DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.02/2018

Nomor: 114/PMK.02/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2018 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2018 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.
2.Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan negara/lembaga pada Tahun anggaran Anggaran tertuang dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

kementerian 2017 yang Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

(1)Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
1. a.capaian kinerja anggaran;
2. b.hasil kinerja pelaksanaan anggaran; clan
3. c.hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
(2)Capaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga untuk tahun www.jdih.kemenkeu.go.id 2017 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);
(3)Hasil kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator . Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
(4)Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Pasal 4

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengumpulan data;dan
b.pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

(1)Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.data kinerja anggaran aspek implementasi tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);dan
2. b.data nilai kementerian kinerja pelaksanaan negara/lembaga tahun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. anggaran 2017 pada
(3)Data yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017;dan
b.penilaian kinerja berdasarkan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7

(1)Pengkategorian opm1 Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Penilaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menghitung nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, dikalikan dengan bobot variabel berkenaan.
(3)Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.bobot nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 60% (enam puluh persen);dan
2. b.bobot nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Nilai akhir hasil kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian (www.jdih.kemenkeu.go.id negara/lembaga tahun 2017 dengan masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1. a.opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. b.nilai akhir hasil kinerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) lebih besar dari 90 (sembilan puluh); dan
3. c.kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran.
(2)Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ke:::nampuan keuangan negara.

Pasal 10

Anggaran untuk pemberian Insentif dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan Reward K/L atau pos-pos lainnya yang peruntukkannya sebagai insentif atas kinerja kementerian negara/lembaga. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Insentif atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga pada Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2017.
2.Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan negara/lembaga pada Tahun anggaran Anggaran tertuang dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

kementerian 2017 yang Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik.

Pasal 3

(1)Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan:
1. a.capaian kinerja anggaran;
2. b.hasil kinerja pelaksanaan anggaran; clan
3. c.hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
(2)Capaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga untuk tahun www.jdih.kemenkeu.go.id 2017 yang tercantum pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);
(3)Hasil kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator . Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
(4)Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017.

Pasal 4

Penilaian atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a.pengumpulan data;dan
b.pelaksanaan seleksi.

Pasal 5

(1)Tahap pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Data yang bersumber dari Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.data kinerja anggaran aspek implementasi tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART);dan
2. b.data nilai kementerian kinerja pelaksanaan negara/lembaga tahun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. anggaran 2017 pada
(3)Data yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 6

Tahap pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.pengkategorian opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017;dan
b.penilaian kinerja berdasarkan nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 7

(1)Pengkategorian opm1 Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan menyeleksi laporan keuangan kementerian negara/lembaga tahun 2017 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Penilaian kinerja anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan menghitung nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017, dikalikan dengan bobot variabel berkenaan.
(3)Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.bobot nilai kinerja anggaran aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 60% (enam puluh persen);dan
2. b.bobot nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga tahun 2017 sebesar 40% (empat puluh persen).
(4)Nilai akhir hasil kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi kementerian negara/lembaga tahun 2017 dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran kementerian (www.jdih.kemenkeu.go.id negara/lembaga tahun 2017 dengan masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

(1)Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
1. a.opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. b.nilai akhir hasil kinerja kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) lebih besar dari 90 (sembilan puluh); dan
3. c.kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran.
(2)Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.

Pasal 9

(1)Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri Keuangan menetapkan kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif dan besaran Insentif dengan Keputusan Menteri Keuangan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ke:::nampuan keuangan negara.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.02/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2017