Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.02/2018
- Nomor
- 102/PMK.02/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/ PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.
BAB I
( 1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara, setiap tahun Pemerintah menyusun APBN.
( 1) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II KLASIFIKASI ORGANISASI
BAB II
BAB III KLASIFIKASI FUNGSI
BAB III
BAB IV KLASIFIKASI JENIS BELANJA
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . belanja pembayaran kewajiban utang;
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri m1 mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 / PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/ PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 /PMK.02/2015 tentang Klasifikasi Anggaran {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1021) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aivv• www.jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1173 Plh. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. LUHUT M.R. :L NIP 19610503 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - LAMPIRAN I . PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/ PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN A. PENDAHULUAN. KLASIFIKASI ORGANISASI Ketentuan Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai pengklasifikasian Belanja Negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Pada ketentuan umum disebutkan bahwa Klasifikasi Anggaran adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara dalam rangka penyusunan dan penyajian informasi APBN. Sementara itu, Klasifikasi Organisasi adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan struktur organisasi Kementerian/ Lembaga dan BUN. Klasifikasi Fungsi adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga dan BUN. Selanjutnya, Klasifikasi Jenis Belanja adalah pengelompokan anggaran Belanja Negara berdasarkan jenis belanja pada Kementerian/ Lembaga dan BUN Dalam rangka penyusunan APBN, rmcian Belanja Negara menurut organ1sas1 disesuaikan dengan jumlah dan susunan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi tersebut disusun berdasarkan kode dan nomenklatur Bagian Anggaran yang dimiliki oleh masing-masing Kernen terian / Lem baga. Saat ini terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Kementerian/ Lembaga yang merupakan Pengguna Anggaran dan memiliki Bagian Anggaran, termasuk Bagian Anggaran BUN sehingga berwenang untuk menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. Daftar 87 (delapan puluh tujuh) Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga tersebut disajikan dalam tabel berikut. www.jdih.kemenkeu.go.id B. NOMENKLATUR DAN KODE BAGIAN ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI No. Ko de Bagian Uraian Anggaran
No. Ko de Bagian Uraian Anggaran
Kepala Bagian ��#i€rlter���� I :-:-. �· . � ! - B LUHUT M . R. U BONG J 7 j NIP 19610503 988 �� A �/� �� ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 / PMK.02/20 18 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN A. PENDAHULUAN KLASIFIKASI FUNGSI Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun yang menyerap alokasi anggaran paling sedikit. Klasifikasi menurut fungsi yang diterapkan dalam sistem penganggaran di Indonesia, mengacu pada Classification of the Functions of Government (COFOG) yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan diadopsi Government Finance Statistics (GFS) manual 200 1 - International Monetary Fund (IMF), dengan sedikit modifikasi berupa pemisahan fungsi agama dari fungsi rekreasi, budaya, dan agama (recreation, culture, and religion). Besaran anggaran untuk masing-masing fungsi atau subfungsi merupakan kompilasi anggaran dari Program-Program yang termasuk fungsi atau subfungsi yang bersangkutan. Selanjutnya, kompilasi dari alokasi anggaran tersebut menjadi data statistik yang disusun mengikuti standar internasional sebagaimana ditetapkan dalam COFOG yang dipublikasikan oleh PBB. Dengan demikian, klasifikasi Belanja Negara menurut fungsi dapat dipergunakan sebagai alat analisis (tools of analysis) yang menggambarkan perkembangan belanja suatu negara menurut fungsi, subfungsi, dan Program, yang selanjutnya dapat diperbandingkan dengan negara lainnya yang rincian belanjanya mengikuti COFOG. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Klasifikasi Fungsi dirinci ke dalam 11 (sebelas) fungsi sebagai berikut: (1) pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hidup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan budaya, (9) agama, www.jdih.kemenkeu.go.id
B. KODE KLASIFIKASI FUNGSI KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 01 PELAYANAN UMUM 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri 01.02 Bantuan Luar Negeri 01.03 Pelayanan Umum 01.04 Penelitian Dasar clan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 01.05 Utang Pemerintah 01.06 Pembangunan Daerah 01.07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah 01.90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya 02 PERTAHANAN 02.01 Pertahanan Negara 02.02 Dukungan Pertahanan 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri 02.04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 02.90 Pertahanan lainnya 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 .01 Kepolisian 03.02 Penanggulangan Bencana 03.03 Pembinaan Hukum 03.04 Peradilan 03.05 Lembaga Pemasyarakatan 03.06 Penelitian clan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, clan Hukum 03.90 Ketertiban, Keamanan, dan Hukum lainnya www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 04 EKONOMI 04.01 Perclagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, clan Usaha Kecil clan Menengah (UKM) 04.02 Tenaga Kerja 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, clan Kelautan 04.04 Pengairan 04.05 Bahan Bakar clan Energi 04.06 Pertambangan 04.07 Inclustri clan Konstruksi 04.08 Transportasi 04.09 Telekomunikasi clan Informatika 04.10 Penelitian clan Pengembangan Ekonomi 04.90 Ekonomi lainnya 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05.01 Manajemen Limbah 05.02 Manajemen Air Limbah 05.03 Penanggulangan Polusi 05.04 Konservasi Sumber Daya Alam 05.05 Tata Ruang clan Pertanahan 05.06 Penelitian clan Pengembangan Perlinclungan Lingkungan Hiclup 05.90 Perlinclungan Lingkungan Hiclup Lainnya 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 Pengembangan Perumahan 06.02 Pemberclayaan Komunitas Fasilitas Umum 06.03 Penyecliaan Air Minum 06.04 Penerangan Jalan 06.05 Penelitian clan Pengembangan Perumahan clan Fasilitas Umum Lainnya 06.90 Perumahan clan Fasilitas Umum Lainnya 07 KESEHATAN 07.01 Obat clan Peralatan Kesehatan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 07.04 Keluarga Berencana 07.05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 07.90 Kesehatan lainnya 08 PARIWISATA 08.01 Pengembangan Pariwisata 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 08.04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 08.90 Pariwisata Lainnya 09 A GAMA 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama 09.02 Kerukunan Hidup Beragama 09.03 Penelitian dan Pengembangan Keagamaan 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya 10 PENDIDIKAN 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini 10.02 Pendidikan Dasar 10.03 Pendidikan Menengah 10.04 Pendidikan Nonformal dan Informal 10.05 Pendidikan Kedinasan 10.06 Pendidikan Tinggi 10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 10.08 Pendidikan Keagamaan 10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 10.11 Pengembangan Budaya 10.90 Pendidikan Lainnya 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 11.02 Perlinclungan clan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula) 11.03 Perlinclungan clan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerclekaan, dan Pejuang 11.04 Perlindungan dan Pelayananan Sosial Anak-Anak dan Keluarga 11.05 Pemberdayaan Perempuan 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 11.07 Bantuan Perumahan 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial 11.09 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial 11.90 Perlindungan Sosial lainnya C. PENJELASAN KLASIFIKASI FUNGSI KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 01 PELAYANAN UMUM O 1.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri • Kegiatan administrasi, operasional, atau pemberian dukungan untuk Lembaga eksekutif, legislatif, instansi yang menangani urusan keuangan dan fiskal, manajemen kas negara, utang Pemerintah, clan/ atau operasional perpajakan. • Kegiatan Kementerian Keuangan selaku BUN (pengelola fiskal). • Kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, Kegiatan diplomat, misi-misi internasional, dan lain-lain. • Penyecliaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai keuangan dan fiskal. Termasuk: • Kegiatan kantor kepala eksekutif pada semua level: Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan lain-lain. • Kegiatan kantor semua tingkatan Lembaga legislatif: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pemeriksa www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI Keuangan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga penasehat, administrasi, serta staf yang ditunjuk secara politis untuk membantu Lembaga eksekutif dan legislatif. • Semua badan atau Kegiatan yang bersifat tetap atau sementara yang ditujukan untuk membantu Lembaga eksekutif dan legislatif. • Kegiatan keuangan dan fiskal dan pelayanan pada seluruh tingkatan pemerin tahan. • Kegiatan politik dalam negeri. • Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai politik dalam negeri. Tidak termasuk: • Kantor-kantor Kementerian/ Lembaga, baik di pusat maupun di daerah, komite antarkementerian, dan lain-lain, yang terkait dengan fungsi tertentu (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing). • Pembayaran cicilan pokok utang dan berbagai kewajiban Pemerintah sehubungan dengan utang Pemerintah (0 1.05). • Bantuan Pemerintah Republik Indonesia kepada negara lain dalam rangka bantuan ekonomi (01.02). • Penempatan pasukan militer di luar negeri (02.0 1). • Pemberian bantuan militer ke luar negeri (02.03). • Penyelenggaraan Kegiatan/ acara kebudayaan di luar negeri dalam rangka pengembangan budaya ( 10. 1 1). 0 1.02 Bantuan Luar Negeri • Kegiatan administrasi kerjasama ekonomi dengan negara negara berkembang dan negara-negara transisi, administrasi bantuan luar negeri yang disalurkan melalui lembaga internasional. • Kegiatan operasional untuk misi-misi bantuan ekonomi terhadap negara-negara tertentu. • Pemberian kontribusi untuk dana pembangunan ekonomi yang diadministrasikan oleh lembaga internasional/ regional. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Pemberian bantuan ekonomi dalam bentuk hibah dan pmJaman. Tidak termasuk: • Pemberian bantuan militer ke luar negeri (02.03). • Pemberian bantuan untuk operasional perdamaian internasional (02.03). 01.03 Pelayanan Umum • Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang tidak dilakukan oleh fungsi tertentu, antara lain administrasi kepegawaian nasional, bidang perencanaan nasional, ekonomi nasional, statistik, dan administrasi kependudukan secara nasional. Tidak termasuk: • Kegiatan administrasi kepegawaian yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu. • Kegiatan administrasi perencanaan, ekonomi, statistik nasional, yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu. 01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan IPTEK • Kegiatan administrasi, operasional, dan koordinasi dari Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK. • Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian dasar dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian terapan dan pengembangan yang terkait dengan fungsi tertentu. 01.05 Utang Pemerintah Pembayaran bunga utang dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan utang Pemerintah. Tidak termasuk biaya administrasi untuk pengelolaan utang Pemerintah (01.01). 01.06 Pembangunan Daerah • Pelaksanaan transfer umum antarlevel pemerintahan yang tidak ditentukan penggunaannya. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Kegiatan administrasi dan operasional dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Tidak termasuk: • Transfer ke daerah dan dana desa yang terka_it dengan fungsi tertentu atau sudah ditentukan penggunaannya, seperti untuk Fungsi Pendidikan dan Fungsi Kesehatan. • Belanja hibah ke Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. • Belanja hibah yang telah ditentukan penggunaannya. 01.07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintahan • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pelayanan umum pemerintahan. • Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh · lembaga lembaga nonpemerintahan, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk: • Penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). • Biaya administrasi untuk pengelolaan utang Pemerintah (01.01). 01.90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya Kegiatan administrasi dan operasional terhadap pelayanan umum pemerintahan yang tidak termasuk Kegiatan-Kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 01.01 sampai dengan 01.07, seperti: tugas-tugas pemilihan umum. Tidak termasuk pemberdayaan komunitas pemukiman. 02 PERTAHANAN 02.01 Pertahanan Negara • Kegiatan administrasi dan operasional militer untuk seluruh angkatan. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Kegiatan operasional untuk rekayasa, perhubungan, komunikasi, intelijen, kepegawaian, dan kekuatan pertahanan nontempur lainnya. Termasuk militer yang ditempatkan di luar negeri dan rumah sakit militer di lapangan. Tidak termasuk misi bantuan militer luar negeri (02.03) , rumah sakit militer tetap (07.03) , sekolah/pendidikan militer (10.05) , dan skema pensiun untuk militer (11.03). 02.02 Dukungan Pertahanan Kegiatan administrasi dan operasional kekuatan pertahanan sipil, perumusan keadaan darurat, dan orgamsas1 yang melibatkan Lembaga sipil dan penduduk. Tidak termasuk pelayanan perlindungan masyarakat (03.02) , pembelian dan penyimpanan alat dan bahan dalam keadaan darurat untuk bencana alam (03.02). 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri Kegiatan administrasi dan bantuan militer serta operasional perdamaian kepada pemerin tah asing, lem baga in ternasional, dan sekutu. 02.04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pertahanan. • Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pertahanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04) . 02.90 Pertahanan Lainnya Kegiatan administrasi dan operasional terhadap pertahanan yang tidak termasuk Kegiatan-Kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 02.01 sampai dengan 02.04. Tidak termasuk pelayanan untuk veteran militer (11.03). www.jdih.kemenkeu.go.id KODE 03 03.01 FUNGSI DAN SUBFUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kepolisian • Kegiatan administrasi dan operasional kepolisian, termasuk pendaftaran orang asing, pengesahan izin kerja dan jalan, pemeliharaan data dan statistik mengenai kepolisian, ketentuan lalu lintas, dan pencegahan penyelundupan. • Kegiatan operasional rutin dan luar biasa kepolisian, laboratorium kepolisian, dan pendidikan kepolisian. Tidak termasuk pendidikan umum yang diajarkan dalam Lembaga kepolisian (10.05). Tidak termasuk dukungan pertahanan (02.02) dan angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03). 03.02 Penanggulangan Bencana Kegiatan administrasi dan operasional dari penanggulangan bencana, pencegahan kebakaran, pencarian dan pertolongan nasional (SAR Nasional) , dan badan-badan lain yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, perlindungan dan keselamatan masyarakat pada umumnya, dukungan pencegahan kebakaran dan pencarian dan pertolongan nasional (SAR Nasional) , dan pelatihan. Termasuk pelayanan perlindungan sipil untuk penjaga gunung, penjaga pantai, dan belanja hibah ke Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Tidak termasuk pertahanan sipil (02.02) dan angkatan yang khusus dibuat untuk pemadamari hutan (04.03). 03.03 Pembinaan Hukum • Kegiatan administrasi dan operasional untuk Lembaga hukum, dan pembinaan aparatur penegak hukum. • Pelaksanaan pengembangan hukum nasional. • Pelaksanaan pelayanan hukum dari Pemerintah dan nonpemerintah. Tidak termasuk Lembaga pemasyarakatan (03 .05). 03.04 Peradilan • Kegiatan administrasi dan operasional untuk peradilan. • Kegiatan operasional dan dukungan atas Program dan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI Kegiatan yang berhubungan dengan peradilan. • Kegiatan penyiapan clan penye baran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan peradilan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan clan Program peradilan. Termasuk Kegiatan administrasi untuk pengadilan tinggi, ombudsman, dan peradilan agama. Tidak termasuk Kegiatan administrasi pemasyarakatan (03.05). Lembaga 03.05 Lembaga Pemasyarakatan Kegiatan administrasi, operasional, serta dukungan Lembaga pemasyarakatan dan Lembaga penahanan lainnya. 03.06 Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan hukum, ketertiban, dan keamanan. • Pemberian hibah atau insentif dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan hukum, ketertiban, dan keamanan yang dilaksanakan oleh lembaga -lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 03.90 Ketertiban, Keamanan, dan Hukum Lainnya Kegiatan administrasi dan operasional terhadap ketertiban, keamanan, clan hukum yang tidak termasuk Kegiatan-Kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 03.01 sampai dengan 03.06. 04 EKONOMI 04.01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM • Kegiatan administrasi atas hubungan dan pelayanan, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI dan UKM, penyusunan dan penerapan kebijakan. • Peraturan tentang perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM, pasar komoditas dan modal. • Kegiatan operasional dan dukungan atas Lembaga yang berhubungan dengan paten, hak cipta, dan lain-lain. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM. 04.02 Tenaga Kerja • Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan. • Kegiatan operasional dan dukungan atas Lembaga yang berhubungan dengan mediasi ketenagakerjaan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program ketenagakerjaan. 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan • Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. • Kegiatan operasional dan dukungan atas Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Termasuk Kegiatan penanaman bibit kehutanan. Tidak termasuk pelaksanaan proyek pembangunan multi guna (04.90) , pengairan (04.04) , dan Kegiatan operasional atau dukungan untuk konservasi sumber daya alam (05.04).
• Kegiatan peny1apan clan penyebaran informasi, www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI clokumentasi, clan statistik yang berhubungan clengan pengairan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan clan Program pengairan. Termasuk pelaksanaan proyek pembangunan Janngan pengairan. 04.05 Bahan Bakar dan Energi • Kegiatan administrasi yang berhubungan dengan kebijakan dan Program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi, dan nonlistrik. • Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari bahan bakar padat, minyak bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan nonlistrik. Tidak termasuk Kegiatan transportasi dengan bahan bakar padat, bahan bakar minyak dan gas, dan bahan bakar nuklir (04.08) . 04.06 Pertambangan • Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan pertambangan. • Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari pertambangan. • Kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan pertambangan. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertambangan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program pertambangan. www.jdih.kemenkeu.go.id .KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI Termasuk pengeluaran lJ m, aturan tingkat produksi dan keselamatan, dan pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan pertambangan. Tidak termasuk: • Kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05). • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program pertambangan. 04.07 Industri dan Konstruksi 04.08 • Kegiatan administrasi dan operasional yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. • Pelaksanaan konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari industri clan konstruksi. • Kegiatan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan clan Program industri dan konstruksi. Termasuk pengeluaran lJlil, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. Tidak termasuk: • Kegiatan yang berhubungan dengan industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05). • Pemberian hibah atau insentif untuk konstruksi perumahan dan bangunan industri. • Kegiatan yang berhubungan dengan peraturan standar perumahan (06. 01). Transportasi • Kegiatan konstruksi, aclministrasi atas operasional, penggunaan, pemeliharaan dari transportasi j alan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE 04.09 FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Pelaksanaan pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. • Pelaksanaan konstruksi atau operasional dari fasilitas lainnya pendukung transportasi jalan raya, transportasi kereta ap1, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan ben tuk transportasi lainnya. • Pemberian hibah atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. Tidak termasuk: • Kegiatan pengaturan lalu lintas (03.01) dan penerangan jalan (06.04) . • Pemberian hibah atau insentif untuk perusahaan konstruksi penerbangan, konstruksi kapal, dan kereta api (04. 07). Telekomunikasi dan Informatika • Kegiatan administrasi dan pengembangan, operasional telekomunikasi dan informatika. konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan sistem • Peraturan yang berhubungan dengan sistem telekomunikasi. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik tentang telekomunikasi. • Pemberian hibah, pmJaman atau insentif untuk mengembangkan kebijakan dan Program telekomunikasi. Termasuk Kegiatan pengembangan teknologi telematika. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan radio dan satelit navigasi untuk transportasi air (04.08) dan penyiaran radio dan televisi (08.03). www.jdih.kemenkeu.go.id KODE 04.10 FUNGSI DAN SUBFUNGSI Penelitian dan Pengembangan Ekonomi • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga pemerintahan dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energ1, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, komunikasi, dan industri lainnya. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 04.90 Ekonomi Lainnya Kegiatan administrasi, operasional, atau dukungan yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak terklasifikasi dalam 04.01 sampai dengan 04.10. Termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan meteorologi dan geofisika, multi proyek, penyimpanan, dan distribusi. 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05.01 Manajemen Limbah • Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional, atau dukungan untuk pengelolaan limbah. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah. Termasuk Kegiatan pengembangan sistem persampahan (daerah) dan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Pemerintah Pusat. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE 05.02 FUNGSI DAN SUBFUNGSI Manajemen Air Limbah • Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pengelolaan air limbah. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan air limbah. 05.03 Penanggulangan Polusi • Kegiatan operasional polusi. administrasi, pengawasan, ataupun dukungan untuk pemeriksaan, penanggulangan • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem penanggulangan polusi. 05.04 Konservasi Sumber Daya Alam • Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem konservasi sumber daya alam. 05.05 Tata Ruang dan Pertanahan • Kegiatan administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasional untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan. 05.06 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI perguruan tinggi swasta. Ticlak termasuk Kegiatan penelitian clasar clan pengembangan IPTEK (01.04). 05.90 Perlinclungan Lingkungan Hiclup Lainnya • Kegiatan aclministrasi, pengelolaan, peraturan, pengenclalian, operasional, clan clukungan untuk Kegiatan Kegiatan yang berhubungan clengan kebijakan, perencanaan, Program, clan anggaran untuk meningkatkan perlinclungan lingkungan hiclup. • Kegiatan penyiapan clan penegakan peraturan clan stanclar untuk perlinclungan lingkungan hiclup}', peny1apan clan penyebaran informasi, clokumen, clan statistik tentang lingkungan hiclup. Termasuk Kegiatan perlinclungan lingkungan hiclup yang ticlak termasuk clalam 05.01 sampai clengan 05.06. 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 Pengembangan Perumahan • Kegiatan aclministrasi perumahan, peningkatan, pemantauan, evaluasi Kegiatan pengembangan perumahan, clan peraturan stanclar perumahan. • Perumahan pengganti perumahan kumuh, penyecliaan tanah, clan pengembangan perumahan untuk orang cacat. • Kegiatan penyiapan clan penyebaran informasi, clokumentasi, clan statistik mengenai perumahan. • Pemberian hibah atau insentif untuk menclukung pengembangan, peningkatan, clan pemeliharaan atas penyecliaan perumahan. Ticlak termasuk: • Kegiatan yang berhubungan clengan peraturan clan stanclar konstruksi (04.07). • Pemberian bantuan baik clalam bentuk uang clan barang untuk perumahan (11.07). 06.02 Pemberclayaan Komunitas Fasilitas Umum • Kegiatan aclministrasi pengembangan fasilitas umum clan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI peraturan pendukung fasilitas umum lainnya. • Pelaksanaan perencanaan untuk fasilitas umum baru dan yang direhabilitasi, dan perencanaan pengembangan fasilitas umum. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai fasilitas umum. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan (konstruksi) perumahan, gedung industri, jalan, dan fasilitas umum (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing). 06.03 Penyediaan Air Minum • Kegiatan administrasi, penyediaan air mmum, pengawasan, dan pengaturan mengenai penyediaan air minum. • Kegiatan konstruksi dan operasional dari sistem pendukung penyediaan air minum. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai penyediaan air minum. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung operasional, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem penyediaan air minum. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan sistem irigasi (04.04) dan penanganan limbah air (05.02). 06.04 Penerangan Jalan • Kegiatan administrasi penerangan jalan, pengembangan, dan pengaturan tentang standardisasi penerangan. • Kegiatan instalasi, operasional, pemeliharaan, peningkatan dan lain-lain untuk penerangan jalan. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan penerangan untuk jalan bebas hambatan (04.08). 06.05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04) . 06.90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya • Kegiatan administrasi, operasional atau dukungan dalam kebijakan, perencanaan, Program, dan anggaran yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya. • Kegiatan penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya. • Kegiatan penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai perumahan dan fasilitas umum lainnya. Termasuk Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 06.01 sampai dengan 06.05. 07 KESEHATAN 07.01 Obat dan Peralatan Kesehatan • Kegiatan penyediaan obat-obatan, peralatan medis, peralatan terapi medis, dan prostesis. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan untuk penyediaan obat-obatan, peralatan medis, peralatan terapi medis, dan prostesis. Termasuk Kegiatan perbaikan peralatan terapi medis. Tidak termasuk Kegiatan sewa peralatan terapi medis (07.02). 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan • Kegiatan penyediaan pelayanan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedis, dan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI prostesis. • Kegiatan administrasi, inspeksi, operasional atau dukungan untuk penyediaan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedis, dan pro�tesis. • Kegiatan penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit ibu anak, dan kebidanan. • Kegiatan administrasi, inspeksi, operasional atau dukungan untuk penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak, dan kebidanan. Termasuk: • Kegiatan pelayanan spesialis ortodensi. • Kegiatan pemeriksaan gigi. • Kegiatan penyewaan peralatan terapi medis. • Kegiatan oleh Lembaga pelayanan manula dengan pengawasan medis dan pusat pelayanan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Tidak termasuk alat kedokteran gig1 (07.01) , laboratorium pemeriksaan kesehatan, dan sinar-X (07.03). 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat • Kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional atau dukungan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. • Kegiatan penyusunan dan penyebaran informasi berkenaan kesehatan masyarakat. Termasuk pelayanan kesehatan untuk kelompok tertentu (rehabilitasi) , pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan masyarakat. Tidak termasuk laboratorium analisis medis (07.02) , rumah sakit militer di lapangan (02.01) , institusi untuk orang cacat (11.01) , dan institusi untuk manula (11.02). 07.04 Keluarga Berencana • Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, Program, dan anggaran keluarga ffwww.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI berencana. • Kegiatan penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai keluarga berencana. 07.05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 07.90 Kesehatan Lainnya Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, Program dan anggaran kesehatan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standardisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai kesehatan. Termasuk Kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 07.01 sampai dengan 07.05. 08 PARIWISATA 08.01 Pengembangan Pariwisata • Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas pariwisata. • Kegiatan penyelenggaraan Kegiatan/ acara pariwisata. • Pemberian hibah atau insentif dalam rangka promos1 pariwisata. Termasuk Kegiatan perayaan lokal, regional, dan nasional yang ditujukan untuk menarik wisatawan. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE 08.03 FUNGSI DAN SUBFUNGSI Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran • Kegiatan administrasi penyiaran dan penerbitan, pengawasan, clan pengaturan penerbitan clan penyiaran. • Kegiatan operasional atau dukungan untuk penerbitan dan penyiaran. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung pengadaan fasilitas media televisi dan radio. • Pengadaan f�silitas penerbitan. 08.04 Penelitian clan Pengembangan Pariwisata • Kegiatan administrasi clan operasional dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan clan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata. • Pemberian hibah, pinjaman, atau insentif untuk mendukung penelitian terapan clan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerin tah seperti lembaga peneli tian clan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian terapan clan pengembangan IPTEK (01.04). 08.90 Pariwisata Lainnya Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan Kegiatan-Kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, Program, clan anggaran pariwisata, penyiapan clan penegakan peraturan clan standardisasi pariwisata, penyusunan clan penyebaran informasi, dokumen, clan statistik mengenai pariwisata lainnya. Termasuk Kegiatan pariwisata lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 08.01 sampai dengan 08.04. 09 A GAMA 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama • Kegiatan penyediaan pelayanan agama clan administrasi keagamaan. • Kegiatan operasional atau dukungan atas penyediaan fasilitas keagamaan. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Pembayaran untuk petugas keagamaan dan hibah atau insentif untuk peningkatan kehidupan beragama. 09.02 Kerukunan Hidup Beragama • Kegiatan pengawasan dan pengaturan atas keagamaan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kerukunan hidup beragama. 09.03 Penelitian dan Pengembangan Keagamaan • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04).
Termasuk Kegiatan keagamaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 09.01 sampai dengan 09.03. 10 PENDIDIKAN 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini • Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operas1 ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif, pmJaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 10.02 Pendidikan Dasar • Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan dasar. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar. Tidak termasuk Kegiatan pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10. 07). 10.03 Pendidikan Menengah • Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan menengah. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat menengah. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal clan informal (10.04).
• Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan nonformal dan informal. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung pendidikan nonformal dan informal. 10.05 Pendidikan Kedinasan • Penyediaan pendidikan kedinasan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan. 10.06 Pendidikan Tinggi • Penyediaan pendidikan tinggi. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung mahasiswa. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan. Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal (10. 04). 10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan • Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, pengmapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkat. 10.08 Pendidikan Keagamaan • Penyediaan pendidikan keagamaan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan. 10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga • Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kepemudaan dan olahraga. 10.11 Pengembangan Budaya • Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan, pelestarian budaya, penyesuaian dan pengaturan tempat kebudayaan. • Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI kebudayaan. • Penyelenggaraan Kegiatan/ acara kebudayaan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung sen1man dalam rangka promosi budaya. Termasuk pelaksanaan Kegiatan/ acara kebudayaan di luar negeri, pembuatan materi budaya untuk disiarkan media dan Kegiatan kebudayaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10. 10.90 Pendidikan Lainnya Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, Program, anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan, standardisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik mengenai pendidikan. Termasuk Kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10. 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat • Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang secara keseluruhan ataupun sebagian pendapatan sebagai akibat tidak dapat bekerja sementara karena sakit ataupun cacat. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan orang sakit dan cacat. • Pemberian manfaat uang dan barang lainnya untuk orang sakit dan cacat. 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Manusia Usia Lanjut (Manula) • Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada Manula. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan Manula. • Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk Manula. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI Termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) / Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan orang tua yang pensiun dini karena sakit dan cacat (11. 01) . 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang • Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan pejuang maupun ahli warisnya. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan pejuang. • Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, dan peJuang. 11.04 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-Anak dan Keluarga • Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada anak-anak dan keluarga tertentu. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan anak-anak dan keluarga. • Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk anak-anak dan keluarga. Tidak termasuk Kegiatan pelayanan keluarga berencana (07.04) . 11.05 Pemberdayaan Perempuan • Penyediaan perlindungan sosial kepada perempuan. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas pemberdayaan perempuan. 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial • Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk/ kepada orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. • Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan atas skema perlindungan pengangguran. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI • Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk pengangguran. Tidak termasuk Program dan skema untuk memobilisasi tenaga kerja dan menurunkan pengangguran (04.02) dan penyediaan uang dan barang untuk pengangguran yang memasuki usia pens1un. 11.07 Bantuan Perumahan • Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk nonkas untuk membantu rumah tangga dalam pemenuhan biaya perumahan. • Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan atas skema bantuan perumahan. • Pemberian manfaat dalam bentuk nonkas lainnya, seperti bantuan sewa, dan penyediaan rumah dengan harga terjangkau. 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial • Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk masyarakat tertinggal dan terlantar. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan masyarakat tertinggal dan terlantar. • Pemberian manfaat uang dan barang lainnya untuk masyarakat tertinggal dan terlan tar. 11.09 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial • Kegiatan administrasi dan operasional. dari Lembaga Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). www.jdih.kemenkeu.go.id KODE FUNGSI DAN SUBFUNGSI 1 1.90 Perlindungan Sosial Lainnya Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan lainnya yang berhubungan . dengan kebijakan, perencanaan, Program clan anggaran sosial, penyiapan clan penegakan peraturan clan standardisasi kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik mengenai perlindungan sosial. Termasuk Kegiatan perlindungan sosial lainnya yang tidak ter klasifikasi dalam 1 1. 0 1 sampai dengan 1 1. 09. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plh. Kepala Bagian �1J:.f<B!fi'e-�teir�:an !.;'' .§'/" . . ) . �� L__. ' ;.. 1 -- LUHUT M. R. NIP 196 10503 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/ PMK.02/2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN A. PENDAHULUAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA Rincian belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja merupakan pengelompokan belanja Pemerintah Pusat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi dengan mengacu pada manual Government Finance Statistics 2 0 0 1 (GFS 2 0 0 1 Manual). Sejalan dengan penerapan penganggaran terpadu, sejak tahun 2005, anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanj a lain -lain. Jenis belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/ L, tujuan penggunaan Jen1s belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam proses penyusunan anggaran, Kementerian/ Lembaga menggunakan akun dengan kode 2 (dua) digit yang berarti Jen1s belanja. Dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran, akun yang digunakan pada level lebih detil. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan anggaran, Kementerian/ Lembaga harus menggunakan akun-akun yang sesuai dengan kaidah penganggaran yang berlaku. Belanja Negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jadi, dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis pengeluaran Pemerintah, yaitu www.jdih.kemenkeu.go.id belanja Pemerintah Pusat dan pengeluaran transfer ke daerah dan dana desa. Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, Jems belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan bantuan sosial. Sementara itu, jenis belanja yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran Bagian Angaran BUN adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dalam Lampiran III ini rincian jenis belanja sampai dengan level akun 6 (enam) digit difokuskan pada belanja Kernen terian / Lembaga. B. KODE KLASIFIKASI JENIS BELANJA KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT 51 BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS se bagai imbalan atas pekerj aan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Belanja pegawai dipergunakan untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
clan
Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pernbentukan modal clan/ atau Kegiatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN mempunyai keluaran (output) dalam kategori belanja barang. 52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau J asa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk:
dan www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN
AT/ aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional Kegiatan suatu Satker atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset Kementerian/ Lembaga terkait dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ Pemda. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Kri teria kapitalisasi dalam pengadaan / pemeliharaan barang/ aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/ aset:
3 . Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan / dipasarkan kepada masyarakat / Pemda / en titas lain di luar Pemerintah Pusat. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:
Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
5 . Belanja Modal Lainnya Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jarmgan Ualan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (leasehold) , pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (art pieces) , barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal nonfisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
54 BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) , baik utang dalam negen maupun utang luar negen yang dihitung berdasarkan pos1s1 pmJaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja pembayaran kewajiban utang JUga digunakan untuk pembayaran denda/ biaya lain terkait pmJaman dan/ atau hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Pembayaran Kewajiban Utang meliputi:
3 . belanja cliskonto surat utang negara meliputi, cliskonto SPN, cliskonto SPN Syariah, cliskonto obligasi negara, atau cliskonto SBSN, baik clalam rupiah atau valuta asing;
55 BELANJA SUBSIDI Alokasi anggaran yang cliberikan Pemerintah kepacla perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memprocluksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang clan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hiclup orang banyak seclemikian rupa sehingga harga jualnya clapat clijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain cligunakan untuk penyaluran subsicli kepacla masyarakat melalui perusahaan negara clan/ atau perusahaan swasta yang cliberikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Belanja subsicli tercliri atas:
maupun www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN 56 BELANJA HIBAH Hibah merupakan pengeluaran Pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/ barang/jasa, yang dapat diberikan kepada Pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/ daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat yang dilakukan dengan naskah perJanJian antara Pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam belanja hibah adalah:
Biaya-biaya yang terkait pendapatan hibah baik hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, antara lain: banking commision, fee dan sebagainya yang digunakan pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah (Bagian Anggaran 999.02) 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat. 58 BELANJA LAIN-LAIN Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN Belanja Lain-Lain clipergunakan, antara lain:
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 61 DANA BAGI HASIL Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan clalam APBN kepada claerah berclasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk menclanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 62 DANA ALOKASI UMUM Dana Alokasi Umum adalah clana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antarclaerah untuk mendanai kebutuhan daerah www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 63 DANA ALOKASI KHUSUS FISIK Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 64 DANA OTONOMI KHUSUS, DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN DANA INSENTIF DAERAH Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat 65 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id KODE BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN 66 DANA DESA Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah kabupaten/ kota clan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan pemberdayaan masyarakat. C. BAGAN AKUN STANDAR Jenis belanja (akun dengan kode 2 digit) yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan RKA-K/ L, dirinci hingga akun dengan kode 6 digit untuk keperluan pelaksanaan clan pertanggungjawaban anggaran, sebagai berikut: AKUN PENJELASAN 5 BELANJA NEGARA 5 1 BELANJA PEGAWAI 5 1 1 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN 5 1 1 1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5 1 1 1 1 Belanja Gaji PNS 511111 Belanja Gaji Pokok PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok PNS. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok PNS. 51112 Belanja Tunjangan-Tunjangan I PNS 511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan untuk men catat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/ istri PNS. 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS. 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan untuk men catat pengeluaran pembayaran /) www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN tunjangan struktural PNS. 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS . 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh PNS. 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk men catat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura. 511127 Belanja Tunjangan Kemahalan PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan kemahalan PNS . 511128 Belanja Tunjangan Lauk Pauk PNS Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para Pegawai Negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik clan non-organik) . 511129 Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk men catat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS. 51113 Belanja Tunjangan-Tunjangan II PNS 511131 Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS. 511132 Belanja Tunjangan Cacat PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS. 511133 Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS. 511134 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan syahbandar yang www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 511135 511136 511137 511138 511139 51 1 1 4 511141 PENJELASAN pembayarannya selama m1 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE 74/A.23 /1893 tanggal 28 Mei 1983, Nomor SE 169/A.72/1983 tanggal 15 November 1993, dan Nomor SE 83 /A.198/1987 tanggal 2 Desember 1987, termasuk Tunjangan Kompensasi Karya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tunjangan Kompensasi Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan (pagu tidak bersifat terbuka). Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/ sangat terpencil PNS. Belanja Tunjangan Guru/ Dosen/PNS Yang Dipekerjakan Pada Sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta/ Badan/ Komisi Digunakan untuk guru/ dosen/ PNS men catat yang pembayaran dipekerj akan tunjangan pad a sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta / Badan/ Komisi. Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi Pascasarjana PNS untuk mengikuti pendidikan Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana PNS . Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua. Belanja Tunjangan SAR PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran Tunjangan Search and Rescue untuk PNS. Belanja Tunjangan-Tunjangan III Pegawai Negeri/ Staf di Luar Negeri (LN) Belanja Tunjangan Sewa Rumah PNS (Staf di LN) Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan sewa rumah PNS (Staf di LN). www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511142 Belanja Tunjangan Restitusi Pengobatan PNS (Staf di LN) Digunakan untuk mencatat penggantian pembayaran tunjangan Pengobatan PNS (Staf di LN). 511143 Belanja Tunjangan Social Security PNS (Staf di LN) Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan jaminan sosial PNS (Staf di LN). 511144 Belanja Tunjangan Asuransi Kecelakaan PNS (Staf di LN) . Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan asuransi kecelakaan PNS (Staf di LN). 511145 Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staf di LN) ' Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS (Staf di LN). 511146 Belanja Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staf PNS (Staf di LN) Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Lokal Staf PNS (Staf di LN). 511147 Belanja Tunjangan Lain-Lain termasuk uang duka PNS Dalam clan LN Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Lain lain termasuk uang duka PNS dalam clan LN. 511149 Belanja Lokal Staf Lainnya Digunakan untuk mencatat pembayaran gaJ1, tunjangan clan uang lembur lokal Staf. 5 1 1 1 5 Belanja Tunjangan-Tunjangan IV PNS 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan umum/ tambahan tunjangan umum PNS, termasuk PNS, TNI, clan Polri sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. 511152 Belanja Tunjangan Profesi Guru Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNS yang telah lulus ujian sertifikasi guru clan mendapatkan NIRG (N omor Induk Registrasi Guru). www.jdih.kemenkeu.go.id ( AKUN PENJELASAN 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen Digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi dosen PNS yang telah lulus ujian sertifikasi dosen. 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Digunakan untuk pembayaran tunjangan kehormatan profesor yang berstatus PNS. 511155 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS bagi yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. 511156 Belanja Tunjangan Khusus Guru/ Dosen Digunakan untuk Belanja Tunjangan Khusus Guru/ Dosen PNS . 511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim. 511158 Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc Digunakan untuk mencatat Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. 5 1 1 1 6 Belanja Gaji PNS TNI/ Polri 511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil TNI / Polri. 511169 Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaJl pokok PNS TNI / Polri. 5 1 1 1 7 Belanja Tunjangan-Tunjangan I PNS TNI/ Polri 511171 Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/ istri PNS TNI/ Polri. 511172 Belanja Tunjangan Anak PNS TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/ Polri. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 1 173 Belanja Tunjangan Struktural PNS TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan struktural PNS TNI/ Polri. 5 1 1 174 Belanja Tunjangan Fungsional PNS TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan fungsional PNS TNI/ Polri. 5 1 1 175 Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh PNS TNI/ Polri. 5 1 1 176 Belanja Tunjangan Beras PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunj angan beras berbentuk uang maupun natura untuk PNS TNI/ Polri. 5 1 1 177 Belanja Tunjangan Kemahalan PNS TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan kemahalan PNS TNI/ Polri. 5 1 1 178 Belanja Tunjangan Lauk pauk PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada para pegawai negeri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya (organik dan non- organik) untuk PNS TNI/ Polri. 5 1 1 179 Belanja Uang Makan PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan PNS TNI/ Polri. 5 1 1 1 8 Belanja Tunjangan-tunjangan II PNS TNI/ Polri 5 1 1 18 1 Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan PNS TNI/ Polri. 5 1 1 182 Belanja Tunjangan Cacat PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS TNI/ Polri. 5 1 1 183 Belanja Tunjangan Khusus Peralihan PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus peralihan PNS TNI/ Polri. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 1 184 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan kompensasi kerja PNS, termasuk tunjangan pengaman dan penyelamatan pelayaran, dan tunjangan kesyahbandaran yang pembayarannya selama ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE 74/ A.23/ 1893 tanggal 28 Mei 1983, Nomor SE 169 /A. 72 / 1983 tanggal 15 November 1993, dan Nomor SE 83 /A. 198/ 1987 tanggal 2 Desember 1987. 5 1 1 185 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan daerah terpencil/ sangat terpencil PNS. 5 1 1 187 Belanja Tunjangan Guru/Dosen/ PNS yang dipekerj akan pada sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta PNS TNI/ Polri Digunakan untuk · mencatat pembayaran tunjangan guru/ dosen/ PNS yang dipekerj akan pad a sekolah/ Perguruan Tinggi Swasta PNS . 5 1 1 188 Belanja Tunjangan Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pad a Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tugas belajar tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti pendidikan Pascasarjana PNS . 5 1 1 189 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus PNS Papua. 5 1 1 1 9 Belanja Tunjangan-Tunjangan III PNS TNI/ POLRI 5 1 1 19 1 Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/ POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Medis PNS TNI/ POLRI. 5 1 1 192 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/ POLRI Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5 11193 511194 511195 511196 PENJELASAN termasuk uang duka PNS TNI/ POLRI termasuk tunjangan cacat. Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum PNS TNI/ Polri. Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian PNS TNI/ Polri. Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan Pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan PNS TNI Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan operas1 pengamanan bagi PNS yang bertugas dalam operas1 pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah Perbatasan bagi PNS Polri Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi PNS Polri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah Perbatasan. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511197 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/ Kehormatan Guru Besar PNS TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan dosen PNS TNI / Polri yang telah lulus ujian sertifikasi do sen clan tunjangan kehormatan guru besar PNS TNI/ Polri . . 5 1 1 2 Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ Polri 5 1 1 2 1 Belanja Gaj i TNI/ Polri 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran gaJl pokok TNI/ POLRI. 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaJl pokok TNI/ POLRI. 5 1 1 2 2 Belanja Tunjangan-Tunjangan I TNI/ Polri 511221 Belanja Tunjangan Suami/ Istri TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/ istri TNI/ Polri. 511222 Belanja Tunjangan Anak TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak TNI/ Polri. 511223 Belanja Tunjangan Struktural TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan struktural TNI/ Polri. 511224 Belanja Tunjangan Fungsional TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan fungsional TNI / Polri. 511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh TNI/ Polri. 511226 Belanja Tunjangan Beras TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun natura TNI / Polri. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511227 Belanja Tunjangan Kemahalan TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan kemahalan TNI/ Polri, termasuk tunjangan daerah terpencil Polri yang pembayarannya selama ini berdasarkan Surat Edaran bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Polri Nomor SE 141/ A/ 2001 dan Nomor Pol/ 16/X/ 2001. 511228 Belanja Tunjangan Lauk pauk TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran dana lauk pauk yang diberikan kepada Anggota TNI/ Polri sehubungan dengan sifat tugas yang dilaksanakannya ( organik dan non- organik). 511229 Belanja Uang Makan TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang makan TNI/ Polri. 5 1 123 Belanja Tunjangan-Tunjangan II TNI/ Polri 511231 Belanja Tunjangan Anggota Cadangan TNI dalam dinas aktif (DDA) TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anggota cadangan TNI DDA TNI/ Polri. 511232 Belanja Tunjangan Kowan/ Polwan TNI/ POLRI Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan kowan/ polwan TNI / Polri. 511233 Belanja Tunjangan Babinkamtibmas TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Babinsa TNI/ Polri. 511234 Belanja Tunjangan Khusus Papua untuk TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan khusus Papua untuk TNI dan PNS TNI/ Polri. 511235 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/ Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan kompensasi kerja bidang persandian TNI/ Polri. 511236 Belanja Tunjangan Brevet TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Brevet TNI/ Polri. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511237 Belanja Tunjangan Keahlian/ Keterampilan TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keahlian/ keterampilan TNI/ Polri. 511238 Belanja Tunjangan Keterampilan Khusus TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan keterampilan khusus TNI / Polri. 511239 Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pad a Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI Digunakan untuk mencatat belanja tunjangan operas1 Pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau terkecil terluar dan wilayah perbatasan sesuai dengan Peraturan Presiden N omor 49 Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas dalam Operasi Pengamanan pada Pulau- Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan. 5 1 1 24 Belanja Tunjangan-Tunjangan III TNI/ Polri 511241 Belanja Tunjangan Medis TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Me dis TNI/ Polri. 511242 Belanja Tunjangan Lain -Lain Termasuk U ang Duka TNI / Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka TNI/ Polri termasuk tunjangan cacat. 511243 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/ Sangat Terpencil TNI / Polri Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan terpencil/ sangat terpencil TNI/ Polri. 511244 Belanja Tunjangan Umum TNI/ Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/ tambahan tunjangan umum TNI/ Polri sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. 511245 Belanja Santunan Cacat TNI Santunan yang diberikan kepada anggota TNI yang www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN mengalami cacat dalam menjalankan tu gas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia. 511246 Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar / Perbatasan Polri Digunakan untuk men catat belanja tunjangan khusus wilayah pulau-pulau kecil terluar dan/ atau wilayah perbatasan bagi anggota Polri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai N egeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Se cara Penuh pad a Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/ atau Wilayah Perbatasan. 511247 Belanja Tunjangan Profesi Dosen/ Kehormatan Guru Besar TNI / Polri Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan do sen TNI / Polri yang telah lulus UJian sertifikasi do sen dan tunjangan kehormatan guru besar TNI/ Polri. 5 1 1 3 Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 5 1 1 3 1 Belanja Gaji Pejabat Negara 511311 Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pejabat Negara. 511319 Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran pembulatan gaJI pokok Pejabat Negara. 5 1 1 32 Belanja Tunjangan-Tunjangan I Pejabat Negara 511321 Belanja Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan suami/ istri Pejabat Negara. 511322 Belanja Tunjangan Anak Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan anak Pejabat Negara. !J www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511323 Belanja Tunjangan Struktural Pejabat Negara Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan struktural Pejabat Negara. 5 1 1324 Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan PPh Pejabat Negara. 5 1 1325 Belanja Tunjangan Beras Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunj angan beras Pejabat Negara. 5 1 1 33 Belanja Tunjangan-tunjangan II Pejabat Negara 5 1 133 1 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pejabat Negara Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan komunikasi intensif Pejabat Negara. 511332 Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan uang kehormatan Pejabat Negara. 511333 Belanja Uang Paket Harian Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan paket harian Pejabat Negara. 51 1334 Belanja Bantuan Penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara Digunakan untuk men catat pembayaran tunjangan penunjang Kegiatan Dewan Pejabat Negara. 5 1 1335 Belanja Pelayanan Sidang clan Penyelesaian Tugas Mendesak Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pelayanan sidang dan penyelesaian tugas mendesak Pejabat Negara. 5 11336 Belanja Tunjangan Pembinaan Kegiatan dan Khusus BPK Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pembinaan Kegiatan dan khusus BPK Pejabat Negara. 511337 Belanja Tunjangan Lain-lain Termasuk Uang Duka Pejabat Negara Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lain-lain termasuk uang duka pejabat negara. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 511338 Belanja Tunjangan Fasilitas KPK Untuk pembayaran tunjangan pejabat KPK seperti fasilitas yang diterima. 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara Digunakan untuk men catat Belanja atas tunjangan penghasilan untuk Pejabat Negara (TPPN). 5 1 1 4 Belanja Gaji Dokter PTT 5 1 1 4 1 Belanja Gaji Dokter PTT 511411 Belanja Gaji Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran gaJ1 Dokter dan Bidan PTT . 511412 Belanja Tunjangan Pajak PPh Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan pajak PPh Dokter dan Bidan PTT. 511413 Belanja Tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Daerah Terpencil Dokter dan Bidan PTT 511414 Belanja Tunjangan Dokter dan Bidan PTT Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Dokter dan Bidan PTT termasuk tunjangan uang duka wafat (UDW). 5 1 1 5 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non-PNS 5 1 1 5 1 Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non-PNS 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai non-PNS pada Lembaga/ Komisi. 511512 Belanja Tunjangan Pegawai Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Pegawai non-PNS pada Lembaga/ Komisi. 511513 Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran Pembulatan Gaji Pegawai non-PNS pada Lembaga/ Komisi. 511519 Belanja Tunjangan Lainnya Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan lainnya Pegawai non-PNS pada Lembaga/ Komisi. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 1 52 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Non-PNS 511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS, termasuk tunjangan profesi guru clan dosen non-PNS. 511522 Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan tenaga penyuluh non-PNS, termasuk tunjangan penyuluh agama non-PNS. 511529 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non-PNS Digunakan untuk mencatat pembayaran tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya non-PNS termasuk tunjangan Khusus dan Subsidi Tunjangan Fungsional. 5 1 2 BELANJA HONORARIUM/ LEMBUR/TUNJANGAN KHUSUS & BELANJA PEGAWAI TRANSITO 5 1 2 1 Belanja Honorarium 5 1 2 1 1 Belanja Honorarium 512111 Belanja Uang Honor Tetap Digunakan untuk pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. 5 1 22 Belanja Lembur 5 1 22 1 Belanja Lembur 512211 Belanja Uang Lembur Digunakan untuk men catat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 24 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 5 1 24 1 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja) Digunakan untuk pembayaran tunjangan khusus/ Kegiatan/ kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 512412 Belanja Pegawai Transito Digunakan untuk pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kem en terian / Lem baga yang dialihkan ke daerah dan kan tor-kan tor di lingkungan Kem en terian / Lembaga yang dilikuidasi. 512413 Belanja Pembayaran Uang Kompensasi Bagi PNS yang Diberhentikan Sebagai Dampak Reformasi Birokrasi Belanja pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi. 5 1 3 BELANJA KONTRIBUSI SOSIAL 5 1 3 1 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu 5 1 3 1 1 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara 513111 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Pusat dan uang tunggu bagi PNS yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. 513112 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Daerah dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. 513113 Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/ Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Digunakan untuk pembayaran belanja pens1un PNS TNI/ Kemenhan dan uang tunggu bagi PNS TNI/ Kemenhan /}www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 513114 513115 5 1 3 1 2 513121 513122 513123 5 1 3 1 3 513131 513132 PENJELASAN yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai . . usia pens1un. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Polri dan uang tunggu bagi PNS Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun PNS Eks Pegadaian dan uang tunggu bagi PNS Daerah yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/ Polri Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/ Polri (Lama) Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun TNI/ Polri yang pensiun sebelum tanggal 1 April 1989. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/ Kemenhan Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun Prajurit TNI dan uang tunggu bagi Prajurit TNI yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri Digunakan untuk pembayaran belanja pens1un anggota Polri dan uang tunggu bagi anggota Polri yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Pejabat Negara yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim Digunakan untuk pembayaran belanja pensiun dan uang tunggu bagi Hakim yang tengah menunggu proses pensiun sebelum mencapai usia pensiun. !Jwww.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 3 14 Belanja Kontribusi APBN sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun eks PNS Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada PT KAI 513141 Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemenhub pada PT KAI Belanja dalam rangka pembayaran pens1un eks PNS Kementerian Perhubungan pad a PT Kereta Api sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia. 5 1 3 1 5 Belanja Pensiun Veteran dan Tunjangan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI) / Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 513151 Belanja Tunjangan Veteran Digunakan untuk pembayaran tunjangan veteran Republik Indonesia. 513152 Belanja Dana Kehormatan Veteran Digunakan untuk pembayaran Dana Kehormatan Veteran. 513153 Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP Digunakan uintuk pembayaran tunjangan PKRI dan KNIP. 5 1 3 1 6 Belanja Tunjangan Hari Tua 513161 Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability) Digunakan untuk pembayaran kewajiban Pemerintah berupa Unfunded Liability (kekurangan pendanaan) atas kenaikan Gaji Pokok Pegawai. 5 1 32 Belanja Program Jaminan Sosial Pegawai 5 1 32 1 Belanja Asuransi Kesehatan (Askes) PNS/ Pejabat Negara 513211 Belanja Askes PNS Digunakan untuk pembayaran 1uran Pemerintah Pus at dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan PNS. 513212 Belanja Askes Pejabat Negara Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Pejabat Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 5 1 322 Belanja Askes Penerima Pensiun 513221 Belanja Askes Penerima Pensiun Digunakan untuk pembayaran 1uran Pemerintah Pus at dalam rangka penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Penerima Pensiun. 5 1 323 Belanja Askes TNI/ Kemenhan 513231 Belanja Askes TNI/ Kemenhan Digunakan untuk pembayaran belanja Askes TNI/ Kemenhan. 5 1 324 Belanja Askes Polri 513241 Belanja Askes Polri Digunakan untuk pembayaran belanja Askes Polri. 5 1 325 Belanja Askes Veteran 513251 Belanja Askes Veteran Digunakan untuk pembayaran 1uran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asurans1 kesehatan veteran penenma tunjangan veteran yang ditanggung Pemerintah Pusat. 5 1 326 Belanja Katastropik 513261 Belanja Katastropik Digunakan untuk mencatat belanja katastropik. 5 1 327 Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai 513271 Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Digunakan untuk men catat Belanja Program · Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai, dikarenakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara. 5 1 328 Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai 513281 Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai Digunakan untuk men catat Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai, dikarenakan tanggung jawab Pemerintah sebagai pemberi kerja penyelenggara negara. !!www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5 1 33 5 1 33 1 513311 5 1 34 5 1 341 513411 52 52 1 52 1 1 52 1 1 1 521111 PENJELASAN Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran Digunakan untuk pembayaran 1uran kesehatan dalam rangka penyelenggaraan asuransi kesehatan veteran non Tuvet yang ditanggung Pemerintah Pusat. Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Cadangan Perubahan Sharing Belanja Cadangan Perubahan Sharing Digunakan untuk pembayaran cadangan perubahan sharing kepada pegawai. BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari hari perkantoran yang secara langsung menunjang Kegiatan operasional Kementerian/ Lembaga, namun tidak menghasilkan barang persediaan yang terdiri, antara lain: - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat kabar/ berita/ majalah, biaya minuman/ makanan kecil untuk rapat, dan biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual) , telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) . - Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor / Satker di bawah nilai kapitalisasi. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 521112 521113 521114 521115 521116 521119 PENJELASAN Belanja Pengadaan Bahan Makanan Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan makanan. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ minuman/ obat-obatan yang diperlukan dalam menunJang pelaksanaan Kegiatan operasional kepada pegawai. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Digunakan untuk mencatat membiayai pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kernenterian / lem baga. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Honor tidak tetap yang digunakan untuk Kegiatan yang terkait dengan operasional Kegiatan Satker seperti, honor pejabat KPA, honor pejabat pembuat koniitmen, honor pejabat pengujl SPP dan penanda tangan SPM, honor bendahara pengeluaran/pemegang uang muka, honor staf pengelola keuangan, honor pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat) , honor pengelola Satker (yang mengelola gaJl pada Kementerian Pertahanan) , honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN) . Honor Operasional Satker merupakan honor yang menunjang Kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. Belanja Keperluan Perkantoran Atase Pertahanan Luar Negeri Digunakan untuk mencatat belanja keperluan perkantoran Atase Pertahanan Republik Indonesia di luar negeri yang tidak menghasilkan barang persediaan. Belanja Barang Operasional Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, dan 521115 dalam rangka www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 52 1 1 2 521121 521122 52 1 2 52 1 2 1 521211 521212 PENJELASAN Kegiatan operasional Satker dan tidak menghasilkan barang persediaan. Belanja Barang Operasional kepada BLU Belanja Barang Operasional Kepada BLU dalam Satu Kernen terian / Lem baga Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/ rekanannya adalah BLU yang berada dalam satu Kementerian/ Lembaga. Belanja Barang Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kernen terian / Lembaga Lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang operasional yang penyedia barang/ rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian/ Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Belanja Barang Non-Operasional Belanja Barang Non-Operasional Belanja Bahan Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung Kegiatan (yang habis dipakai) seperti: - Konsumsi/ bahan makanan; - Dokumentasi; - Spanduk; dan/ atau - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan non operasional seperti pameran, semmar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait langsung dengan keluaran (output) suatu Kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan. Belanja Barang Transito Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada Satker yang baru dibentuk UPT termasuk di lingkungan Kernen terian / Lembaga yang dilikuidasi atau Satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran/ Kementerian/ Lembaga serta bisa digunakan oleh www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 521213 521214 521215 521216 PENJELASAN Satker lain yang telah cliberikan persetujuan oleh Menteri Keuangan. Belanja Honor Output Kegiatan Honor ticlak tetap yang clibayarkan kepacla pegawai yang melaksanakan Kegiatan clan terkait clengan keluaran (output) seperti: honor untuk pelaksana Kegiatan penelitian, honor penyuluh non-PNS, honor tim pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koorclinator, ketua, sekretaris, anggota clan staf sekretariat) , honor pejabat pengaclaan barang/jasa, honor panitia pengaclaan barang/jasa, honor panitia pemeriksa penenma barang/jasa, untuk pengaclaan yang ticlak menghasilkan AT/ aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor keluaran (output) Kegiatan clapat cligunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan clengan/ clalam rangka penyerahan barang kepacla masyarakat. Honor keluaran (output) Kegiatan merupakan honor yang clibayarkan atas pelaksanaan Kegiatan yang insiclentil clan clapat clibayarkan ticlak terus menerus clalam satu tahun. Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persecliaan Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada seluruh Kementerian/ Lembaga. Beban Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Digunakan untuk mencatat biaya yang diperlukan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) untuk operasional penyelenggaraan pembayaran dana belanja pensiun. Belanja Pencairan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Digunakan untuk mencatat belanja pencairan bantuan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Baclan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai bantuan pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 521217 521218 521219 52 1 2 2 521221 521222 PENJELASAN Belanja Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Kepada Negara Digunakan untuk mencatat belanja atas denda keterlambatan pembayaran atas tagihan kepada negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenm pengenaan denda keterlambatan pembayaran kepada negara atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan Belanja Negara. Belanja dalam Rangka Refund Dana PHLN Digunakan untuk mencatat belanja sebagai akibat kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada pemberi PHLN. Belanja Barang Non-Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang Non-Operasional. Belanja Barang Non-Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja barang non operasional lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup Kementerian/ Lembaga atau di luar lingkup Satker. Belanja barang non-operasional lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. Belanja Barang Non-Operasional kepada BLU Belanja Barang Non-Operasional kepada BLU dalam Satu Kem en terian / Lembaga Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non-operasional yang penyedia barang/ rekanannya adalah BLU yang berada dalam satu Kementerian/ Lembaga. Belanja Barang Non-Operasional Kepada BLU yang berada dalam Kementerian/ Lembaga lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja barang non-operasional yang penyedia barang/rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian/ Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 52 1 23 521231 521232 521233 521234 PENJELASAN Belanja Barang Bantuan Pemerintah Belanja Barang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non-PNS dalam bentuk uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pemberian beasiswa Non-PNS dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada - Kementerian/ Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pemberian penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang · mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 52 1 5 52 1 5 1 521511 521512 521513 52 1 7 52 1 7 1 521711 PENJELASAN sarana/ prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Pengganti Pajak Dalam Rangka Hibah Mi l lenium Cha llenge Corporation (MCC) Belanja Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC Belanja Barang Pengganti PPN Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC. Belanja Barang Pengganti PPh Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti PPN dalam rangka Hibah MCC. Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya Dalam Rangka Hibah MCC Digunakan untuk mencatat Belanja Barang Pengganti Pajak Lainnya dalam rangka Hibah MCC. Belanja Kontribusi Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund Digunakan untuk mencatat pengeluaran kerja sama internasional yang mencakup pembayaran 1uran keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam organ1sas1 internasional dan tidak menimbulkan hak suara di luar ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional, yang dibiayai dari Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999. 99) dan pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional yang mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari Bagian www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 52 1 72 521721 521722 521723 PENJELASAN Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99). Belanja Kontribusi Dukungan Pemerintah dan Ketersediaan Layanan Belanja Kontribusi Dana Dukungan Kelayakan ( Viability Gap Fund) digunakan untuk mencatat pengeluaran Pemerintah yang merupakan dukungan Pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang clilaksanakan melalui skema kerja sama Pemerintah clengan Baclan Usaha clalam rangka penyecliaan layanan infrastruktur yang terjangkau bagi masyarakat. Dibiayai clari Bagian Anggaran BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99). Belanja Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (Project Development Facility) digunakan untuk mencatat pengeluaran Pemerintah yang berupa bantuan teknis penyiapan dan transaksi proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan Bankable Business Case Project dan clapat mencapai Financial Close. Dibiayai clari Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (Bagian Anggaran 999.99) . Belanja Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Pembayaran secara berkala kepada badan usaha pelaksana atas terseclianya layanan infrastruktur yang sesuai clengan kualitas clan/ atau kriteria sebagaimana clitentukan clalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah clan Baclan Usaha (KPBU) , sesuai clengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersecliaan layanan clalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha clalam penyediaan infrastruktur. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 52 1 8 Belanja Barang Persediaan 52 1 8 1 Belanja Barang untuk Persediaan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang konsumsi, seperti: - ATK; - Bahan cetakan; - Alat-alat rumah tangga; - dan lain -lain. 521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi. 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa Pita Cukai, Meterai, dan - Leges. 52 1 82 Belanja Barang Perse diaan Untuk Proses Produksi 521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bah an untuk proses produksi berupa bahan baku. 521822 Belanja Barang Persediaan Barang Dalam Proses Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi. 52 1 83 Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya 521831 Belanja Barang Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berj aga-Jaga Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga- Jaga. 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 522 BELANJA JASA 522 1 Belanja Jasa 522 1 1 Belanja Langganan Daya dan Jasa 522111 Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik. 522112 Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon. 522113 Belanja Langganan Air Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan air. 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya dan j asa lainnya. 522 1 2 Belanja Jasa Pos dan Giro 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos di seluruh Indonesia. 522 1 3 Belanja Jasa Konsultan 522131 Belanja Jasa Konsultan Digunakan untuk pembayaran Jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang output-nya tidak menghasilkan as et lainnya. J asa Konsultansi adalah j asa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 522 1 4 Belanja Sewa 522141 Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor / gedung/ ruangan, atau sewa lainnya). ffwww.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 522 1 5 522151 522 1 6 522161 522162 522 1 9 522191 PENJELASAN Belanja J asa Profesi Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/ nonpegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negen lainnya/ masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar biaya. Belanja Jasa kepada BLU Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kernenterian / Lembaga Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/ rekanannya adalah BLU yang berada dalam Satu Kementerian/ Lembaga. Belanja Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kernen terian / Lem baga lain Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja jasa yang penyedia jasa/ rekanannya adalah BLU yang berada pada Kementerian/ Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pus at. Belanja Jasa Lainnya Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran Jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/ atau penyediaan Jasa selain Jasa konsultansi, pelaksanaan pekerj aan konstruksi dan pengadaan barang� www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 523 523 1 523 1 1 523111 523112 523113 523119 PENJELASAN BELANJA PEMELIHARAAN Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan . Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemeliharaan /perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Masukan. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% (dua persen) ; dan - Pemeliharaan/ perawatan halaman/ taman gedung/ kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi AT gedung dan bangunan). Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat biaya prem1 asuransi gedung dan bangunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perJanJ1an dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Digunakan untuk mencatat membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota/ Mahkamah Agung/ Ketua Pengadilan N egeri / Pengadilan Tinggi / Kej aksaan Agung/ Kej aksaan Tinggi / Kej aksaan N egeri / Pimpinan / Ketua Lembaga Nonkementerian/TNI / Polri/ asrama yang terdapat di semua Kernenterian / Lembaga N onkementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/ Gedung Kesenian, Art Center/ Gedung Museum beserta is1nya termasuk taman, dan pagar agar berada dalam kondisi normal. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 523 1 2 523121 523122 523123 523124 PENJELASAN Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/ perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi AT peralatan dan mesin. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BBMP) dan Pelumas Khusus Non-Pertamina Digunakan untuk mencatat belanja atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BBMP) yang digunakan untuk mendukung operasional Alutsista dan Non Alutsista Kementerian Pertahanan, TNI dan Polri. BMP antara lain terdiri dari Avgas, Avtur, MT-88, HSD, Karosine, Pertamax, Methanol. Serta Belanja atas Special Oil Non-Pertamina (SPO) , yaitu pelumas khusus yang tidak diproduksi oleh Pertamina tetapi sangat dibutuhkan untuk operasional alutsista TNI antara lain Petronas Hidroulic, Petronas Gear, Skydrol LD-4, Amazon Super Diesel, Penlube Hidrolic Oil, Shell Omala, Shell Gadus, Lafalf Gear Oil, Rocor Saphire, Nycolube 22, Neox 800, dst. SPO ini ada yang dapat dibeli di dalam negeri dan ada yang harus dibeli di luar negeri. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Me sin Digunakan menghasilkan untuk mencatat belanja persediaan berupa pemeliharaan peralatan dan mesin. barang bah an yang untuk Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/ Apung/ Udara Bermotor Digunakan untuk mencatat biaya prem1 asurans1 alat angkutan darat/ apung/ udara bermotor atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/ apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perJanJ1an dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi AT peralatan dan mesin. 523 1 3 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/ perbaikan untuk mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan jembatan. 523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/ perbaikan untuk mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan Jarmgan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan. 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bah an untuk pemeliharaan jalan dan jembatan. 523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan irigasi. 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan Digunakan untuk men catat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bah an untuk pemeliharaan j aringan. 523137 Belanja Asuransi Jembatan Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 523 1 9 523 19 1 523 199 524 524 1 524 1 1 524 1 1 1 PENJELASAN tersebut sesuai dengan perJanJlan clan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. Belanja Pemeliharaan Lainnya Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan lainnya. Belanja Pemeliharaan Lainnya Digunakan untuk mencatat pemeliharaan AT selain gedung clan bangunan, peralatan clan mesin serta jalan, irigasi clan Jarmgan agar berada dalam kondisi normal · termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda dan Jepang yang belum diubah pos1smya, kondisi bangunan/ Bangunan Keraton/ Puri bekas kerajaan, bangunan cagar alam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah, serta pemeliharaan atas aset lainnya yang bukan milik entitas tersebut baik itu milik entitas Pemerintah Pusat lain ataupun entitas di luar Pemerintah Pusat. BELANJA PERJALANAN DINAS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota clan perjalanan dinas pindah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negen bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 524112 524113 PENJELASAN
J . Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Belanja Perjalanan Dinas Tetap Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian/ Lembaga untuk Kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, clan lainnya. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri clan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5241 14 524 1 19 PENJELASAN
1 . Menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota 8atker penyelenggara clan dibiayai seluruhnya oleh 8atker penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota 8atker peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh 8atker peserta, yang meliputi:
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka Kegiatan rapat, seminar, clan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota 8atker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh 8atker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota 8atker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5242 5242 1 524211 524212 524219 PENJELASAN ditanggung oleh Satker peserta, meliputi:
