Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017
- Nomor
- 10/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 63
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 17; 1 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 0 16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor. 9 0 Tahun 2 0 10 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia .4£4V www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2 0 10 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 178) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2 0 13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 13 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 4 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2 0 16 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 17 (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 0 16 Nomor 2 53) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 17 .
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat. 2 . Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2 0 17 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2 0 17. 3 . Kementerian Kernen terian Negara ad al ah yang selanj utnya disebut perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang - Aivv www.jdih.kemenkeu.go.id Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1 945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga (BA K/ L) . 6 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernen terian / Lem baga. 7 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 8 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang bersangku tan . 9 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara U mum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pej abat pada satuan kerj a dari masing-masing PPA BUN, baik di kantor pusat maupun kantor daerah, atau satuan kerj a di Kementerian/ Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan clan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 0 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/ KPA. 1 1 . DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerj a yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerj a, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana clan perkiraan penerimaan, clan catatan , yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerj a. A6z,v' www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2 . Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanj a pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 . 1 3 . Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/ L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut BA K/ L. 1 4 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rmcian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN . 1 5 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satket adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian / Lernbaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/ kegiatan dan membebani dana APB N . 1 6 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/ L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program yang dirinci ke dalam Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA- K/ L. 1 7 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut program dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pej abat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran . 1 8 . Program adalah penjabaran dari kebij akan sesuai dengan visi dan misi Kementerian / Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian / Lembaga yang berisi kegiatan untuk Abv www.jdih.kemenkeu.go.id mencapai hasil ( outcome) dengan indikator kinerj a yang terukur. 1 9 . Hasil ( Outcome) adalah prestasi kerj a yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran ( output) dari kegiatan dalam satu Program. 2 0 . Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian / Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran ( output) dengan indikator kinerja yang terukur. 2 1 . Keluaran ( Output) adalah prestasi kerj a berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan Program serta kebij akan . 2 2 . Rumusan Kinerj a adalah rumu_san yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program clan Kegiatan termasuk sasaran kinerj a yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerj a meliputi rumusan Program, Hasil ( Outcome), Kegiatan, Keluaran ( Output) , indikator kinerj a utama, clan indikator kinerj a Kegiatan . 2 3 . Kegiatan Prioritas Nasional adalah Kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerj a Pemerintah yang menj adi tanggung j awab Kementerian / Lembaga yang bersangkutan . 2 4 . Kebij akan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/ Keg�atan/ Keluaran ( Output) yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerj a Pemerintah ditetapkan clan / atau ditetapkan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7 . 2 5 . Kegiatan Prioritas Kernen terian / Lem bag a ad al ah Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional dan / atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. 26 . Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam Abvv www.jdih.kemenkeu.go.id melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunj uk penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L. 2 7. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran ( Output).
2 9 . Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari pekerj aan swakelola yang tidak inengurangi volume Keluaran ( Output) yang direncanakan. 3 0. Pemberian Pinj aman adalah pinj aman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan / atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 3 1 . Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) yang selanjutnya disebut Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APB N .
3 3 . Percepatan Penarikan PHLN / PHD N adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PH LN/ PH D N untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerj aan dan / atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinj aman . A/JW www.jdih.kemenkeu.go.id 34 . Ineligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinj aman / hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan naskah perj anj ian pinj aman clan/ atau hibah luar negeri. 3 5 . Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran clan / atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku PA. 36 . Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebij akan yang sudah ada clan mengakibatkan perubahan rincian anggaran clan/ atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA. 3 7 . Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terj adi d i luar kehendak para pihak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewaj iban yang ditentukan dalam kontrak menj adi tidak dapat dipenuhi . 3 8 . Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) j enis tertentu clan bahan bakar gas cair (Liquefied Petroleum Gas/ LPG tabung 3 (tiga) kilogram clan Liquefied Gas for Vehicle/ LGV) , clan subsidi listrik. 39 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanj a Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan de sen tralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, clan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4 1 . Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menj adi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan Affvv www.jdih.kemenkeu.go.id perusahaan atau sumber lain untuk dij adikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/ atau perseroan terbatas lainnya clan dikelola secara korporasi . 42 . Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga adalah Pej abat Eselon I selaku penanggung j awab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada BA K/ L.
4 4 . Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asmg. BAB II RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVI S! ANGGARAN
BAB II
( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:
c . revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.
