DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017

Nomor: 10/PMK.02/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 17; 1 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2 0 16 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 17 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor. 9 0 Tahun 2 0 10 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia .4£4V www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun 2 0 10 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 178) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2 0 13 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan B elanj a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 13 Nomor 103 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) ; 4 . Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2 0 16 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara Tahun Anggaran 2 0 17 (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2 0 16 Nomor 2 53) ; MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 17 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1 . Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat. 2 . Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN Tahun Anggaran 2 0 17 dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2 0 17. 3 . Kementerian Kernen terian Negara ad al ah yang selanj utnya disebut perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4 . Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang - Aivv www.jdih.kemenkeu.go.id Undang Dasar Negara Republik Indone sia Tahun 1 945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 5 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga (BA K/ L) . 6 . Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kernen terian / Lem baga. 7 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN. 8 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang bersangku tan . 9 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara U mum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pej abat pada satuan kerj a dari masing-masing PPA BUN, baik di kantor pusat maupun kantor daerah, atau satuan kerj a di Kementerian/ Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan clan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 0 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/ KPA. 1 1 . DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerj a yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerj a, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana clan perkiraan penerimaan, clan catatan , yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerj a. A6z,v' www.jdih.kemenkeu.go.id 1 2 . Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanj a pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 . 1 3 . Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian / Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/ L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut BA K/ L. 1 4 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rmcian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanj a maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN . 1 5 . Satuan Kerj a yang selanjutnya disebut Satket adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian / Lernbaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program/ kegiatan dan membebani dana APB N . 1 6 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerj a dan Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya disingkat DHP RKA-K/ L adalah alokasi anggaran yang ditetapkan menurut unit organisasi dan program yang dirinci ke dalam Satker-Satker berdasarkan hasil penelaahan RKA- K/ L. 1 7 . Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DHP RDP BUN adalah dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang memuat alokasi anggaran menurut program dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pej abat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran . 1 8 . Program adalah penjabaran dari kebij akan sesuai dengan visi dan misi Kementerian / Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian / Lembaga yang berisi kegiatan untuk Abv www.jdih.kemenkeu.go.id mencapai hasil ( outcome) dengan indikator kinerj a yang terukur. 1 9 . Hasil ( Outcome) adalah prestasi kerj a yang berupa segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran ( output) dari kegiatan dalam satu Program. 2 0 . Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu Kementerian / Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran ( output) dengan indikator kinerja yang terukur. 2 1 . Keluaran ( Output) adalah prestasi kerj a berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan Program serta kebij akan . 2 2 . Rumusan Kinerj a adalah rumu_san yang ditetapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program clan Kegiatan termasuk sasaran kinerj a yang akan dicapai serta indikator sebagai alat ukur pencapaian kinerj a meliputi rumusan Program, Hasil ( Outcome), Kegiatan, Keluaran ( Output) , indikator kinerj a utama, clan indikator kinerj a Kegiatan . 2 3 . Kegiatan Prioritas Nasional adalah Kegiatan yang ditetapkan di dalam Buku I Rencana Kerj a Pemerintah yang menj adi tanggung j awab Kementerian / Lembaga yang bersangkutan . 2 4 . Kebij akan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan adalah Program/ Keg�atan/ Keluaran ( Output) yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah Rencana Kerj a Pemerintah ditetapkan clan / atau ditetapkan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7 . 2 5 . Kegiatan Prioritas Kernen terian / Lem bag a ad al ah Kegiatan-Kegiatan selain Kegiatan Prioritas Nasional dan / atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. 26 . Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah Satker dalam Abvv www.jdih.kemenkeu.go.id melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunj uk penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L. 2 7. Komponen Input yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran ( Output).

28.Sisa Anggaran Kontraktual adalah hasil lebih atau s1sa dana yang diperoleh setelah penandatanganan kontrak dan / atau pelaksanaan dari suatu pekerj aan yang target sasarannya telah dicapai . 2 9 . Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari pekerj aan swakelola yang tidak inengurangi volume Keluaran ( Output) yang direncanakan. 3 0. Pemberian Pinj aman adalah pinj aman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan / atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 3 1 . Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) yang selanjutnya disebut Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APB N .
32.Lanjutan Pinjaman Proyek/ Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinj aman / Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN / PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinj aman; 3 3 . Percepatan Penarikan PHLN / PHD N adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PH LN/ PH D N untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerj aan dan / atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinj aman . A/JW www.jdih.kemenkeu.go.id 34 . Ineligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinj aman / hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan naskah perj anj ian pinj aman clan/ atau hibah luar negeri. 3 5 . Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran clan / atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku PA. 36 . Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebij akan yang sudah ada clan mengakibatkan perubahan rincian anggaran clan/ atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA. 3 7 . Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terj adi d i luar kehendak para pihak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewaj iban yang ditentukan dalam kontrak menj adi tidak dapat dipenuhi . 3 8 . Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) j enis tertentu clan bahan bakar gas cair (Liquefied Petroleum Gas/ LPG tabung 3 (tiga) kilogram clan Liquefied Gas for Vehicle/ LGV) , clan subsidi listrik. 39 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanj a Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan de sen tralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, clan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
40.Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APB N yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan clan Belanj a Daerah kabupaten/ kota clan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan pemberdayaan masyarakat. 4 1 . Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menj adi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan Affvv www.jdih.kemenkeu.go.id perusahaan atau sumber lain untuk dij adikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/ atau perseroan terbatas lainnya clan dikelola secara korporasi . 42 . Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga adalah Pej abat Eselon I selaku penanggung j awab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada BA K/ L.
43.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab langsung kepada menteri / pimpinan lembaga. 4 4 . Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asmg.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVI S! ANGGARAN

Pasal 2

( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:

a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah ;
b.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; c . revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

