DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2012

Nomor: 115/PMK.05/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 4 Juli 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum seluruhnya dapat diselesaikan karena ketidakmampuan petani dalam melakukan pembayaran kembali;
c.bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan kebijakan penyelesaian piutang negara pada petani berupa penjadwalan kembali dan penghapusan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.683 2 Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4652); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek Nucleus Estate Smallholder (NES) I sampai dengan VII, NES Gula, NES Asian Development Bank I dan II, NES Saudi Fund VII Tallopino, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal, PIR I/II, Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), dan Tree Crop Smallholder Development Project (TCSDP).
2.Petani adalah petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
3.Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat adanya surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6833
4.Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh bank penatausaha dan ditandatangani oleh Petani.
5.Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
6.Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membidangi usaha pertanian khususnya di bidang perkebunan.
7.Bank Penatausaha adalah bank yang telah ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8.Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
9.Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima limpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang.
10.Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi terkait sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran data penandatanganan SPH dan hak tagih pemerintah pusat atas pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani per tanggal tertentu.
11.Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
12.Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
13.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
14.Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani adalah tim yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.683 4

BAB II

RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 2

Petani yang berhak mendapat penyelesaian piutang negara adalah Petani yang telah menandatangani SPH dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit.

Pasal 3

Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani dilakukan dengan cara:

a.penjadwalan kembali; dan/atau
b.penghapusan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 4

(1)Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani diajukan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Perusahaan Inti dan Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
1. a.daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek;
2. b.surat keterangan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan
3. c.surat kuasa dari Petani secara kolektif per proyek kepada Perusahaan Inti dan Dinas untuk mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Pasal 5

(1)Direktorat Jenderal Perbendaharaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
(2)Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6835
(3)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
(4)Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan untuk melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
(2)Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kebun dan kemampuan membayar kembali Petani.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pada Petani kepada Menteri Keuangan.
(2)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi.
(3)Apabila Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
(4)Surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diteruskan secara formal kepada pimpinan Perusahaan Inti dan kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada Petani.

Pasal 8

(1)Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap utang pokok dan/atau non pokok.
(2)Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya persetujuan penjadwalan kembali oleh Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.683 6

Pasal 9

Penagihan dan pengumpulan setoran atas Piutang Negara Pada Petani dilaksanakan oleh:

a.Perusahaan Inti atau Dinas; dan/atau
b.Bank Penatausaha.

Pasal 10

Perusahaan Inti dan Dinas berkewajiban:

a.menagih Piutang Negara Pada Petani;
b.menerima setoran angsuran Petani;
c.menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran angsuran Petani ke Kantor Cabang; dan
d.melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terhadap piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum seluruhnya dapat diselesaikan karena ketidakmampuan petani dalam melakukan pembayaran kembali;
c.bahwa dalam rangka mendorong penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu memberikan kebijakan penyelesaian piutang negara pada petani berupa penjadwalan kembali dan penghapusan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4652); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan yang selanjutnya disebut Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan adalah proyek yang dikembangkan dalam rangka pembangunan kebun rakyat yang meliputi proyek-proyek Nucleus Estate Smallholder (NES) I sampai dengan VII, NES Gula, NES Asian Development Bank I dan II, NES Saudi Fund VII Tallopino, Perusahaan Inti Rakyat (PIR) Lokal, PIR I/II, Proyek Rehabilitasi Dan Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara (P3RSU), Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Barat (P3RSB), dan Tree Crop Smallholder Development Project (TCSDP).
2.Petani adalah petani yang menjadi peserta Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
3.Piutang Negara Pada Petani adalah kewajiban Petani yang harus dibayar kepada pemerintah pusat sebagai akibat adanya surat pengakuan hutang dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6833
4.Surat Pengakuan Hutang yang selanjutnya disingkat SPH adalah dokumen perjanjian pinjaman yang diterbitkan oleh bank penatausaha dan ditandatangani oleh Petani.
5.Perusahaan Inti adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta yang telah ditunjuk untuk membantu Petani dalam pembinaan teknis, manajemen, dan pemasaran hasil produksi dan penatausahaan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
6.Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang membidangi usaha pertanian khususnya di bidang perkebunan.
7.Bank Penatausaha adalah bank yang telah ditunjuk untuk menatausahakan Piutang Negara Pada Petani, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
8.Kantor Cabang Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Penatausaha yang berada di daerah/lokasi Eks Proyek PIR dan UPP Perkebunan.
9.Kantor Cabang Koordinator Bank Penatausaha yang selanjutnya disebut Kantor Cabang Koordinator adalah Kantor Cabang yang berada di Jakarta dan berfungsi menerima limpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani dari Kantor Cabang.
10.Rekonsiliasi Data yang selanjutnya disebut Rekonsiliasi adalah sinkronisasi atau pencocokan data antar instansi terkait sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran data penandatanganan SPH dan hak tagih pemerintah pusat atas pelimpahan angsuran Piutang Negara Pada Petani per tanggal tertentu.
11.Biaya Penagihan adalah biaya pengadministrasian yang dilakukan Perusahaan Inti, Dinas, dan Bank Penatausaha atas pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
12.Pengendalian Piutang Negara Pada Petani yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
13.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disebut Biaya Pengendalian adalah biaya monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Petani dan percepatan pengembalian Piutang Negara Pada Petani.
14.Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani adalah tim yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.683 4