Ab1/ www.jdih.kemenkeu.go.id
b . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri dan dalam negen, termasuk Pemberian Pinj aman/ hibah; c . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 6;
e . perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs , perubahan parameter, tambahan kewaj iban , dan / atau pemenuhan kewaj iban; dan/ atau · f. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
b . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c . pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP;
e . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang A6w www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
h . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian / Lembaga;
J . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya;
AfW' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - o . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht) ; p . pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
s . penggunaan anggaran dalam B A B U N yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
u . penghapusan / perubahan / pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan;
AfpV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau Satker; c . ralat volume, j enis, dan satuan Keluaran ( Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah ; d . ralat kode akun dalam rangka penerapan kebij akan akuntansi sepanj ang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan j enis belanj a; e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
h . ralat cara penarikan PHLN / PH D N , termasuk Pemberian Pinj aman;
J . ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/ atau
( 6 ) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
b . perubahan / penambahan nomor register S B S N ; c . perubahan/ penambahan cara penarikan PHLN / PHDN , termasuk Pemberian Pinj aman; d . perubahan/ penambahan cara penarikan S B S N ; #/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - e . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA- K/ L DIPA;
Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 JUga berlaku dalam hal terdapat:
( 1 ) Revisi Anggaran
dilakukan sepanJ ang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap :
b . pembayaran berbagai tunggakan; c . Rupiah Murni Pendamping sepanj ang paket pekerj aan masih berlanjut ( on-going) ; dan/ atau d . paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan / atau direalisasikan dananya sehingga dananya menj adi minus . AGw' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
b . tidak mengubah Keluaran ( Output) kegiatan yang sudah terdapat realisasi anggaran; c . tidak mengurangi volume Keluaran ( Output) ; atau
( 1 ) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan dan / atau penghematan anggaran, pengurangan pmJ aman proyek/ hibah, atau Keadaan Kahar, Kementerian / Lembaga dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran ( Output) dengan ketentuan sebagai berikut:
1 . volume Keluaran ( Output) yang diusulkan berkurang terse but merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan; dan 2 . PA menyetujui pengurangan volume Keluaran ( Output) . b . dalam hal volume Keluaran ( Output) yang berkurang merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran ( Output) ditelaah · dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kernenterian / Lem baga yang bersangku tan .
( 1 ) Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, Kementerian / Lembag?- dapat mengaj ukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut:
b . perubahan prioritas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan dengan perubahan kebij akan Pemerintah dan/ atau perubah an priori tas Kernen terian / Lem bag a; c . usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - cl. usul pengurangan volume Keluaran ( Output) clisertai clengan surat persetujuan Eselon I; clan e . melampirkan surat pernyataan KPA bahwa volume Keluaran ( Output) yang cliusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran ( Output) clari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan .
( 1 ) Revisi Anggaran clilakukan clengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA-K/ L clan pengesahan DIPA sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA- K/ L clan pengesahan DIPA clan / atau tata cara perencanaan, penelahaan clan penetapan alokasi anggaran BA BUN clan pengesahan DIPA BUN sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelahaan, clan penetapan alokasi anggaran BA BUN, clan pengesahan DIPA BUN.
( 1 ) Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNB P sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi anggaran yang clapat cligunakan oleh Kementerian / Lembaga, termasuk Satker Baclan Layanan Umum . AfJW www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -
b . adanya PNBP yang berasal dari kontrak/ kerj asama/ nota kesepahaman; c . adanya Peraturan Pemerintah mengenai j enis dan tarif atas j enis PNBP baru; d . adanya Satker PNBP baru; e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan/ atau c . pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
( 5) U sul revisi terkai t dengan perubahan anggaran belanj a K/ L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kementerian / Lembaga dengan Direktorat teknis mitra Kementerial)/ Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Paj ak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
Peraturan
Direktur Jenderal ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersifat menambah atau mengurang1 Pagu Anggaran belanj a Tahun Anggaran berkenaan.
Af:vv www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
b . percepatan penarikan PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah; c . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c . q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga, termasuk hibah luar negen terencana yang diterushibahkan; dan / atau d . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah U ndang U ndang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kernen terian / Lem baga.
( 5) Peru bah an anggaran belanj a yang bersum ber dari pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri yang bersifat mengurangi Pagu Anggaran belanj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengurangan alokasi pinjaman kegiatan, dan / atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, dilakukan dalam hal: � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
b . adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terj adinya penyesuaian rencana pencairan (disbursement plan) proyek;
d . adanya pembatalan alokasi pinj aman luar negeri; e . adanya pembatalan / pengurangan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; atau
( 8 ) Usulan penggunaan Rupiah Murni Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk pinj aman Kegiatan yang sudah memiliki perJ anJ 1an pinj aman dan sudah memiliki nomor register.
