Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.07/2023
- Nomor
- 11/PMK.07/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
954);
1429);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN HIBAH KEPADA DAERAH YANG BERSUMBER DARI PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH LUAR NEGERI MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG DAN/ATAU REKENING KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id I
jdih.kemenkeu.go.id 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disingkat KPPN KPH adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah pusat dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat HLN adalah hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah dari pemberi pmJaman dan/ a tau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada kuasa pengguna anggaran atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa bendahara umum negara f jdih.kemenkeu.go.id 26. 27. 28. (1) (2) (3)
Surat Penarikan Dana (withdrawal application)- Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPD PL adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN, atau KPPN KPH dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PLN a tau HLN. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN KPH selaku kuasa bendahara umum negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada satuan kerja untuk dibukukan/ disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PLN atau HLN melalui tata cara pembayaran langsung. Surat Penarikan Dana (withdrawal application) Rekening Khusus yang selanjutnya disebut SPD-Reksus adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN, atau KPPN KPH dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PLN atau HLN.
Dalam APBN tahun anggaran 2023 telah dialokasikan belanja Hibah yang bersumber dari PLN dan HLN pada BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
1) Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project; 2) Mass Rapid Transit Project; 3) Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative; 4) The Development ofIntegrated Farming System at Upland Areas Project; dan 5) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ National Urban Water Supply Project; dan
1) Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia; 2) Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang City Sewerage Project; dan 3) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. Besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Tata cara pengalokasian dan penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f jdih.kemenkeu.go.id (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)
Besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan perubahan. Perubahan besaran alokasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh EA kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Usulan perubahan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dibahas antara Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan EA. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan perubahan besaran alokasi Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Dalam rangka penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan HLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri selaku PA BUN pengelolaan TKD menetapkan:
Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus. Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian Kepala KPPN Jakarta I sebagai pelaksana tugas KPA BUN penyaluran dana transfer khusus. Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus dan/ atau KPA BUN penyaluran dana transfer khusus:
atau
Pejabat pelaksana tugas KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki ti jdih.kemenkeu.go.id (6) (7) (8)
Penunjukan:
Pemimpin PPA BUN pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus kepada Menteri. Penggantian KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Dalam rangka penyaluran dana Hibah yang bersumber dari PLN dan HLN, KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi:
f jdih.kemenkeu.go.id
Pemimpin PPA BUN pengelolaan TKD, KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus, koordinator KPA BUN penyaluran TKD dan KPA BUN penyaluran dana transfer khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana Hibah oleh Pemerintah Daerah. jdih.kemenkeu.go.id
(3).
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Penyaluran Hibah melalui rekening khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah kepada KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus dilampiri dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). Penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
Dalam hal penyampaian surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah secara hardcopy. Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen permintaan penyaluran Hibah dan kesesuaian nilai permintaan penyaluran Hibah dengan surat pertimbangan/ rekomendasi penyaluran Hibah dari EA. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Rekomendasi penyaluran Hibah dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh KPA BUN pengelolaan dana transfer khusus melalui aplikasi persuratan internal Kementerian Keuangan dan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. KPA BUN penyaluran dana transfer khusus melakukan verifikasi atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diajukan kepada KPPN Jakarta I. jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang