Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.01/2008
- Nomor
- 100/PMK.01/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/ 1697/ M.PAN/ 7/ 2008 tanggal 7 Juli 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN.
BAB I
Departemen Keuangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Departemen Keuangan terdiri dari:
Bagian Kelima Biro Hukum
Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan 9/21/21, 6:53 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/100~PMK.01~2008Per.HTM 3/15 pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Departemen.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
d. perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang- undangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pengelolaan utang;
Biro Hukum terdiri dari:
Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan 9/21/21, 6:53 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/100~PMK.01~2008Per.HTM 4/15 penyiapan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang- undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak; b. penyiapan bahan perumusan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan dan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang kepabeanan dan cukai.
Bagian Hukum Pajak dan Kepabeanan terdiri dari:
9/21/21, 6:53 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/100~PMK.01~2008Per.HTM 5/15
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen