APBN terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.
Memuat teks peraturan…
menetapkan pemerintah/lembaga asing penerima untuk tujuan kemanusiaan dan tujuan lainnya. Pemerintah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2Ol8 terdapat defisit anggaran sebesar Rp325.936.638.600.000,O0 (tiga ratus dua puluh lima triliun sembilan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden.
Dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat *"ngg,r.r"1ia. dana SAL, penarikan Pinjaman T\:nai, dan/ atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kewajiban yang timbul dari penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/ atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibebankan pada anggaran negara. (21
Dalam hal terjadi krisis pasar SBN domestik, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralcyat diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Ralryat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaporkan Pemerintah dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. REPUBLIK INOONESIA _33_
Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu, kekurangannya dapat dipenuhi dari dana SAL, penerbitan SBN, atau penyesuaian Belanja Negara. Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan. Dalam hal terdapat instrumen pembiayaan dari utang yang lebih menguntungkan dan/atau ketidaktersediaan salah satu instrumen pembiayaan dari utang, Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal. Dalam hal diperlukan realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat melakukan realokasi dari pembayaran bunga utang luar negeri ke pembayaran bunga utang dalam negeri atau sebaliknya. Untuk menurunkan biaya penerbitan SBN dan memastikan ketersediaan pembiayaan melalui utang, Pemerintah dapat menerima jaminan penerbitan utang dari lembaga yang dapat menjalankan fungsi penjaminan, dan/atau menerima fasilitas dalam bentuk dukungan pembiayaan. Pasal 2T
(l) Dalam rangka pembayaran gaji dan DAU bulan Januari 2Ol8 yang dananya harus disediakan pada akhir Tahun Anggaran 2017, Pemerintah dapat melakukan pinjaman SAL dan/atau menggunakan dana dari hasil penerbital SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (l) pada akhir tahun 2017.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dibiayai deigan Pinjaman Luar Negeri, penarikan rupiah *.rtt i penJampin[ untuk pembayaran Yang muka kontrak kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri dalam DIP,{ Tatrun enggaran 2018, dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2019' Pengajuan usulan lanjutan penarikan rupiah murni p."i"*pi"g untuk pembayaran ua18 mu].<a kontrak I.u"s"i-"; dimaksuh pada ayat (1) disampaikan kepada tut".ri"ti Keuangan dalam bentuk revisi anggaran paling lambat tanggal 31 Januari 2019. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan revisi "rgg"r". sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan'
(21
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Menteri (Permen)