DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.02/2015

Nomor: 116/PMK.02/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Juni 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengadaan cadangan beras pemerintah, telah dialokasikan dana cadangan beras pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08) ;
b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentartg Kebijakan Pengadaan. Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08) untuk cadangan beras pemerintah;
d.bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu mengatur · kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pei.nerintah yang sebelumnya telah diatur daJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 02/2011;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5423) ; www.jdih.kemenkeu.go.id ME.::f\JTERI f([J.J/\f'K:i/\N HEPUf3UI\ lf'JDrn,JE:Sl1!\ MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalar:h Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.· Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan sebagai bagian dari cadangan beras nasional yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras, penanggulangan · keadaan darurat, bencaria dan rawan pangan, mel1).enuhi kesepakatan Cadangan . Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice . Reserve), kerja Sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain di luar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah.
2.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selartjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003.
3.Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG. ·
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaian dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umu'm Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di. lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri . Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan. dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. www.jdih.kemenkeu.go.id fVlENTLF11 l\i::U/\NCi.L\N riEF'UDL!I;. !f\JIJOl'jE�3J/\ . - 3 -
8.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Kantor Pelayanart Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah birektorat Jenderal Petbendaharaan, yang memperoleh kewenaingan sebagai Kuasa BUN.
10.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh Pertgguna Anggaran/KPA/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga · dan/atau Bendahara Pengeluaran.
11.Surat· Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokurri.en yang diterbitkan oleh PPK sebagai dasar penerbitan SPM-LS dalam rangka pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara �n�Ufil�. .

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA. ' (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPA penyalur dana CBP.
(3)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSP.f'1 .

Pasal 3

(1)Dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dialokasikan dana CBP pada Bagian Artggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
(2)Pengalokasian dana CBP sebagaimana dimaksud · pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan beras nasional dan kemampuan keuangan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAl\J rn::PUBLIK 11\JDONESJA

Pasal 4

( 1) Berdasarkan alokasi dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) , Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyampaikan pemberitahuan alokasi dana CBP kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). ·

(2)Berdasarkan pemberitahuan alokasi dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menyampaikan alokasi dana CBP kepada KPA dan meminta KPA untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran dana CBP.
(3)Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Pasal 5

( 1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),. KPA menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

a.. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
b.Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
d.data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari Perum BULOG. ' .

(2)Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b memuat jumlah maksimum volume beras CBP yang akan disalurkan dalam satu tahun berdasarkan hasil perhitungan antara alokasi dana CBP dibagi dengan HPB.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG.

Pasal 6

( 1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung . dengan alokasi dana CBP dalaril APBN dan/atau APBN-Perubahan. www.jdih.kemenkeu.go.id fvlENTl:::Hi hEUAi'JGAi'J FiEPUBLll\ lf\JDOf\IESI/\

(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan usul penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penerbitan DIPA.
(4)Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Men:teri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pencairan dana CBP, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK.
(2)Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: · a; Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan CBP oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercanturri dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ·ini; dan
1. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh. Direktur Utama Perum BULOG yang · disusun sesuai format sebagaimana tetcantum dalam Larnpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.ini.

Pasal 8

(1)Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 7, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan dan ketersediaan dana'CBP.
(2)Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS . dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung J awab Belanja (SPTB) berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Perum BULOG.
(3)PPK menyampaikan SPP- LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayarari pengadaan CBP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) .
(4)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja · (SPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disuslin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran JV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\iTl:HI KEUAl\lG1\N FlEPUBl..ll\ l�mm�ESJA

Pasal 9

( 1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana.

(2)Berdasarkan pengUJian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , PPSPM membuat, ·· menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.
(3)KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. .
(4)Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Perum BULOG. Pasa1· 10 Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana .mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pehcairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara · pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Pasal 1 1 ( 1) Hasil penjualan beras CBP dalam rangka ·operas1 pasar merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2). Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Perum BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang'-undangan.

Pasal 12

KPA bertanggung jawab secara formal terhadap:

a.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dana CBP;
b.peti.yaluran dana dari rekening Kas Negara ke rekening Perum BULOG; dan
c.penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan dana CBP. Pa$al 13 PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:
a.pengujian administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan, meliputi:
1. 1.kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran dan SPTJM; www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI KEUM\IGAN REPUE"3Lll'\ 11\IDCNESIA
2. 2.kelengkapan dokumen lampiran surat tagihan; dan
3. 3.kesesuaian· kode akun dalam surat tagihan;
b.. pengujian ketersediaan dana dalam DIPA; dan
c.penerbitan SPP-LS.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengadaan cadangan beras pemerintah, telah dialokasikan dana cadangan beras pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08) ;
b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentartg Kebijakan Pengadaan. Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah, Perusahaan Umum (Perum) BULOG diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999. 08) untuk cadangan beras pemerintah;
d.bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pemerintah, perlu mengatur · kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana cadangan beras pei.nerintah yang sebelumnya telah diatur daJam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 02/2011;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalar:h Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.· Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat yang pengadaannya didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN-Perubahan sebagai bagian dari cadangan beras nasional yang dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dengan arah penggunaan untuk menjaga stabilitas harga beras, penanggulangan · keadaan darurat, bencaria dan rawan pangan, mel1).enuhi kesepakatan Cadangan . Beras Darurat ASEAN (ASEAN Emergency Rice . Reserve), kerja Sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain di luar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah.
2.Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selartjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003.
3.Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah harga pembelian beras pemerintah kepada Perum BULOG. ·
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaian dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
5.Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umu'm Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di. lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri . Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan. dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
7.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. www.jdih.kemenkeu.go.id fVlENTLF11 l\i::U/\NCi.L\N riEF'UDL!I;. !f\JIJOl'jE�3J/\ . - 3 -
8.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
9.Kantor Pelayanart Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah birektorat Jenderal Petbendaharaan, yang memperoleh kewenaingan sebagai Kuasa BUN.
10.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan/ digunakan oleh Pertgguna Anggaran/KPA/PPSPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan kepada pihak ketiga · dan/atau Bendahara Pengeluaran.
11.Surat· Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokurri.en yang diterbitkan oleh PPK sebagai dasar penerbitan SPM-LS dalam rangka pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara �n�Ufil�. .

Pasal 2

(1)Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai KPA. ' (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPA penyalur dana CBP.
(3)KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSP.f'1 .

Pasal 3

(1)Dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan dialokasikan dana CBP pada Bagian Artggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
(2)Pengalokasian dana CBP sebagaimana dimaksud · pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan beras nasional dan kemampuan keuangan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAl\J rn::PUBLIK 11\JDONESJA

Pasal 4

(2)Berdasarkan pemberitahuan alokasi dana CBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) menyampaikan alokasi dana CBP kepada KPA dan meminta KPA untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran dana CBP.
(3)Usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).

Pasal 5

a.. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
b.Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;
c.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
d.data dukung lainnya yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari Perum BULOG. ' .

(2)Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b memuat jumlah maksimum volume beras CBP yang akan disalurkan dalam satu tahun berdasarkan hasil perhitungan antara alokasi dana CBP dibagi dengan HPB.
(3)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) . huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perum BULOG.

Pasal 6

(2)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN mengajukan usul penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penerbitan DIPA.
(4)Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Men:teri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pencairan dana CBP, Perum BULOG mengajukan surat tagihan kepada PPK.
(2)Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: · a; Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan CBP oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercanturri dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ·ini; dan
1. b.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh. Direktur Utama Perum BULOG yang · disusun sesuai format sebagaimana tetcantum dalam Larnpiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.ini.

Pasal 8

(1)Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 7, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan dan ketersediaan dana'CBP.
(2)Dalam hal tagihan sudah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS . dan menyusun Surat Pernyataan Tanggung J awab Belanja (SPTB) berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh Perum BULOG.
(3)PPK menyampaikan SPP- LS kepada PPSPM dengan dilampiri Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayarari pengadaan CBP dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) .
(4)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja · (SPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disuslin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran JV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\iTl:HI KEUAl\lG1\N FlEPUBl..ll\ l�mm�ESJA

Pasal 9

( 1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana.

(2)Berdasarkan pengUJian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) , PPSPM membuat, ·· menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.
(3)KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM. .
(4)Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Perum BULOG. Pasa1· 10 Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana .mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pehcairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara · pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Pasal 1 1 ( 1) Hasil penjualan beras CBP dalam rangka ·operas1 pasar merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(2). Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Perum BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang'-undangan.

Pasal 12

KPA bertanggung jawab secara formal terhadap:

a.penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dana CBP;
b.peti.yaluran dana dari rekening Kas Negara ke rekening Perum BULOG; dan
c.penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan dana CBP. Pa$al 13 PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:
a.pengujian administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan, meliputi:
1. 1.kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran dan SPTJM; www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI KEUM\IGAN REPUE"3Lll'\ 11\IDCNESIA
2. 2.kelengkapan dokumen lampiran surat tagihan; dan
3. 3.kesesuaian· kode akun dalam surat tagihan;
b.. pengujian ketersediaan dana dalam DIPA; dan
c.penerbitan SPP-LS.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.02/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2013

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2015