BAB II

RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 2

Petani yang berhak mendapat penyelesaian piutang negara adalah Petani yang telah menandatangani SPH dan/atau perjanjian kredit/adendum perjanjian kredit.

Pasal 3

Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani dilakukan dengan cara:

a.penjadwalan kembali; dan/atau
b.penghapusan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 4

(1)Permohonan Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani diajukan Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan usulan Perusahaan Inti dan Dinas.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
1. a.daftar sisa utang masing-masing Petani per proyek;
2. b.surat keterangan dari pejabat pemerintah provinsi yang menyatakan bahwa Petani berkenaan tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi sisa utangnya; dan
3. c.surat kuasa dari Petani secara kolektif per proyek kepada Perusahaan Inti dan Dinas untuk mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.

Pasal 5

(1)Direktorat Jenderal Perbendaharaan memeriksa kelengkapan berkas permohonan penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
(2)Apabila berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan analisis penyelesaian Piutang Negara Pada Petani. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.6835
(3)Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kepada Menteri Keuangan.
(4)Apabila berkas permohonan tidak lengkap, Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan tertulis kepada Menteri Pertanian c.q. Direktur Jenderal Perkebunan untuk melengkapi dokumen dimaksud.

Pasal 6

(1)Dalam rangka mendukung penyusunan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat membentuk Tim Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani.
(2)Penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan produktivitas kebun dan kemampuan membayar kembali Petani.

Pasal 7

(1)Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara Pada Petani kepada Menteri Keuangan.
(2)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rekomendasi.
(3)Apabila Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menerbitkan surat persetujuan.
(4)Surat persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diteruskan secara formal kepada pimpinan Perusahaan Inti dan kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada Petani.

Pasal 8

(1)Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap utang pokok dan/atau non pokok.
(2)Penjadwalan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diberikannya persetujuan penjadwalan kembali oleh Menteri Keuangan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.683 6

Pasal 9

Penagihan dan pengumpulan setoran atas Piutang Negara Pada Petani dilaksanakan oleh:

a.Perusahaan Inti atau Dinas; dan/atau
b.Bank Penatausaha.

Pasal 10

Perusahaan Inti dan Dinas berkewajiban:

a.menagih Piutang Negara Pada Petani;
b.menerima setoran angsuran Petani;
c.menyetorkan seluruh hasil penerimaan setoran angsuran Petani ke Kantor Cabang; dan
d.melaksanakan Rekonsiliasi tingkat cabang.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 2

Pasal 3

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2005