokasikan pembangunan danj atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. 6) Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPS)tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Alokasi Dana Desa (ADD)dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan danjatau Pemotongan DAU danjatau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 8) Be1anja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAKNonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAKNonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 9) Pokok Pinjaman (PP)merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah danjatau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah danjatau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, danj atau perkiraan cicilan pinjaman daerah danjatau perkiraan dana cadangan obligasi daerah danjatau sukuk daerah yang diusulkan. 10)Belanja Bunga (BB)merupakan bunga danj atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga danj atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
1.Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
2.Menteri Dalam Negeri dan Zatau Menteri Pereneanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan)
3.Gubernur *) *) jika PembiayaanUtang Daerah diajukan oleh bupati/walikota [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] Kepala Daerah .
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Mengingat jumlah rene ana Pembiayaan Utang Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA2025, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBDTA 2025 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan:
1.Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)TA 2023 audited sampai dengan akun subrineian (level6);
2.LRALKPDTA 2024 audited atau LRALKPDTA 2024 unaudited atau APBD TA 2025 sampai dengan akun subrincian (level6);
3.Reneana penarikan dan jadwal pembayaran Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan;
4.Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah; dan
5.Salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri darr/atau Menteri Pereneanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan].
Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran (TA)2025 sebesar Rp (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari (pemberi PembiayaanUtang Daerah) dengan jangka waktu (usulan jangka waktu PembiayaanUtang Daerah) termasuk masa tenggang (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar ....% (sebutkan perkiraan bunga PembiayaanUtang Daerah), dan biaya provisi sebesar % akan digunakan untuk . Selain penerimaan pembiayaan utang daerah tersebut, kami juga mereneanakan untuk membayar cicilan pokok pembiayaan utang daerah (termasuk pembentukan dana eadangan Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah) yang jatuh tempo dan/ atau tertunggak sampai dengan TA 2025 sebesar Rp (sejumlah cicilan pokok PembiayaanUtang Daerah yang jatuh tempo danj'atau tertunggak sampai dengan TA2025). Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta [kota], [tanggal, bulan, tahun][nomor surat] [sifat surat] .......... Berkas : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Nomor Sifat Lampiran Hal KOP SURAT PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 www.jdih.kemenkeu.go.id Catatan: *) wajib diisi per kegiatarr/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya **)diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program, ***) total pinjaman sesuai nilai kegiatarr/prcyek/program dan reneana penarikan Pembiayaan Utang Daerah. ****) diisi berdasarkan rene ana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya *****) apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, makajudul kolom diganti dengan tahun [nama kepala daerah] Kepala Daerah . [tanda tangan & cap dinas] No. Sumber Tujuan Nilai Kegiatanf Total Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah **** Pembiayaan Penggunaan ProyekfProgram** Pembiayaan Utang Daerah Pembiayaan Utang Utang Daerah 6) Daerah* *** 1***** 2 3 4
(1)(2) (3) (4) (5) 1.
2. 3. dst. TOTAL RENCANA PENARlKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSIjKABUPATENjKOTA Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Lampiran C. CONTOH FORMAT RENCANA PENARlKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN www.jdih.kemenkeu.go.id [nama kepala daerah] [tanda tangan & cap din as] Kepala Daerah . No Sumber No. dan Tanggal Tujuan Penarikan Pembayaran Saldo Pokok Pokok PUD Pokok PUD Bunga dan Bunga dan Pembiayaan Surat Perjanjian Penggunaan Pokok PUD PUDTA Tertunggak Jatuh Biaya Lain Biaya Lain Utang Daerah s.d. TA 2024 2024 s.d. TA 2024 TempoTA Jatuh Tempo Tertunggak (PUD) 2025 TA 2025
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11) l.
2. 3. dst. LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA D. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI sebagaimana diatur dalam PMK *) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2025 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2025 [nama kepala daerah1 [tanda tangan & cap dinas1 Kepala Daerah . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Ringkasan Rancangan APBD TA 2025. *) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2025 sebesar Rp Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan]. Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta I!]r I!] :;:: .r l!l .... ~. ~~D S' : [nomorsurat] [kota], [tanggal,bulan, tahun] : [sifatsurat] : Berkas : Laporan Rencana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA)2025 Nomor Sifat Lampiran Hal KOP SURAT PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA E. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id