Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.05/2015
- Nomor
- 123/PMK.05/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 15/PMK.05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan; www.jdih.kemenkeu.go.id r MENTER! KEUANGAN F!EPUBUK INDQNESIA
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS. PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 115/PMK. 05/2012 TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PETANI PESERTA EKS. PROYEK PERUSAHAAN INTI RAKYAT DAN EKS UNIT PELAKSANA PROYEK PERKEBUNAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam P�raturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan Eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1) Petani, 2) Perusahaan Inti, dan 3) Dinas.
1) bagi yang memperoleh pmJaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: · a) untuk setoran yang sudah memiliki SPH:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERlKEUANGAN REPUBLlf< INDONESIA 11. setoran UPP yang meliputi P3RSB, PRPTE, dan dibayarkan ke rekening 0206.01.000022.30. 9 pada Cabang Khusus PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk; P3RSU, TCSDP nomor Kantor Rakyat b) untuk setoran yang belum memiliki SPH:
seb�gai Bank Penatausaha; 2) bagi yang memperoleh plnJaman dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk: a) untuk setoran yang sudah memiliki SPH disetorkan ke nomor 116.0094009835 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta S. Parman; b) untuk setoran yang belum memiliki SPH disetorkan ke rekening yang akan dihqka oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai Bank Penatausaha
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Pasal II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkari pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P.SrBRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tangg� 30 Juni 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR' 971 Salin.an sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO V.lYI.VM ,....b,. �·r. -,/ u. ;,- . . '· KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN ------ � - . , i . . \ --� - - GIARTO . NIP 195 4201984021001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)