Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.06/2019
- Nomor
- 113/PMK.06/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 66
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BALA! LELANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II BADAN HUKUM, PERMODALAN, DAN KEPEMILIKAN
BAB II
Untuk mendapatkan 1zm operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, Balai Lelang harus didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memiliki modal disetor berupa uang paling sedikit: www.jdih.kemenkeu.go.id a . Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi Balai Lelang yang didirikan di wilayah:
8 . Kota Tangerang Selatan; dan
b . Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi Balai Lelang yang didirikan di wilayah provinsi, kota dan kabupaten di Pulau Madura dan di Pulau Jawa di luar zona I, selanjutnya disebut zona II; dan
( 1) Balai Lelang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sahamnya dimiliki oleh:
c . Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau d . patungan swasta nasional, Badan U saha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/ atau swasta asing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III IZIN OPERASIONAL
BAB III
( 1) Balai Lelang hanya dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat keputusan pemberian izm operasional Balai Lelang dari Direktur J enderal.
( 1) Direksi Balai Lelang mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang secara tertulis kepada Direktur J enderal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
2 . fotokopi akta pendirian, anggaran dasar, dan perubahannya, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum;
a) tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT), Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTTOT), dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan www.jdih.kemenkeu.go.id Kepolisian (SKCK) atau dokumen sejenis dari Kepolisian; dan b) tidak pernah menjadi direksi atau dewan komisaris pada Balai Lelang yang pernah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional;
a) tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT), Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTTOT), dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dokumen sejenis dari Kepolisian; dan b) setoran modal tidak berasal dari dan/ atau untuk tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana pendanaan terorisme (terrorism financing), dan/ atau kejahatan keuangan lainnya;
oleh instansi ketentuan berwenang perundang-
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . fotokopi akta pendirian perusahaan, dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum;
a) direksi, dewan komisaris dan/ atau pemegang saham: 1) tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT), Daftar Terduga Teroris / Organisasi Teroris (DTTOT), dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau dokumen sejenis dari Kepolisian; dan 2) tidak pernah menjadi direksi atau dewan komisaris pada Balai Lelang yang pernah dikenakan sanksi pencabutan izin operasional; b) setoran modal dari pemegang saham tidak berasal dari dan/ atau untuk tindak pidana pencucian uang (money laundering), tindak pidana pendanaan terorisme (terrorism financing), dan/ atau kej ahatan keuangan lainnya; J. rencana kegiatan pelaksanaan lelang, kegiatan jasa pralelang, dan/ atau jasa pascalelang untuk 1 (satu) tahun pertama;
operasional se bagaimana ayat (1) tercantum dalam b . pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h angka 4 dan angka 5 tercantum dalam Lampiran huruf C;
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV KEGIATAN USAHA DAN WILAYAH KERJA
BAB IV
( 1) Dalam kegiatan usaha pelaksanaan lelang, Balai Lelang selaku kuasa pemilik barang dapat bertindak sebagai pemohon lelang atau Penjual hanya untuk jenis Lelang Noneksekusi Sukarela, yaitu:
b . Lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…