DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017

Nomor: 93/PMK.02/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuaikan pengaturan revisi anggaran dengan perubahan kebijakan penganggaran dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya mengenai perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 240 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Ke�a dan Anggaran Kementerianj Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2 0 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 03 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 05 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ; 5 . Peraturan Presiden Nomor 9 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 2 0 1 7 Tahun 20 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 94); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 0/ PMK. 02/2 0 1 7 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7 . Pasali Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 20 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:

a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; b . Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
c.rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

(2)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, berupa perubahan r1nc1an anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran r1nc1an anggarannya, meliputi:
1. a.Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP; b . perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/ hibah;
2. c.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan s1sa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 20 1 6; d . perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri yang telah closing date; www.jdih.kemenkeu.go.id e . perubahan anggaran belanja dan j atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, danj atau pemenuhan kewajiban;
3. f.perubahan Transfer ke D aerah dan D ana D esa; danj atau
4. g.perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas , Keluaran (Output), dan lokasi.
(3)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi:
1. a.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 9 9 . 08 {BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam B agian Anggaran 9 9 9 (BA BUN);
2. b.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murn1 untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
3. c.pergeseran nnc1an anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP; d . pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil; e . pergeseran anggaran un tuk penyelesaian s1sa kewajiban pembayaran Kegiatanj proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. f.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id dibiayai dari plnJaman dan/ atau hi bah luar neger1;
5. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian ad1ninistrasi D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat; h . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk penyelesaian Lembaga; restrukturisasi Kementerian/ 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; J. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program ·yang sama untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
6. k.pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/ atau antar kewenangan untuk tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi;
7. m.pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor n . 0. p . baru; pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunya1 kekuatan hukurh tetap (inkracht); pergeseran anggaran untuk rekompqsisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
8. q.pergeseran anggaran untuk penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran If www.jdih.kemenkeu.go.id Swakelola yang dilakukan dalam 1 ( satu) Program yang sama;
9. r.pergeseran anggaran untuk pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organ1sas1 in ternasional;
10. s.penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
11. t.pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran;
12. u.penghapusanj perubahan j pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penca1ran anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan;
13. v.penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; danj atau
14. w.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2 0 1 6 .
(4)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, danj atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau an tar Program, sesuai dengan keten tuan masing maslng.
(5)Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
1. a.ralat kode kewenangan; b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau S atker; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. c.ralat volume, Jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
3. d.ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanJang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. f.ralat kode lokasi Satker dan/ atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. g.perubahan rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
6. h.ralat cara penarikan PHLN/ PHD N , termasuk Pemberian Pinjaman;
  1. 1.ralat car a penarikan SBSN; J. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SB SN; danj atau
7. k.ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.
(6)Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
1. a.perubahanj penambahan nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
2. b.perubahan j penambahan nomor register SB SN;
3. c.perubahanj penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
4. d.perubahan j penambahan cara penarikan SBSN; e . perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/ L DIPA;
5. f.perubahan pejabat penandatangan DIPA; www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/ Kegiatan, dan/ atau Satker; dan/ atau
7. h.perubahan pejabat perbendaharaan . 2 . Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

( 1 ) D alam hal terdapat perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Kementerianj Lembaga dapat mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Pengguna Anggaran yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran; dan b . Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2)Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
(3)
1. a.Perubahan sasaran/ target proyek prioritas termasuk sasaran/ target Keluaran (Output) dalam proyek prioritas; dan b . Lokasi Keluaran (Output) dalam proyek prioritas . Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat disertai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id perubahan pagu anggaran Keluaran (Output) sepanj ang pagu anggaran proyek prioritas tetap .
(4)Kementerian/ Lembaga melakukan perubahan rencana kerj a Kernen terian j Lembag a setelah pen eta pan rev1s1 anggaran oleh Direktorat J enderal Anggaran .

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1 ) Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan penambahan atau pengurangan alokasi . anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga, termasuk Satker Badan Layanan Umum.

(2)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; b . adanya PNBP yang berasal kontrakj kerj asamaj nota kesepahaman; dari c . adanya Peraturan Pemerintah mengena1 Jenls dan tarif atas j enis PNBP baru;
2. d.adanya Satker PNBP baru; e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
3. f.adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
4. g.penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; dan/ atau h . adanya perkiraan PNBP dari kegiatan: 1 ) pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA; dan 2) pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit, untuk menambah volume Keluaran (Output).
(3)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian j Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umurn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercanturn. dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebij akan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan j atau
2. c.pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
(4)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP dapat diikuti dengan perubahan rincian.
(5)Usul revisi terkait dengan perubahan anggaran belanj a K/ L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kernen terian j Lembag a dengan Direktorat teknis mitra Kementerianj Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Paj ak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4 . Ketentuan ayat (3) Pasal 1 6 diubah, sehingga Pasal 1 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pada Satker yang sama dan/ atau untuk Satker lain .
(2)Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa:
1. a.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 0 0 1 dan/ atau detil belanj a barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 selain gaji dan tunj angan yang melekat pada , gaj i dan/ atau detil belanj a barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangku tan; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
3. c.pergeseran alokasi gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 00 1 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaJl dan tunj angan yang melekat pada gaJl menj adi minus; dan 3 . usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i bulan Oktober tahun 20 1 7;
(3)D alam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji dan/ atau tunj angan kinerj a:
1. a.dapat dipenuhi dari belanj a non-operasional sepanJang alokasi biaya operasional pada Kementerian/ Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; atau b . dalam hal kebutuhan alokasi ga.Jl dan tunj angan yang melekat pada gaji dan/ atau tunj angan kinerj a tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanj a non -operasional Kernen terian / Lem bag a, menteri/ pimpinan lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i dan/ atau tunj angan kinerj a dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan .
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -

Pasal 24

( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j dapat dilakukan sepanj ang tidak mengurangi volume Keluaran (Output) dalam DIPA.

(2)Untuk tiap-tiap tunggakan tahun lalu harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.
(3)D alam hal jumlah tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya:
1. a.sampai dengan Rp200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) , harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
2. b.di atas Rp200. 000. 0 0 0 , 0 0 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2. 0 00. 000. 0 0 0 , 0 0 (dua miliar rupiah) , harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/ L; dan
3. c.di atas Rp2. 000. 000. 000,00 (dua miliar rupiah) , harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(4)D alam hal tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terkait dengan:
1. a.belanj a pegawai khusus gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i;
2. b.tunj angan kinerj a sesua1 dengan peraturan yang berlaku;
3. c.uang makan;
4. d.belanj a perj alan an din as pindah;
5. e.langganan daya dan j asa;
6. f.tunj angan profesi guru/ do sen;
7. g.tunj angan kehormatan profesor;
8. h.tunj angan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
  1. 1.tunj angan kemahalan hakim; J. tunj angan hakim adhoc;
9. k.honor pegawai honorerj pegawai pemerintah non PNS/ guru tidak tetap;
  1. 1.imbalan j asa layanan Bank/ Pos Persepsi;
10. m.pembayaran j asa bank penatausaha Pemberian Pinj aman; n . bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan j narapidana; o . pembayaran provisi benda meterai;
11. p.bahan makanan pasien rumah sakit;
12. q.pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit; danj atau
13. r.pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga internasional . yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat di be bankan pad a DIPA Tah un Anggaran 2 0 1 7.
(5)Untuk tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 20 1 7, dengan ketentuan:
1. a.tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia; dan
2. b.tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/ L, maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Untuk tunggakan selain tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2 0 1 7, dengan ketentuan se bagai beriku t:
1. a.merupakan tagihan atas pekerj aan j penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun sebelumnya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - b . pekerj aan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampa1 dengan berakhirnya tahun anggaran. 6 . Ketentuan ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) Pasal 3 2 diubah , sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

( 1 ) Penghapusan j perubahanj pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penca1ran anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf u merupakan penghapusanj perubahan/ pencantuman sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan . ( 2) Penghapusan/ perubah an/ pencan tum an catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:

a.penghapusan j perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
b.penghapusanj perubahan j pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/ audit auditor pemerintah dan/ atau data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga dan j atau khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya;
c.penghapusan j perubahanj pencantuman catatart dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi perj anjian plnJaman luar negeri (loan agreement) atau nomor register; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
d.penghapusan j perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang direkomendasikan oleh APIP K/ L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung; e . penghapusanj perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
f.penghapusan / perubah an/ pen can tuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu;
g.penghapusanj perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait pencantuman volume pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor; h . penghapusan j perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; danj atau
1. 1.penghapusan I perubah an/ pen cantum an catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/ atau harus dilengkapi dokumen terkait (khusus DIPA BUN) .

(3)Penghapusan I perubah an I pencantum an catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
(4)Penghapusan/ perubah an/ pen cantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan dan/ atau perubahan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/ L dan DIPA, penghapusan j perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - pada ayat (3) dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(6)D alam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanj anya ke BA-K/ L, penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA BA K/ L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra Kernen terian I Lembag a.
(7)Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/ atau ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerj a dan anggaran Kementerian/ Lembaga dan pengesahan DIPA.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 5 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 5 ( 1 ) Perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adanya perubahan .struktur organ1sas1 beserta tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, danj atau penataan arsitektur dan informasi kinerj a dalam RKA-K/ L DIPA.

(2)Perubahan Rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.penambahan rumusan Program/ Kegiatan; b . penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran Program, dan/ atau indikator sasaran Program;
2. c.penambahan rumusan Keluaran (Output); d . perubahan rumusan Keluaran (Output) danj atau satuan Keluaran (Output); dan j atau www.jdih.kemenkeu.go.id e. perubahan Komponen (Output). atau untuk penambahan menghasilkan rumusan Keluaran
(3)Perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasij unit organ1sas1, dan/ atau adanya tambahan penugasan; b . sepanJang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran;
2. c.dalam hal perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/ atau satuan Keluaran (Output), dengan ketentuan: 1 . tidak mengubah substansi Keluaran (Output); 2 . merupakan Keluaran (Output) generik; 3 . belum danj atau terdapat realisasi anggaran;
  1. 4.perubahan rumusan keluaran (Output) prioritas, harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bad an Nasional. Perencanaan Pembangunan
(4)Tata cara perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan se bagai berikut:
1. a.KPA selain KPA BA BUN, memperbaiki rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerj a, dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pej abat Eselon I Kementerian j Lembaga terkait, untuk www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan K/ L; b . usulan perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I Kernen terian / Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan arsip data komputer Arsitektur dan Informasi Kinerj a;
2. c.hasil perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/ L DIPA setelah mendapatkan persetujuan mitra kerj a K/ L di Direktur Jenderal Anggaran; dan
3. d.perubahan database RKA-K/ L DIPA menj adi dasar pengaJuan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 8 . Ketentuan ayat (3) Pasal 3 6 diubah, sehingga Pasal 3 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

( 1 ) Revisi Anggaran pada Direktorat J enderal Anggaran meliputi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk pergeseran rincian anggarannya, pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, dan revisi administrasi.

