Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK .07/2015
- Nomor
- 102/PMK .07/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunif a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten.tang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 ten.tang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013 ten.tang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KELIANGAN
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBUK INOONESIA
· · ·
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
·
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan· · dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
Pembayaran Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKP-KP2R adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan SPM Pengembalian Penerimaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
· ·
·
mas1ng-mas1ng prov1nsl.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
SKP-PR sebagaimana dimaksud pada diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) peruntukan sebagai berikut:
ayat (1) dengan )
(1) (2) (3) (4)
Penyetoran Pajak Rokok ke masing-masing RKUD Provinsi, dilakukan sesuai dengan . realisasi penerimaan Pajak Rokok dan proporsi untuk. masing-masing Provinsi. Penyetoran penerimaan Pajak Rokok ke RKUD Provinsi dilaksanakan secara triwulanan pada bulan pertama triwulan berikutnya. Penyetoran penerimaan Pajak Rokok bulan Oktober dan November dilakukan pada bulan Desember. Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi untuk penerimaan sampai dengan bulan Desember . tahun berkenaan yang masih terdapat di RKUN, dilaksanakan bersamaan dengan penyetoran Triwulan I tahun anggaran berikutnya. · www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
Pasal . 21
diterbitkan. penyetoran Pajak Rokok paling lambat 2 (dua) hari penyetoran Pajak Rokok
. . BAB IIIA PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
· www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
(1) (2)
Berdasarkan surat permintaan · yang disampaikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 23 ayat (6) , Kepala KPPN menerbitkan SKTB dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
Format SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran . Pajak Rokok kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dengan peruntukan sebagai berikut: · ·
BAB V PELAPORAN, REKONSILIASI, DAN PEMANTAUAN
BAB V
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)