DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.01/2015

Nomor: 98/PMK.01/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 13 Mei 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/ pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif;
c.bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui ·Surat Nomor CI.26-30/ V.101-1/ 06 tanggal 3 Juni 2014 JUga telah menyampaikan pendapat terkait dengan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) dalam mengambil atau

Menetapkan

menetapkan keputusan yang mengikat kecuali di bidang kepegawaian;

d.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja dan/ atau Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERll\EUANGAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksq_na Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambaha� Lembaran Negara Nomor 5494);
2. 2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 560 1);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 194);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 20 14 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 3 13);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 20 15 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 6 1);
7. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.0 1/ 20 14 terttang Organisasi D · an Tata Kerja Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LING KUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEf11 KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian .Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Kernenterian Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pelaksana Tugas (Plt. ) adalah

a.Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan . Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap, atau
b.Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
1. 3.Pelaksana Harian (Plh. ) adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
2. 4.Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang beiwenang kepada Pegawai/ Pejabat untuk bertindak sebagai Plt. atau Plh..
3. 5.Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan clan/ atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 6.Kompetensi Teknis (Hard Competency) merupakan pengetahuan, kemampuan, dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
5. 7.Kompetensi Perilaku (Soft Competency) merupakan rangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi suatu jabatan dengan kompeten.
6. 8.Seleksi adalah proses penilaian terhadap satu atau lebih pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Plt. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh. )

Pasal 2

Untuk menunjang dan menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Keuangan pada suatu jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dilakukan pengangkatan:

1.Pelaksana Tugas (Plt.) ; atau
2.Pelaksana Harian (Plh. ) , dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 3

Peraturan Menteri im mengatur ketentuan mengenai penunjukan atau pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh. ) dalam hal pejabat definitif berhalangan yang berlaku di seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan, kecuali pada Badan Layanan Umum non eselon/ non struktural di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 4

Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

a.Berhalangan tetap yaitu suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara.
b.Berhalangan sementara yaitu suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti ' sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 5

(1)Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
1. a.dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2. b.ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
3. c.ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau
4. d.ditunjuk da:ri pelaksana bawahannya.
(2)Selain cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas (Plt. ) dapat diangkat dari pegawai/ pejabat yang memiliki kompetensi untuk menduduki. jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) di lingkungan Kementerian Keuangan.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) selain pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
(3)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) . atau Pelaksana Harian (Plh. ) jabatan eselon III dan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atasan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ), atau Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat · Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II dimaksud berhalangan. �) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I · dimaksud berhalangan;
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jab.atan eselon III ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan dalam hal Kepala Kantor Wilayah dimaksud berhalangan;
3. c.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau KepaJa Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon III dimaksud berhalangan; dan
4. d.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon V ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon IV dimaksud berhalangan.
(3)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.'untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon III ditandatangani oleh pejabat atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan dalam hal pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon IV ditandatangani oleh Kepala Kantor/ Balai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan, atau atasan dari Kepala Kah tor/ Balai dalam hal Kepala Kantor/ Balai dimaksud berhalangan.

Pasal 8

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap oleh pejabat atasannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat atasannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang menggantikannya tersebut. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) yang ditunjuk dari pejabat yang setingkat atau pejabat/ pelaksana bawahannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau pejabat/ pelaksana bawahannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

BAB III

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS (Pit.) ATAU PELJ\KSANA HARIAN (Pih.)

Pasal 9

(1)Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan dan/ atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitifnya dari pejabat yang dirangkap.
(3)Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu:
1. a.pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
2. b.penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 10

(1)Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
(2)Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.), menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) pada jabatan yang dirangkapnya.
2. b.pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) menerima Tunjangan Kinerj _ a yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per serai:us) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
4. d.pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan/ atau Tunjangan Tambahan Unsur TKPKN Uika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya.
(3)Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
(4)Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan, diperlukan pula adanya ketentuan yang mengatur dalam hal terdapat jabatan struktural yang belum dapat terisi secara definitif yang diisi oleh pejabat/ pegawai yang memiliki kompetensi namun belum memenuhi persyaratan administrasi sebagai pejabat definitif;
c.bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui ·Surat Nomor CI.26-30/ V.101-1/ 06 tanggal 3 Juni 2014 JUga telah menyampaikan pendapat terkait dengan kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) dalam mengambil atau

Menetapkan

menetapkan keputusan yang mengikat kecuali di bidang kepegawaian;

d.bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu adanya penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja dan/ atau Tunjangan Tambahan Unsur Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) kepada Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.); www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERll\EUANGAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksq_na Tugas (Plt.) Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 6, Tambaha� Lembaran Negara Nomor 5494);
2. 2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 560 1);
3. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 194);
4. 4.Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 20 14 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 3 13);
5. 5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 5 1);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 20 15 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 6 1);
7. 7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/ PMK.0 1/ 20 14 terttang Organisasi D · an Tata Kerja Kementerian Keuangan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN DI LING KUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEf11 KEUANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil Kementerian .Keuangan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas di lingkungan Kernenterian Keuangan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pelaksana Tugas (Plt. ) adalah

a.Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan . Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan tetap, atau
b.Pegawai yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan struktural.
1. 3.Pelaksana Harian (Plh. ) adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan apabila pejabat definitifnya berhalangan sementara.
2. 4.Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang beiwenang kepada Pegawai/ Pejabat untuk bertindak sebagai Plt. atau Plh..
3. 5.Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan atau melakukan keputusan clan/ atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. 6.Kompetensi Teknis (Hard Competency) merupakan pengetahuan, kemampuan, dan aspek lainnya yang dibutuhkan pemegang jabatan di dalam mengelola tugas dan pekerjaannya agar dapat mencapai hasil akhir sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
5. 7.Kompetensi Perilaku (Soft Competency) merupakan rangkaian perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang bersangkutan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi suatu jabatan dengan kompeten.
6. 8.Seleksi adalah proses penilaian terhadap satu atau lebih pegawai yang diusulkan untuk diangkat sebagai Plt. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN REPUBLll< INDONESIA

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh. )

Pasal 2

1.Pelaksana Tugas (Plt.) ; atau
2.Pelaksana Harian (Plh. ) , dalam hal pejabat definitif berhalangan.

Pasal 3

Pasal 4

Keadaan berhalangan dalam suatu jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

a.Berhalangan tetap yaitu suatu jabatan struktural yang tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan, misalnya karena seorang pejabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, tugas keluar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan, dan cuti di luar tanggungan negara.
b.Berhalangan sementara yaitu suatu jabatan struktural yang masih terisi namun karena sesuatu hal pejabat definitif yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti ' sakit, dan tugas kedinasan di dalam maupun luar negeri yang tidak melebihi 6 (enam) bulan.

Pasal 5

(1)Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
1. a.dirangkap oleh pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
2. b.ditunjuk dari pejabat yang setingkat;
3. c.ditunjuk dari pejabat satu tingkat dibawahnya; atau
4. d.ditunjuk da:ri pelaksana bawahannya.
(2)Selain cara pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas (Plt. ) dapat diangkat dari pegawai/ pejabat yang memiliki kompetensi untuk menduduki. jabatan struktural di lingkungan Kementerian Keuangan, namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi sebagai Pelaksana Tugas (Plt. ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) di lingkungan Kementerian Keuangan.
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) selain pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan naskah dinas dalam bentuk Surat Perintah.
(3)Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan sesuai format sebagaimana contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) di lingkungan kantor pusat Kementerian Keuangan dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ) atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I dimaksud berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) . atau Pelaksana Harian (Plh. ) jabatan eselon III dan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon II atasan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh. ), atau Sekretaris Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk Sekretariat · Jenderal dalam hal Pejabat Eselon II dimaksud berhalangan. �) www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
(2)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt. ) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan instansi vertikal dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon II ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), atau Menteri Keuangan dalam hal Pejabat Eselon I · dimaksud berhalangan;
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jab.atan eselon III ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Sekretaris Direktorat Jenderal/ Badan dalam hal Kepala Kantor Wilayah dimaksud berhalangan;
3. c.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon IV ditandatangani oleh Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau KepaJa Kantor Wilayah atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon III dimaksud berhalangan; dan
4. d.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)jabatan eselon V ditandatangani oleh Pejabat Eselon IV atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Eselon III atasan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam hal Pejabat Eselon IV dimaksud berhalangan.
(3)Penandatanganan Surat Perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan dengan ketentuan:
1. a.'untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon III ditandatangani oleh pejabat atasan langsung, atau atasan dari atasan langsung Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan dalam hal pejabat atasan langsung dimaksud berhalangan; dan
2. b.untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) jabatan eselon IV ditandatangani oleh Kepala Kantor/ Balai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang bersangkutan, atau atasan dari Kepala Kah tor/ Balai dalam hal Kepala Kantor/ Balai dimaksud berhalangan.

Pasal 8

(1)Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap oleh pejabat atasannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat atasannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang menggantikannya tersebut. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Penunjukan Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) yang ditunjuk dari pejabat yang setingkat atau pejabat/ pelaksana bawahannya, penandatanganan naskah dinas oleh pejabat yang setingkat atau pejabat/ pelaksana bawahannya tetap menggunakan sebutan jabatan yang digantikannya tersebut.

BAB III

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS (Pit.) ATAU PELJ\KSANA HARIAN (Pih.)

Pasal 9

(1)Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan tugas, menetapkan keputusan, dan melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Keputusan dan/ atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pokok pejabat definitifnya dari pejabat yang dirangkap.
(3)Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat di bidang kepegawaian yaitu:
1. a.pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; dan
2. b.penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 10

(1)Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
(2)Pegawai/ Pejabat yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender, diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.), menerima Tunjangan Kinerja yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) pada jabatan yang dirangkapnya.
2. b.pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) atau Pelaksana Harian (Pih.) menerima Tunjangan Kinerj _ a yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per serai:us) dari Tunjangan Kinerja yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLll< INDONESIA
3. c.pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya.
4. d.pelaksana bawahan dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara, yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dan/ atau Tunjangan Tambahan Unsur TKPKN Uika ada) dalam jabatan pelaksana definitifnya.
(3)Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.
(4)Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.)dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98/PMK.01/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh. )

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS (Pit.) ATAU PELJ\KSANA HARIAN (Pih.)

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.01/2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PENUNJUKAN ATAU PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (Plt.) DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (Plh. )

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

LINGKUP WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS (Pit.) ATAU PELJ\KSANA HARIAN (Pih.)

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.01/2020