DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016

Nomor: 10/PMK.02/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, Menteri Keuangan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri· Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran penclapatan clan www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan belanja negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pem bangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 1. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara tentang Untuk Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) ;
2. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA KEUANGAN NOMOR OPERASIONAL DAN www.jdih.kemenkeu.go.id BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan Pasal 2 · diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.
(2)Dalam hal jenis clan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Pengguna mengenai Anggaran /Kuasa standar Pengguna biaya, Anggaran dapat menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada:
1. a.harga pasar; dan
2. b.satuan harga menteri/pimpinan yang berwenang. yang ditetapkan oleh lembaga/instansi teknis
(3)Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pengawasan atas penggunaan standar biaya sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan.
(5)Perhiturtgan besaran Biaya Operasional clan Biaya Penclukung untuk kegiatan pacla tahapan pelaksanaan clan penyerahan hasil se bagaimana climaksucl clalam Pasal 1 ayat (2) huruf c clan huruf cl tercantum clalam Lampiran I yang merupakan bagian ticlak. terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(6)Besaran biaya inventarisasi clan iclentifikasi untuk kegiatan pacla tahap pelaksanaan untuk pengukuran clan pemetaan batas keliling lokasi, serta pengukuran clan pemetaan biclang per biclang tanah yang clilaksanakan oleh Satuan Tugas A mengacu pada tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas biclang tanah dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pacla Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai incleks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan penenmaan negara bukan pajak pacla Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Baclan Pertanahan Nasional.
(7)Besaran biaya inventarisasi clan iclentifikasi untuk kegiatan pacla tahap pelaksanaan untuk iclentifikasi inventarisasi data pihak yang berhak clan objek pengaclaan tanah clalam rangka kegiatan pelaksanaan pengaclaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang clilaksanakan oleh Satuan Tugas B mengacu pacla tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A clalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis clan tarif atas jenis www.jdih.kemenkeu.go.id penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan penenmaan negara bukan pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2.Lampiran II dihapus.
3.Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 3/PMK.02/20 1 3 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan. Dan Belanja Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 20 16 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Pada tanggal 29 Januari 20 16 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 6 NOMOR 144 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro-!:lmu _,f:li .1b : ·�:{>�, . Kepala!Bagian T. u. Kerne terian �� I I *'4..... � �... 1:... ..1 I GIARTO NIP 195 04201984021001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /PMK.02/20 1 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 3/PMK.02/20 1 3 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pacla tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampm dengan atau setara dengan Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut: s.d RplO miliar = (4 % x RplO miliar ) Di atas RplO miliar =(Rp400.000.000) + ( 3% x Rp5 miliar) s.d Rp 1 5 miliar Di atas Rp 1 5 miliar = (Rp550. 000.000) + ( 2% x Rp 1 5 miliar) s.d Rp30 miliar Di atas Rp30 miliar =(Rp850.000.000) + ( 1 % x Rp20 miliar) s.d Rp50 miliar Di atas Rp50 miliar =(Rpl.050.000.000) + ( 0, 50% x Rp50 miliar) s.d RplOO miliar Di atas Rp 1 00 miliar (Rpl.300.000.000) + ( 0, 25% x Rp 1 50 miliar)= s.d Rp250 miliar Di atas Rp250 miliar (Rpl.675.000.000) + ( 0,20% x Rp250 ni_iliar)= s.d RpSOO miliar www.jdih.kemenkeu.go.id Di atas Rp500 miliar (Rp2. l 75.000.000) + ( 0, 1 5% x (Nilai ganti = kerugian tanah- Rp500 miliar) ) Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional clan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan clengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas) , biaya keamanan, penu11Jang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas clalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai) . Contoh: Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rpl.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) , besaran biaya operasional dan biaya pend.ukung (BOBP) adalah sebagai berikut: BOBP (Rp2. l 75.000.000) + ( 0, 1 5% x (Nilai ganti kerugian tanah Rp500 miliar) ) (Rp2.l75.000.000) + ( 0, 15% x (Rpl triliun - Rp500 miliar)) (Rp2.l75.000.000) + ( 0, 15% x Rp500 miliar) Rp2.l 75.000.000 + Rp750.000.000 Rp2.925.000.000 Salinan sesu.a:i-d-en- g-ap. aslinya . / ''<.;A'<r·,;:: � KepalaBiro sG:rnum l� //,, ( /1,<"iy.b. , Kepali 'J3-atgffin T.U . Ifeme , terian 'J..�-fl� 1,, .. v � ........ l J 'lo: ;, GIARTO, NIP 1950420l984021001 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id NO I. II. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 / PMK.02/ 20 1 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KJ�UANGAN NOMOR 1 3/ PMK.02/ 20 1 3 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS URAIAN SATUAN BESA RAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d RplO Miliar

