Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.04/2016
- Nomor
- 182/PMK.04/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 44
Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman; \ www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 0. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang undangan di bidang pos. 1 1 . Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pos. 1 2. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
1 4. Pemberitahuan Impor Barang Khusus yang selanjutnya disingkat PIBK adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor tertentu yang dikirim melalui Penyelenggara Pos. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 5. Dokumen Pengiriman Barang yang selanjutnya disebut Consignment Note adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang. 1 6. Kartu Pos adalah Barang Kiriman yang berbentuk komunikasi tertulis di atas kartu bergambar dan/atau tidak bergambar. 1 7. Surat adalah Barang Kiriman yang menjadi bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dilakukan seluruhnya secara fisik. 1 8. Dokumen adalah Barang Kiriman yang berbentuk data, catatan, dan/atau keterangan tertulis di atas kertas yang dapat dilihat dan dibaca. 1 9. Barang Kiriman Tertentu adalah Barang Kiriman selain Kartu Pos, Surat, dan Dokumen, yang peng1nmannya dilakukan melalui Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk yang tidak disertai dengan Consignment Note.
2 1 . Pengangkut adalah Orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperas1an sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang.
www.jdih.kemenkeu.go.id 24. 25. birektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea clan Cukai. Pejabat Bea clan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea clan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. BAB II PENYELENGGARAAN IMPOR BARANG KIRIMAN. Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab
BAB II
Bagian Kedua Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga PJT
( 1 ) PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat melakukan kegiatan kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 . kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pergerakan barang; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Keempat Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan PJT
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kelima Evaluasi Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan bagi Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk dan PJT
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III IMPOR BARANG KIRIMAN Bagian Pertama Pengangkutan, Pembongkaran, dan Penimbunan
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen