Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.02/2015
- Nomor
- 116/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 5423) ; www.jdih.kemenkeu.go.id ME.::f\JTERI f([J.J/\f'K:i/\N HEPUf3UI\ lf'JDrn,JE:Sl1!\
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN BERAS PEMERINTAH.
Dalar:h Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
Reserve), kerja Sama internasional bantuan sosial, dan kebutuhan lain di luar keperluan terkait dengan bantuan sosial sesuai dengan kepentingan Pemerintah.
Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
www.jdih.kemenkeu.go.id fVlENTLF11 l\i::U/\NCi.L\N riEF'UDL!I;. !f\JIJOl'jE�3J/\ . - 3 -
.
' (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPA penyalur dana CBP.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI l<EUANGAl\J rn::PUBLIK 11\JDONESJA
( 1) Berdasarkan alokasi dana CBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) , Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menyampaikan pemberitahuan alokasi dana CBP kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). ·
( 1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),. KPA menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
' .
( 1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPA BUN melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung . dengan alokasi dana CBP dalaril APBN dan/atau APBN-Perubahan. www.jdih.kemenkeu.go.id fvlENTl:::Hi hEUAi'JGAi'J FiEPUBLll\ lf\JDOf\IESI/\
· a; Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran pengadaan CBP oleh Perum BULOG yang disusun sesuai format sebagaimana tercanturri dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ·ini; dan
Pasal 7, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dari penanggung jawab kegiatan dan ketersediaan dana'CBP.
www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\iTl:HI KEUAl\lG1\N FlEPUBl..ll\ l�mm�ESJA
( 1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi bukti pengeluaran yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana.
Pasa1· 10 Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana .mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pehcairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara · pada kantor pelayanan perbendaharaan negara. Pasal 1 1 ( 1) Hasil penjualan beras CBP dalam rangka ·operas1 pasar merupakan penerimaan negara bukan pajak. (2). Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib disetorkan langsung secepatnya ke Kas Negara oleh Perum BULOG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang'-undangan.
KPA bertanggung jawab secara formal terhadap:
Pa$al 13 PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:
www.jdih.kemenkeu.go.id MEf\JTERI KEUM\IGAN REPUE"3Lll'\ 11\IDCNESIA
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Instruksi Presiden (Inpres)