Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.02/2011
- Nomor
- 121/PMK.02/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4623
Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH.
BAB I
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4625
Dalam rangka pengadaan Cadangan Beras Pemerintah, Direktur Utama Perum BULOG ditetapkan sebagai KPA. BAB II PENGADAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
BAB II
Pemerintah melakukan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dalam rangka penanggulangan keadaan darurat, penanganan kerawanan pangan pasca www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.462 6 bencana, pengendalian gejolak harga beras, untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice Reserve), kerja sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain diluar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah.
Kuantum Cadangan Beras Pemerintah dihitung dengan membagi pagu Cadangan Beras Pemerintah dengan HPB sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang APBN pada tahun anggaran berkenaan. BAB III TATA CARA PENYEDIAAN DAN PEMBAYARAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.4627
Tata cara pengajuan SPP dan penerbitan SPM dalam rangka pembayaran dana Cadangan Beras Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Utama Perum BULOG selaku KPA mengajukan SPM ke KPPN mitra kerja untuk pembayaran dana Cadangan Beras Pemerintah dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN AUDIT CADANGAN BERAS PEMERINTAH
BAB IV
Direktur Utama Perum BULOG selaku KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah serta penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.462 8
Direktur Utama Perum BULOG selaku KPA wajib menyampaikan laporan ketersediaan stok dan penggunaan Cadangan Beras Pemerintah, kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran setiap triwulan, paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)