Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.06/2011
- Nomor
- 125/PMK.06/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 33
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN 2011.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOM http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/125~PMK.06~2011Per.HTM 1 of 5 18/12/2015 15:47
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengelolaan BMN DK/TP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian. BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB II
Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
a) bukti kepemilikan; atau b) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan;
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN DK/TP sesuai dengan batasan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.
BAB III PENGGUNAAN BMN DK/TP
BAB III
1) bukti kepemilikan; atau 2) nilai perolehan di atas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.
(2 Penetapan status penggunaan BMN DK/TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak perlu dilakukan atas BMN DK/TP yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga.
Tata cara penetapan status Penggunaan BMN DK/TP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOM http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2011/125~PMK.06~2011Per.HTM 2 of 5 18/12/2015 15:47 BAB IV PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BMN DK/TP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)