(2)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi: Ab1/ www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP; b . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri dan dalam negen, termasuk Pemberian Pinj aman/ hibah; c . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 6;
2. d.perubahan anggaran berupa pagu untuk belanj a pemerintah pengesahan belanj a pusat yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri yang telah closing date; e . perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs , perubahan parameter, tambahan kewaj iban , dan / atau pemenuhan kewaj iban; dan/ atau · f. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
(3)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, berupa pergeseran nnc1an anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi :
1. a.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 9 9 . 0 8 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke B A K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) ; b . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c . pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP;
2. d.pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNB P yang berasal dari instansi penghasil; e . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang A6w www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
3. f.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan / atau hibah luar negeri;
4. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran sepanJ ang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; h . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian / Lembaga;
5. i.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; J . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya;
6. k.pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) lokasi yang sama atau antar lokasi clan / atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan / atau dekonsentrasi;
7. m.pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
8. n.pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; AfW' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - o . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht) ; p . pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
9. q.pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama;
10. r.pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewaj iban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; s . penggunaan anggaran dalam B A B U N yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
11. t.pergeseran anggaran belanj a sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran; u . penghapusan / perubahan / pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan;
12. v.penggunaan dana Keluaran ( Output) cadangan; dan / atau
13. w.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebij akan penghematan anggaran tahun 2 0 1 6 .
(4)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud · pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran ( Output) yang sama atau antar Keluaran ( Output), dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, dan / atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau aritar Program, sesuai dengan ketentuan masing masmg. AfpV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
(5)Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
1. a.ralat kode kewenangan; b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau Satker; c . ralat volume, j enis, dan satuan Keluaran ( Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah ; d . ralat kode akun dalam rangka penerapan kebij akan akuntansi sepanj ang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan j enis belanj a; e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. f.ralat kode lokasi Satker dan / atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
3. g.perubahan rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; h . ralat cara penarikan PHLN / PH D N , termasuk Pemberian Pinj aman;
4. i.ralat cara penarikan SBSN; J . ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/ atau
5. k.ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA . ( 6 ) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
6. a.perubahan / penambahan nomor register pinj aman dan / atau hibah luar negeri; b . perubahan / penambahan nomor register S B S N ; c . perubahan/ penambahan cara penarikan PHLN / PHDN , termasuk Pemberian Pinj aman; d . perubahan/ penambahan cara penarikan S B S N ; #/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - e . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA- K/ L DIPA;
7. f.perubahan pejabat penandatangan DIPA;
8. g.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/ Kegiatan, dan/ atau Satker; dan / atau h . perubahan pej abat perbendaharaan .

Pasal 3

Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 JUga berlaku dalam hal terdapat:

a.perubahan atas Undang-Undang mengenai APB N Tahun Anggaran 2 0 1 7;
b.perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 dan/ atau Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 1 7 , termasuk dalam hal ini kebij akan pemotongan dan / atau penghematan anggaran . ( 1 ) Revisi Anggaran

Pasal 4

dilakukan sepanJ ang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap :

a.alokasi gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i kecuali untuk pemenuhan belanj a pegawai pada komponen 00 1 pada Satker yang sama dan / atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i pada Satker lain sepanj ang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu minus; b . pembayaran berbagai tunggakan; c . Rupiah Murni Pendamping sepanj ang paket pekerj aan masih berlanjut ( on-going) ; dan/ atau d . paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan / atau direalisasikan dananya sehingga dananya menj adi minus . AGw' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -

(2)Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanj ang tidak mengubah target kinerj a dengan keten tuan se bagai berikut:
1. a.tidak mengubah sasaran Program; b . tidak mengubah Keluaran ( Output) kegiatan yang sudah terdapat realisasi anggaran; c . tidak mengurangi volume Keluaran ( Output) ; atau
2. d.tidak menyebabkan volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan menj adi tidak tercapai .
(3)Ketentuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi usul Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebij akan pemotongan dan / atau penghematan anggaran, pengurangan pinj aman proyek/ hibah, perubahan prioritas penggunaan anggaran, atau Keadaan Kahar.

Pasal 5

( 1 ) Dalam hal terdapat kebijakan pemotongan dan / atau penghematan anggaran, pengurangan pmJ aman proyek/ hibah, atau Keadaan Kahar, Kementerian / Lembaga dapat mengajukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran ( Output) dengan ketentuan sebagai berikut:

a.melampirkan surat pernyataan dari PA bahwa: 1 . volume Keluaran ( Output) yang diusulkan berkurang terse but merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan; dan 2 . PA menyetujui pengurangan volume Keluaran ( Output) . b . dalam hal volume Keluaran ( Output) yang berkurang merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran ( Output) ditelaah · dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kernenterian / Lem baga yang bersangku tan .

(2)Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, Sekretaris J enderal/ Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran clan Deputi terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(3)Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) selain dari Kegiatan Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga mengajukan usul· Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran .

Pasal 6

( 1 ) Dalam hal terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, Kementerian / Lembag?- dapat mengaj ukan usul Revisi Anggaran terkait dengan pengurangan volume Keluaran (Output) dengan ketentuan sebagai berikut:

a.usul pengurangan volume Keluaran (Output) berkenaan merupakan dampak dari perubahan prioritas penggunaan anggaran berupa pengurangan anggaran pada Keluaran (Output) berkenaan, yang diusulkan untuk menambah volume Keluaran (Output) lain; b . perubahan prioritas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan dengan perubahan kebij akan Pemerintah dan/ atau perubah an priori tas Kernen terian / Lem bag a; c . usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - cl. usul pengurangan volume Keluaran ( Output) clisertai clengan surat persetujuan Eselon I; clan e . melampirkan surat pernyataan KPA bahwa volume Keluaran ( Output) yang cliusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran ( Output) clari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan .

(2)Ketentuan revisi terkait clengan perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berclampak pacla pengurangan volume Keluaran ( Output) sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) , juga berlaku juga untuk usul revisi terkait clengan perubahan prioritas penggunaan anggaran tanpa berclampak pacla pengurangan volume Keluaran ( Output) .

Pasal 7

( 1 ) Revisi Anggaran clilakukan clengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA-K/ L clan pengesahan DIPA sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA- K/ L clan pengesahan DIPA clan / atau tata cara perencanaan, penelahaan clan penetapan alokasi anggaran BA BUN clan pengesahan DIPA BUN sebagaimana cliatur clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelahaan, clan penetapan alokasi anggaran BA BUN, clan pengesahan DIPA BUN.

(2)Revisi Anggaran clapat clilakukan setelah DIPA Petikan clan / atau DIPA BUN Tahun Anggaran 2 0 1 7 clitetapkan .

Pasal 8

( 1 ) Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNB P sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat ( 2 ) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi anggaran yang clapat cligunakan oleh Kementerian / Lembaga, termasuk Satker Baclan Layanan Umum . AfJW www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 -

(2)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNB P yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; b . adanya PNBP yang berasal dari kontrak/ kerj asama/ nota kesepahaman; c . adanya Peraturan Pemerintah mengenai j enis dan tarif atas j enis PNBP baru; d . adanya Satker PNBP baru; e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
2. f.adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
3. g.penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum clan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; clan / atau h . adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume Keluaran (Output).
(3)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian / Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari :
1. a.penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat . digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan . sebagai akibat dari � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - adanya perubahan kebij akan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan/ atau c . pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
(4)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP dapat diikuti dengan perubahan rincian . ( 5) U sul revisi terkai t dengan perubahan anggaran belanj a K/ L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kementerian / Lembaga dengan Direktorat teknis mitra Kementerial)/ Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Paj ak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
(6)Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Perbendaharaan. Peraturan

Pasal 9

Direktur Jenderal ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b bersifat menambah atau mengurang1 Pagu Anggaran belanj a Tahun Anggaran berkenaan.

