DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.06/2014

Nomor: 246/PMK.06/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini , yang dimaksud dengan :

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN .
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 1 of 19 12/21/2015 12:42 PM
5.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Lembaga adalah organisasi non Kemen terian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945 atau Peraturan Perundang- undangan lainnya.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
10.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.Penggunaan sementara BMN;
4. d.pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 3

Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 4

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

Pasal 5

Subjek pelaksanaan Penggunaan BMN meliputi:

a.Pengelola Barang;
b.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 2 of 19 12/21/2015 12:42 PM

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN;
2. b.menetapkan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN;
4. d.memberikan persetujuan alih status Penggunaan BMN; dan e melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan:
  1. 1.yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
  2. 2.yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
3. c.BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;
4. d.mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
2. b.alat utama sistem persenjataan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 3 of 19 12/21/2015 12:42 PM struktural di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
(4)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 8

(1)Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN.
(2)Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. c.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
4. d.barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
5. e.Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
6. f.Aset Tetap Renovasi (ATR).
(3)Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 9

BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang hanya dapat diusulkan untuk dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, setelah memperoleh penetapan status Penggunaan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri ini dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
(2)Permohonan penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat;
2. b.untuk BMN berupa bangunan:
  1. 1.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. 2.fotokopi dokumen perolehan; dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 4 of 19 12/21/2015 12:42 PM
  3. 3.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
3. c.untuk BMN berupa tanah dan bangunan:
  1. 1.fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;
  2. 2.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. 3.fotokopi dokumen perolehan bangunan; dan
  4. 4.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
4. d.untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:
  1. 1.yang memiliki dokumen kepemilikan: a) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
  2. 2.yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya.
5. e.untuk BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP):
  1. 1.fotokopi dokumen penganggaran, seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  2. 2.fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  3. 3.fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat, untuk BMN berupa tanah;
  4. 4.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk BMN berupa bangunan;
  5. 5.fotokopi dokumen perolehan bangunan, untuk BMN berupa bangunan;
  6. 6.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; dan
  7. 7.fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang;
6. f.dalam hal dokumen penganggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka permohonan didukung dengan:
  1. 1.fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. 2.fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); atau
  3. 3.fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
7. g.fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c angka 1, terhadap BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, dokumen kepemilikan tersebut diganti dengan:
1. a.fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
2. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 5 of 19 12/21/2015 12:42 PM
3. c.surat keterangan dari Lurah/Camat setempat yang memperkuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika ada; dan
4. d.surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari satuan kerja pada Kementerian/Lembaga kepada Kantor Pertanahan, jika ada.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 sampai dengan angka 4, terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2, terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(7)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 3 sampai dengan angka 6, dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan, fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi perolehan bangunan, dan/atau fotokopi dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).
(8)Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan BMN yang berada dalam penguasaannya, meskipun telah terdapat penetapan status Penggunaan atas BMN bersangkutan yang persyaratannya didasarkan pada pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Pasal 11

(1)Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan ayat (4) sampai dengan ayat (7) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal diperlukan perubahan atas format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kernenterian Negara sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 2014 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini , yang dimaksud dengan :

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN .
4.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 1 of 19 12/21/2015 12:42 PM
5.Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6.Lembaga adalah organisasi non Kemen terian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945 atau Peraturan Perundang- undangan lainnya.
7.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
8.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.
10.Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengaturan tata cara pelaksanaan Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penetapan status Penggunaan BMN;
2. b.penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.Penggunaan sementara BMN;
4. d.pengalihan status Penggunaan BMN.

Pasal 3

Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pasal 4

Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

Pasal 5

Subjek pelaksanaan Penggunaan BMN meliputi:

a.Pengelola Barang;
b.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 2 of 19 12/21/2015 12:42 PM

Pasal 6

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN;
2. b.menetapkan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.memberikan persetujuan Penggunaan sementara BMN;
4. d.memberikan persetujuan alih status Penggunaan BMN; dan e melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan:
  1. 1.yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
  2. 2.yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
3. c.BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
(4)Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3. c.mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang;
4. d.mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang; dan
5. e.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya.
(2)Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
2. b.alat utama sistem persenjataan.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 3 of 19 12/21/2015 12:42 PM struktural di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
(4)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN

Pasal 8

(1)Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN.
(2)Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BMN berupa:
1. a.barang persediaan;
2. b.Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3. c.barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
4. d.barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
5. e.Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
6. f.Aset Tetap Renovasi (ATR).
(3)Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap Renovasi (ATR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang penatausahaan BMN.

Pasal 9

Pasal 10

(1)Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
(2)Permohonan penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen sebagai berikut:
1. a.untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat;
2. b.untuk BMN berupa bangunan:
  1. 1.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  2. 2.fotokopi dokumen perolehan; dan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 4 of 19 12/21/2015 12:42 PM
  3. 3.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
3. c.untuk BMN berupa tanah dan bangunan:
  1. 1.fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;
  2. 2.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. 3.fotokopi dokumen perolehan bangunan; dan
  4. 4.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
4. d.untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:
  1. 1.yang memiliki dokumen kepemilikan: a) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
  2. 2.yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya.
5. e.untuk BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP):
  1. 1.fotokopi dokumen penganggaran, seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  2. 2.fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
  3. 3.fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat, untuk BMN berupa tanah;
  4. 4.fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk BMN berupa bangunan;
  5. 5.fotokopi dokumen perolehan bangunan, untuk BMN berupa bangunan;
  6. 6.fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; dan
  7. 7.fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang;
6. f.dalam hal dokumen penganggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka permohonan didukung dengan:
  1. 1.fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  2. 2.fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); atau
  3. 3.fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
7. g.fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c angka 1, terhadap BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, dokumen kepemilikan tersebut diganti dengan:
1. a.fotokopi dokumen kepemilikan lainnya yang setara, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
2. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/246~PMK.06~2014Per.HTM 5 of 19 12/21/2015 12:42 PM
3. c.surat keterangan dari Lurah/Camat setempat yang memperkuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, jika ada; dan
4. d.surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari satuan kerja pada Kementerian/Lembaga kepada Kantor Pertanahan, jika ada.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 sampai dengan angka 4, terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 2, terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
(7)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 3 sampai dengan angka 6, dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan, fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi perolehan bangunan, dan/atau fotokopi dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).
(8)Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap harus menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan BMN yang berada dalam penguasaannya, meskipun telah terdapat penetapan status Penggunaan atas BMN bersangkutan yang persyaratannya didasarkan pada pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Pasal 11

(1)Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dan ayat (4) sampai dengan ayat (7) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal diperlukan perubahan atas format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024