Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.01/2009
- Nomor
- 73/PMK.01/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 57
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1201/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.01/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN. Pasal I 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 2/27 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 diubah, sebagai berikut :
"Pasal 4 Departemen Keuangan terdiri dari:
"Pasal 34 Bagian Organisasi I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 3/27 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik."
"Pasal 37 Subbagian Organisasi IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
Bagian Organisasi II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak."
"Pasal 41 Subbagian Organisasi IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja organisasi pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.
Bagian Ketatalaksanaan I mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 4/27 Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik."
"Pasal 45 (1)Subbagian Ketatalaksanaan IA, IB, dan IC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah, dan Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. (2)Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Bagian Ketatalaksanaan II mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, analisis, dan penyiapan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadaan Pajak."
"Pasal 49 Subbagian Ketatalaksanaan IIA, IIB, dan IIC masing-masing mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penelaahan, analisis, dan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, serta pemantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Pusat pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Pusat Analisis dan Harmonisasi 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 5/27 Kebijakan, Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretariat Pengadilan Pajak, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal."
"Pasal 145 Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi pengadaan bagi seluruh satuan organisasi di lingkungan Departemen dan pelaksanaan pengadaan Sekretariat Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
"Pasal 148 (1)Subbagian Pengadaan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis pengadaan, perencanaan, asistensi pengadaan barang/jasa, penyelesaian sanggah banding, monitoring dan pelaporan pengadaan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Gedung Keuangan Negara, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan alat tulis kantor, barang cetakan, dan alat rumah tangga di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2)Subbagian Pengadaan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis pengadaan, perencanaan, asistensi pengadaan barang/jasa, penyelesaian sanggah banding, monitoring dan pelaporan pengadaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Inspektorat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan bahan fotocopy dan bahan komputer di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3)Subbagian Pengadaan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi pengadaan, penyusunan petunjuk teknis 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 6/27 pengadaan, perencanaan, asistensi pengadaan barang/jasa, penyelesaian sanggah banding, monitoring dan pelaporan pengadaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengadaan barang inventaris kantor dan lain-lain di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4)Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro."
"Pasal 158 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
Biro Umum terdiri dari:
9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 7/27 "Pasal 164 Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan dukungan program dan kegiatan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus Menteri serta urusan protokol dan akomodasi pimpinan.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 164, Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan menyelenggarakan fungsi:
Bagian Dukungan Program dan Kegiatan Pimpinan terdiri dari:
(1)Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyajian informasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Jenderal, dan pengelolaan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2)Subbagian Dukungan Program dan Kegiatan Staf Ahli dan Staf Khusus mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, penyiapan, pengolahan dan penyajian bahan masukan untuk pengambilan keputusan, penyajian data, informasi, laporan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pencatatan acara dan pengaturan penerimaan tamu Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri. (3)Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, pencatatan acara, dan pengaturan penerimaan tamu Sekretaris Jenderal. (4)Subbagian Protokol dan Akomodasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol dan akomodasi pimpinan dan tamu asing." 11.Ketentuan Pasal 622 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 622 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 8/27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 621, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
"Pasal 624 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, penataan organisasi, ketatalaksanaan, analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi peringkat jabatan, pengembangan kinerja organisasi, dan penyusunan jabatan fungsional. Pasa1625 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:
Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:
(1)Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan monitoring organisasi, analisis jabatan, penyusunan uraian jabatan, dan evaluasi peringkat jabatan. 9/21/21, 6:39 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2009/73~PMK.01~2009Per.HTM 9/27 (2)Subbagian Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis Direktorat Jenderal, prosedur kerja, monitoring sistem dan evaluasi prosedur kerja, tata naskah persuratan dinas, dan pakaian dinas. (3)Subbagian Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, beban kerja, standard norma waktu dan pengembangan pelayanan publik Direktorat Jenderal. (4)Subbagian Pengembangan Profesi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman, pengkajian, implementasi, dan pengembangan jabatan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai." 13.Ketentuan Pasal 644 sampai dengan pasal 650 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 644 Direktorat Teknis Kepabeanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan di bidang impor dan ekspor, identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi barang, tarif bea masuk dan nilai pabean.
Membuka PDF…