Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017
- Nomor
- 93/PMK.02/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 58
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Ke�a dan Anggaran Kementerianj Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2 0 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 03 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5 . Peraturan Presiden Nomor 9 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 253);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 0/ PMK. 02/2 0 1 7 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7 . Pasali Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 20 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:
b . Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
b . perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/ hibah;
d . perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri yang telah closing date; www.jdih.kemenkeu.go.id e . perubahan anggaran belanja dan j atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, danj atau pemenuhan kewajiban;
danj atau
d . pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil; e . pergeseran anggaran un tuk penyelesaian s1sa kewajiban pembayaran Kegiatanj proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
h . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk penyelesaian Lembaga; restrukturisasi Kementerian/ 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; J. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program ·yang sama untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
0. p . baru; pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunya1 kekuatan hukurh tetap (inkracht); pergeseran anggaran untuk rekompqsisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
danj atau
b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau S atker; www.jdih.kemenkeu.go.id
e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
J. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SB SN; danj atau
e . perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/ L DIPA;
www.jdih.kemenkeu.go.id
2 . Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) D alam hal terdapat perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Kementerianj Lembaga dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
(3)
Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat disertai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id perubahan pagu anggaran Keluaran (Output) sepanj ang pagu anggaran proyek prioritas tetap .
( 1 ) Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi . anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum.
b . adanya PNBP yang berasal kontrakj kerj asamaj nota kesepahaman; dari c . adanya Peraturan Pemerintah mengena1 Jenls dan tarif atas j enis PNBP baru;
e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
1 ) pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA; dan 2) pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit, untuk menambah volume Keluaran (Output).
dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebij akan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan j atau
4 . Ketentuan ayat (3) Pasal 1 6 diubah, sehingga Pasal 1 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pada Satker yang sama dan/ atau untuk Satker lain .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
1 . alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaJl dan tunj angan yang melekat pada gaJl menj adi minus; dan 3 . usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i bulan Oktober tahun 20 1 7;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan sepanj ang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
J. tunj angan hakim adhoc;
n . bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan j narapidana; o . pembayaran provisi benda meterai;
danj atau
yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat di be bankan pad a DIPA Tah un Anggaran 2 0 1 7.
6 . Ketentuan ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) Pasal 3 2 diubah , sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Penghapusan j perubahanj pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penca1ran anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf u merupakan penghapusanj perubahan/ pencantuman sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan . ( 2) Penghapusan/ perubah an/ pencan tum an catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
e . penghapusanj perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
h . penghapusan j perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; danj atau
Pasal 3 5 ( 1 ) Perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adanya perubahan .struktur organ1sas1 beserta tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, danj atau penataan arsitektur dan informasi kinerj a dalam RKA-K/ L DIPA.
b . penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran Program, dan/ atau indikator sasaran Program;
d . perubahan rumusan Keluaran (Output) danj atau satuan Keluaran (Output); dan j atau www.jdih.kemenkeu.go.id e. perubahan Komponen (Output). atau untuk penambahan menghasilkan rumusan Keluaran
b . sepanJang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran;
1 . tidak mengubah substansi Keluaran (Output); 2 . merupakan Keluaran (Output) generik; 3 . belum danj atau terdapat realisasi anggaran;
Perencanaan Pembangunan
b . usulan perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I Kernen terian / Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan arsip data komputer Arsitektur dan Informasi Kinerj a;
8 . Ketentuan ayat (3) Pasal 3 6 diubah, sehingga Pasal 3 6 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal Anggaran meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk pergeseran rincian anggarannya, pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari PNBP, tidak termasuk rev1s1 terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2 . percepatan penarikan PHLN danj atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 3 . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c. q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga; 4 . pengurangan alokasi plnJaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinj aman, pengurangan alokasi hibah luar neger1 dan dalam negen terencana termasuk hibah luar neger1 atau hibah dalam negen yang diterushibahkan, dan/ atau plnJaman yang diteruspinj amkan;
6 . perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7 . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; 8 . penambahan alokasi anggaran pembayaran kewaj iban utang; 9 . penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - 1 0. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 1 1 . penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 1 2 . perubahan Pagu Anggaran kewaj iban penj aminan Pemerintah; 1 3. perubahan Transfer ke D aerah dan D ana Desa; dan/ atau 1 4 . perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. b . pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas:
3 . pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN);
www.jdih.kemenkeu.go.id
dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP; pergeseran anggaran dalam Program dalam wilayah kerja Wilayah Direktorat 1 (satu) Kantor Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murn1 untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
8 . pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanJang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kernen terian/ Lembaga; 1 0 . pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda ·untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; 1 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk www.jdih.kemenkeu.go.id penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; 1 2 . pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 1 3 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) provinsi/ kabupatenj kota yang sama atau antar provinsij kabupaten j kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama; 1 4 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) prov1ns1 atau antar prov1ns1 untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi; 1 5 . pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/ a tau dekonsentrasi; 1 6 . pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; 1 7 . pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; 18 . pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht))· 1 9 . pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun j amak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun; 2 0 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program sepanj ang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerj anya telah tercantum dalam RKP tahun www.jdih.kemenkeu.go.id berkenaan danj atau Renj a K/ L tahun berkenaan; 2 1 . pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 22 . penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 2 3 . perubahanj penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 2 4 . perubahan rincian yang dituangkan dalarn RKA-K/ L dan DIPA terkait penghapusanj perubahan j pencantuman catatan dalarn halaman IV DIPA; 2 5 . penghapusan I perubahan I pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait 2 6 . 2 7 . dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/ atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan danj atau harus dilengkapi dokumen terkait; penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebij akan penghematan anggaran tahun 20 1 6 ; 28 . perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (Output) dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda; 29 . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - 3 0 . perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 20 1 7; 3 1 . perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengena1 APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebij akan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran; dan/ atau 32 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama danj atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama. ( 4) Revisi Anggaran pad a Direktorat J enderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:
b . Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/ atau antar kewenangan dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
e . ralat kode kewenangan;
h . rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan; danj atau 1 . ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.
( 1 ) Revisi Anggaran pad a Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
e . penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk S atker Badan Layanan Umum;
1 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 ( satu) Satker yang sama dalam 1 ( satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) S atker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah D irektorat Jenderal Perbendaharaan; 3 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan an tar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan; 4 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5 . pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam www.jdih.kemenkeu.go.id 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau 6 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;
J. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dan huruf e berupa perubahan kantor bayar sepanj ang DIPA belum direalisasikan, huruf f sampai dengan huruf k dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan, termasuk ralat rencana penarikan dana/ atau rencana pener1maan dalam halaman III DIPA untuk Satker BUN;
danj atau m . penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu. www.jdih.kemenkeu.go.id
1 0 . Daftar rev1s1 anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran dan Direktorat J enderal Perbendaharaan se bagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 2 0 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 7 (Be rita N egara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sehingga menj adi se bagai beriku t: DAFTAR REVIS I ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6
1 . Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP. Pasal 2 ayat (2) huruf a www.jdih.kemenkeu.go.id Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6
Pasal 8 ayat (2) huruf a
Pasal 8 ayat (2) huruf b
Pasal 8 ayat (2) huruf c
Pasal 8 ayat (2) huruf d
f - 3 1 - URAIAN REVISI dana PNBP. Pasal 8 ayat (2) huruf e adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 8 ayat (2) huruf f
Pasal 8 ayat (2) huruf g h adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA dan pelayanan kesehatan berdasarkan sur at pernyataan Kepala Rumah Sakit untuk volume (Output). menambah Keluaran Pasal 8 ayat (2) huruf h DJA Pasal 3 6 Kanwil DJPBN
www.jdih.kemenkeu.go.id Kanwil DJA No. URAIAN REVIS! DJPBN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)