(2)Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelahaan .
(3)Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi:
1. a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk perubahan r1nc1annya, terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari PNBP, tidak termasuk rev1s1 terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2 . percepatan penarikan PHLN danj atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 3 . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c. q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga; 4 . pengurangan alokasi plnJaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinj aman, pengurangan alokasi hibah luar neger1 dan dalam negen terencana termasuk hibah luar neger1 atau hibah dalam negen yang diterushibahkan, dan/ atau plnJaman yang diteruspinj amkan;
  1. 5.lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya; 6 . perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7 . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; 8 . penambahan alokasi anggaran pembayaran kewaj iban utang; 9 . penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - 1 0. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 1 1 . penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 1 2 . perubahan Pagu Anggaran kewaj iban penj aminan Pemerintah; 1 3. perubahan Transfer ke D aerah dan D ana Desa; dan/ atau 1 4 . perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. b . pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas:
  2. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri;
  3. 2.pergeseran anggaran B agian Anggaran 9 9 9. 08 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L; 3 . pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN);
  4. 4.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 99 . 08 {BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN) terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanj a Kementerian/ Lembaga dan/ atau pembayaran kurang salur Transfer ke D aerah dan D ana D esa sebagai dampak dari kebij akan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran dan kurang salur subsidi; www.jdih.kemenkeu.go.id
  5. 5.pergeseran anggaran belanja yang 6. dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP; pergeseran anggaran dalam Program dalam wilayah kerja Wilayah Direktorat 1 (satu) Kantor Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murn1 untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
  6. 7.pergeseran anggaran untuk penyelesaian s1sa kewajiban pen1.bayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesua1 hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8 . pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanJang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kernen terian/ Lembaga; 1 0 . pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda ·untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; 1 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk www.jdih.kemenkeu.go.id penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; 1 2 . pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 1 3 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) provinsi/ kabupatenj kota yang sama atau antar provinsij kabupaten j kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama; 1 4 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) prov1ns1 atau antar prov1ns1 untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi; 1 5 . pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/ a tau dekonsentrasi; 1 6 . pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; 1 7 . pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; 18 . pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht))· 1 9 . pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun j amak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun; 2 0 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program sepanj ang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerj anya telah tercantum dalam RKP tahun www.jdih.kemenkeu.go.id berkenaan danj atau Renj a K/ L tahun berkenaan; 2 1 . pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 22 . penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 2 3 . perubahanj penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 2 4 . perubahan rincian yang dituangkan dalarn RKA-K/ L dan DIPA terkait penghapusanj perubahan j pencantuman catatan dalarn halaman IV DIPA; 2 5 . penghapusan I perubahan I pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait 2 6 . 2 7 . dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/ atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan danj atau harus dilengkapi dokumen terkait; penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebij akan penghematan anggaran tahun 20 1 6 ; 28 . perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (Output) dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda; 29 . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - 3 0 . perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 20 1 7; 3 1 . perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengena1 APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebij akan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran; dan/ atau 32 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama danj atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama. ( 4) Revisi Anggaran pad a Direktorat J enderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:
2. a.perubahan anggaran belanj a Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanj a yang bersumber dari pinj aman/ hi bah luar negeri yang telah closing date; b . Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/ atau antar kewenangan dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
3. c.penghapusanj perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e .
4. d.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat www.jdih.kemenkeu.go.id Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanj ang DIPA belum direalisasikan; e . ralat kode kewenangan;
5. f.ralat kode bagian anggaran dan/ a tau Satker;
6. g.ralat volume, Jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; h . rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan; danj atau 1 . ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.
(5)D aftar Revisi Anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

9.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

( 1 ) Revisi Anggaran pad a Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan:

a.lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan j atau PHDN;
b.penambahan danj atau pengurangan penerimaan hibah langsung; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
d.pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; e . penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk S atker Badan Layanan Umum;
f.Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka · perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanj ang tidak mengurangi volume Keluaran (Output), yang dilakukan dengan: 1 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 ( satu) Satker yang sama dalam 1 ( satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) S atker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah D irektorat Jenderal Perbendaharaan; 3 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan an tar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan; 4 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5 . pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam www.jdih.kemenkeu.go.id 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau 6 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;
g.pergeseran anggaran terkait detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Satker;
h.pergeseran anggaran belanj a Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
1. 1.pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat (2) huruf a dan huruf b; J. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dan huruf e berupa perubahan kantor bayar sepanj ang DIPA belum direalisasikan, huruf f sampai dengan huruf k dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan, termasuk ralat rencana penarikan dana/ atau rencana pener1maan dalam halaman III DIPA untuk Satker BUN;
k.perubahan pej abat perbendaharaan;
1. 1.perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan; danj atau m . penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f termasuk pergeseran anggaran yang dibiayai dari PNBP dalam 1 ( satu) satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
(3)Daftar Revisi Anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1 0 . Daftar rev1s1 anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran dan Direktorat J enderal Perbendaharaan se bagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 2 0 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 7 (Be rita N egara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sehingga menj adi se bagai beriku t: DAFTAR REVIS I ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6

Pasal 42

1 . Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP. Pasal 2 ayat (2) huruf a www.jdih.kemenkeu.go.id Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6

Pasal 42

a.kelebihan realisasi atas -,j target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kernbali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan . Pasal 8 ayat (2) huruf a
b.adanya PNBP yang -,j berasal dari kon trak/ kerj asama/ nota kesepahaman . Pasal 8 ayat (2) huruf b
c.adanya Peraturan -,j Pemerintah mengena1 JenlS dan tarif atas j enis PNBP baru. Pasal 8 ayat (2) huruf c
d.adanya Satker PNBP -,j baru. Pasal 8 ayat (2) huruf d
e.adanya persetujuan -,j penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 persetujuan penggunaan sebagian www.jdih.kemenkeu.go.id No . f - 3 1 - URAIAN REVISI dana PNBP. Pasal 8 ayat (2) huruf e adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 8 ayat (2) huruf f
g.. penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layan an Umum dan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya. Pasal 8 ayat (2) huruf g h adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA dan pelayanan kesehatan berdasarkan sur at pernyataan Kepala Rumah Sakit untuk volume (Output). menambah Keluaran Pasal 8 ayat (2) huruf h DJA Pasal 3 6 Kanwil DJPBN

Pasal 42

www.jdih.kemenkeu.go.id Kanwil DJA No. URAIAN REVIS! DJPBN

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyesuaikan pengaturan revisi anggaran dengan perubahan kebijakan penganggaran dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya mengenai perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;

1.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor 240 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 9 0 Tahun 2 0 1 0 tentang Penyusunan Rencana Ke�a dan Anggaran Kementerianj Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 1 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 78) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 4 5 Tahun 2 0 1 3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Nomor 1 03 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2 0 1 7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 05 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056) ; 5 . Peraturan Presiden Nomor 9 7 Tahun 2 0 1 6 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 253);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 2 0 1 7 Tahun 20 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 94); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 0/ PMK. 02/2 0 1 7 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7 . Pasali Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 20 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id Tahun Anggaran 2 0 1 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1 ) Revisi Anggaran meliputi:

a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah; b . Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
c.rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi, perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran, dan/ atau revisi lainnya yang ditetapkan sebagai revisi administratif.

(2)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, berupa perubahan r1nc1an anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan Pagu Anggaran, termasuk pergeseran r1nc1an anggarannya, meliputi:
1. a.Perubahan Anggaran Belanja yang Bersumber dari PNBP; b . perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri dan dalam negeri, termasuk Pemberian Pinjaman/ hibah;
2. c.perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN, termasuk penggunaan s1sa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun 20 1 6; d . perubahan anggaran belanja pemerintah pusat berupa pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri yang telah closing date; www.jdih.kemenkeu.go.id e . perubahan anggaran belanja dan j atau pembiayaan anggaran sebagai akibat dari perubahan kurs, perubahan parameter, tambahan kewajiban, danj atau pemenuhan kewajiban;
3. f.perubahan Transfer ke D aerah dan D ana D esa; danj atau
4. g.perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas , Keluaran (Output), dan lokasi.
(3)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, meliputi:
1. a.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 9 9 . 08 {BA BUN Pengelola Belanja Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam B agian Anggaran 9 9 9 (BA BUN);
2. b.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari rupiah murn1 untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
3. c.pergeseran nnc1an anggaran untuk Satker Badan Layanan Umum yang sumber dananya berasal dari PNBP; d . pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil; e . pergeseran anggaran un tuk penyelesaian s1sa kewajiban pembayaran Kegiatanj proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesuai dengan hasil audit B adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. f.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id dibiayai dari plnJaman dan/ atau hi bah luar neger1;
5. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian ad1ninistrasi D aftar I sian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh D ewan Perwakilan Rakyat; h . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk penyediaan dana untuk penyelesaian Lembaga; restrukturisasi Kementerian/ 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; J. pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program ·yang sama untuk penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
6. k.pergeseran anggaran pembayaran kewaj iban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) lokasi yang sama atau antar lokasi dan/ atau antar kewenangan untuk tugas pembantuan, urusan bersama, dan/ atau dekonsentrasi;
7. m.pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor n . 0. p . baru; pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunya1 kekuatan hukurh tetap (inkracht); pergeseran anggaran untuk rekompqsisi pendanaan antar tahun terkait dengan kegiatan kontrak tahun jamak;
8. q.pergeseran anggaran untuk penggunaan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran If www.jdih.kemenkeu.go.id Swakelola yang dilakukan dalam 1 ( satu) Program yang sama;
9. r.pergeseran anggaran untuk pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organ1sas1 in ternasional;
10. s.penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN;
11. t.pergeseran anggaran belanja sebagai akibat dari perubahan prioritas penggunaan anggaran;
12. u.penghapusanj perubahan j pencantuman catatan halaman IV DIPA berkaitan dengan pemenuhan persyaratan penca1ran anggaran, penggunaan Keluaran (Output) cadangan, dan/ atau tunggakan;
13. v.penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; danj atau
14. w.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebijakan penghematan anggaran tahun 2 0 1 6 .
(4)Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama atau antar Satker, danj atau dalam 1 (satu) Program yang sama atau an tar Program, sesuai dengan keten tuan masing maslng.
(5)Revisi administrasi yang disebabkan oleh kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c meliputi:
1. a.ralat kode kewenangan; b . ralat kode bagian anggaran dan/ atau S atker; www.jdih.kemenkeu.go.id
2. c.ralat volume, Jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah;
3. d.ralat kode akun dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi sepanJang dalam peruntukkan dan sasaran yang sama, termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja; e . ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
4. f.ralat kode lokasi Satker dan/ atau lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
5. g.perubahan rencana penarikan dana/ atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
6. h.ralat cara penarikan PHLN/ PHD N , termasuk Pemberian Pinjaman;
  1. 1.ralat car a penarikan SBSN; J. ralat nomor register pembiayaan proyek melalui SB SN; danj atau
7. k.ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.
(6)Revisi administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, meliputi:
1. a.perubahanj penambahan nomor register pinjaman dan/ atau hibah luar negeri;
2. b.perubahan j penambahan nomor register SB SN;
3. c.perubahanj penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinjaman;
4. d.perubahan j penambahan cara penarikan SBSN; e . perubahan rumusan sasaran kinerja dalam database RKA-K/ L DIPA;
5. f.perubahan pejabat penandatangan DIPA; www.jdih.kemenkeu.go.id
6. g.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/ Kegiatan, dan/ atau Satker; dan/ atau
7. h.perubahan pejabat perbendaharaan . 2 . Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

a.Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Pengguna Anggaran yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran; dan b . Perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi telah disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

