Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.05/2012
- Nomor
- 114/PMK.05/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 25
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/114~PMK.05~2012Per.HTM 1 of 5 21/12/2015 14:38
Bagian Kedua Tujuan
Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM bertujuan untuk:
BAB II PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PDAM
BAB II
a,. Tunggakan Pokok per CoD Kedua, yakni jumlah Tunggakan Pokok per CoD Pertama ditambah Tunggakan Pokok setelah CoD Pertama;
Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan penjadwalan kembali Pokok yang belum jatuh tempo digabungkan dalam 1 (satu) jadwal pembayaran.
Tingkat Bunga untuk penjadwalan kembali Tunggakan Pokok dan Pokok yang belum jatuh tempo mengacu pada tingkat Bunga yang berlaku dalam perjanjian pinjaman dan/atau penerusan pinjaman. BAB III MEKANISME PENYELESAIAN TUNGGAKAN POKOK DAN TUNGGAKAN NON POKOK Bagian Kesatu Permohonan Penyelesaian Piutang Negara
BAB III
PDAM yang mempunyai Tunggakan Pokok dan Tunggakan Non Pokok kepada Pemerintah, menyampaikan permohonan penyelesaian Piutang Negara secara lengkap paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
PDAM yang tidak menyampaikan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melunasi seluruh Tunggakan Pokok dan Tunggakan Non Pokok paling lambat 3 (tiga) bulan sejak batas waktu terakhir penyampaian permohonan penyelesaian Piutang Negara.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/114~PMK.05~2012Per.HTM 2 of 5 21/12/2015 14:38 PDAM yang melakukan kerjasama dengan pihak swasta asing maupun swasta dalam negeri dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara berupa penjadwalan kembali, tanpa memperoleh fasilitas penghapusan Tunggakan Non Pokok.
1) besaran Tarif di atas Biaya Dasar, paling lambat pada tahun ketiga Business Plan; 2) proses pengangkatan direksi telah melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) pada saat pergantian direksi; 3) kondisi keuangan, teknis, dan manajemen PDAM pada saat pengajuan permohonan; 4) permasalahan, penyebab masalah, rencana perbaikan, rencana investasi, dan sumber pendanaan; 5) usulan penjadwalan kembali Tunggakan Pokok per CoD Kedua dan kewajiban pokok belum jatuh tempo per CoD Kedua; 6) usulan penjadwalan kembali Tunggakan Non Pokok setelah CoD Pertama sampai dengan CoD Kedua; dan 7) rencana pencapaian target per tahun, dengan format sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Bagian Kedua Penyelesaian Tunggakan Pokok dan Tunggakan Non Pokok
Membuka PDF…