DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.06/2019

Nomor: 100/PMK.06/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah b agi proyek strategis nasional atas penggunaan alokasi dana yang lebih fleksibel, perlu dilakukan perubahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara;

1.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Ta nah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2019 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL www.jdih.kemenkeu.go.id DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tat a Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Stra tegis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06 /201 9 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 8 dihapus d a n ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan memiliki kewenangan:
1. a.melakukan pembayaran uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak/ Pengadilan Negeri setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. b.melakukan pelaporan atas penggunaan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. c.menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menteri/Kepala dan badan usaha; . 'Y www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. e.dihapus.
6. f.menandatangani berita acara untuk Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. h.melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepa la atau pimpinan BUMN untuk p engurusan pensertipikatan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan;
9. i.mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; J. melakukan penatausahaan as et hasil Pengadaan Tanah;
10. k.memberikan persetujuan Kerja Sama Operasional (KSO) atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
  1. 1.melaksanakan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(2)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara fungsional dilaksanakan oleh pimpinan LMAN.
(3)Pimpinan LMAN dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 kepada pejabat di lingkungan LMAN. www.jdih.kemenkeu.go.id

2.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam hal sampai dengan bulan Desember terdapat alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah yang belum dicairkan dari Rekening Kas Umum Negara, pencairan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran.

3.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasa l, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Pasal 26A Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nasional melalui pembayaran Pengadaan Tanah dilaksanakan Proyek Strategis Gan ti Kerugian sesuai dengan rencana penggunaan dana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2)Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Gan ti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional p ada LMAN lintas tahun anggaran.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana ganti kerugian pengadaan tanah dapat dibayarkan tidak sesuai rencana penggunaan dana sepanjang: a . terdapat perubahan Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan); dan/ a tau
1. b.terdapat kebutuhan pembayaran untuk Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) tahun yang berbeda. www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 4.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dapat mengusulkan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN.
(2)Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
(3)Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat perubahan prioritas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.terdapat perubahan jumlah kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.
(4)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP kepada pimpinan LMAN dengan tembusan kepada pihak terkait.
(5)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) menjadi dasar pimpinan LMAN untuk melakukan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

5.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Badan us aha mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran dana Ganti Kerugian yang digunakan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Berdasarkan permohonan badan u sah a s eb a gaima n a dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kep a la mengajuka n permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian kepada pimpinan LMAN .
(3)Permohonan pembayaran sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) paling kuran g m emuat:
1. a.identitas bada n usaha ;
2. b.rincian dan jumla h u ang Gan ti Keru gian Pengadaan Tanah; d a n
3. c.objek Pengadaan Tanah.
(4)Permohonan pembayaran sebagaima n a dimak sud pada ayat (1) dilengkapi d engan:
1. a.laporan hasil p engawasan Bada n Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pas a l 2 7;
2. b.bukti pembayaran yang d iajukan oleh b a dan us aha dan tel a h disetujui oleh kemen terian / lem bag a yang mem erlukan t a n ah berupa Berita Acara Penyer apan Da n a Pengadaan Tanah yang Menggun akan Da n a Bad an Usaha Terlebih Dah u lu d a n t elah ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tan a h a tas jumlah keseluruhan p em bayara n yang telah diterima oleh Pihak ya ng Berhak, b erda sarka n :
  1. 1.surat validasi d ari Ketua Pelaksa n a Pengadaan Tanah;
  2. 2.surat keteranga n dari PPK Pengadaan Tanah tentang Rencana Pembayaran Ganti Kerugian; d a n
  3. 3.Berita Acara Pelepasan Hak dari Pihak ya n g Berhak dan kuitan s i dari PPK Pen gadaan Tanah;
3. c.surat pernyataan tanggu ng jawab dari PPK Pengadaan Tanah yang memuat:
  1. 1.kebenaran pem bayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Gan ti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan / a tau kelebihan pembayaran;
4. d.surat keterangan dari Menteri/ Kepala bahwa hasil Pengadaan Tana h telah diterima; dan
5. e.fotokopi bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung.
(5)Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) sekaligus mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas aset h a sil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
(6)Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampira n huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah p a da kementerian /lembaga sebagaimana dimaksud p a da ayat (4) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1)

Pasal 55

Aset hasil Pengadaan pelaksanaan Proyek Tana h digunakan untuk Strategis Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN, melalui mekanisme : www.jdih.kemenkeu.go.id

a.penetapan status penggunaan pada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan/ atau
b.KSO aset.

(2)Penetapan status penggunaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kementerian/lembaga ata s tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3)KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan BUMN atas tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek strategis Nasional.
(4)Aset yang telah dilakukan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan KSO aset untuk pemanfaatan lain yang akan dilakukan oleh pihak ketiga selain untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

7.Pasal 56 dihapus.
8.Pasal 57 dihapus.
9.Pasal 58 dihapus.
10.Pasal 59 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Pelaksanaan KSO aset dikenakan kompensasi tetap dan/ a tau imbal hasil kepada mitra KSO as et.
(2)Kompensasi tetap dan/ atau im b al hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penda patan LMAN yang dapat digunakan la n gsung untuk biaya operasional. www.jdih.kemenkeu.go.id

12.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pelaksanaan KSO aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

13.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1)Aset hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang.
(2)Penetapan status penggunaan Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
1. a.inisiatif LMAN;
2. b.usulan Kementerian/Lembaga kepada LMAN; dan/atau
3. c.kebijakan Pengelola Barang.
(3)Pimpinan LMAN mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan sertipikat aset hasil Pengadaan Tanah.
(4)Dalam hal aset hasil Pengadaan Tanah belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertipikat, dokumen kepemilikan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan:
1. a.fotocopy dokumen kepemilikan/penguasaan seperti akta jual beli, girik, letter c, berita acara serah terima terkait perolehan barang, ledger jalan, kuitansi pembayaran Ganti Kerugian rr www.jdih.kemenkeu.go.id Pengadaan Tanah, dan / atau berita acara pelepasan hak; b . surat keterangan dari lurah/kepala desa/ camat setempat terkait kepemilikan/penguasaan tanah; a tau
2. c.surat permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada kantor pertanahan.
(5)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pimpinan LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Ketentuan mengenai tata cara penetapan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan BMN.

14.Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Seluruh aset hasil Pengadaa n Tanah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sementara, ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2.Persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah yang telah mendapat penetapan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. v www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2 0 19 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 755 ARIF BINTAR Y NIP 19710912 1997 www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah b agi proyek strategis nasional atas penggunaan alokasi dana yang lebih fleksibel, perlu dilakukan perubahan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Ta nah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2019 Nomor 51); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL www.jdih.kemenkeu.go.id DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tat a Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Stra tegis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 325) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.06 /201 9 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 8 dihapus d a n ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri Keuangan memiliki kewenangan:
1. a.melakukan pembayaran uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada Pihak yang Berhak/ Pengadilan Negeri setempat dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. b.melakukan pelaporan atas penggunaan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
3. c.menandatangani nota kesepahaman pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menteri/Kepala dan badan usaha; . 'Y www.jdih.kemenkeu.go.id
4. d.meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
5. e.dihapus.
6. f.menandatangani berita acara untuk Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. h.melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepa la atau pimpinan BUMN untuk p engurusan pensertipikatan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan;
9. i.mengajukan permohonan pensertipikatan aset hasil Pengadaan Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat; J. melakukan penatausahaan as et hasil Pengadaan Tanah;
10. k.memberikan persetujuan Kerja Sama Operasional (KSO) atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
  1. 1.melaksanakan KSO atas aset hasil Pengadaan Tanah dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(2)Kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara fungsional dilaksanakan oleh pimpinan LMAN.
(3)Pimpinan LMAN dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf 1 kepada pejabat di lingkungan LMAN. www.jdih.kemenkeu.go.id

2.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

3.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasa l, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Pasal 26A Pelaksanaan Pengadaan Tanah Nasional melalui pembayaran Pengadaan Tanah dilaksanakan Proyek Strategis Gan ti Kerugian sesuai dengan rencana penggunaan dana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(2)Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana Gan ti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional p ada LMAN lintas tahun anggaran.
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana ganti kerugian pengadaan tanah dapat dibayarkan tidak sesuai rencana penggunaan dana sepanjang: a . terdapat perubahan Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan); dan/ a tau
1. b.terdapat kebutuhan pembayaran untuk Daftar Prioritas Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Tahunan (Project List Tahunan) tahun yang berbeda. www.jdih.kemenkeu.go.id
  1. 4.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dapat mengusulkan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah kepada pimpinan LMAN.
(2)Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil koordinasi antara Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP.
(3)Penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat perubahan prioritas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan
2. b.terdapat perubahan jumlah kebutuhan dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.
(4)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana KPPIP kepada pimpinan LMAN dengan tembusan kepada pihak terkait.
(5)Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) menjadi dasar pimpinan LMAN untuk melakukan penyesuaian alokasi dana Ganti Kerugian Pengadaan Tanah.

