Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2017
- Nomor
- 115/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Me:1teri Keuangan Nomor 32/PMK.OS/2014 tentang Sis::em Penerimaan Negara Secara Elektronik; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KE UANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05 /2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
5 Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Indonesia. 6 Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kuasa BUN Pusat untuk mener1ma setoran penerimaan negara.
1C·. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
12: Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, :::nakar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemik dan diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14 . Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaranjpenyetoran ke Kas Negara yang tertera pada bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh Sistem Settle1nent. 15 . Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti tr:::tnsaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan oleh bank sebagai Bank Persepsi.
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 8. Laporan Harian Penerimaan · Elektronik yang selanjutnya disingkat L HP Elektronik adalah laporan harian penerimaan negara yang dibuat oleh Bank/Pas Persepsi dalam bentuk arsip data komputer. 1 9. Sistern Settle1nent adalah sistern penerimaan negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
2 1 . Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban memb_ayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23 . CA Only adalah penerimaan negara yang catatan transaksi dan uangnya berada di Bank/ Pos Persepsi.
25 . Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mernpersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, rnenyirnpan, _ menampilkan, mengumumkan, rnengirirnkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
3 0. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan adalah KantorjSatuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.
( 1) Kernenterian Keuangan oenyediakan sarana perekaman data transaksi Penerirnaan Negara pada sistem Penerimaan Negara sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1).
( 4) Sarana perekarnan data transaksi Penerimaan N egara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal www.jdih.kemenkeu.go.id Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf c digunakan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan negara lainnya. (S) Penerimaan negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4) meliputi:
3 . Ketentuan Pasal 1 9 ayat ( 8) dihapus dan ayat ( 9) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam bentuk loket/ teller (over the counter) pada Bank/Pos Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 4) Transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPN, tidak dapat dibatalkan oleh Bank/Pos Persepsi.
( 8) Dihapus.
( 10) Kepada Bank/Pos Persepsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan pencabutan penunjukan sebagai Bank/Pos Persepsi.
4 . Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 2 ( dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat ( 5), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
( 1) Setelah Sistern Settletnent memberikan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Sistern Settlement menerbitkan NTPN.
( 4) Terhadap transaksi Penerimaan N egara yang telah mendapatkan NTPN, Biller melakukan pencocokan data transaksi Penerimaan Negara dengan Sistem Settlement secara periodik.
www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Setelah Bagian Keempat ditambahkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kelima dan diantara Fasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 6 (enc:un) Pasal, yakni Pasal 23 A sampai dengan Pasal 23F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kelima Pembatalan Transaksi Pener·maan Negara
Dalam hal terdapat kesalahan nilai nominal pada Kode Billing yang dibuat oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor dan terdapat kelalaian petugas Bank/Pas Persepsi dalam melakt:kan eksekusi Kode Billing, KPPN Khusus Penerimaan dapat melakukan pernbatalan atas transaksi Penerimaan Negara.
( 2) Transaksi Penerimaan Negara pengganti sebagaimana dimaksud pada 3.yat (1) rnerupakan transaksi Penerimaan Negara yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Wajib BayarjWajib Setor rnenggunakan Kode Billing dengan nilai nominal yang benar sebagai pengganti atas transaksi Penerirnaan Negara yang akan dibatalkan.
Pernbatalan transaksi Penerirnaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dil3.ksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 . surat pernyataan Wajib Pajak/Wajib Bayar /Wajib Setor yang dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
J www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - 1 . surat pernyataan Wajib Paj3.k/Wajib Bayar /Wajib Setor;
( 1 ) Kantor Pusat Bank/Pos Persepsi menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN Khusus Penerimaan bahwa terdapat transaksi Penerimaan Negara yang akan dibatalkan dan dananya tidak dilimpahkan ke rekening sub Rekening KUN.
Dalam hal dokumen sebagaima:r:a dimaksud dalam Pasal 23C huruf e belum diterime.. oleh KPPN Khusus Penerimaan sampai dengan 5 ( lima ) hari kerja� setelah adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23D ayat ( 1 ), pembatalan transaksi Penerimaan Negara tidak dapat dilakukan. Pasal 23F ( 1 ) KPPN Khusus Penerimaan melakukan verifikasi terkait kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23C huruf e.
( 5) KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan Surat Persetujuan Pembatalan transaksi Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a kepada:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)