DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019

Nomor: 76/PMK.06/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan penggunaan Barang Milik Negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;~ www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA. 7"' www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791), diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2)Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka:
1. a.menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan/atau
2. b.· penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN un tuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada:
1. a.Pengguna Barang;
2. b.pihak lain yang mengoperasikan BMN; a tau
3. c.Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN.
(3a)Pembebanan biaya pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf c dapat diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh ry www.jdih.kemenkeu.go.id pihak lain karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN terse but kepada pihak lainnya dan/ atau memindahtangankan BMN bersangkutan. (S) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keun tungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan I Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. (Sa) Dalam hal objek Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berupa tanah, pihak lain tersebut dapat mendirikan bangunan dan barang lainnya untuk kebutuhan pihak lain bersangkutan dan Kementerian/ Lembaga. (Sb) Bangunan dan barang lainnya yang didirikan oleh pihak lain untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (Sa) merupakan BMN sejak diserahkan kepada Kernen terian / Lembaga.
(6)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah:

a.Badan U saha Milik Negara;
b.Koperasi; c . Pemerintah negara lain; d . organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
e.lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang; atau
f.badan hukum lainnya.

(2)Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh Indonesia sebagai anggotanya.
(3)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain: a . dilakukan un tuk penyelenggaraan pelayanan umum, untuk pihak lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; b . dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk pihak lain berbentuk lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara.
(5)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjan antara Pemerintah Republik Indonesia dan organisasi internasional bersangkutan.
(6)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain hanya dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan. www.jdih.kemenkeu.go.id

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain:

a.paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya;
b.paling lama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain;
c.sesuai perJailJian, untuk pengoperas1an BMN oleh organisasi internasional;
d.selama lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk pengoperasian BMN oleh lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang. 4 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.data BMN;
2. b.pihak lain yang akan mengoperasikan BMN;
3. c.jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; d . penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; e . materi yang diatur dalam perjanjian; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
4. f.dalam hal pihak lain melakukan pungu tan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional clan besaran pungutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.fotokopi surat permintaan pengoperas1an dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang;
3. c.surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat:
  1. 1.pernyataan bahwa: a) BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan sesuai tugas pelayanan clan Kementerian/ Lembaga, umum fungsi dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang atau badan hukum lainnya; b) BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai ketentuan yang berlaku di negara setempat; c) BMN akan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perJanJ1an kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia clan organisasi internasional bersangkutan, un tuk pengoperas1an BMN oleh organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama j angka waktu pengoperasian BMN, kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. 3.kesediaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada;
  4. 4.pernyataan untuk menyerahkan barang yang dibangun/ diadakan pada BMN yang dioperasionalkan kepada Pengguna Barang;
  5. 5.pemyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/ atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan
  6. 6.pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang- undang, atau badan hukum lainnya;
2. b.pejabat yang berwenang pada Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain;
3. c.pejabat yang berwenang pada orgamsas1 internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi in ternasional. www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pada saat berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, pihak lain yang mengoperasikan BMN:
1. a.mengembalikan BMN; dan
2. b.menyerahkan barang lain yang dibangun/diadakan pada BMN, dalam hal terdapat barang lain yang dibangun/ diadakan pada BMN tersebut, kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). (la) Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan.
(2)Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai diundangkan . berlaku pada tanggal www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 549 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan penggunaan Barang Milik Negara, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;~ www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
1. 1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. 3.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
4. 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA. 7"' www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791), diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
(2)Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka:
1. a.menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; dan/atau
2. b.· penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN un tuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada:
1. a.Pengguna Barang;
2. b.pihak lain yang mengoperasikan BMN; a tau
3. c.Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN.
(3a)Pembebanan biaya pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf c dapat diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh ry www.jdih.kemenkeu.go.id pihak lain karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN terse but kepada pihak lainnya dan/ atau memindahtangankan BMN bersangkutan. (S) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keun tungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan I Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. (Sa) Dalam hal objek Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berupa tanah, pihak lain tersebut dapat mendirikan bangunan dan barang lainnya untuk kebutuhan pihak lain bersangkutan dan Kementerian/ Lembaga. (Sb) Bangunan dan barang lainnya yang didirikan oleh pihak lain untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (Sa) merupakan BMN sejak diserahkan kepada Kernen terian / Lembaga.
(6)Dihapus.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

( 1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah:

a.Badan U saha Milik Negara;
b.Koperasi; c . Pemerintah negara lain; d . organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
e.lembaga independen yang dibentuk dengan Undang-Undang; atau
f.badan hukum lainnya.

(2)Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan organisasi bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh Indonesia sebagai anggotanya.
(3)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain: a . dilakukan un tuk penyelenggaraan pelayanan umum, untuk pihak lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; b . dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk pihak lain berbentuk lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara.
(5)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjan antara Pemerintah Republik Indonesia dan organisasi internasional bersangkutan.
(6)Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain hanya dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/ a tau bangunan. www.jdih.kemenkeu.go.id

3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain:

a.paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya;
b.paling lama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain;
c.sesuai perJailJian, untuk pengoperas1an BMN oleh organisasi internasional;
d.selama lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk pengoperasian BMN oleh lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang. 4 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. a.data BMN;
2. b.pihak lain yang akan mengoperasikan BMN;
3. c.jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; d . penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; e . materi yang diatur dalam perjanjian; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
4. f.dalam hal pihak lain melakukan pungu tan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional clan besaran pungutan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.fotokopi surat permintaan pengoperas1an dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang;
3. c.surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat:
  1. 1.pernyataan bahwa: a) BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan sesuai tugas pelayanan clan Kementerian/ Lembaga, umum fungsi dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang atau badan hukum lainnya; b) BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai ketentuan yang berlaku di negara setempat; c) BMN akan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perJanJ1an kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia clan organisasi internasional bersangkutan, un tuk pengoperas1an BMN oleh organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama j angka waktu pengoperasian BMN, kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  3. 3.kesediaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada;
  4. 4.pernyataan untuk menyerahkan barang yang dibangun/ diadakan pada BMN yang dioperasionalkan kepada Pengguna Barang;
  5. 5.pemyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/ atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN; dan
  6. 6.pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang.
(3)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang- undang, atau badan hukum lainnya;
2. b.pejabat yang berwenang pada Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain;
3. c.pejabat yang berwenang pada orgamsas1 internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi in ternasional. www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pada saat berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, pihak lain yang mengoperasikan BMN:
1. a.mengembalikan BMN; dan
2. b.menyerahkan barang lain yang dibangun/diadakan pada BMN, dalam hal terdapat barang lain yang dibangun/ diadakan pada BMN tersebut, kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST). (la) Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan.
(2)Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai diundangkan . berlaku pada tanggal www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 549 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.06/2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.06/2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024