Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.06/2010
- Nomor
- 176/PMK.06/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER!KEUANGAN TENTANG BALA!LELANG. BABI KETENTUANUMUM
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1) ruang lingkup kegiatan Balai Lelang; 2) struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum, apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan; dan 3) rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun;
Balai Lelang dapat didirikan oleh:
sesuai peraturan perundang-undangan. BABII PERIZINAN
Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan atau mencabut izin operasional Balai Lelang dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.
10.Pindah alamat adalah perubahan alamat kantor Balai Lelang dalam satu kota atau kabupaten tempat kedudukannya. 11.Pindah tempat kedudukan adalah perubahan domisili Balai Lelang di luar kota atau kabupaten tempat kedudukan yang lama. 12.Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap ketentuan penyetoran Bea Lelang.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1767/5/2019 4/16https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/176-PMK.06-201OPer.HTM BABIII PINDAH ALAMATDAN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN
7/5/2019 5/16https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/176-PMK.06-201OPer.HTM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176 yang berwenang; dan
dan
BABIV KANTOR PERWAKILAN
7/5/2019 6/16https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/176-PMK.06-201OPer.HTM
Pengawasan kantor perwakilan Balai Lelang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan kantor perwakilan Balai Lelang. BABV PERUBAHANPEMEGANG SAHAM, DIREKSI, DAN NAMA BALAILELANG
Balai Lelang yang menutup kantor perwakilan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/ atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penutupan kantor perwakilan Balai Lelang.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1767/5/2019 7/16https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/176-PMK.06-201OPer.HTM
Dalam hal terjadi perubahan direksi, Balai Lelang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan perubahan direksi, dengan melampirkan:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)