Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.06/2015
- Nomor
- 104/PMK.06/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keclua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011; Mengingat....j � www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan \ MENTERIKEUANGAN
tentang Republik
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 125/PMK. 06/2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011. Pasall Beherapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor . 125/PMK. 06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK. 06/2013, diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
pelimpahan wewenang dari gubernur sebagai wakil kepada instansi vertikal
1 Oa. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
pejabat pemegang
(la) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP memiliki wewenang dan tanggung jawab:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
( 1) Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan Pengguna Barang DK/TP.
terhadap BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
( 1) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (la) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendelegasian kewenangan clan tanggung jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang.
( 1) Penetapan status Penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan atas BMN DK/TP yang sedang digunakan atau direncanakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas clan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONESIA
(1)
Usulan Hibah BMN DK/TP berupa dan/atau bangunan harus pendukung berupa: disertai selain tanah dengan data
(1), menjadi dasar bagi Pengguna Barang untuk melakukan serah terima barang dengan penerima Hibah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan Hibah diterbitkan, dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
11.Ketentuan.. /� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Membuka PDF…