l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.600.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.300.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket Rpl.100.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket RpS00.000,- B. Ganti Kerugian Tanah di atas RplO Miliar s.d Rp50 Miliar
l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rp2.400.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.900.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket �pl.600.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket Rp900.000,- C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar
l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rp3.700.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rp2.900.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket Rp2.400.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket Rpl.000.000,- TIM KAJIAN KEBERATAN
l.Ketua Merangkap Anggota Per Hasil Kajian Rpl.100.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota Per Hasil Kajian RpS00.000,-
2. 3.Anggota Per Basil Kajian Rp750.000,- www.jdih.kemenkeu.go.id III. SATUAN TUGAS Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro- l.Jgi:um " - , / · ' ' ----... � ...._ / u.b. . \ Kepala ;f3agi�inentenan k-::.., . \ � [ � V'-'1tl'-"t1J ,, .A -- I GIARTG ? NIP 19590420198402.100,1 - 1 0 - Mengacu pada ketentuan dalam:
3. 1.Peratu ran Pemerintah mengenai Jenis clan Tarif Atas Jenis Peneri1naan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 2.Peraturan Men teri Keuangan mengenai Incle ks Dalam Rangka Penghi tu ngan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pad a Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 3.Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pacla Kementerian Agraria clan Ta ta Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, Menteri Keuangan telah