(2)Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
(3)
1. a.Perubahan sasaran/ target proyek prioritas termasuk sasaran/ target Keluaran (Output) dalam proyek prioritas; dan b . Lokasi Keluaran (Output) dalam proyek prioritas . Perubahan program, kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dapat disertai dengan www.jdih.kemenkeu.go.id perubahan pagu anggaran Keluaran (Output) sepanj ang pagu anggaran proyek prioritas tetap .
(4)Kementerian/ Lembaga melakukan perubahan rencana kerj a Kernen terian j Lembag a setelah pen eta pan rev1s1 anggaran oleh Direktorat J enderal Anggaran .

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP yang bersifat menambah alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan; b . adanya PNBP yang berasal kontrakj kerj asamaj nota kesepahaman; dari c . adanya Peraturan Pemerintah mengena1 Jenls dan tarif atas j enis PNBP baru;
2. d.adanya Satker PNBP baru; e . adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
3. f.adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
4. g.penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum dan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya; dan/ atau h . adanya perkiraan PNBP dari kegiatan: 1 ) pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA; dan 2) pelayanan kesehatan berdasarkan surat pernyataan Kepala Rumah Sakit, untuk menambah volume Keluaran (Output).
(3)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian j Lembaga termasuk Satker Badan Layanan Umurn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan sebagai akibat dari:
1. a.penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercanturn. dalam APBN atau APBN Perubahan sebagai akibat dari adanya perubahan kebij akan Pemerintah atau Keadaan Kahar; b . penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP; dan j atau
2. c.pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker.
(4)Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP dapat diikuti dengan perubahan rincian.
(5)Usul revisi terkait dengan perubahan anggaran belanj a K/ L yang bersumber dari PNBP ditelaah bersama-sama antara Kernen terian j Lembag a dengan Direktorat teknis mitra Kementerianj Lembaga dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Paj ak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran untuk penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. 4 . Ketentuan ayat (3) Pasal 1 6 diubah, sehingga Pasal 1 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 6 ( 1 ) Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional pada Satker yang sama dan/ atau untuk Satker lain .
(2)Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dapat berupa:
1. a.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 0 0 1 dan/ atau detil belanj a barang dalam komponen 002 dalam peruntukan akun yang sama antar Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 selain gaji dan tunj angan yang melekat pada , gaj i dan/ atau detil belanj a barang dalam komponen 002 untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional dalam Satker yang bersangku tan; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
3. c.pergeseran alokasi gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional komponen 00 1 pada satker yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1 . alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji pada Satker yang bersangkutan berlebih, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari KPA; 2 . usul revisi tidak menyebabkan pagu gaJl dan tunj angan yang melekat pada gaJl menj adi minus; dan 3 . usul revisi dilakukan setelah pembayaran gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i bulan Oktober tahun 20 1 7;
(3)D alam hal Revisi Anggaran untuk memenuhi kebutuhan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaji dan/ atau tunj angan kinerj a:
1. a.dapat dipenuhi dari belanj a non-operasional sepanJang alokasi biaya operasional pada Kementerian/ Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut; atau b . dalam hal kebutuhan alokasi ga.Jl dan tunj angan yang melekat pada gaji dan/ atau tunj angan kinerj a tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari biaya operasional dan belanj a non -operasional Kernen terian / Lem bag a, menteri/ pimpinan lembaga dapat mengajukan usul tambahan pemenuhan kekurangan alokasi gaji dan tunj angan yang melekat pada gaj i dan/ atau tunj angan kinerj a dari anggaran BA BUN ke Menteri Keuangan .
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -

Pasal 24

(2)Untuk tiap-tiap tunggakan tahun lalu harus dicantumkan dalam catatan-catatan terpisah per tagihan dalam halaman IV DIPA pada tiap-tiap alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan per DIPA per Satker.
(3)D alam hal jumlah tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilainya:
1. a.sampai dengan Rp200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) , harus dilampiri surat pernyataan dari KPA;
2. b.di atas Rp200. 000. 0 0 0 , 0 0 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2. 0 00. 000. 0 0 0 , 0 0 (dua miliar rupiah) , harus dilampiri hasil verifikasi dari APIP K/ L; dan
3. c.di atas Rp2. 000. 000. 000,00 (dua miliar rupiah) , harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
(4)D alam hal tunggakan tahun lalu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terkait dengan:
1. a.belanj a pegawai khusus gaj i dan tunj angan yang melekat pada gaj i;
2. b.tunj angan kinerj a sesua1 dengan peraturan yang berlaku;
3. c.uang makan;
4. d.belanj a perj alan an din as pindah;
5. e.langganan daya dan j asa;
6. f.tunj angan profesi guru/ do sen;
7. g.tunj angan kehormatan profesor;
8. h.tunj angan tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
  1. 1.tunj angan kemahalan hakim; J. tunj angan hakim adhoc;
9. k.honor pegawai honorerj pegawai pemerintah non PNS/ guru tidak tetap;
  1. 1.imbalan j asa layanan Bank/ Pos Persepsi;
10. m.pembayaran j asa bank penatausaha Pemberian Pinj aman; n . bahan makanan dan/ atau perawatan tahanan untuk tahanan j narapidana; o . pembayaran provisi benda meterai;
11. p.bahan makanan pasien rumah sakit;
12. q.pengadaan bahan obat-obatan rumah sakit; danj atau
13. r.pembayaran tunggakan kontribusi kepada lembaga internasional . yang alokasi dananya tidak cukup tersedia atau belum dibayarkan pada tahun sebelumnya, dapat di be bankan pad a DIPA Tah un Anggaran 2 0 1 7.
(5)Untuk tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 20 1 7, dengan ketentuan:
1. a.tanpa melalui mekanisme revisi DIPA sepanjang alokasi anggaran untuk peruntukan akun yang sama sudah tersedia; dan
2. b.tidak memerlukan surat pernyataan dari KPA, hasil verifikasi dari APIP K/ L, maupun hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(6)Untuk tunggakan selain tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2 0 1 7, dengan ketentuan se bagai beriku t:
1. a.merupakan tagihan atas pekerj aan j penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun sebelumnya; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - b . pekerj aan/ penugasannya telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampa1 dengan berakhirnya tahun anggaran. 6 . Ketentuan ayat (2) , ayat (3) , dan ayat (4) Pasal 3 2 diubah , sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

a.penghapusan j perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
b.penghapusanj perubahan j pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/ audit auditor pemerintah dan/ atau data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga dan j atau khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya;
c.penghapusan j perubahanj pencantuman catatart dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi perj anjian plnJaman luar negeri (loan agreement) atau nomor register; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
d.penghapusan j perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang direkomendasikan oleh APIP K/ L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung; e . penghapusanj perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing-masing Satker;
f.penghapusan / perubah an/ pen can tuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu;
g.penghapusanj perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait pencantuman volume pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara dan pengadaan kendaraan bermotor; h . penghapusan j perubahanj pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; danj atau
1. 1.penghapusan I perubah an/ pen cantum an catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan penelaahan dan/ atau harus dilengkapi dokumen terkait (khusus DIPA BUN) .

(3)Penghapusan I perubah an I pencantum an catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
(4)Penghapusan/ perubah an/ pen cantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan huruf i dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan dan/ atau perubahan rincian yang dituangkan dalam RKA-K/ L dan DIPA, penghapusan j perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - pada ayat (3) dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/ Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(6)D alam hal terdapat catatan dalam halaman IV DIPA BA BUN yang digeser anggaran belanj anya ke BA-K/ L, penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA BA K/ L dilakukan oleh Direktorat teknis mitra Kernen terian I Lembag a.
(7)Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/ atau ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerj a dan anggaran Kementerian/ Lembaga dan pengesahan DIPA.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 3 5 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 5 ( 1 ) Perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf e dapat dilakukan untuk menindaklanjuti adanya perubahan .struktur organ1sas1 beserta tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, danj atau penataan arsitektur dan informasi kinerj a dalam RKA-K/ L DIPA.