5.Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Badan us aha mengajukan permohonan secara tertulis pembayaran dana Ganti Kerugian yang digunakan terlebih dahulu kepada Menteri/Kepala. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Berdasarkan permohonan badan u sah a s eb a gaima n a dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kep a la mengajuka n permohonan pembayaran dana Ganti Kerugian kepada pimpinan LMAN .
(3)Permohonan pembayaran sebagaiman a dimak sud pada ayat (2) paling kuran g m emuat:
1. a.identitas bada n usaha ;
2. b.rincian dan jumla h u ang Gan ti Keru gian Pengadaan Tanah; d a n
3. c.objek Pengadaan Tanah.
(4)Permohonan pembayaran sebagaima n a dimak sud pada ayat (1) dilengkapi d engan:
1. a.laporan hasil p engawasan Bada n Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pas a l 2 7;
2. b.bukti pembayaran yang d iajukan oleh b a dan us aha dan tel a h disetujui oleh kemen terian / lem bag a yang mem erlukan t a n ah berupa Berita Acara Penyer apan Da n a Pengadaan Tanah yang Menggun akan Da n a Bad an Usaha Terlebih Dah u lu d a n t elah ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tan a h a tas jumlah keseluruhan p em bayara n yang telah diterima oleh Pihak ya ng Berhak, b erda sarka n :
  1. 1.surat validasi d ari Ketua Pelaksa n a Pengadaan Tanah;
  2. 2.surat keteranga n dari PPK Pengadaan Tanah tentang Rencana Pembayaran Ganti Kerugian; d a n
  3. 3.Berita Acara Pelepasan Hak dari Pihak ya n g Berhak dan kuitan s i dari PPK Pen gadaan Tanah;
3. c.surat pernyataan tanggu ng jawab dari PPK Pengadaan Tanah yang memuat:
  1. 1.kebenaran pem bayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
  2. 2.bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Gan ti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan / a tau kelebihan pembayaran;
4. d.surat keterangan dari Menteri/ Kepala bahwa hasil Pengadaan Tana h telah diterima; dan
5. e.fotokopi bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung.
(5)Menteri/Kepala mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) sekaligus mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas aset h a sil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
(6)Berita Acara Penyerapan Dana Pengadaan Tanah yang Menggunakan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampira n huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Surat pernyataan tanggung jawab dari PPK Pengadaan Tanah p a da kementerian /lembaga sebagaimana dimaksud p a da ayat (4) huruf c disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang m erupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6.Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1)

Pasal 55

Aset hasil Pengadaan pelaksanaan Proyek Tana h digunakan untuk Strategis Nasional oleh kementerian/lembaga atau BUMN, melalui mekanisme : www.jdih.kemenkeu.go.id

a.penetapan status penggunaan pada kementerian/lembaga untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; dan/ atau
b.KSO aset.

(2)Penetapan status penggunaan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada kementerian/lembaga ata s tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
(3)KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan BUMN atas tanah hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pelaksanaan Proyek strategis Nasional.
(4)Aset yang telah dilakukan KSO aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan KSO aset untuk pemanfaatan lain yang akan dilakukan oleh pihak ketiga selain untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

7.Pasal 56 dihapus.
8.Pasal 57 dihapus.
9.Pasal 58 dihapus.
10.Pasal 59 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Pelaksanaan KSO aset dikenakan kompensasi tetap dan/ a tau imbal hasil kepada mitra KSO as et.
(2)Kompensasi tetap dan/ atau im b al hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penda patan LMAN yang dapat digunakan la n gsung untuk biaya operasional. www.jdih.kemenkeu.go.id

12.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Pelaksanaan KSO aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset pada badan layanan umum.

13.Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1)Aset hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional oleh Pengelola Barang.
(2)Penetapan status penggunaan Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan:
1. a.inisiatif LMAN;
2. b.usulan Kementerian/Lembaga kepada LMAN; dan/atau
3. c.kebijakan Pengelola Barang.
(3)Pimpinan LMAN mengajukan permohonan penetapan status penggunaan atas Aset Hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan sertipikat aset hasil Pengadaan Tanah.
(4)Dalam hal aset hasil Pengadaan Tanah belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertipikat, dokumen kepemilikan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti dengan:
1. a.fotocopy dokumen kepemilikan/penguasaan seperti akta jual beli, girik, letter c, berita acara serah terima terkait perolehan barang, ledger jalan, kuitansi pembayaran Ganti Kerugian rr www.jdih.kemenkeu.go.id Pengadaan Tanah, dan / atau berita acara pelepasan hak; b . surat keterangan dari lurah/kepala desa/ camat setempat terkait kepemilikan/penguasaan tanah; a tau
2. c.surat permohonan pendaftaran hak atas tanah kepada kantor pertanahan.
(5)Pengelola Barang menetapkan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh Pimpinan LMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Ketentuan mengenai tata cara penetapan status penggunaan atas aset hasil Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan BMN.

14.Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 78A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1.Seluruh aset hasil Pengadaa n Tanah yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sementara, ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2.Persetujuan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah yang telah mendapat penetapan status penggunaannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. v www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2 0 19 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 755 ARIF BINTAR Y NIP 19710912 1997 www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.06/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 38

Pasal 45

Pasal 55

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 78A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.06/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 38

Pasal 45

Pasal 55

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 78A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.06/2019