Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019
- Nomor
- 76/PMK.06/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Menetapkan
5533);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA. 7"' www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791), diubah sebagai berikut:
(S) Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keun tungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan I Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. (Sa) Dalam hal objek Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berupa tanah, pihak lain tersebut dapat mendirikan bangunan dan barang lainnya untuk kebutuhan pihak lain bersangkutan dan Kementerian/ Lembaga. (Sb) Bangunan dan barang lainnya yang didirikan oleh pihak lain untuk Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (Sa) merupakan BMN sejak diserahkan kepada Kernen terian / Lembaga.
( 1) Pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah:
c . Pemerintah negara lain; d . organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
a . dilakukan un tuk penyelenggaraan pelayanan umum, untuk pihak lain berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; b . dilakukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, untuk pihak lain berbentuk lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain:
4 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
d . penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; e . materi yang diatur dalam perjanjian; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
a) BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan sesuai tugas pelayanan clan Kementerian/ Lembaga, umum fungsi dan/atau penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, lembaga independen yang dibentuk dengan undang-undang atau badan hukum lainnya; b) BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai ketentuan yang berlaku di negara setempat; c) BMN akan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perJanJ1an kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia clan organisasi internasional bersangkutan, un tuk pengoperas1an BMN oleh organisasi internasional; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
(la) Pengguna Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan.
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai diundangkan . berlaku pada tanggal www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 549 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)