Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.010/2017
- Nomor
- 1/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
l y
1437/M-DAG/SD/10/2016, Menteri Perdagangan menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap barang impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas barang impor Biaxially Oriented Polypropylene dari Negara Thailand dan Vietnam;
Memperhatikan: 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 1238/M-DAG/SD/ 8/2016 hal Permintaan Pertimbangan atas Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Importasi Barang Biaxially Oriented Polypropylene yang Berasal dari Thailand dan Vietnam;
! } MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BARANG IMPO R BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA T HAILAND DAN VIETNAM.
Terhadap barang impor berupa:
Negara asal dan nama perusahaan yang memproduksi dan/atau mengekspor barang impor yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: Besaran. Bea Negara Asal Eksportir Produsen/ Masuk Anti No. Dumping Barang Eksportir dalam Persentase (%) Tidak A.J. Plast Public Dikenakan
atau
Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. J .c Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIRE KTUR JE NDERAL PE RATURAN PE RU NDANG-UNDANGAN KEMENTERIA N HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO E KATJAHJANA BE RITA NEGARA REPUBLIK I NDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 55 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Keg.ala Bagian T.U. menterian ' L_" ' ( -4.J .. -- , A RIF BI�TA R 0 YUWONOr NI'& �J�0912199703100
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)