(2)Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinj aman/ hibah yang bersifat menambah Pagu Anggaran belanj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa: Af:vv www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
1. a.lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun 2 0 1 6 yang dananya bersumber dari PHLN dan / atau PHDN , termasuk Pemberian Pinjaman / hibah; b . percepatan penarikan PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah; c . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c . q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga, termasuk hibah luar negen terencana yang diterushibahkan; dan / atau d . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah U ndang U ndang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kernen terian / Lem baga.
(3)Periambahan penerimaan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana setelah U ndang-U ndang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan oleh Kementerian/ Lembaga dan rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/ L.
(4)Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penambahan penerimaan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah . ( 5) Peru bah an anggaran belanj a yang bersum ber dari pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri yang bersifat mengurangi Pagu Anggaran belanj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengurangan alokasi pinjaman kegiatan, dan / atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, dilakukan dalam hal: � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
1. a.paket Kegiatan/ proyek yang didanai dari pmJ aman kegiatan atau dari Pemberian Pinj aman atau hibah luar negeri atau hibah dalam negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerj anya telah tercapai, dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; b . adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terj adinya penyesuaian rencana pencairan (disbursement plan) proyek;
2. c.terj adi perubahan penj adwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinj aman; d . adanya pembatalan alokasi pinj aman luar negeri; e . adanya pembatalan / pengurangan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; atau
3. f.sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya.
(6)Pengurangan alokasi pinj aman Kegiatan dan / atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinj aman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/ atau pinjaman yang diteruspinj amkan .
(7)Dalam hal alokasi pinj aman Kegiatan betkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/ proyek berkenaan dapat digunakan / direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket Kegiatan/ proyek yang lain atau diubah menj adi Rupiah Murni untuk mendanai Kegiatan Prioritas Nasional dan / atau Kegiatan Prioritas Kementerian / Lembaga dan/ atau menambah volume Keluaran (Output) . ( 8 ) Usulan penggunaan Rupiah Murni Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk pinj aman Kegiatan yang sudah memiliki perJ anJ 1an pinj aman dan sudah memiliki nomor register.
(9)Usul penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk Kegiatan/ proyek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pJiiN www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan . ( 1 0) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan / atau PHDN dapat diikuti dengan perubahan rincian . ( 1 1 ) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN, usul Revisi Anggaran dapat disertai dengan Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping yang tidak terserap di tahun sebelumnya; ( 1 2) Dalam hal lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu, perubahan rincian anggaran belanj a yang bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah dapat dilakukan sepanj ang PHLN dan / atau PHDN belum closing date. ( 1 3) Percepatan penarikan PHLN dan / atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pinj aman proyek baru yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 / Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 , Pemberian Pinj aman atau pinj aman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/ atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 1 4) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari pinjaman, termasuk pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negen yang diteruspinj amkan / diterushibahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan penetapan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran database penarikan pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan revisi. AifvV' www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 - ( 1 5) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari penerimaan hibah, termasuk penerimaan hibah yang diterushibahkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menyampaikan pengesahaan revisinya ke Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko , Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan revisi DIPA BA BUN 9 9 9 . 02 (BA BUN Pengelolaan Hibah) clan pemutakhiran database penerimaan hibah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengesahaan revisi . Pasal 1 0 ( 1 ) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinj aman dalam bentuk Revisi Anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2 0 17 .
(2)Pengajuan usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinj aman se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran Pemberian Pinj aman melakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2 0 1 6 ; b . Kuasa Pengguna Anggaran Pemberian Pinj aman membuat daftar rincian Kegiatan clan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 9 Januari 2 0 1 7 clan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat pada tanggal 16 Januari 2 0 1 7 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c . berdasarkan hasil pencocokan , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menandatangani daftar rmcian Kegiatan clan realisasi anggaran clan disampaikan kepada PPA BUN Pemberian Pinj aman Afr/ www.jdih.kemenkeu.go.id dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 23 Januari 2 0 1 7 ; dan d . berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 20 1 7 . Pasal 1 1 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari SBSN, dan bersifat menambah pagu belanj a yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 2 ) Perubahail anggaran belanj a terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan / proyek yang dananya bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diikuti dengan perubahan rincian pendanaan SBSN .
(3)Perubahan anggaran belanj a terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dicantumkan dalam addendum kontrak yang dibuat sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2 0 1 6 .
(4)Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk lanj utan pelaksanaan Kegiatan / proyek yang dananya bersumber dari penggunaan sisa dana SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 6 diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2 0 1 7 . Pasal 1 2 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari � www.jdih.kemenkeu.go.id pinj aman / hibah luar negeri yang telah closing date sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diselesaikan dengan penerbitan DIPA pengesahan yang akan dij adikan dasar se bagai alokasi anggaran secara administratif dan menj adi rujukan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan oleh Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Khusus Pinj aman dan Hibah.
(2)Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan untuk belanj a yang bersumber dari pinj aman/hibah luar negeri yang telah closing date sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dengan keten tuan se bagai beriku t:
1. a.unit Eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran; b . pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA-K/ L dalam Keluaran (Output) tersendiri dan diberi catatan akun "dalam rangka penge sahan" ; dan c . Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen . Pasal 1 3 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewaj iban, dan/ atau pemenuhan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
2. a.perubahan anggaran Kegiatan Kementerian / Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri; b . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanj a pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat transaksi; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - c . tambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang karena adanya tambahan kewaj iban , perubahan kurs, dan/ atau dalam rangka pemenuhan kewaj iban yang timbul dari transaksi lindung nilai; d . tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi karena perubahan kurs dan / atau perubahan parameter;
3. e.tambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang karena adanya tambahan kewajiban , perubahan kurs, dan / atau dalam rangka pemenuhan kewaj iban yang timbul dari transaksi lindung nilai ;
4. f.tambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN sebagai akibat perubahan kurs; atau g . perubahan Pagu Anggaran kewajiban penJ amman Pemerintah berupa tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kepada pihak ketiga/ kreditur.
(2)Perubahan anggaran Kegiatan Kementerian / Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman / hibah luar negeri se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam aplikasi penarikan pmJ aman dan / atau hibah luar negeri (withdrawal application).
(3)Tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN / APBN Perubahan dengan hasil perhitungan sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter;
2. b.diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan Af1W' www.jdih.kemenkeu.go.id c . tata cara pembayaran Subsidi Energi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.
(4)Perubahan Pagu Anggaran PMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f dan perubahan Pagu Anggaran kewaj iban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Negara. Pasal 1 4 ( 1 ) Perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan penambahan/ pengurangan Pagu A11ggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain penambahan / pengurangan dana bagi hasil yang didistribusikan kepada masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, dan / atau pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran .
(2)Tata cara Revisi Anggaran untuk perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 1 5 ( 1 ) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas AW www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan anggaran belanja Kementerian / Lembaga, pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagai dampak dari kebij akan penghematan clan/ atau pemotongan anggaran, dan / atau pembayaran kurang bayar subsicli sepanj ang anggarannya terseclia.
(2)Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 0 8 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L, sebagaimana climaksucl pada ayat ( 1 ) bersifat insiclentil clan menambah Pagu Anggaran belanj a Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran berkenaan, tetapi ticlak menj acli clasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
(3)Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanj a clari Bagian Anggaran 999 . 08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) clilaksanakan sesuai ketentuan clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanj a clari BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) ke Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga;
(4)Tata cara Revisi Anggaran antar subbagian anggaran clalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clilaksanakan sesuai ketentuan clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran antar subbagian anggaran clalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) . Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program clalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber clari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (3) huruf b clapat clilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pacla Satker yang sama clan/ atau untuk Satker lain .
(2)Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program clalam 1 (satu) bagian anggaran yang � www.jdih.kemenkeu.go.id bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa:
1. a.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 dan/ atau detil belanja barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 selain gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i dan / atau detil belanj a barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangku tan; c . pergeseran alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 00 1 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . alokasi gaj i dan tunjangan yang melekat pada gaj i pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i menj adi mmus;
  1. 3.usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaJ l dan tunjangan yang melekat pada gaj i bulan Oktober tahun 2 0 1 7 ;
(3)Dalam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi Gaj i keempat belas :
1. a.dapat dipenuhi dari belanj a non-operasional sepanJ ang alokasi biaya operasiona] pad a Kernen terian / Lem baga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; b . Dalam hal kebutuhan alokasi gaj i keempat belas tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanj a non-operasional Kementerian/ Lembaga, menteri/ pimpinan lembaga � www.jdih.kemenkeu.go.id dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaj i keempat belas dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan . Pasal 1 7 ( 1 ) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerj a Satker Badan Layanan Umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran berupa pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan . Pasal 1 8 ( 1 ) Pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan oleh Kementerian / Lembaga yang menerapkan kebij akan penggunaan PNBP secara terpusat.
(2)Pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam 1 (satu) Bagian. Anggaran. Pasal 1 9 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan .
(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai AW www.jdih.kemenkeu.go.id melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung j awab Kernen terian / Lembag a.
(3)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewajiban pembayaran Kegiatan / proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mengurangi alokasi SBSN Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017 dalam jumlah yang sama dengan sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit B adan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan .

Pasal 20

( 1) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman clan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f merupakan pergeseran anggaran dalam rangka pengembalian dana (refund) untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman clan/ atau hibah luar negeri yang dibuktikan dengan dokumen pernyataan dari pihak-pihak yang berwenang.

(2)Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pmJ aman clan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung j awab Kernen terian / Lem baga.
(3)Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar j enis belanj a clan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program clan / atau antar Program dalam 1 bagian anggaran . AW www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - Pasal 2 1 ( 1 ) Pergeseran anggaran an tara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanj ang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dapat dilakukan sepanj ang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara Program lama dengan Program baru.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) termasuk pergeseran anggaran bagi Kementerian / Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur orgamsas1.

Pasal 22

( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kernen terian / Lem baga se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h dapat dilakukan sepanj ang likuidasi Satker tersebut telah disetujul Dewan Perwakilan Rakyat.

(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan antar j enis belanj a dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan / atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran .

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

28.Sisa Anggaran Kontraktual adalah hasil lebih atau s1sa dana yang diperoleh setelah penandatanganan kontrak dan / atau pelaksanaan dari suatu pekerj aan yang target sasarannya telah dicapai . 2 9 . Sisa Anggaran Swakelola adalah hasil lebih atau sisa dana yang berasal dari pekerj aan swakelola yang tidak inengurangi volume Keluaran ( Output) yang direncanakan. 3 0. Pemberian Pinj aman adalah pinj aman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan / atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. 3 1 . Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) yang selanjutnya disebut Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP adalah perubahan pagu PNBP dari target yang direncanakan dalam APB N .
32.Lanjutan Pinjaman Proyek/ Hibah Luar Negeri (PHLN) atau Pinj aman / Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembali sisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN / PHDN yang tidak terserap, termasuk lanjutan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinj aman; 3 3 . Percepatan Penarikan PHLN / PHD N adalah tambahan alokasi anggaran yang berasal dari sisa pagu PH LN/ PH D N untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Kegiatan dalam rangka percepatan penyelesaian pekerj aan dan / atau memenuhi kebutuhan anggaran yang belum tersedia pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, termasuk percepatan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pemberian hibah dan Pemberian Pinj aman . A/JW www.jdih.kemenkeu.go.id 34 . Ineligible Expenditure adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinj aman / hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan naskah perj anj ian pinj aman clan/ atau hibah luar negeri. 3 5 . Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran adalah perubahan atas rincian anggaran clan / atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA karena adanya perubahan prioritas yang ditetapkan oleh menteri/ pimpinan lembaga selaku PA. 36 . Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah perubahan atas kebij akan yang sudah ada clan mengakibatkan perubahan rincian anggaran clan/ atau volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan dalam DIPA. 3 7 . Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terj adi d i luar kehendak para pihak clan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewaj iban yang ditentukan dalam kontrak menj adi tidak dapat dipenuhi . 3 8 . Subsidi Energi adalah subsidi dalam bentuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) j enis tertentu clan bahan bakar gas cair (Liquefied Petroleum Gas/ LPG tabung 3 (tiga) kilogram clan Liquefied Gas for Vehicle/ LGV) , clan subsidi listrik. 39 . Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanj a Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan de sen tralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, clan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
40.Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APB N yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan clan Belanj a Daerah kabupaten/ kota clan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan , pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan pemberdayaan masyarakat. 4 1 . Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah dana APBN yang dialokasikan menj adi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan Affvv www.jdih.kemenkeu.go.id perusahaan atau sumber lain untuk dij adikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara dan/ atau perseroan terbatas lainnya clan dikelola secara korporasi . 42 . Sekretaris Jenderal / Sekretaris Utama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga adalah Pej abat Eselon I selaku penanggung j awab Program yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) pada BA K/ L.
43.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung j awab langsung kepada menteri / pimpinan lembaga. 4 4 . Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asmg.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVI S! ANGGARAN

Pasal 2

( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:

a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah ;
b.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; c . revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

(2)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran rincian anggarannya, meliputi: Ab1/ www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP; b . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri dan dalam negen, termasuk Pemberian Pinj aman/ hibah; c . perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 6;
2. d.perubahan anggaran berupa pagu untuk belanj a pemerintah pengesahan belanj a pusat yang bersumber dari pinj aman / hibah luar negeri yang telah closing date; e . perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs , perubahan parameter, tambahan kewaj iban , dan / atau pemenuhan kewaj iban; dan/ atau · f. perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
(3)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, berupa pergeseran nnc1an anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi :
1. a.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 9 9 . 0 8 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke B A K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) ; b . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional; c . pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP;
2. d.pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNB P yang berasal dari instansi penghasil; e . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang A6w www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
3. f.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan / atau hibah luar negeri;
4. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran sepanJ ang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; h . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kementerian / Lembaga;
5. i.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs; J . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya;
6. k.pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) lokasi yang sama atau antar lokasi clan / atau antar kewenangan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan / atau dekonsentrasi;
7. m.pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru;
8. n.pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana; AfW' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - o . pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht) ; p . pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
9. q.pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola yang dilakukan dalam 1 (satu) Program yang sama;
10. r.pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kewaj iban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; s . penggunaan anggaran dalam B A B U N yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
11. t.pergeseran anggaran belanj a sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran; u . penghapusan / perubahan / pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencairan anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan;
12. v.penggunaan dana Keluaran ( Output) cadangan; dan / atau
13. w.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran dalam rangka memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebij akan penghematan anggaran tahun 2 0 1 6 .
(4)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud · pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran ( Output) yang sama atau antar Keluaran ( Output), dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, dan / atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau aritar Program, sesuai dengan ketentuan masing masmg. AfpV www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
(5)Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
1. a.ralat kode kewenangan; b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau Satker; c . ralat volume, j enis, dan satuan Keluaran ( Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah ; d . ralat kode akun dalam rangka penerapan kebij akan akuntansi sepanj ang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan j enis belanj a; e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. f.ralat kode lokasi Satker dan / atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
3. g.perubahan rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA; h . ralat cara penarikan PHLN / PH D N , termasuk Pemberian Pinj aman;
4. i.ralat cara penarikan SBSN; J . ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SBSN; dan/ atau
5. k.ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA . ( 6 ) Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
6. a.perubahan / penambahan nomor register pinj aman dan / atau hibah luar negeri; b . perubahan / penambahan nomor register S B S N ; c . perubahan/ penambahan cara penarikan PHLN / PHDN , termasuk Pemberian Pinj aman; d . perubahan/ penambahan cara penarikan S B S N ; #/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - e . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA- K/ L DIPA;
7. f.perubahan pejabat penandatangan DIPA;
8. g.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/ Kegiatan, dan/ atau Satker; dan / atau h . perubahan pej abat perbendaharaan .

Pasal 3

Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 JUga berlaku dalam hal terdapat:

a.perubahan atas Undang-Undang mengenai APB N Tahun Anggaran 2 0 1 7;
b.perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 dan/ atau Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 20 1 7 , termasuk dalam hal ini kebij akan pemotongan dan / atau penghematan anggaran . ( 1 ) Revisi Anggaran

Pasal 4

dilakukan sepanJ ang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap :

a.alokasi gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i kecuali untuk pemenuhan belanj a pegawai pada komponen 00 1 pada Satker yang sama dan / atau untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i pada Satker lain sepanj ang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu minus; b . pembayaran berbagai tunggakan; c . Rupiah Murni Pendamping sepanj ang paket pekerj aan masih berlanjut ( on-going) ; dan/ atau d . paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan / atau direalisasikan dananya sehingga dananya menj adi minus . AGw' www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -

(2)Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanj ang tidak mengubah target kinerj a dengan keten tuan se bagai berikut:
1. a.tidak mengubah sasaran Program; b . tidak mengubah Keluaran ( Output) kegiatan yang sudah terdapat realisasi anggaran; c . tidak mengurangi volume Keluaran ( Output) ; atau
2. d.tidak menyebabkan volume Keluaran ( Output) yang telah ditetapkan menj adi tidak tercapai .
(3)Ketentuan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikecualikan bagi usul Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya kebij akan pemotongan dan / atau penghematan anggaran, pengurangan pinj aman proyek/ hibah, perubahan prioritas penggunaan anggaran, atau Keadaan Kahar.

Pasal 5

a.melampirkan surat pernyataan dari PA bahwa: 1 . volume Keluaran ( Output) yang diusulkan berkurang terse but merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan; dan 2 . PA menyetujui pengurangan volume Keluaran ( Output) . b . dalam hal volume Keluaran ( Output) yang berkurang merupakan volume Keluaran ( Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, usul pengurangan volume Keluaran ( Output) ditelaah · dalam pertemuan tiga pihak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / B adan � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kernenterian / Lem baga yang bersangku tan .

(2)Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) dari Kegiatan Prioritas Nasional, Sekretaris J enderal/ Sekretaris U tama/ Sekretaris / Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran clan Deputi terkait di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(3)Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan pengurangan volume Keluaran (Output) selain dari Kegiatan Prioritas Nasional, Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I Kementerian / Lembaga mengajukan usul· Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran .

Pasal 6

a.usul pengurangan volume Keluaran (Output) berkenaan merupakan dampak dari perubahan prioritas penggunaan anggaran berupa pengurangan anggaran pada Keluaran (Output) berkenaan, yang diusulkan untuk menambah volume Keluaran (Output) lain; b . perubahan prioritas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berkaitan dengan perubahan kebij akan Pemerintah dan/ atau perubah an priori tas Kernen terian / Lem bag a; c . usul revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran antar Keluaran (Output) dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - cl. usul pengurangan volume Keluaran ( Output) clisertai clengan surat persetujuan Eselon I; clan e . melampirkan surat pernyataan KPA bahwa volume Keluaran ( Output) yang cliusulkan berkurang tersebut merupakan volume Keluaran ( Output) clari Kegiatan Prioritas Nasional atau bukan .

(2)Ketentuan revisi terkait clengan perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berclampak pacla pengurangan volume Keluaran ( Output) sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) , juga berlaku juga untuk usul revisi terkait clengan perubahan prioritas penggunaan anggaran tanpa berclampak pacla pengurangan volume Keluaran ( Output) .

Pasal 7

(2)Revisi Anggaran clapat clilakukan setelah DIPA Petikan clan / atau DIPA BUN Tahun Anggaran 2 0 1 7 clitetapkan .

Pasal 8

(2)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNB P yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; b . adanya PNBP yang berasal dari kontrak/ kerj asama/ nota kesepahaman; c . adanya Peraturan Pemerintah mengenai j enis dan tarif atas j enis PNBP baru; d . adanya Satker PNBP baru; e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP;
2. f.adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
3. g.penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum clan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; clan / atau h . adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA untuk menambah volume Keluaran (Output).
(3)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian / Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari :
1. a.penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat . digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan . sebagai akibat dari � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - adanya perubahan kebij akan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan/ atau c . pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
(4)Perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber Dari PNBP dapat diikuti dengan perubahan rincian . ( 5) U sul revisi terkai t dengan perubahan anggaran belanj a K/ L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kementerian / Lembaga dengan Direktorat teknis mitra Kementerial)/ Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Paj ak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
(6)Ketentuan lebih lanj ut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaitnana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Perbendaharaan. Peraturan