Menetapkan

b.bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari anggaran penclapatan clan www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan belanja negara, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pem bangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 1. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara tentang Untuk Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
1. 2.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55) ;
2. 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA KEUANGAN NOMOR OPERASIONAL DAN www.jdih.kemenkeu.go.id BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, diubah sebagai berikut:
3. 1.Ketentuan Pasal 2 · diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.
(2)Dalam hal jenis clan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Pengguna mengenai Anggaran /Kuasa standar Pengguna biaya, Anggaran dapat menggunakan satuan biaya lainnya yang antara lain didasarkan pada:
1. a.harga pasar; dan
2. b.satuan harga menteri/pimpinan yang berwenang. yang ditetapkan oleh lembaga/instansi teknis
(3)Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material terhadap penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) . www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Pengawasan atas penggunaan standar biaya sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) dan satuan biaya masukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah kementerian negara/lembaga sesuai clengan ketentuan peraturan perunclang-unclangan.
(5)Perhiturtgan besaran Biaya Operasional clan Biaya Penclukung untuk kegiatan pacla tahapan pelaksanaan clan penyerahan hasil se bagaimana climaksucl clalam Pasal 1 ayat (2) huruf c clan huruf cl tercantum clalam Lampiran I yang merupakan bagian ticlak. terpisahkan clari Peraturan Menteri ini.
(6)Besaran biaya inventarisasi clan iclentifikasi untuk kegiatan pacla tahap pelaksanaan untuk pengukuran clan pemetaan batas keliling lokasi, serta pengukuran clan pemetaan biclang per biclang tanah yang clilaksanakan oleh Satuan Tugas A mengacu pada tarif pelayanan pengukuran dan pemetaan batas biclang tanah dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pacla Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai incleks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan penenmaan negara bukan pajak pacla Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Baclan Pertanahan Nasional.
(7)Besaran biaya inventarisasi clan iclentifikasi untuk kegiatan pacla tahap pelaksanaan untuk iclentifikasi inventarisasi data pihak yang berhak clan objek pengaclaan tanah clalam rangka kegiatan pelaksanaan pengaclaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang clilaksanakan oleh Satuan Tugas B mengacu pacla tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A clalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis clan tarif atas jenis www.jdih.kemenkeu.go.id penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif layanan penenmaan negara bukan pajak pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2.Lampiran II dihapus.
3.Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 3/PMK.02/20 1 3 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan. Dan Belanja Negara, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 20 16 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Pada tanggal 29 Januari 20 16 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 6 NOMOR 144 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro-!:lmu _,f:li .1b : ·�:{>�, . Kepala!Bagian T. u. Kerne terian �� I I *'4..... � �... 1:... ..1 I GIARTO NIP 195 04201984021001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 /PMK.02/20 1 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 3/PMK.02/20 1 3 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pacla tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampm dengan atau setara dengan Rpl0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut: s.d RplO miliar = (4 % x RplO miliar ) Di atas RplO miliar =(Rp400.000.000) + ( 3% x Rp5 miliar) s.d Rp 1 5 miliar Di atas Rp 1 5 miliar = (Rp550. 000.000) + ( 2% x Rp 1 5 miliar) s.d Rp30 miliar Di atas Rp30 miliar =(Rp850.000.000) + ( 1 % x Rp20 miliar) s.d Rp50 miliar Di atas Rp50 miliar =(Rpl.050.000.000) + ( 0, 50% x Rp50 miliar) s.d RplOO miliar Di atas Rp 1 00 miliar (Rpl.300.000.000) + ( 0, 25% x Rp 1 50 miliar)= s.d Rp250 miliar Di atas Rp250 miliar (Rpl.675.000.000) + ( 0,20% x Rp250 ni_iliar)= s.d RpSOO miliar www.jdih.kemenkeu.go.id Di atas Rp500 miliar (Rp2. l 75.000.000) + ( 0, 1 5% x (Nilai ganti = kerugian tanah- Rp500 miliar) ) Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional clan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/ stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan clengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas) , biaya keamanan, penu11Jang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas clalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai) . Contoh: Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rpl.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) , besaran biaya operasional dan biaya pend.ukung (BOBP) adalah sebagai berikut: BOBP (Rp2. l 75.000.000) + ( 0, 1 5% x (Nilai ganti kerugian tanah Rp500 miliar) ) (Rp2.l75.000.000) + ( 0, 15% x (Rpl triliun - Rp500 miliar)) (Rp2.l75.000.000) + ( 0, 15% x Rp500 miliar) Rp2.l 75.000.000 + Rp750.000.000 Rp2.925.000.000 Salinan sesu.a:i-d-en- g-ap. aslinya . / ''<.;A'<r·,;:: � KepalaBiro sG:rnum l� //,, ( /1,<"iy.b. , Kepali 'J3-atgffin T.U . Ifeme , terian 'J..�-fl� 1,, .. v � ........ l J 'lo: ;, GIARTO, NIP 1950420l984021001 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.S.BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id NO I. II. LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 / PMK.02/ 20 1 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KJ�UANGAN NOMOR 1 3/ PMK.02/ 20 1 3 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA STRUKTUR DAN BESARAN HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH, TIM KAJIAN KEBERATAN, PELAKSANA PENGADAAN TANAH, DAN SATUAN TUGAS URAIAN SATUAN BESA RAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/ PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d RplO Miliar

l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.600.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.300.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket Rpl.100.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket RpS00.000,- B. Ganti Kerugian Tanah di atas RplO Miliar s.d Rp50 Miliar
l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rp2.400.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rpl.900.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket �pl.600.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket Rp900.000,- C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp50 Miliar
l.Ketua Merangkap Anggota OB per Paket Rp3.700.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota OB per Paket Rp2.900.000,-
2. 3.Anggota OB per Paket Rp2.400.000,-
3. 4.Sekretariat OB per Paket Rpl.000.000,- TIM KAJIAN KEBERATAN
l.Ketua Merangkap Anggota Per Hasil Kajian Rpl.100.000,-
1. 2.Sekretaris Merangkap Anggota Per Hasil Kajian RpS00.000,-
2. 3.Anggota Per Basil Kajian Rp750.000,- www.jdih.kemenkeu.go.id III. SATUAN TUGAS Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro- l.Jgi:um " - , / · ' ' ----... � ...._ / u.b. . \ Kepala ;f3agi�inentenan k-::.., . \ � [ � V'-'1tl'-"t1J ,, .A -- I GIARTG ? NIP 19590420198402.100,1 - 1 0 - Mengacu pada ketentuan dalam:
3. 1.Peratu ran Pemerintah mengenai Jenis clan Tarif Atas Jenis Peneri1naan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. 2.Peraturan Men teri Keuangan mengenai Incle ks Dalam Rangka Penghi tu ngan Penetapan Tarif Pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pad a Kementerian Agraria clan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. 3.Peraturan Menteri Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pacla Kementerian Agraria clan Ta ta Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 71 Tahun 2012

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015