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/ konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/ pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas di/ke luar negeri. Belanja Perjalanan Dinas Tetap - Luar Negeri Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian/ Lembaga untuk Kegiatan pelayanan warga di/ ke luar negeri. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga ahli di kedutaan besar atau atase. Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang tidak tertampung di dalam pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis operasional Kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 525 BELANJA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 525 1 Belanja Barang BLU 525 1 1 Belanja Barang dan Jasa BLU 525 1 1 1 Belanja Gaji clan Tunjangan Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji clan tunjangan pegawai BLU. 525 1 12 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk Kegiatan operasional clan non-operasional BLU. 525 1 13 Belanja Jasa Digunakan untuk men catat memperoleh Jasa untuk Kegiatan operasional dan non-operasional BLU. 525 1 14 Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU. 525 1 15 Belanja Perjalanan Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan clinas pegawai BLU. 525 1 16 Belanja atas Pengelolaan Endowment Fund Digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang digunakan untuk pengelolaan Endowment Fund clan Dana Cadangan Pencliclikan oleh BLU Bidang Pendidikan atau yang ditunjuk pacl a Kementerian Keuangan sesuai maksud pembentukannya. 525 1 17 Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Belanja BLU yang digunakan dalam rangka pengelolaan clana perkebunan kelapa sawit sebagaimana cliatur cl al am Peraturan Presiden mengenai penghimpunan clan penggunaan clana perkebunan kelapa sawit. 525 1 18 Belanja Ketersecliaan Layanan BLU Pembayaran secara berkala kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan / atau kriteria se bagaimana di ten tukan dalam Perjanjian KPBU, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN clengan baclan usaha clalam penyecliaan infrastruktur, yang dibayarkan oleh Satker BLU dengan sumber dana dari PNBP BLU. 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 525112, 525113, 525114, 525115, clan 525116 untuk menunjang Kegiatan BLU yang bersangkutan. 525 1 2 Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU Digunakan untuk men catat belanja barang persediaan barang konsumsi-BLU 525122 Belanja Barang Persediaan Amunisi-BLU Digunakan untuk men catat belanja barang persediaan amunisi-BLU 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU Digunakan untuk mencatat belanja barang persediaan pemeliharaan-BLU 525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai clan Leges - BLU Digunakan untuk mencatat belanja barang persediaan pita cukai, meterai, clan leges-BLU 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat-BLU Digunakan untuk men catat belanja barang persecliaan untuk clijual/ diserahkan kepacla masyarakat-BLU 525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Procluksi-BLU Digunakan untuk mencatat belanja barang persediaan bahan baku untuk proses procluksi - BLU 525127 Belanja Barang Persecliaan Barang dalam Proses untuk Proses Produksi-BLU Digunakan untuk men catat belanja barang persediaan barang dalam proses untuk proses procluksi-BLU 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU Digunakan untuk mencatat belanja barang persediaan www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 525 1 3 525131 525132 525133 525 1 4 525141 PENJELASAN lainnya-BLU. Belanja Asuransi BMN di BLU Belanja Asuransi BMN Gedung dan Bangunan-BLU Digunakan untuk mencatat biaya prem1 asurans1 gedung dan bangunan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk gedung dan bangunan tersebut sesuai dengan perJanJian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. Belanja Asuransi BMN Alat Angkutan Darat/ Apung/ Udara Bermotor-BLU Digunakan untuk mencatat biaya prem1 asurans1 alat angkutan darat/ apung/ udara bermotor di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk alat angkutan darat/ apung/udara bermotor tersebut sesuai dengan perJanJian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. Belanja Asuransi BMN Jembatan-BLU Digunakan untuk mencatat biaya premi asuransi jembatan di BLU atas risiko yang dipertanggungjawabkan untuk jembatan tersebut sesuai dengan perJanJian dan untuk mencatat biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN dimaksud sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pengasuransian BMN. Belanja Barang dan Jasa BLU Kepada BLU Lain Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain dalam Satu Kernen terian / Lembaga Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk Kegiatan operasional dan non-operasional BLU yang penyedia barang/ rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 525 142 525 143 525 144 PENJELASAN Belanja Barang BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kernen terian / Lem baga Lain Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk Kegiatan operasional dan non-operasional BLU lain yang berada pada Kementerian/ Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain dalam 1 (satu) Kernen terian / Lembaga Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk Kegiatan operasional dan non-operasional BLU yang penyedia jasa/ rekanannya adalah BLU lain yang berada dalam 1 (satu) Kementerian/ Lembaga. Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kernen terian / Lembaga Lain Digunakan untuk mencatat perolehan jasa untuk Kegiatan operasional dan non-operasional BLU yang penyedia jasa/ rekanannya adalah BLU lain yang berada pada Kementerian/ Lembaga lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. 526 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA 526 1 526 1 1 526 1 1 1 MASYARAKAT/ PEMDA Belanja Barang Masyarakat/ Pemda Belanja Barang Masyarakat/ Pemda Belanja Tanah Masyarakat/ Pemda untuk untuk Untuk Diserahkan kepada Diserahkan kepada Diserahkan Kepada Digunakan untuk pengadaan barang berupa tanah oleh Kementerian/ Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/ prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5261 12 526 113 526114 5261 15 - 10 1 - PENJELASAN Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa peralatan dan mesm oleh Kementerian/ Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa gedung dan bangunan oleh Kementerian/ Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk gedung/ bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Digunakan untuk pengadaan barang berupa jalan, irigasi dan jaringan oleh Kementerian/ Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Digunakan untuk pengadaan barang fisik lainnya oleh Kementerian/ Lembaga untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda, termasuk belanja barang fisik lain www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 526 1 2 526 12 1 526 122 526 123 PENJELASAN Tugas Pembantuan. Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang Belanja Tanah Untuk Diserahkan Masyarakat/ Pemda Dalam Bentuk Uang Kepada Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan tanah untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/ prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/ prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan gedung dan bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk gedung/ bangunan. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 526124 5262 5262 1 526211 526212 PENJELASAN Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan Pemerintah untuk pengadaan jalan, irigas1, dan Janngan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, dalam bentuk sarana/ prasarana. Akun ini dicatat dengan menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat pembelian / pengadaan barang ter kait pengeluaran dengan Kegiatan pendukung atas Kegiatan utama Dana Dekonsentrasi. pembelian/pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Apabila aset itu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah realisasi pengadaan, belum diserahkan ke pemda, atau pemda tidak bersedia menerima, maka aset dimaksud harus direklasifikasi dari Persediaan menjadi AT. Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Digunakan untuk mencatat pembelian / pengadaan barang terkai t pengeluaran dengan Kegiatan pendukung atas Kegiatan utama dana Tugas Pembantuan. Pembelian/ Pengadaan tersebut menghasilkan BMN untuk diserahkan kepada Pemda melalui SKPD. Apabila aset itu www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5263 5263 1 526311 526312 PENJELASAN clalam j angka waktu 6 ( enam) bulan setelah realisasi pengaclaan, belum cliserahkan ke pemcla, atau pemcla ticlak bersedia menenma, maka aset dimaksud harus clireklasifikasi dari persecliaan menj acli AT. Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepacla Masyarakat/ Pemcla Digunakan untuk mencatat pengeluaran barang bantuan lainnya untuk cliserahkan kepacla masyarakat/ Pemcla clalam bentuk barang sesuai clengan Peraturan Menteri Keuangan mengena1 mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pacla Kementerian/ Lembaga. Akun ini clicatat clengan menggunakan penclekatan aset clalam akuntansi clan pelaporannya. Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Digunakan untuk mencatat belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah yang clitetapkan oleh Pengguna Anggaran clalam bentuk uang sesuai clengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga, termasuk rumah aspiras1 Anggota DPR. Akun m1 clicatat dengan menggunakan penclekatan beban clalam akuntansi clan pelaporannya. 527 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL 527 1 527 1 1 Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 527111 527112 527113 53 53 1 53 1 1 5 3 1 1 1 531111 PENJELASAN Belanja Tanah untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Digunakan untuk mencatat belanja tanah untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan W akil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden N omor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/ atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Digunakan untuk mencatat belanja peralatan dan mesm untuk diserahkan kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/ atau Wakil Presiden Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Digunakan untuk mencatat Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/ atau Wakil Presiden BELANJA MODAL BELANJA MODAL TANAH Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan / pembelian / pembe basan penyelesaian, balik nama, pengosongan, peniinbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 531112 531113 531114 531115 531116 531117 PENJELASAN pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola/ kontraktual) . Belanja Modal Pembebasan Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rug1 secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai (swakelola). Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/ pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan / dipakai ( swakelola) . Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah terse but s1ap digunakan / dipakai ( swakelola) . Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengurukan/ penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah terse but siap digunakan/ dipakai (swakelola) . Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah terse but siap digunakan/ dipakai (swakelola) . Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/ pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah terse but siap digunakan/ dipakai (swakelola). www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN 532 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 532 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532 1 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 Belanja Modal Peralatan clan Mesin Digunakan untuk mencatat pengadaan peralatan clan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh clan mempersiapkan sampai peralatan clan mesin tersebut siap digunakan. 532112 Belanja Modal Bahan Baku Peralatan clan Mesin Digunakan untuk men catat pengadaan bah an baku peralatan clan mesin pada saat pengadaan peralatan clan mesin secara swakelola. 532113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja clan Honor Pengelola Teknis Peralatan clan Mesin Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja clan honor pengelola teknis pada saat pengadaan peralatan peralatan clan mes1n secara swakelola sampai dengan peralatan clan mesin tersebut siap digunakan. 532114 Belanja Modal Sewa Peralatan clan Mesin Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil, clan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan peralatan clan mes1n secara swakelola sampai dengan peralatan clan mesin tersebut siap digunakan. 532115 Belanja Modal Perencanaan clan Pengawasan Peralatan clan Mes in Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan clan pengawasan pada saat pengadaan peralatan clan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan clan mes1n terse but siap· digunakan. 532116 Belanja Modal Perijinan Peralatan clan Mesin Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya . . . penJman yang diperlukan pada saat pengadaan peralatan dan mesin secara swakelola sampai dengan peralatan clan mes1n www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN tersebut siap digunakan. 532117 Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya pemasangan dan instalasi pada saat pengadaan peralatan dan mes1n secara swakelola sampai dengan peralatan dan mes1n tersebut siap digunakan. 532118 Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan peralatan dan mes1n secara swakelola sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 532 1 2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan minimum kapitalisasi. 533 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN 533 1 Belanja Modal Ge dung dan Bangunan 533 1 1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan ban gunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , notaris, dan pajak (kon traktual). 533112 Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku gedung dan bangunan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 533113 533114 533115 533116 533117 533118 533 1 2 533121 PENJELASAN Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil, dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Ban gun an Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perizinan yang diperlukan pada saat pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan Digunakan untuk men catat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan gedung dan bangunan secara swakelola sampai dengan gedung dan bangunan tersebut siap digunakan. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Modal setelah perolehan gedung dan bangunan www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 534 534 1 534 1 1 534 1 1 1 534 1 12 534 1 13 534 1 14 534 1 15 - 1 10 - PENJELASAN yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi batasan mimmun kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimum kapitalisasi. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampa1 jalan dan jembatan terse but siap pakai. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku jalan dan jembatan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Sewa Peralatan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pembayaran sewa ruangan, sewa mobil, dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jalanan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan terse but siap digunakan. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan dan pengawasan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 534116 534117 534118 5 34 1 2 534121 534122 534123 534124 PENJELASAN tersebut siap digunakan. Belanja Modal Perijinan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk men catat pembayaran biaya penJman yang diperlukan pada saat pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Jalan dan Jembatan Digunakan untuk men catat pembayaran biaya pengosongan, pembongkaran ban gun an lama pad a saat pembangunan jalan dan jembatan secara swakelola. Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perjalanan dalam rangka pengadaan jalan dan jembatan secara swakelola sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan. Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Irigasi Digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai irigasi tersebut siap pakai. Belanja Modal Bahan Baku Irigasi Digunakan untuk mencatat pengadaan bahan baku irigasi pada saat pengadaan irigasi secara swakelola. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai digunakan. dengan . . . 1ngas1 Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi Digunakan untuk mencatat pembayaran terse but Slap sewa · ruangan, sewa mobil dan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 534125 534126 534127 534128 534 1 3 534131 534132 534133 534134 PENJELASAN digunakan. Belanja Modal Perencanaan clan Pengawasan Irigasi Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan clan pengawasan pada saat pengadaan . . . 1ngas1 secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan. Belanja Modal Perijinan Irigasi Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya . . penz1nan diperlukan pad a saat pengadaan . . yang 1ngas1 secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan. Belanja Modal Pengosongan clan Pembongkaran Bangunan Lama Irigasi Digunakan untuk men catat pembayaran biaya pengosongan, clan pembongkaran bangunan lama pada saat pembangunan irigasi secara swakelola. Belanja Modal Perjalanan Irigasi Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perj alanan dalam rangka pengadaan irigasi secara swakelola sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan. Belanja Modal Jaringan Belanja Modal J aringan . Digunakan untuk mencatat memperoleh jaringan sampa1 siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi clan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jarmgan tersebut siap pakai. Belanja Modal Bahan Baku Jaringan Digunakan untuk men catat pengadaan bah an baku jaringan pada saat pengadaan jaringan secara swakelola. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja clan Honor Pengelola Teknis J aringan Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja clan honor pengelola teknis pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan j aringan terse but siap digunakan. Belanja Modal Sewa Peralatan Jaringan Digunakan untuk men catat pembayaran sewa ruangan, www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 13 - AKUN PENJELASAN sewa mobil, clan biaya sewa lainnya pada saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan tersebut siap digunakan. 534 135 Belanja Modal Perencanaan clan Pengawasan Jaringan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perencanaan clan pengawasan pad a saat pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan terse but siap digunakan. 534 136 Belanja Modal Perijinan Jaringan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya . . penz1nan yang diperlukan pad a saat pengadaan Jarmgan secara swakelola sampai dengan jaringan terse but siap digunakan. 534 137 Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Jaringan Digunakan untuk men catat pembayaran biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama pada saat perribangunan jaringan secara swakelola. 534 138 Belanja Modal Perjalanan Jaringan Digunakan untuk mencatat pembayaran biaya perj alanan dalam rangka pengadaan jaringan secara swakelola sampai dengan jaringan terse but siap digunakan. 534 1 4 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 534 14 1 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Modal setelah perolehan jalan dan jembatan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. 534 1 5 Belanja Penambahan Nilai Irigasi 534 15 1 Belanja Penambahan Nilai Irigasi Belanja modal setelah perolehan . . 1ngas1 yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 534 1 6 534 161 536 536 1 536 1 1 536111 536 1 2 53612 1 PENJELASAN Belanja Penambahan Nilai Jaringan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Belanja modal setelah perolehan Janngan yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. BELANJA MODAL LAINNYA Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya Belanja Modal Lainnya Digunakan untuk mencatat memperoleh AT lainnya clan aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan clan mesin, gedung clan bangunan, jalan, irigasi clan jaringan. Selain itu, digunakan untuk mencatat memperoleh AT lainnya clan aset lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja modal lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja modal lainnya dapat digunakan untuk pembangunan AT renovas1 yang akan diserahkan kepada entitas lain clan masih di lingkungan Pemerintah Pusat. Untuk AT renovas1 yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa gedung clan bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal lainnya: pengadaan/ pembelian barang-barang kesenian, clan koleksi perpustakaan. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya . dan/ atau Aset Lainnya Belanja Modal setelah perolehan AT lainnya clan/ atau aset lainnya yang memperpanJang masa manfaat/umur www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN ekonomis, atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di mas a yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Untuk penambahan nilai AT Renovasi yang nantinya akan diserahkan kepada entitas lain berupa gedung clan bangunan mengikuti ketentuan batasan minimal kapitalisasi. 537 BELANJA MODAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) 537 1 Belanja Modal BLU 537 1 1 Belanja Modal BLU 537111 Belanja Modal Tanah-BLU Belanja Modal Tanah BLU. · 537112 Belanja Modal Peralatan clan Mesin-BLU Belanja Modal Peralatan clan Mesin BLU. 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU. 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi clan Jaringan-BLU Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU. 537115 Belanja Modal Lainnya-BLU Belanja Modal Lainnya BLU. 5 7 BELANJA BANTUAN SOSIAL Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat gun a melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesej ah teraan masyarakat. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 5 7 1 57 1 1 5 7 1 1 1 571111 571112 571113 572 572 1 572 1 1 572111 PENJELASAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Belanja. Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja 'Qantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waJar. Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara waJar. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Akun ini dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK JAMINAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 572 1 12 572 1 13 - 1 17 - PENJELASAN memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesej ahteraan sosialnya. Asuransi kesej ah teraan . sosial ini diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menJamm seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial ·diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial m1 diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun m1 dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk Jasa yang dimaksudkan untuk skema yang melembaga untuk menJamm seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Asuransi kesejahteraan sosial m1 diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah. Akun m1 dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 573 573 1 573 1 1 573111 573112 PENJELASAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberclayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial clalam bentuk uang yang cliarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai claya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberclayaan sosial diberikan melalui antara lain:
3 . Penggalian nilai-nilai dasar;
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberclayaan Sosial Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang cliarahkan untuk menjaclikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan clasarnya. Pemberdayaan sosial cliberikan melalui antara lain:
Akun ini dicatat clengan pendekatan aset dalam akuntansi clan pelaporannya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 573113 PENJELASAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah · sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui antara lain:
Akun m1 dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. 574 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PERLINDUNGAN 574 1 574 1 1 574111 SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah clan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. - Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 574 1 1 2 574 1 13 PENJELASAN Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlinclungan Sosial Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial clalam bentuk barang/jasa yang climaksuclkan untuk mencegah clan menangan1 risiko clari guncangan clan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, clan/ atau masyarakat agar kelangsungan hiclupnya clapat clipenuhi sesuai clengan kebutuhan clasar minimal. Perlinclungan sosial cliberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang cliberikan clalam bentuk:
- Aclvokasi sosial yang cliberikan clalam bentuk penyaclaran hak clan kewajiban, pembelaan, clan pemenuhan hak. - Bantuan hukum cliberikan clalam bentuk pembelaan clan konsultasi hukum. Akun ini clicatat clengan penclekatan aset clalam akuntansi clan pelaporannya. Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlinclungan .Sosial Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial clalam bentuk barang/jasa yang climaksuclkan untuk mencegah clan menangam risiko clari guncangan clan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, clan/ atau masyarakat agar kelangsungan hiclupnya clapat clipenuhi sesuai clengan kebutuhan clasar minimal. Perlinclungan sosial cliberikan melalui antara lain: - Bantuan sosial yang cliberikan clalam bentuk:
- Aclvokasi sosial yang cliberikan clalam bentuk penyaclaran hak clan kewajiban, pembelaan, clan pemenuhan hak. - Bantuan hukum cliberikan clalam bentuk pembelaan clan www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN PENJELASAN konsultasi hukum. Akun m1 dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. 575 BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 575 1 575 1 1 575111 575112 Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalarn bentuk uang yang merupakan kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dc.n permukiman; dan/ atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, : kelompok dan/ atau masyarakat yang tidak mempunya1 atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 575 1 13 PENJELASAN Penanggulangan kemiskinan clilaksanakan clalam bentuk, an tara lain: - Penyuluhan clan bimbingan sosial; - Pelayanan sosial; - Penyecliaan akses kesempatan kerja clan berusaha; - Penyecliaan akses pelayanan kesehatan clasar; - Penyecliaan akses pelayanan pencliclikan clasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan clan permukiman; dan/ atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain: - Penyuluhan dan bimbingan sosial; - Pelayanan sosial; - Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; - Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; - Penyediaan akses pelayanan pendidikan clasar; - Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/ atau - Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. Akun 1m dicatat dengan pendekatan beban dalam akuntansi dan pelaporannya. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 576 576 1 576 1 1 576111 576112 PENJELASAN BELANJA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk uang yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, Kegiatan pencegahan / mi tigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; dan - Santunan kecacatan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, Kegiatan pencegahan/ mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksi. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN 576113 PENJELASAN Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; dan - Santunan kecacatan. Akun ini dicatat dengan pendekatan aset dalam akuntansi dan pelaporannya. Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Jasa Digunakan untuk mencatat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang/jasa yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, Kegiatan pencegahan/ mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/ rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk, antara lain: - Penyediaan dan peny1apan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; - Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian; - Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; - Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana; - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - Santunan duka cita; dan - Santunan kecacatan. www.jdih.kemenkeu.go.id AKUN Plh. - 1 25 - PENJELASAN Akun llll di ca tat dengan pendekatan be ban dalam akuntansi clan pelaporannya. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 / PMK.02 /2018 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN DAN SATUAN KERJA ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI, TATA CARA PENGUSULAN DAN PENETAPAN FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM/ KEGIATAN DALAM KLASIFIKASI FUNGSI, DAN PENGGUNAAN AKUN DAN STANDARDISASI TAHAPAN KELUARAN (OUTPUT) DALAM KLASIFIKASI JENIS BELANJA A. PENDAHULUAN Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dalam prakteknya, pengklasifikasian Belanja Negara menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja tersebut disusun berdasarkan informasi yang terdapat dalam RKA-K/ L yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga dan RDP BUN yang disusun oleh Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) Bagian Anggaran BUN. Informasi yang terdapat dalam RKA-K/ L dan RDP BUN meliputi antara lain Pengguna Anggaran dan KPA, nomenklatur dan kode Bagian Anggaran dan/ atau Satker anggaran, fungsi, Program, Kegiatan, keluaran (output), dan jenis belanja. Berkaitan dengan hal tersebut, sebelum menyusun RKA-K/ L dan RDP BUN, Menteri/ Pimpinan Lembaga harus terlebih dahulu menyampaikan usulan mengenai:
Usul mengenai nomenklatur dan kode Bagian Anggaran dan/ atau Satker anggaran beserta pejabat perbendaharaan terkait diproses di Kementerian Keuangan. Sementara itu, usul mengenai fungsi, Program, Kegiatan Kementerian/ Lembaga selain diproses di Kementerian Keuangan, JUga disampaikan ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. www.jdih.kemenkeu.go.id B . · PENGUSULAN DAN PENETAPAN BAGIAN ANGGGARAN DAN SATUAN KERJA ANGGARAN DALAM KLASIFIKASI ORGANISASI
Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ pengguna barang Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, an tara lain:
yang Pimpinan Lembaga tidak serta merta merupakan Pengguna Anggaran/ pengguna barang Lembaga yang dipimpinnya. Dengan demikian, Pimpinan Lembaga tidak serta merta dapat melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berlaku bagi Lembaga Nonstruktural yang pimpinannya belum ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran. Secara umum, struktur organ1sas1 Kementerian/ Lembaga adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga, Pejabat level Eselon I, Pejabat www.jdih.kemenkeu.go.id level Eselon II, Pejabat Level Eselon III, Pejabat Level Eselon IV, dan pelaksana. Selain itu, terdapat juga pejabat fungsional yang levelnya dapat disetarakan dengan level Pejabat Struktural. Sementara itu, struktur anggaran meliputi Pengguna Anggaran, PPA (khusus untuk Bagian Anggaran BUN) , dan KPA. Berkaitan dengan tersebut, pengelolaan keuangan negara lingkup Kementerian/ Lembaga dibedakan dengan pengelolaan keuangan lingkup Lembaga Nonstruktural, sebagai berikut:
1) Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah PA/ pengguna barang bagi Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat
2) Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA/ pengguna barang Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) ; 3) Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Negara (LPNK) ; 4) Di lingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan Lembaga adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Lembaga yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) ; 5) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku PA wajib menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat (2) , Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; dan 6) BA merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian/ Lembaga, oleh karenanya setiap Kementerian/ Lembaga mempunyai kode Bagian Anggaran tersendiri. www.jdih.kemenkeu.go.id Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Menteri, Pimpinan LPNK, atau Sekretaris Jenderal Lembaga Negara adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari Presiden untuk mengelola keuangan negara dari Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya; 2) Selaku Pengguna Anggaran, para pejabat pada angka 1) bertanggung jawab langsung kepada Presiden clan wajib menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasakan kepadanya; clan 3) Agar dapat menyusun RKA-K/ L, Pengguna Anggaran wajib memiliki Bagian Anggaran sendiri, yang dicerminkan dari kode clan nomenklatur Bagian Anggaran masing-masing Kementerian/ Lembaga. Selain itu, Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan juga membentuk KPA (level Eselon I atau di bawahnya) yang memiliki kode Satker anggaran tersendiri.
1) Lembaga selain LPNK disebut LNS; 2) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai Bagian Anggaran yang mandiri atau sebagai Satker dari Kernen terian / Lembaga; 3) Lembaga dapat dikategorikan sebagai LPNK apabila dalam landasan hukum pembentukannya (berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden) menyatakan bahwa pimpinan lembaga bertanggung jawab kepada Presiden, clan status lembaga sebagai LPNK. Dalam kondisi demikian, lembaga tersebut berhak mengusulkan clan mendapatkan Bagian Anggaran dengan kode tersendiri ke Kernen terian Keuangan. 4) Dalam hal dalam landasan hukum pembentukannya tidak menyebutkan sebagai LPNK, tetapi pimpinannya ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran, maka lembaga tersebut juga dapat diberikan Kode Bagian Anggaran tersendiri. 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) clan angka 4) tidak terpenuhi, maka lembaga tersebut dapat diberikan: Kode Satker, sepanjang memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan www.jdih.kemenkeu.go.id fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, clan akuntansi). Secara umum, KPA dijabat oleh Kepala Satker, namun dalam keadaan tertentu KPA dapat dijabat oleh pejabat di bawah Kepala Satker sebagai berikut:
1) Surat usulan permintaan Bagian Anggaran baru Menteri/ Pimpinan Lembaga; 2) Dasar pendiriannya merupakan amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden; 3) Keputusan/ Peraturan penetapan Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran oleh Presiden; 4) Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organ1sas1 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara clan Reformasi Birokrasi; 5) Surat pernyataan dua tahun sejak mendapatkan Bagian Anggaran tidak mengajukan penambahan pagu untuk keluaran (output) operasional/ keluaran (output) internal. Kelima syarat tersebut di atas berlaku untuk pengajuan Bagian Anggaran baru LNS. Khusus untuk Kementerian, syarat administratif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1) , 2) , clan 4). Sedangkan untuk LPNK, syarat administratif "yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1) , 2) , 3) , clan 4). www.jdih.kemenkeu.go.id
1) Harus/wajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi) ; 2) Mempunyai Program tersendiri; 3) Tugas dan fungsi mendukung prioritas nasional; 4) Tugas dan fungsi tidak dilaksanakan oleh Kernenterian / Lembaga lain; 5) Bukan lembaga ad hoc)· dan 6) Rasio anggaran selama 2 (dua) tahun terakhir minimal 50% (lima puluh persen) untuk keluaran (output) teknis atau ditentukan lain berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Keenam syarat tersebut di atas berlaku untuk pengajuan Bagian Anggaran baru LNS. Khusus untuk Kementerian syarat substantif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1) , 2) , dan 3). Adapun untuk LPNK, syarat substantif yang harus dipenuhi adalah syarat nomor 1) , 2) , 3) , 4) , dan 5). Penyelesaian atas usulan/penetapan BA Kementerian/ Lembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Direktur J enderal Anggaran dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas.
Syarat-syarat untuk mengajukan usulan Satker anggaran baru ke Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
1) Surat usulan permintaan menjadi Satker baru dari Sekretaris Jenderal a.n. Menteri/ Pimpinan Lembaga; 2) Surat Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga tentang Penetapan Satker; dan 3) Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait kelembagaan.
1) Diberikan penugasan dan tanggung jawab untuk mengelola Kegiatan dan alokasi Kegiatan; 2) Harus/wajib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan akuntansi) ; 3) Merupakan bagian dari struktur orgamsas1 Kementerian/ Lembaga dan/ atau melaksanakan tugas fungsi Kernen terian / Lem baga; 4) Karakteristik tugas / Kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/ spesifik dan berbeda dengan kantor induknya; www.jdih.kemenkeu.go.id 5) Adanya penugasan secara kh"4sus dari Pengguna Anggaran/ KPA Eselon I Satker yang bersangkutan; dan 6) Lokasi Satker yang bersangkutan berada pada provinsi/kabupaten/ kota yang berbeda dengan kantor induknya.
