Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.04/2018
- Nomor
- 112/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
b . bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme 1mpor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman sebagaimana dimaksud dalam huruf a; / www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalain Peraturan Menteri Keuangan Non1or 182/PMK. 04/2016 ten.tang Ketentuan Irnpor Barang Kirirnan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Non1or 1819), diubah sebagai berikut:
t www.jdih.kemenkeu.go.id
a . nomor pelayaran/penerbangan;
t I www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
(la) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id
diberikan setara dengan perbandingan · jumlah per jenis hasil tembakau tersebut.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan barang ken.a cukai tersebut dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos yang bersangkutan.
\ www.jdih.kemenkeu.go.id
atau
ketentuan larangan atau f www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Barang Kiriman yang ditetapkan tarif dan nilai pabeannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat ( 1) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . TPS asal;
e . jam keberangkatan/kedatangan, apabila ada;
h . berat kotor (bruto) isi kemasan;
J. jumlah kemasan;
I. berat kotor (bruto) Barang Kiriman; m . nama jelas pengelola TPS asal;
www.jdih.kemenkeu.go.id (la) Kelengkapan elemen data pada pemberitahuan pemindahan penimbunan Barang Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar Penyelenggara Pos yang Ditunjuk secara internasional.
Bagian Keenam Pembetulan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP)
a . Penerima Barang; atau b . Penyelenggara Pos berdasarkan surat kuasa dari Penerima Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id
t www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2018 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Septernber 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1255 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU K , fnenterian c===::--==:::::::=:�tfftr(��(; _ ' \ '.\ ARIF BINTARTO YUWQNO I I NIP 19710912 1997'Crs' 1 00 !-J� www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112/PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 182/PMK .04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN A . FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR ...... .... (!) ......... . KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAJ .. ..... ... (2) ...•.•.... Kepada Penyelenggara Pos TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG NOMOR: .. ........ (3).•...••••• .......... (4) ......... . NP\VP ..........{5) ......... . Telah dterima pengembalian barang <lengan kondisi bailc, yaitu barang kirirnan: Consignment.Note, No. .......... (6j.......... Tanggal . .... ..... {?] .......... SPPBMCP, No. .......... (8,........... Tanggal : .......... {9) ......... . Tanggal Pengembalian .......... (10)......... . .......... (11).... ..... .. , .......... (12) .......... Pejabat yang menangani barang kiriman Tanda tangan .. . ....... (13}......... . Nama ......... . (14) .......... NIP .... . ... .. (15) ......... . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Diisi nama Kantor Pabean, jika bukan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. Diisi nomor Tanda Terima Pengembalian Barang. Diisi nama Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk. Diisi NPWP Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk. Diisi nomor Consignment Note (CN) barang yang dikembalikan . Diisi tanggal Consignment Note (CN) barang yang dikembalikan. Diisi nomor SPPBMCP barang yang dikembalikan. Diisi tanggal SPPBMCP barang yang dikembalikan. Diisi tanggal pengembalian barang ke Pejabat Bea dan Cukai. Diisi kota tempat Kantor Pabean tempat pengembalian barang. Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan tanda terima. Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK KOP SURAT PERUSAHAAN Non1or Lampirru'l Hal .......... (1) ......... . .......... (2J ........ .. , .......... (3) ......... . .......... (4) ......... . Permohonan Pemb etulan SPPBMCP Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Kantor .......... (5) ......... . Kami yang bertancla tangan di bawah :in:i: Nama .......... (6) .......... .. ...... .. (7).......... : .......... (8) ........ .. Alamat .......... 19} ......... . dengan in:i mengajukan permohonan pembetulan SPPBMCP Nomor .......... (10) .......... tanggal .......... (11) . ......... yang mengharuskan kami membayar bea ma:suk, cukai. dan/atau pajak dalam r angka impor sebesar Rp. ... ... .... (12} .......... (. ......... (13) ..... .. ...J, karena .......... (14) ........ . . Permohonan ini kami ajukan dengan alasan:
Hormat kami, .......... (22) .......... .......... (23) .......... Catat an Pejabat Bea clan Cukai penerima surat/ clolnm1en Berkas be1um lengkap, clikembalikan Catatan .......... (24) ........ .. Tanggal Jam .......... (25) ......... . .......... (_26) ........ . . ................ (27) ........ .. ................ (28) ........... NIP . . .. . ..... (29) .......... Berkas telah cliterima lengkap Agenda Tanggal Jam . ......... (30}......... . .......... (311......... . .......... (32}. ....... .. ................ (33}......... . . ............... (34)......... . NIP ..... .. ... (35) ......... . www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan, dapat dikosongkan. Diisi kota tempat surat dibuat. Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Diisi jumlah lampiran surat. Diisi nama Kantor Pabean yang menerbitkan SPPBMCP. Diisi nama Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang. Diisi dengan jenis identitas "NPWP". Dalam hal tidak memiliki NPWP, diisi dengan jenis identitas yang dimiliki oleh Pemohon. Diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (7). Diisi alamat Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi alamat orang. Diisi nomor SPPBMCP. Diisi tanggal SPPBMCP. Diisi angka dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Diisi huruf dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor. Diisi dengan jenis permohonan pembetulan (pilihan: kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penetapan). Dapat diisi lebih dari 1 (satu) pilihan. Diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP. Diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP, bila ada. Diisi nama Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. Diisi jenis identitas Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. Pilihan utama adalah NPWP, jika tidak mempunyai NPWP dapat diisi dengan KTP, Paspor, atm: jenis identitas lainnya. Diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (17). Diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan. Diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan, bila ada. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (22) Nomor (23) Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) Nomor (28) Nomor (29) Nomor (30) Nomor (31) Nomor (32) Nomor (33) Nomor (34) Nomor (35) Diisi nama pejabat yang berwenang mewakili Perusahaan. Dalam hal cliajukan orang perseorangan cliisi nama orang dimaksud. Diisi nama jabatan atas nama yang diisi di nomor (21). Dalam hal diajukan orang perseorangan dapat dikosongkan. Diisi catatan alasan pengembalian permohonan clan/atau kekurangan berkas permohonan. Diisi tanggal pemberian catatan nomor (23) clan pengembalian berkas. Diisi jam pemberian catatan nomor (23) dan pengembalian berkas. Diisi tancla tangan Pejabat Bea clan Cukai yang mengembalikan berkas. Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas. Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas. Diisi nomor agenda penenmaan berkas permohonan yang diterima lengkap. Diisi tanggal berkas permohonan diterima lengkap. Diisi jam berkas permohonan diterima lengkap. Diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap. Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menenma berkas lengkap. Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap. � I www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ .................... jl).................... Nomor Lampiran Hal Yth. ..... ... . . (5) ......... . .......... {2) ......... . . .........{3)......... . ..........(4) .......... . Permohonan Pembetulan SPPBMCP Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .. . . .. . .. . {6} . . ... .. . . . tanggal . . . ... .. . . ('7}. .... .. . .. ha.I Permohonan Pembetulru1 SPPBMCP, kami tel.ah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara ajukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Talnm 1995 ten.tang Kepabeanan sebagaimana telah diubah. dengan Undang- Un dang Nomor 17 Tal1lu1 2006 clan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMIL04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman sebagaimana telah diubah clengan Menteri Keuangan Nomor . . . . . /PMK.04/20 . .... , permohonan Saudara dapat disetujui dan terhadap SPPBMCP Nomor: .......... (8).......... tanggal .. . ... . .. . (9) . . .. . .... . ) dinyatakan: .......... (10) .......... . TERTULlS: .......... ( 1 1) ......... . DIBETULKAN: .......... (12).......... Demikian disampaik:an. a.n. Direktur .Jendera1 .......... {13.) ......... . .............. ..(14)........ .. NIP ... . . . . . . .{15) ........ .. Tembusan Yth.:
www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nama, alamat dan kontak Kantor Pabean. Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Diisi jumlah lampiran surat. Diisi nama dan alamat pemohon. Diisi nomor surat permohonan, jika ada. Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Diisi nomor SPPBMCP. Diisi tanggal SPPBMCP. Diisi uraian pembetulan, yaitu:
Diisi dengan bagian yang telah dibetulkan. Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor Wilayah DJBC. www.jdih.kemenkeu.go.id D. FORMAT SURAT PENOLAKAN PEMBETULAN SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI .................... (!}.................... Nomor Lmnpiran Hal Yth . . . ... ..... (5) ......... . .... ... ... (2) .......... . .......... (3).......... .......... {4} ......... . Penolakan Pembetulan SPPBMCP Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .......... (6) . ..... .... tangga.1 . ... .. ....{7} .. ........ hal Permohonan Pembetulan SPPBMCP, kami telah melak.l.lkan penelitian atas permohonan yang Saudara ajukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tal1un 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 clan Peratu.ran Menteri Keuangan Nomor 182/P.MK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kirim an sebagaim ana telah. cliubah dengan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.04/20 ..... , permohonan Saudara tidakdapat disetujui dan terhadap SPPBMCP Nomor: .......... (8).......... tanggal .. ...... .. (9).. . .. .. .. . , dengan alasan: .......... (10) ......... . Berkaitan dengan penolakan atas permohonan pembetulan Saudara, melalui surat in.i d.inyatakan bah\\'R SPPBMCP Nomor: .. ... ... . .(8) ... ... .. .. tanggal . ..... .... (9) . . . ... . ... tetap berlah.1.1 clan Saudara di.min.ta untuk segera m elal{.ukan pellmasan bea masuk, cukai, clan/ a.tau pajak da.lrun rangka impor yang terutang palin.g lambat sesuai dengan jangka waktu yang terca.ntu1n cla.lrun SPPBMCP Nomor: ........ .. (8) . ... .. .... tanggal .... ... ... (9)..... ..... Keterlambatan pelunasan bea masuk, cukai, clan/ atau pajak dalam rangka imp or yang terutang dapat mengaki.batkan sank:si administrasi berupa denda. Demikian disampaikan. a.n. Direktur .Jenderal .......... (11) ......... . ................ (12) .......... NIP . .... .... . (13) ......... . Tembusan Yth.:
www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) PETUNJUK PENGISIAN Diisi nama, afamat dan kontak Kantor Pabean; Diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat. Diisi jumlah lampiran surat. Diisi nama dan alamat pemohon. Diisi nomor surat permohonan, jika ada. Diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan. Diisi nomor SPPBMCP. Diisi tanggal SPPBMCP . Diisi alasan penolakan pembetulan. Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan . Diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan. Diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor Wilayah DJBC. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA, ttd . SRI MULYANI IND RAWATI Sali�an sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. . . � . Kepala Bagian T.U. Kel;rten�enan /t'·�. !/� . I,. :._· www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)