Pasal 9

(2)Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinj aman/ hibah yang bersifat menambah Pagu Anggaran belanj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa: Af:vv www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
1. a.lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun 2 0 1 6 yang dananya bersumber dari PHLN dan / atau PHDN , termasuk Pemberian Pinjaman / hibah; b . percepatan penarikan PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah; c . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c . q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian / Lembaga, termasuk hibah luar negen terencana yang diterushibahkan; dan / atau d . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri langsung yang diterima setelah U ndang U ndang mengenai APB N / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan secara langsung oleh Kernen terian / Lem baga.
(3)Periambahan penerimaan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana setelah U ndang-U ndang mengenai APBN / APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan oleh Kementerian/ Lembaga dan rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-K/ L.
(4)Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk penambahan penerimaan hibah luar negeri dan hibah dalam negeri langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah . ( 5) Peru bah an anggaran belanj a yang bersum ber dari pinj aman/ hibah luar negeri dan dalam negeri yang bersifat mengurangi Pagu Anggaran belanj a sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pengurangan alokasi pinjaman kegiatan, dan / atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri, dilakukan dalam hal: � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
1. a.paket Kegiatan/ proyek yang didanai dari pmJ aman kegiatan atau dari Pemberian Pinj aman atau hibah luar negeri atau hibah dalam negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerj anya telah tercapai, dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; b . adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terj adinya penyesuaian rencana pencairan (disbursement plan) proyek;
2. c.terj adi perubahan penj adwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinj aman; d . adanya pembatalan alokasi pinj aman luar negeri; e . adanya pembatalan / pengurangan pemberian hibah luar negeri atau hibah dalam negeri; atau
3. f.sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya.
(6)Pengurangan alokasi pinj aman Kegiatan dan / atau pengurangan alokasi hibah luar negeri dan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinj aman, hibah luar negeri atau hibah dalam negeri yang diterushibahkan, dan/ atau pinjaman yang diteruspinj amkan .
(7)Dalam hal alokasi pinj aman Kegiatan betkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan untuk paket Kegiatan/ proyek berkenaan dapat digunakan / direalokasi untuk mendanai Rupiah Murni Pendamping pada paket Kegiatan/ proyek yang lain atau diubah menj adi Rupiah Murni untuk mendanai Kegiatan Prioritas Nasional dan / atau Kegiatan Prioritas Kementerian / Lembaga dan/ atau menambah volume Keluaran (Output) . ( 8 ) Usulan penggunaan Rupiah Murni Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku untuk pinj aman Kegiatan yang sudah memiliki perJ anJ 1an pinj aman dan sudah memiliki nomor register.
(9)Usul penggunaan Rupiah Murni Pendamping untuk Kegiatan/ proyek lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pJiiN www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - diajukan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan . ( 1 0) Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PHLN dan / atau PHDN dapat diikuti dengan perubahan rincian . ( 1 1 ) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu yang dananya bersumber dari PHLN, usul Revisi Anggaran dapat disertai dengan Revisi Anggaran terkait dengan lanjutan Rupiah Murni Pendamping yang tidak terserap di tahun sebelumnya; ( 1 2) Dalam hal lanjutan pelaksanaan Kegiatan tahun lalu, perubahan rincian anggaran belanj a yang bersumber dari PHLN dan/ atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah dapat dilakukan sepanj ang PHLN dan / atau PHDN belum closing date. ( 1 3) Percepatan penarikan PHLN dan / atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman / hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk pinj aman proyek baru yang belum disetujui dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2 0 1 7 / Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 , Pemberian Pinj aman atau pinj aman yang diterushibahkan yang belum dialokasikan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/ atau Undang-Undang mengenai APBN Perubahan Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 1 4) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari pinjaman, termasuk pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negen yang diteruspinj amkan / diterushibahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan menyampaikan penetapan revisinya ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan pemutakhiran database penarikan pinj aman luar negeri/ pinj aman dalam negeri, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan revisi. AifvV' www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 2 - ( 1 5) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan belanj a yang dibiayai dari penerimaan hibah, termasuk penerimaan hibah yang diterushibahkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menyampaikan pengesahaan revisinya ke Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan clan Risiko , Kementerian Keuangan sebagai bahan untuk melakukan revisi DIPA BA BUN 9 9 9 . 02 (BA BUN Pengelolaan Hibah) clan pemutakhiran database penerimaan hibah, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengesahaan revisi . Pasal 1 0 ( 1 ) Pengajuan usulan lanjutan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinj aman dalam bentuk Revisi Anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2 0 17 .
(2)Pengajuan usulan Revisi Anggaran berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pemberian Pinj aman se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kuasa Pengguna Anggaran Pemberian Pinj aman melakukan addendum kontrak sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2 0 1 6 ; b . Kuasa Pengguna Anggaran Pemberian Pinj aman membuat daftar rincian Kegiatan clan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi per tanggal 9 Januari 2 0 1 7 clan menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat pada tanggal 16 Januari 2 0 1 7 untuk dicocokkan dengan data realisasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c . berdasarkan hasil pencocokan , Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menandatangani daftar rmcian Kegiatan clan realisasi anggaran clan disampaikan kepada PPA BUN Pemberian Pinj aman Afr/ www.jdih.kemenkeu.go.id dan Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 23 Januari 2 0 1 7 ; dan d . berdasarkan daftar rincian Kegiatan dan realisasi anggaran yang telah ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, PPA BUN mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 20 1 7 . Pasal 1 1 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a yang bersumber dari SBSN termasuk penggunaan sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat berupa lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari SBSN, dan bersifat menambah pagu belanj a yang bersumber dari SBSN Tahun Anggaran 2 0 1 7 . ( 2 ) Perubahail anggaran belanj a terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan / proyek yang dananya bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diikuti dengan perubahan rincian pendanaan SBSN .
(3)Perubahan anggaran belanj a terkait dengan lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dicantumkan dalam addendum kontrak yang dibuat sebelum masa kontrak berakhir pada tahun 2 0 1 6 .
(4)Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk lanj utan pelaksanaan Kegiatan / proyek yang dananya bersumber dari penggunaan sisa dana SBSN yang tidak terserap pada tahun 2 0 1 6 diajukan kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat pada tanggal 30 Januari 2 0 1 7 . Pasal 1 2 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari � www.jdih.kemenkeu.go.id pinj aman / hibah luar negeri yang telah closing date sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diselesaikan dengan penerbitan DIPA pengesahan yang akan dij adikan dasar se bagai alokasi anggaran secara administratif dan menj adi rujukan untuk penerbitan Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan oleh Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Khusus Pinj aman dan Hibah.
(2)Mekanisme revisi DIPA dalam rangka pengesahan untuk belanj a yang bersumber dari pinj aman/hibah luar negeri yang telah closing date sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dengan keten tuan se bagai beriku t:
1. a.unit Eselon I mengajukan usulan Revisi Anggaran kepada Direktur J enderal Anggaran; b . pengeluaran yang akan disahkan dituangkan dalam RKA-K/ L dalam Keluaran (Output) tersendiri dan diberi catatan akun "dalam rangka penge sahan" ; dan c . Direktur Jenderal Anggaran meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen . Pasal 1 3 ( 1 ) Perubahan anggaran belanj a dan/ atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewaj iban, dan/ atau pemenuhan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
2. a.perubahan anggaran Kegiatan Kementerian / Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri; b . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai berupa penyesuaian besaran nilai rupiah belanj a pegawai yang ditempatkan di luar negeri yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dikalikan dengan realisasi kurs yang digunakan pada saat transaksi; � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - c . tambahan alokasi anggaran pembayaran kewajiban utang karena adanya tambahan kewaj iban , perubahan kurs, dan/ atau dalam rangka pemenuhan kewaj iban yang timbul dari transaksi lindung nilai; d . tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi karena perubahan kurs dan / atau perubahan parameter;
3. e.tambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang karena adanya tambahan kewajiban , perubahan kurs, dan / atau dalam rangka pemenuhan kewaj iban yang timbul dari transaksi lindung nilai ;
4. f.tambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN sebagai akibat perubahan kurs; atau g . perubahan Pagu Anggaran kewajiban penJ amman Pemerintah berupa tambahan alokasi anggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran kepada pihak ketiga/ kreditur.
(2)Perubahan anggaran Kegiatan Kementerian / Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman / hibah luar negeri se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA yang dihitung berdasarkan nilai valuta asing yang sama dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam aplikasi penarikan pmJ aman dan / atau hibah luar negeri (withdrawal application).
(3)Tambahan alokasi anggaran Subsidi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.merupakan selisih antara alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN / APBN Perubahan dengan hasil perhitungan sebagai akibat dari penyesuaian kurs dan / atau perubahan parameter;
2. b.diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan; dan Af1W' www.jdih.kemenkeu.go.id c . tata cara pembayaran Subsidi Energi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran subsidi di bidang energi.
(4)Perubahan Pagu Anggaran PMN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f dan perubahan Pagu Anggaran kewaj iban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Negara. Pasal 1 4 ( 1 ) Perubahan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f merupakan penambahan/ pengurangan Pagu A11ggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain penambahan / pengurangan dana bagi hasil yang didistribusikan kepada masing-masing daerah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada Tahun Anggaran 2 0 1 7, dan / atau pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagai dampak dari kebijakan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran .
(2)Tata cara Revisi Anggaran untuk perubahan Pagu Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pasal 1 5 ( 1 ) Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 08 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a termasuk pergeseran anggaran terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas AW www.jdih.kemenkeu.go.id pelaksanaan anggaran belanja Kementerian / Lembaga, pembayaran kurang salur Transfer ke Daerah clan Dana Desa sebagai dampak dari kebij akan penghematan clan/ atau pemotongan anggaran, dan / atau pembayaran kurang bayar subsicli sepanj ang anggarannya terseclia.
(2)Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999 . 0 8 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L, sebagaimana climaksucl pada ayat ( 1 ) bersifat insiclentil clan menambah Pagu Anggaran belanj a Kementerian / Lembaga Tahun Anggaran berkenaan, tetapi ticlak menj acli clasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
(3)Tata cara Revisi Anggaran untuk pergeseran anggaran belanj a clari Bagian Anggaran 999 . 08 (BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1 ) clilaksanakan sesuai ketentuan clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanj a clari BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya (BA 999 . 08) ke Bagian Anggaran Kementerian / Lembaga;
(4)Tata cara Revisi Anggaran antar subbagian anggaran clalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana dimaksucl pacla ayat ( 1 ) clilaksanakan sesuai ketentuan clalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pergeseran anggaran antar subbagian anggaran clalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) . Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program clalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber clari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana climaksucl clalam Pasal 2 ayat (3) huruf b clapat clilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pacla Satker yang sama clan/ atau untuk Satker lain .
(2)Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program clalam 1 (satu) bagian anggaran yang � www.jdih.kemenkeu.go.id bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa:
1. a.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 dan/ atau detil belanja barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 selain gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i dan / atau detil belanj a barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangku tan; c . pergeseran alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 00 1 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . alokasi gaj i dan tunjangan yang melekat pada gaj i pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i menj adi mmus;
  1. 3.usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaJ l dan tunjangan yang melekat pada gaj i bulan Oktober tahun 2 0 1 7 ;
(3)Dalam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi Gaj i keempat belas :
1. a.dapat dipenuhi dari belanj a non-operasional sepanJ ang alokasi biaya operasiona] pad a Kernen terian / Lem baga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; b . Dalam hal kebutuhan alokasi gaj i keempat belas tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanj a non-operasional Kementerian/ Lembaga, menteri/ pimpinan lembaga � www.jdih.kemenkeu.go.id dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaj i keempat belas dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan . Pasal 1 7 ( 1 ) Pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian kinerj a Satker Badan Layanan Umum.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran berupa pergeseran rincian anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan . Pasal 1 8 ( 1 ) Pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d hanya dapat dilakukan oleh Kementerian / Lembaga yang menerapkan kebij akan penggunaan PNBP secara terpusat.
(2)Pergeseran anggaran belanj a yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil se bagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam 1 (satu) Bagian. Anggaran. Pasal 1 9 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewaj iban pembayaran Kegiatan / proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e dapat dilakukan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan .
(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai AW www.jdih.kemenkeu.go.id melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung j awab Kernen terian / Lembag a.
(3)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian s1sa kewajiban pembayaran Kegiatan / proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mengurangi alokasi SBSN Kementerian/ Lembaga pada tahun 2017 dalam jumlah yang sama dengan sisa kewaj iban pembayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN tahun sebelumnya sesuai dengan hasil audit B adan Pengawasan Keuangan clan Pembangunan .

Pasal 20

(2)Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pmJ aman clan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung j awab Kernen terian / Lem baga.
(3)Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar j enis belanj a clan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program clan / atau antar Program dalam 1 bagian anggaran . AW www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 1 - Pasal 2 1 ( 1 ) Pergeseran anggaran an tara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA sepanj ang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g dapat dilakukan sepanj ang pagu Program lama dan pagu Program baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan disertai dengan tabel rekonsiliasi antara Program lama dengan Program baru.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) termasuk pergeseran anggaran bagi Kementerian / Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur atau struktur orgamsas1.

Pasal 22

(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan antar j enis belanj a dan/ atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dan / atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran .

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVI S! ANGGARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN BATASAN REVI S! ANGGARAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 22

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017