DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2019

Nomor: 10/PMK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan k euangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga; b . bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.301/ 1/3 PHB 2018 tanggal 06 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU BPPTD Bali, t elah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan www.jdih.kemenkeu.go.id dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
b.tarif diklat pembentukan;
c.tarif diklat teknis
d.tarif pendukung akademik diklat pembentukan; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
b.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c.tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
d.tarif penggunaan sarana transportasi; dan
e.tarif klinik.

Pasal 5

(1)Tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai Pendidikan www.jdih.kemenkeu.go.id dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengenaan biaya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengUJian, bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja. ~ ·· www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga medis.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan k euangan badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga; b . bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR.301/ 1/3 PHB 2018 tanggal 06 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Satker BLU BPPTD Bali, t elah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT BALI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
b.tarif diklat pembentukan;
c.tarif diklat teknis
d.tarif pendukung akademik diklat pembentukan; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
b.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c.tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
d.tarif penggunaan sarana transportasi; dan
e.tarif klinik.

Pasal 5

(1)Tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai Pendidikan www.jdih.kemenkeu.go.id dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengenaan biaya se bagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Bali pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga medis.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.05/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2020