Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.05/2018
- Nomor
- 202/PMK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 05/20 14 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 05/2014 tentang Sistern Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 15/PMK. 0 5/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 0 5/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1135); www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK. 0 5/20 14 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 0 5/20 14 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 200 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 15/PMK. 0 5/20 17 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK. 0 5/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1135), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
9 . Lembaga Persepsi Lainnya adalah lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik. 10 . Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang selanjutnya disebut Dit. PKN adalah unit eselon II pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
yang. www.jdih.kemenkeu.go.id
19 . Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya atas transaksi penenmaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP/NTL sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
2 1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 www.jdih.kemenkeu.go.id
� www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
kerja dengan selaku
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
cl. keaclaan kahar;
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Dalam pelaksanaan Penerimaan Negara secara elektronik, KPPN Khusus Penerimaan membuka rekening penenmaan atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan pada Bank/Pos Persepsi berkenaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diperoleh melalui:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB XIIIA LEMBAGA PERSEPSI LAINNY A
www.jdih.kemenkeu.go.id
detail Kode transaksi pembayaran Billing pada Sistem
sampa1 sebagai dengan Lembaga ( 10) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dengan Lembaga Persepsi Lainnya.
Pelimpahan atas Penerimaan Negara dalam mata uang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B ayat (1) yang telah dilimpahkan melalui bank koresponden Bank Indonesia di luar negeri namun belum diterima di rekening sub Rekening KUN penerimaan dalam mata uang asing pada neraca diakui sebagai cash in transit.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…