Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.01/2018
- Nomor
- 111/PMK.01/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 37
Menetapkan melakukan penyesuaian atas ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kementerian Keuangan;
1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2 1. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk Penyedia barang/pekerjaanmendapatkan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Tujuan
Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement). Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk metode pemilihan Penyedia sebagai berikut:
Bagian Keempat Prinsip Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)
Pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan prinsip sebagai berikut:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
Prinsip dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kelima Prinsip Dasar Keamanan Informasi dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) menerapkan pnns1p dasar keamanan informasi sebagai berikut:
Prinsip dasar keamanan informasi dalam sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
t www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PIHAK DALAM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMEN1)
BAB II
Para pihak dalam Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
peraturan perundang-
Bagian Kedua Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan
Pelaksanaan pembinaan dan layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan di koordinasikan oleh Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan. Pasal 1 1 Dalam pelaksanaan pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
Bagian Ketiga AdminPPE
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)