( 1 0) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan / atau PHDN dapat diikuti dengan perubahan rincian . ( 1 1 ) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN, usul Revisi Anggaran dapat disertai dengan Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping yang tidak terserap di tahun sebelumnya; ( 1 2) Dalam hal lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu, perubahan rincian anggaran belanj a yang bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah dapat dilakukan sepanj ang PHLN dan / atau PHDN belum closing date. ( 1 3) Percepatan penarikan PHLN dan / atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pinj aman proyek baru yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 / Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 , Pemberian Pinj aman atau pinj aman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/ atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 1 4) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari pinjaman, termasuk pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negen yang diteruspinj amkan / diterushibahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan penetapan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran database penarikan pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan revisi. AifvV' www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 - ( 1 5) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari penerimaan hibah, termasuk penerimaan hibah yang diterushibahkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menyampaikan pengesahaan revisinya ke Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko , Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan revisi DIPA BA BUN 9 9 9 . 02 (BA BUN Pengelolaan Hibah) clan pemutakhiran database penerimaan hibah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengesahaan revisi . Pasal 1 0 ( 1 ) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinj aman dalam bentuk Revisi Anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2 0 17 .
b . Kuasa Pengguna Anggaran Pemberian Pinj aman membuat daftar rincian Kegiatan clan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 9 Januari 2 0 1 7 clan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat pada tanggal 16 Januari 2 0 1 7 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c . berdasarkan hasil pencocokan , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menandatangani daftar rmcian Kegiatan clan realisasi anggaran clan disampaikan kepada PPA BUN Pemberian Pinj aman Afr/ www.jdih.kemenkeu.go.id dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 23 Januari 2 0 1 7 ; dan d . berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 20 1 7 . Pasal 1 1 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari SBSN, dan bersifat menambah pagu belanj a yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 2 ) Perubahail anggaran belanj a terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan / proyek yang dananya bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diikuti dengan perubahan rincian pendanaan SBSN .
Pasal 1 2 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari � www.jdih.kemenkeu.go.id pinj aman / hibah luar negeri yang telah closing date sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diselesaikan dengan penerbitan DIPA pengesahan yang akan dij adikan dasar se bagai alokasi anggaran secara administratif dan menj adi rujukan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan oleh Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Khusus Pinj aman dan Hibah.
b . pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA-K/ L dalam Keluaran (Output) tersendiri dan diberi catatan akun "dalam rangka penge sahan" ; dan c . Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen . Pasal 1 3 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewaj iban, dan/ atau pemenuhan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
b . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanj a pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat transaksi; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - c . tambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang karena adanya tambahan kewaj iban , perubahan kurs, dan/ atau dalam rangka pemenuhan kewaj iban yang timbul dari transaksi lindung nilai; d . tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi karena perubahan kurs dan / atau perubahan parameter;
Pasal 1 4 ( 1 ) Perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan penambahan/ pengurangan Pagu A11ggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain penambahan / pengurangan dana bagi hasil yang didistribusikan kepada masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, dan / atau pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran .
Pasal 1 5 ( 1 ) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas AW www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan anggaran belanja Kementerian / Lembaga, pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagai dampak dari kebij akan penghematan clan/ atau pemotongan anggaran, dan / atau pembayaran kurang bayar subsicli sepanj ang anggarannya terseclia.
Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program clalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber clari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (3) huruf b clapat clilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pacla Satker yang sama clan/ atau untuk Satker lain .
c . pergeseran alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 00 1 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . alokasi gaj i dan tunjangan yang melekat pada gaj i pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i menj adi mmus;
b . Dalam hal kebutuhan alokasi gaj i keempat belas tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanj a non-operasional Kementerian/ Lembaga, menteri/ pimpinan lembaga � www.jdih.kemenkeu.go.id dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaj i keempat belas dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan . Pasal 1 7 ( 1 ) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerj a Satker Badan Layanan Umum.
Pasal 1 8 ( 1 ) Pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan oleh Kementerian / Lembaga yang menerapkan kebij akan penggunaan PNBP secara terpusat.
Pasal 1 9 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan .
( 1) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman clan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f merupakan pergeseran anggaran dalam rangka pengembalian dana (refund) untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman clan/ atau hibah luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan dari pihak-pihak yang berwenang.
AW www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - Pasal 2 1 ( 1 ) Pergeseran anggaran an tara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanj ang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dapat dilakukan sepanj ang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara Program lama dengan Program baru.
( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kernen terian / Lem baga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanj ang likuidasi Satker tersebut telah disetujul Dewan Perwakilan Rakyat.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)