Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.03/2017
- Nomor
- 12/PMK.03/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
}(} www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKTI PEMOTONGAN PENGHASILAN. DAN/ATAU PEMUNGUTAN
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: PAJAK
www.jdih.kemenkeu.go.id - 3, -
( 2) Bukti Pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat
( 2) Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut. www.jdih.kemenkeu.go.id
Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik. Dalam hal menyebabkan
terdapat kondisi-kondisi tertentu Bukti Pemotongan PPh dan/atau yang Bukti Pemungutan PPh tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh yang telah dibuat sebelumnya.
Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 201 7 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 248 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.h. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…