Dalam rangka penyederhanaan Satker, Pimpinan Satker dijabat oleh minimal pejabat Eselon III, kecuali untuk kantor-kantor pada wilayah tertentu yang dipimpin oleh pejabat Eselon IV dan secara geografis tidak efisien apabila digabung dengan Eselon III nya. Sementara itu, usulan/penetapan Satker Kementerian/ Lembaga dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Dalam rangka penyederhanaan jumlah Satker, bagi Satker yang telah terbentuk sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri ini dan www.jdih.kemenkeu.go.id tidak memenuhi kriteria yang diwajibkan, Satker tersebut harus digabungkan dengan Satker lain atau dihapus kecuali dengan pertimbangan lain. Sebagai contoh: Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kementerian Agama yang berada di kecamatan/ kelurahan, karena tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan akuntansi) , maka Satker tersebut harus dihapus, dan digabungkan dengan Satker yang lain di tingkat kabupaten/ kota. Selanjutnya, dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, penghapusan dan/ atau penggabungan suatu Satker dengan Satker lain mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pada Kemen terian / Lembaga.
www.jdih.kemenkeu.go.id Namun ada beberapa hal yang membedakan Satker yang mengelola PNBP dan Satker dengan PPK BLU, yaitu : Kategori Dasar Pengalokasian Anggaran Pengelolaan Dana Yang Diterima Dokumen Penganggaran PNBP PPK BLU Keputusan Menteri PMK Peraturan Keuangan mengenai izin Menteri Keuangan penggunaan mengenai penetapan sebagai Satker BLU • Seluruh pendapatan • PPK BLU-Penuh harus disetorkan ke dapat langsung kas negara menggunakan • Sebagian pendapatan seluruh dapat digunakan pendapatannya setelah mendapat Ijin • PPK BLU-Bertahap Penggunaan yang dapat ditetapkan dengan menggunakan KMK langsung sebagian pendapatan sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam KMK Rencana Penerimaan Rencana Bisnis dan dan RKA-K/ L Anggaran BLU (RBA BLU) dan RKA-K/ L Penunjukkan Satker Kementerian/ Lembaga sebagai Satker yang mengelola PNBP dilakukan secara internal di masing-masing Kementerian/ Lembaga. Satker yang dibentuk berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi anggaran ini dapat menjadi Satker yang mengelola PNBP sepanjang diberikan kewenangan oleh Kementerian/ Lembaga untuk memungut dan menggunakan sebagian dana PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian/ Lembaga dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP pada Kementerian/ Lembaga atau Satker. Sementara itu, pembentukan Satker dengan PPK BLU harus diusulkan oleh Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan untuk www.jdih.kemenkeu.go.id ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal m1, instansi pemerintah dapat ditetapkan untuk menerapkan PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi Pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
dan/ atau
Persyaratan substantif tidak terpenuhi apabila instansi pemerintah menyelenggarakan pelayanan umum berupa penyediaan jasa pelayanan umum yang berkaitan dengan layanan perizinan, layanan peradilan dan kejaksaan, layanan pertahanan, layanan keamanan/kepolisian, dan layanan hubungan luar negeri. Persyaratan teknis terpenuhi dengan memperhatikan potensi pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan. Selanjutnya, persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi Pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan:
1) gambaran umum; 2) layanan; 3) kelembagaan; 4) sumber daya manusia; 5) perencanaan; 6) pengelolaan; www.jdih.kemenkeu.go.id 7) pertanggungjawaban dan pengendalian; dan 8) evaluasi. Dokumen rencana strategis bisnis pada huruf b, merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka menjelaskan strategi pengelolaan BLU dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerj a dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Dalam hal persyaratan substantif, teknis, dan aclministratif terpenuhi, maka Satker PNBP clapat ditetapkan menjacli PK BLU, dengan tata cara yang sama dengan pengajuan usul Satker PNBP.
Yang climaksucl dengan Satker Pelaksana Kegiatan adalah Satker dimana KPA BUN secara langsung mengelola dan_ melaksanakan Kegiatan yang alokasi anggarannya bersumber dari Bagian Anggaran BUN. Seclangkan Satker Penyalur Dana adalah Satker dimana KPA BUN sebagai penyalur dana yaitu KPA BUN yang hanya berperan menyalurkan dana kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, · Satker Pelaksana Kegiatan bertugas untuk melaksanakan Kegiatan sampai dengan tercapai keluaran (output) yang telah ditetapkan sehingga Satker Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab penuh secara formal clan materiil atas Kegiatan yang dilaksanakannya. Sesuai dengan namanya, Satker Penyalur Dana bertugas hanya menyalurkan dana kepada pelaksana Kegiatan (executing agency) dan membuat laporan atas clana yang disalurkan tersebut. Dari segi tanggung jawab, Satker penyalur dana hanya bertanggung jawab secara formal saja. C. PENGUSULAN DAN PENETAPAN FUNGSI / SUBFUNGSI/ PROGRAM/ KEGIATAN DALAM KLASIFIKASI FUNGSI
Yang dimaksud Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya. Dalam struktur anggaran, Program berada pada level Es el on I. Sementara itu, kumpulan Program merupakan Fungsi. Dalam hal ini, furtgsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/ lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan Program, dan Program terdiri atas kumpulan Kegiatan. Dalam struktur anggaran, fungsi/ subfungsi berada pada level Kernen terian / Lembaga. Selanjutnya, Kegiatan merupakan nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan untuk menunJang Program yang telah ditentukan. Kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh Satker setingkat unit Eselon II yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) , barang modal termasuk peralatan clan teknologi, dana, dan/ atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dalam struktur anggaran, Kegiatan berada pada level Eselon II/ Satker. Dengan pengertian sebagaimana diuraikan tersebut, dilihat dari strukturnya, tanggung jawab fungsi merupakan wewenang level Kementerian/ Lembaga, tanggung jawab Program berada pada level Eselon I, dan tanggung jawab Kegiatan berada pada level Eselon II/ ·satker. Unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap suatu Program sebagian besar adalah unit eselon IA. Berkenaan dengan hal terse but, Kementerian/ Lembaga clan unit eselon IA-nya dikelompokan dengan aturan umum sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
c . kelompok Kementerian dan Kementerian Koordinator menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit eselon IA-nya;
Ketentuan mengenai penetapan fungsi Kementerian/ Lembaga diatur sebagai berikut: masmg-masmg
www.jdih.kemenkeu.go.id Misalnya, di bawah Sekretariat Jenderal-Kementerian Keuangan terdapat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat J enderal-Kemen terian Keuangan merupakan unit pendukung yang menyediakan pelayanan umum. Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam unit yang menyediakan layanan pendidikan. Secara umum, Kernen terian Keuangan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal-Kementerian Keuangan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi juga termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum (fungsi yang dominan) , meskipun di dalamnya terdapat juga fungsi pendidikan. c . Sesuai dengan sistem penganggaran Belanja Negara yang menggunakan sistem Unified Budget (Penganggaran Terpadu) , dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin (belanja operasional) dan pengeluaran pembangunan (belanja non operasional) , maka dalam suatu Program, belanja operasional www.jdih.kemenkeu.go.id - 14 1 - dan belanja nonoperasional Kementerian/ Lembaga dikategorikan kedalam suatu fungsi yang sama. Sebagai contoh: Kementerian Pertanian, sesuai dengan fungsi utamanya termasuk dalam Fungsi Ekonomi. Penuangannya dalam RKA K/ L, belanja operasional maupun non-operasional masuk dalam fungsi Ekonomi (untuk menampung belanja operasional, tidak dimasukkan dalam Fungsi Pelayanan Umum). " Keterangan : Penataan satu Program dengan satu Fungsi dilakukan secara bertahap. Dalam hal Kementerian/ Lembaga mengajukan usul Fungsi/ Subfungsi Kementerian/ Lembaga, usulan terse but disampaikan ke Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan untuk ditelaah Mitra Kementerian/ Lembaga di Direktorat Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan. Penetapan fungsi/ subfungsi Kementerian/ Lembaga didasarkan pada visi, misi, dan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan. Dalam hal diperlukan, penetapan usul Fungsi/ Subfungsi Kementerian/ Lembaga dapat berkoordinasi dengan Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Sistem Penganggaran-Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Sementara itu, penetapan Program/ Kegiatan dilakukan oleh mitra Kementerian/ Lembaga di Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral www.jdih.kemenkeu.go.id Meeting). Pengajuan usulan Program/ Kegiatan baru diatur dengan tata cara se bagai berikut:
1) Adanya Satker Eselon I yang baru; 2) Adanya Satker Eselon II yang baru; 3) Restrukturisasi Program/ Kegiatan dalam Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; 4) Kebij akan Pemerin tah terkait peru bahan tugas · dan fungsi Eselon I/II pada Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan; dan 5) Sejenisnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalarn hal pengajuan usulan Prograrn/ Kegiatan terjadi pada saat penyusunan Rencana Kerja, dikoordinasikan oleh Kernen terian penetapan usulan Program Perencanaan Peinbangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pernbangunan Nasioanal. Dalarn hal pengaJuan usulan Prograrn/ Kegiatan terjadi pada saat pelaksanaan anggarai1, penetapan usulan Program dikoordinasikan oleh Kernenterian Keuangan. Mekanisrne tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap proses perubahan Program/ Kegiatan.
Untuk penyelarasan penggunaan nomenklatur · Program/ Kegiatan dan definisinya dalarn Rencana Kerja Pemerintah dan Klasifikasi Fungsi yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/ L, perlu dilakukan restrukturisasi Prograrn/ Kegiatan dalam RKA-K/ L, dari sernula 1 (satu) Program/ Kegiatan digunakan oleh Eselon I/ Eselon II Kementerian/ Lembaga bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, menjadi 1 (satu) Program/ Kegiatan dapat digunakan www.jdih.kemenkeu.go.id oleh Eselon I / Eselon II lintas Kementerian/ Lembaga. Restrukturisasi Program/ Kegiatan akan didiskusikan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan antara Program dalam Rencana Kerja Pemerintah dengan Program dalam RKA-K/ L yang berlaku saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. RKP Renja .. K/L Komponen Sasaran Strategis Kil + lndikator Output Strategis Kil + lndikator Akttvitas Sasaran Program + lndilcator output Program + lndikator Aktivitas RKA-K/L D. PENGGUNAAN AKUN DAN STANDARDISASI TAHAPAN KELUARAN (OUTPUT) DALAM KLASIFIKASI JENIS BELANJA Setiap tahun Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan telah memiliki kode Bagian Anggaran wajib menyusun RKA-K/ L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya. RKA-K/ L yang disusun mengacu pada:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Sehubungan dengan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) , tiap-tiap Kernen terian / Lembaga harus . menyusun Program/ Kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, berupa masukan ( outcome}/Keluaran ( Output). Keluaran ( Output) dapat dibedakan antara keluaran (output) untuk keperluan internal organisasi (berupa belanja operasional) dan keluaran (output) yang ditujukan untuk eksternal Kementerian/ Lembaga (disebut juga keluaran (output) teknis). Keluaran (Output) dihasilkan melalui tahapan-tahapan (komponen). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas anggaran sesuai dengan value for money, dilakukan pembedaan antara keluaran (output) yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan internal organisasi dengan keluaran (output) yang dihasilkan untuk pemangku kepentingan atau penerima manfaat. Terkait dengan keluaran (output) untuk keperluan internal organisasi, seperti keluaran (output) layanan perkantoran dan keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal, dilakukan standardisasi rumusan, kode, dan juga komponen dan akun yang digunakan sesuai dengan Klasifikasi Jenis Belanja. Komponen-komponen dalam keluaran (output) layanan perkantoran dan keluaran (output) layanan sarana dan prasarana internal distandardisasi dalam sis tern informasi dengan menggunakan kode keluaran (output) dan kode komponen yang sudah baku. Sesuai dengan Klasifikasi Jenis Belanja, akun yang digunakan dalam keluaran (output) layanan perkantoran adalah belanja pegawai dan belanja barang, dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian
b. c. d. Detail gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan kinerja (remunerasi) ; honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit orgarnsas1 yang www.jdih.kemenkeu.go.id No. 2. Uraian Operasional dan pemeliharaan kantor (komponen dengan kode 002 dalam sistem aplikasi) Detail bersangkutan;
L tunjangan ikatan dinas; dan J . tunj angan lain yang sah.
listrik, telepon, air, gas, jasa pos dan giro, telex, internet, bandwidth, komunikasi (khusus diplomat) , sewa kantor / gedung, sewa kendaraan dinas, dan sewa mesin fotokopi) ;
Detail (hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja di tempat dengan kondisi atau suhu tidak normal) , pemeriksaan kesehatan pegawai, keprotokoleran (termasuk pas dan Jasa tol tamu) , operasional p1mpman, pelan tikan / pengambilan sumpah jabatan/ pegawai, pakaian dinas, pakaian kerja, dan perjalanan din as dalam rangka konsultasi/ koordinasi). Untuk gaji dan tunjangan (komponen dengan kode 001 dalam sistem aplikasi) dan operasional dan pemeliharaan kantor (komponen dengan kode 002 dalam sistem aplikasi) : a) Merupakan komponen dari keluaran (output) Layanan Perkantoran; b) Bersifat permanen; c) Merupakan komponen belanja yang wajib dipenuhi pengalokasiannya oleh seluruh Kementerian/ Lembaga; d) Komponen gaji dan tunjangan (komponen dengan kode 001 dalam sistem aplikasi) mengunakan akun belanja pegawai, sedangkan komponen operasional dan pemeliharaan (komponen dengan kode 002 dalam sistem aplikasi) menggunakan akun belanja barang; e) Detail komponen gaji dan tunjangan (komponen dengan kode 001 dalam sistem aplikasi) dan/ atau komponen operasional dan pemeliharaan (komponen dengan kode 002 dalam sistem aplikasi) dalam keluaran (output) layanan perkantoran dapat disesuaikan dengan kebutuhan Satker, sepanjang masih dalam kelompok akun belanja pegawai dan/ atau belanja barang. Selain rincian belanja operasional, dalam proses penyusunan RKA K/ L, juga distandarkan rincian untuk komponen dukungan operasional pertahanan dan keamanan, dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit, se bagai beriku t: www.jdih.kemenkeu.go.id No. Uraian
Detail pegawai (tunjangan
c . Belanja langganan daya dan jasa;
din as
J . Belanja barang pemeliharaan jaringan transmisi;
dan 1 . Belanja barang sejenis lainnya. Catatan:
c . Menggunakan akun belanja barang.
c . Menggunakan akun belanja barang. 3 . Untuk komponen dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit (komponen dengan kode 005 dalam sistem informasi) :
b . Komponen ini merupakan bagian/ tahapan dari keluaran (output) teknis ( sesuai tugas dan fungsi Satker) . c . Menggunakan akun belanja barang.
dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit merupakan komponen belanja yang juga wajib dipenuhi pengalokasiannya oleh Kementerian/ Lembaga terkait, namun tidak dapat dikategorikan sebagai belanja operasional. Dalam hal komponen-komponen tersebut pemenuhannya tidak memadai, akan berdampak terhadap pencapaian sasaran kinerja penganggaran menjadi tidak optimal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…