Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.01/2012
- Nomor
- 233/PMK.01/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1332 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13323
Bagian Kedua Tujuan
Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan sebagai pedoman bagi para pihak terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E- Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan. Bagian Ketiga Ruang Lingkup
Proses pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13325 Bagian Keempat Para Pihak
Para pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik (E- Procurement) Kementerian Keuangan terdiri dari:
Bagian Kelima Prinsip Umum
Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan bertujuan untuk:
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode pelelangan/pemilihan/seleksi, dilaksanakan melalui Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) Kementerian Keuangan pada laman Pusat LPSE Kementerian Keuangan www.lpse.depkeu.go.id. BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
BAB II
Bagian Kedua Pusat LPSE
Pusat LPSE mempunyai tugas:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pusat LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.13327
Bagian Ketiga PPK
PPK mempunyai tugas dan kewenangan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.1332 8
Bagian Keempat Kelompok Kerja ULP
Membuka PDF…