(2)Perubahan Rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.penambahan rumusan Program/ Kegiatan; b . penambahan sasaran strategis, indikator sasaran strategis, sasaran Program, dan/ atau indikator sasaran Program;
2. c.penambahan rumusan Keluaran (Output); d . perubahan rumusan Keluaran (Output) danj atau satuan Keluaran (Output); dan j atau www.jdih.kemenkeu.go.id e. perubahan Komponen (Output). atau untuk penambahan menghasilkan rumusan Keluaran
(3)Perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan struktur organisasi, perubahan tugas dan fungsi organisasij unit organ1sas1, dan/ atau adanya tambahan penugasan; b . sepanJang tidak berkaitan dengan alokasi anggaran;
2. c.dalam hal perubahan rumusan Keluaran (Output) dan/ atau satuan Keluaran (Output), dengan ketentuan: 1 . tidak mengubah substansi Keluaran (Output); 2 . merupakan Keluaran (Output) generik; 3 . belum danj atau terdapat realisasi anggaran;
  1. 4.perubahan rumusan keluaran (Output) prioritas, harus mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bad an Nasional. Perencanaan Pembangunan
(4)Tata cara perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan se bagai berikut:
1. a.KPA selain KPA BA BUN, memperbaiki rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA dengan menggunakan aplikasi Arsitektur dan Informasi Kinerj a, dan menyampaikan hasil perbaikannya kepada Pej abat Eselon I Kementerian j Lembaga terkait, untuk www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan K/ L; b . usulan perubahan rumusan sasaran Kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ Pej abat Eselon I Kernen terian / Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan arsip data komputer Arsitektur dan Informasi Kinerj a;
2. c.hasil perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/ L DIPA setelah mendapatkan persetujuan mitra kerj a K/ L di Direktur Jenderal Anggaran; dan
3. d.perubahan database RKA-K/ L DIPA menj adi dasar pengaJuan Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran. 8 . Ketentuan ayat (3) Pasal 3 6 diubah, sehingga Pasal 3 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(2)Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran diproses melalui penelaahan atau tanpa melalui penelahaan .
(3)Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan meliputi:
1. a.Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah termasuk perubahan r1nc1annya, terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . perubahan Anggaran Belanj a Yang Bersumber D ari PNBP, tidak termasuk rev1s1 terkait dengan Satker Badan Layanan Umum; 2 . percepatan penarikan PHLN danj atau PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 3 . penambahan hibah luar negeri atau hibah dalam negeri terencana yang diterima oleh Pemerintah c. q. Kementerian Keuangan setelah Undang-Undang mengenai APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan ditetapkan dan kegiatannya dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga; 4 . pengurangan alokasi plnJaman proyek termasuk pengurangan alokasi Pemberian Pinj aman, pengurangan alokasi hibah luar neger1 dan dalam negen terencana termasuk hibah luar neger1 atau hibah dalam negen yang diterushibahkan, dan/ atau plnJaman yang diteruspinj amkan;
  1. 5.lanjutan pelaksanaan Kegiatan/ proyek yang dananya bersumber dari sisa dana penerbitan SBSN yang tidak terserap pada tahun sebelumnya; 6 . perubahan anggaran Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang sumber dananya berasal dari pinj aman atau hibah luar negeri sebagai akibat dari penyesuaian kurs; 7 . tambahan alokasi anggaran belanj a pegawai sebagai akibat dari selisih kurs; 8 . penambahan alokasi anggaran pembayaran kewaj iban utang; 9 . penambahan alokasi anggaran Subsidi Energi; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - 1 0. penambahan alokasi anggaran pembayaran cicilan pokok utang; 1 1 . penambahan alokasi anggaran dalam rangka PMN; 1 2 . perubahan Pagu Anggaran kewaj iban penj aminan Pemerintah; 1 3. perubahan Transfer ke D aerah dan D ana Desa; dan/ atau 1 4 . perubahan Program, Kegiatan, proyek prioritas, Keluaran (Output), dan lokasi. b . pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap, terdiri atas:
  2. 1.pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan Ineligible Expenditure atas Kegiatan yang dibiayai dari pinj aman dan/ atau hibah luar negeri;
  3. 2.pergeseran anggaran B agian Anggaran 9 9 9. 08 (BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L; 3 . pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN);
  4. 4.pergeseran anggaran Bagian Anggaran 9 99 . 08 {BA BUN Pengelola Belanj a Lainnya) ke BA K/ L atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 9 9 9 (BA BUN) terkait dengan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanj a Kementerian/ Lembaga dan/ atau pembayaran kurang salur Transfer ke D aerah dan D ana D esa sebagai dampak dari kebij akan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran dan kurang salur subsidi; www.jdih.kemenkeu.go.id
  5. 5.pergeseran anggaran belanja yang 6. dibiayai dari PNBP yang berasal dari instansi penghasil berupa pergeseran anggaran antar satker yang dibiayai dari PNBP; pergeseran anggaran dalam Program dalam wilayah kerja Wilayah Direktorat 1 (satu) Kantor Jenderal Perbendaharaan yang berbeda atau antar Program dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murn1 untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
  6. 7.pergeseran anggaran untuk penyelesaian s1sa kewajiban pen1.bayaran Kegiatan/ proyek yang dibiayai melalui SBSN yang melewati tahun anggaran sesua1 hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8 . pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru untuk penyelesaian administrasi DIPA sepanJang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat; 9 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama untuk penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi Kernen terian/ Lembaga; 1 0 . pergeseran anggaran belanja Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda ·untuk memenuhi kebutuhan selisih kurs; 1 1 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda untuk www.jdih.kemenkeu.go.id penyelesaian tunggakan tahun-tahun sebelumnya; 1 2 . pergeseran anggaran pembayaran kewajiban utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; 1 3 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) provinsi/ kabupatenj kota yang sama atau antar provinsij kabupaten j kota untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama; 1 4 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) prov1ns1 atau antar prov1ns1 untuk Kegiatan untuk dekonsentrasi; 1 5 . pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan untuk tugas pembantuan dan urusan bersama, dan/ a tau dekonsentrasi; 1 6 . pergeseran anggaran untuk pembukaan kantor baru; 1 7 . pergeseran anggaran untuk penanggulangan bencana; 18 . pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht))· 1 9 . pergeseran anggaran Kegiatan kontrak tahun j amak untuk rekomposisi pendanaan antar tahun; 2 0 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Program sepanj ang pergeseran anggaran merupakan Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola untuk mendanai prioritas nasional yang dananya belum dialokasikan dalam DIPA tahun berkenaan namun sasaran kinerj anya telah tercantum dalam RKP tahun www.jdih.kemenkeu.go.id berkenaan danj atau Renj a K/ L tahun berkenaan; 2 1 . pemenuhan kewajiban negara sebagai akibat dari keikutsertaan sebagai anggota organisasi internasional; 22 . penggunaan anggaran dalam BA BUN yang belum dialokasikan dalam DIPA BUN; 2 3 . perubahanj penambahan cara penarikan PHLN/ PHDN, termasuk Pemberian Pinj aman; 2 4 . perubahan rincian yang dituangkan dalarn RKA-K/ L dan DIPA terkait penghapusanj perubahan j pencantuman catatan dalarn halaman IV DIPA; 2 5 . penghapusan I perubahan I pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait 2 6 . 2 7 . dengan penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan dan/ atau terkait dengan BA BUN yang masih memerlukan penelaahan danj atau harus dilengkapi dokumen terkait; penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan; pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi penyelesaian Kegiatan yang ditunda sebagai akibat kebij akan penghematan anggaran tahun 20 1 6 ; 28 . perubahan prioritas penggunaan anggaran yang berdampak pada perubahan volume Keluaran (Output) dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berbeda; 29 . perubahan rumusan sasaran kinerj a dalam database RKA-K/ L DIPA; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - 3 0 . perubahan anggaran sebagai akibat dari Perubahan atas APBN Tahun Anggaran 20 1 7; 3 1 . perubahan anggaran sebagai akibat dari perubahan atas Kebij akan Prioritas Pemerintah yang Telah Ditetapkan dalam Undang-Undang mengena1 APBN atau Undang-Undang mengena1 APBN Perubahan, termasuk perubahan anggaran sebagai akibat dari kebij akan penghematan dan/ atau pemotongan anggaran; dan/ atau 32 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) program prioritas yang sama danj atau dalam 1 (satu) kegiatan yang sama. ( 4) Revisi Anggaran pad a Direktorat J enderal Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan meliputi:
2. a.perubahan anggaran belanj a Pemerintah Pusat berupa pagu untuk pengesahan belanj a yang bersumber dari pinj aman/ hi bah luar negeri yang telah closing date; b . Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka pengesahan yang dilakukan dengan pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Keluaran (Output) yang sama atau antar Keluaran (Output), dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama atau antar Kegiatan, antar Satker, antar lokasi, dan/ atau antar kewenangan dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
3. c.penghapusanj perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e .
4. d.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara berupa perubahan kantor bayar pada wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat www.jdih.kemenkeu.go.id Jenderal Perbendaharaan yang berbeda sepanj ang DIPA belum direalisasikan; e . ralat kode kewenangan;
5. f.ralat kode bagian anggaran dan/ a tau Satker;
6. g.ralat volume, Jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/ L dan Rencana Kerj a Pemerintah atau hasil kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah; h . rev1s1 administrasi yang disebabkan oleh perubahan rumusan yang tidak terkait dengan anggaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf g selain perubahan nomenklatur satker untuk kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan; danj atau 1 . ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA.
(5)D aftar Revisi Anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

9.Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

( 1 ) Revisi Anggaran pad a Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan meliputi revisi terkait dengan:

a.lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN dan j atau PHDN;
b.penambahan danj atau pengurangan penerimaan hibah langsung; www.jdih.kemenkeu.go.id
c.penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker;
d.pencabutan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker; e . penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk S atker Badan Layanan Umum;
f.Revisi Anggaran dalam hal pagu tetap dalam rangka · perubahan prioritas penggunaan anggaran sepanj ang tidak mengurangi volume Keluaran (Output), yang dilakukan dengan: 1 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 ( satu) Satker yang sama dalam 1 ( satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan dalam 1 (satu) S atker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah D irektorat Jenderal Perbendaharaan; 3 . pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output) yang sama, dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan an tar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan; 4 . pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), dalam 1 (satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 5 . pergeseran anggaran antar Kegiatan, dalam 1 (satu) Satker yang sama, dalam www.jdih.kemenkeu.go.id 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; atau 6 . pergeseran anggaran dalam 1 ( satu) Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat J enderal Perbendaharaan;
g.pergeseran anggaran terkait detil belanj a pegawai dalam komponen 00 1 dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Satker;
h.pergeseran anggaran belanj a Kementerian/ Lembaga dalam 1 (satu) Program dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
1. 1.pergeseran anggaran Sisa Anggaran Kontraktual atau Sisa Anggaran Swakelola dalam 1 (satu) Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat (2) huruf a dan huruf b; J. ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d dan huruf e berupa perubahan kantor bayar sepanj ang DIPA belum direalisasikan, huruf f sampai dengan huruf k dalam wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaaan, termasuk ralat rencana penarikan dana/ atau rencana pener1maan dalam halaman III DIPA untuk Satker BUN;
k.perubahan pej abat perbendaharaan;
1. 1.perubahan nomenklatur Satker untuk Kegiatan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan; danj atau m . penghapusan/ perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu. www.jdih.kemenkeu.go.id

(2)Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f termasuk pergeseran anggaran yang dibiayai dari PNBP dalam 1 ( satu) satker yang sama dalam 1 (satu) wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan .
(3)Daftar Revisi Anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Perbendaharaan yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 1 0 . Daftar rev1s1 anggaran yang menj adi kewenangan Direktorat J enderal Anggaran dan Direktorat J enderal Perbendaharaan se bagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 0/ PMK. 02/ 2 0 1 7 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 7 (Be rita N egara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 94), diubah sehingga menj adi se bagai beriku t: DAFTAR REVIS I ANGGARAN YANG MENJADI KEWENANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6

Pasal 42

1 . Perubahan Anggaran Belanj a yang Bersumber dari PNBP. Pasal 2 ayat (2) huruf a www.jdih.kemenkeu.go.id Kanwil DJA No . URAIAN REVIS! DJPBN Pasal 3 6

Pasal 42

a.kelebihan realisasi atas -,j target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kernbali) yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan . Pasal 8 ayat (2) huruf a
b.adanya PNBP yang -,j berasal dari kon trak/ kerj asama/ nota kesepahaman . Pasal 8 ayat (2) huruf b
c.adanya Peraturan -,j Pemerintah mengena1 JenlS dan tarif atas j enis PNBP baru. Pasal 8 ayat (2) huruf c
d.adanya Satker PNBP -,j baru. Pasal 8 ayat (2) huruf d
e.adanya persetujuan -,j penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengena1 persetujuan penggunaan sebagian www.jdih.kemenkeu.go.id No . f - 3 1 - URAIAN REVISI dana PNBP. Pasal 8 ayat (2) huruf e adanya penetapan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum pada suatu Satker. Pasal 8 ayat (2) huruf f
g.. penggunaan anggaran belanj a yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker Badan Layan an Umum dan/ atau penggunaan saldo Badan Layanan Umum dari tahun sebelumnya. Pasal 8 ayat (2) huruf g h adanya perkiraan PNBP dari kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat pernyataan KPA dan pelayanan kesehatan berdasarkan sur at pernyataan Kepala Rumah Sakit untuk volume (Output). menambah Keluaran Pasal 8 ayat (2) huruf h DJA Pasal 3 6 Kanwil DJPBN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 24

Pasal 32

Pasal 36

Pasal 42

Pasal 42

Pasal 42

Pasal 42

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 6A

Pasal 8

Pasal 24

Pasal 32

Pasal 36

Pasal 42

Pasal 42

Pasal 42

Pasal 42

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2017