Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.07/2017
- Nomor
- 224/PMK.07/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 65
b . bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 62 / PMK. 07 / 2 0 1 5 tentang Hibah dari Pemerintah Pu sat kepada Pemerintah · D aerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan I www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan Nomor 1 55 / PMK.07 / 20 1 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 62 / PMK. 0 7 / 2 0 1 5 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTE RI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH .
BAB I
D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang D as�r Negara Republik Indonesia Tahun 1 94 5 . www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah . 3 . Anggaran Pendapatan clan Belanj a Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dise.tujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 4 . Anggaran Pendapatan clan Belanj a Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan· pemerintahan daerah yang dibahas clan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . 5 . Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya clan dilakukan melalui perJ anJ ian . 6 . Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian. 7 . Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pej abat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian. 8 . Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kernen terian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung j awab ataspengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . www.jdih.kemenkeu.go.id 9 . Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negarc_ yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pej abat pad&_ satuan kerj a dari masing-masing PPA BUN baik d:. kantor pusat maupun di kementerian kantor daerat. atau satuan kerj a negara/ lembaga yang memperoler� penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakar.. kewenangan clan tanggung j awab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN . 1 0 . Kementerian Teknis (Executing Agency) yang selanj utnyc_ disingkat EA adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menj adi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan . 1 1 . Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanj utnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pej abat yang diberi wewenang clan ditujukan kepada Pemerintah D aerah, yang memuat kegiatan clan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri clan/ atau pinj aman luar negen . 1 2 . Surat Persetujuan Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat SPPh adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pej abat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri. 1 3 . Perj anj ian Hibah Daerah yang selanj utnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah clan Pemerintah D aerah yang dituangkan dalam perj anj ian . 1 4. Perj anjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perj anj ian mengenai penerusan hibah dari pemberi PHLN kepada Pemerintah Daerah. 1 5 . Rencana Kerj a dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian www.jdih.kemenkeu.go.id kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewaj iban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN. 1 6 . Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN . 1 7 . Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN . 1 8 . Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara. 1 9 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanj a Pemerintah D aerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. 2 0 . Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sen tral. 2 1 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/ wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 2 . Rekening Pengeluaran adalah rekening Menter: Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pac.a Bank Indonesia dan Bank/ badan lainnya. 2 3 . Pinj aman dan/ atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinj aman dan / atau hibah luar negen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 0 Tahun 2 0 1 1 tentang Tata Cara Pengadaan Pinj aman Luar Negeri dan Penerimaan Hi bah. 2 4 . Perj anjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinj aman dan / atau hibah antara Pemerintah dengan pemberi PHLN. 2 5 . Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanj utnya disebut Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama j angka waktu pelaksanaan Hibah.
2 7 . Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutny.3.. disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan hibah yang disusun Pemerintah Daerah. 2 8 . Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung j awab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana terse but. 29 . Surat Perintah Membayar yang selanj utnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atau pej abat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan . www.jdih.kemenkeu.go.id 3 0 . Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya clisingkat SP2D aclalah surat perintah yang cliterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APED berdasarkan SPM . 3 1 . Bank Umum yang selanjutnya clisebut Bank aclalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berclasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan j asa clalam lalu lintas pembayaran .
3 3 . Backlog atas PHLN yang Ineligible yang selanj utnya clisebut Backlog Ineligible aclalah pengeluaran yang suclah membebani Rekening Khusus yang ticlak clapat climintakan penggantiannya kepada pemberi PHLN . 3 4 . Closing Date aclalah batas akhir waktu untuk pencairan clan/ atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan SP2D clan / atau surat pengantar Surat Penarikan D ana (covering letter of withdrawal application) oleh KPPN . 3 5 . Closing Account aclalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantiannya kepacla Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah clilakukan oleh Pemerin tah . 3 6 . Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perj anj ian tertulis antara Pej abat Pembuat Komitmen clengan penyeclia barang/j asa (supplier) atau pelaksana swakelola.
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 8 . Surat Perintah Pembukuan / Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa B endahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM / SP2 D , kepada Bank Indonesia dan satuan kerj a untuk dibukukan/ disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung, Letter of Credit, dan / atau Pembiayaan Pendahuluan. 3 9 . Surat Penarikan Dana (withdrawal application) Pembayaran Langsung/ Rekening Khusus / Pembiayaan Pendahuluan yang selanjutnya disebut S PD PL/ Reksus / PP adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PHLN . 4 0 . Surat Pemintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat S PP SKP-L/ C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA H ibah sebagai dasar bagi KPPN yang ditunj uk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme Letter of Credit. 4 1 . Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanj utnya disingkat SKP-L/ C adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunj uk atas nama M enteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui Letter of Credit. 42 . Dana Awal Rekening Khusus (Initial Deposit) yang selanjutnya disebut Initial Deposit adalah dana awal yang ditempatkan pada Rekening Khusus oleh pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sej umlah yang ditentukan dalam Perj anj ian PHLN . www.jdih.kemenkeu.go.id 43 . Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan Letter of Credit yang selanjutnya disebut SPP Pembukaan L/ C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi KPPN untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan Letter of Credit. 44 . Surat Persetujuan Pembukaan Letter of Credit yang selanjutnya disebut SP Pembukaan L/ C adalah surat persetujuan pembukaan Letter of Credit dari KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada B ank Indonesia atau Bank atas SPP Pembukaan L/ C dari KPA Hibah untuk membuka Letter of Credit yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/ C dalam hal terdapat pengadaan barang/j asa dengan menggunakan Letter of Credit atas beban Rekening Khusus. 4 5 . Advis Debet Kredit adalah warkat pembukuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank sehubungan dengan realisasi atas penarikan PHLN yang digunakan sebagai dokumen atas pendebitan dan pengkreditan rekening Pemerintah pada Bank Indonesia atau B ank dan dapat digunakan sebagai dokumen pembanding atas realisasi penerimaan / pendapatan dan belanj a APBN. 4 6 . Nata Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau B ank yang antara lain memuat informasi realisasi Letter of Credit dan berfurigsi sebagai pengantar dokumen kepada importir. 4 7 . Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinj aman dan/ atau Hibah Luar Negeri yang selanj utnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran . 4 8 . Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat N oD adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemberi PHLN www.jdih.kemenkeu.go.id telah melakukan pencmran PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, j umlah uang yang telah ditarik (disbursed) , cara penarikan , dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan se bagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/ atau pendapatan Hibah .
52 . Warkat Pembebanan Rekening yang selanj utnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas be ban Rekening · Khusl.:_s ke RKUN atau rekening yang ditunj uk .
BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH
BAB II
( 1 ) Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan / atau j asa.
b . pinj aman luar negeri; dan/ atau c . hibah luar negeri. BAB III PPA BUN DAN KPA BUN PENGELOLAAN HIBAH
BAB III
( 1 ) Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan :
b . Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
( 1 ) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sesuai dengan Peraturan M enteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran B agian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan pertanggungj awaban pengelolaan anggaran BA B UN Hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negen.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
b . menetapkan pej abat yang bertanggung j awab untuk mengu31 Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani SPM;
d . menerbitkan SPP SPD-PL; dan e . menerbitkan SPP SPD-PP. BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN HIBAH Bagian Kesatu Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah
BAB IV
( 1 ) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari penenmaan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Pengalokasian Hibah
Bagian Ketiga SPPH / SPPh
www.jdih.kemenkeu.go.id
c . kinerj a dan kesiapan daerah; dan/ atau
b . untuk Hibah yang bersumber dari pmJ aman luar negen, penerbitan SPPH dilakukan setelah perj anj ian pinj aman luar negeri ditandatangani dan alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan c . untuk Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, penerbitan SPPh dapat dilakukan sebelum pagu alokasi Hibah ditetapkan dalam APB N . Bagian Keempat Rencana Komprehensif dan / atau Rencana Tahunan dan / atau RKA
b . terclapat perubahan rencana penarikan HiOah pacla tahun berj alan; clan/ atau; c . terdapat luncuran clari sisa clana Hibah tahun sebelumnya.
Bagian Kelima PHD clan PPH
( 1 ) Berdasarkan SPPH / SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) , Pemerintah Daerah calon penerima Hibah menyampaikan surat kesecliaan atau penolakan mengikuti program Hibah kepacla Menteri Keuangan c . q. Direktur Jencleral Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerj a setelah tanggal penerbitan SPPH / SPPh . www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 -
Bagian Keenam RDP BUN Pasal 1 1 ( 1 ) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun dan menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan / atau PPA BUN Pengelolaan Hibah.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - Bagic.n Ketujuh Penganggaran Hibah dalam APBD Pasal 1 2 ( 1 ) Pemerintah Daerah menganggarkan penenmaan Hibah pada Lain-lain Penda:mtan Daerah Yang Sah dalam APB D .
Pasal 1 3 ( 1 ) Dalam hal Hibah diterima setelah APB D ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/ Wali kota mengenai penj abaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 -
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)