Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.01/2009
- Nomor
- 117/PMK.01/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DALAM JABATAN STRUKTURALDI LINGKUNGAN DEPARTEMENKEUANGAN. Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 117 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01 /2009; Memperhatikan: Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas; 7/4/2019 3/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/117-PMK.O1-2009Per. HTM BABIII SELEKSICALON PLT
Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut:
d. c. bawah pangkat/ golongan ruang yang dipersyaratkan untuk menduduki suatu jabatan struktural; Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik; tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin/ tidak dalam proses pemeriksaan penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;dan telah menduduki Jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan Plt selama 2 (dua) tahun.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1177/4/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/117-PMK.O1-2009Per. HTM BABV PENGANGKATANPLT
BAB IV
(1)
Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mempunyai tugas sebagai berikut:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1177/4/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/117-PMK.O 1-2009Per. HTM Plt wajib menandatangani:
Plt memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt.
Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu:
definitif Eselon III;
BAB VI LINGKUPWEWENANG,HAK, DAN KEWAJIBANPLT
BAB VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1177/4/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/117-PMK.O1-2009Per. HTM
Jabatan struktural yang telah diisi oleh Pit harus tetap diupayakan untuk diisi oleh pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat definitif. BABIX KETENTUANPERALIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)