DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2009

Nomor: 123/PMK.02/2009
Tahun: 2009
Ditetapkan: 22 Juli 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELASEKONOMI. PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 123 Menetapkan 7/4/2019 3/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan membuat Perjanjian Kerja dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
(3)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang:
1. a.para pihak yang melakukan perjanjian;
2. b.pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
3. c.hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
4. d.nilai atau kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. e.persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. f.Ketentuan mengenal cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan

Pasal 2

(1)Penyediaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran bersangkutan dan diberitahukan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan mengajukan permintaan penerbitan Satuan Anggaran Per satuan Kerja (SAPSK)kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)untuk kegiatan dimaksud.
(3)Berdasarkan permintaan penerbitan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK)maksimal sebesar pagu dana yang ditetapkan dalamAPBN.
(4)Berdasarkan SP-SAPSKsebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menerbitkan dan menandatangani Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan guna mendapat pengesahan.
(5)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai dasar pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi adalah kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO); PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1237/4/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dalam rangka pengajuan permintaan pencairan dana.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dapat membentuk Tim Verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur J ender al Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
(4)SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:
1. a.ketentuan umum;
2. b.obyek yang akan diverifikasi; dan
3. c.prosedur pelaksanaan verifikasi.
(5)Hasil verifikasi terhadap kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung jawab kegiatan selaku verifikator dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(6)Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu persyaratan pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
(7)Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) hanya bersifat

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:
1. a.Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab kegiatan/ pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. b.Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit SPM; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.
(2)Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123
1. g.penyelesaian perselisihan. 7/4/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 6

(1)Berdasarkan tagihan dari PT Pelayaran Nasional Indonesaia (Persero) dan memperhatikan DIPA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pejabat yang ditunjuk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri :
1. a.dokumen perjanjian kerja ( diajukan sekali pada permintaan awal);
2. b.berita acara verifikasi;
3. c.kuitansi pembayaran: dan
4. d.surat pernyataan kesanggupan rnenyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (khusus permintaan bulan Desember tahun berkenaan).
(2)Berdasarkan SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) pada bank yang ditunjuk.
(3)Tata cara penerbitan SP2D sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Direktur Utarna atau Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditunjuk, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penurnpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur J ender al Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penurnpang kelas ekonomi.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123 administratif dan tidak membebaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7/4/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran dan/ atau Direktur J ender al Perbendaharaan sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi masih dianggarkan/ disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan membuat Perjanjian Kerja dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berdasarkan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
(3)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling kurang:
1. a.para pihak yang melakukan perjanjian;
2. b.pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
3. c.hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
4. d.nilai atau kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. e.persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
6. f.Ketentuan mengenal cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan

Pasal 2

(1)Penyediaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun anggaran bersangkutan dan diberitahukan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2)Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan mengajukan permintaan penerbitan Satuan Anggaran Per satuan Kerja (SAPSK)kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)untuk kegiatan dimaksud.
(3)Berdasarkan permintaan penerbitan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK)maksimal sebesar pagu dana yang ditetapkan dalamAPBN.
(4)Berdasarkan SP-SAPSKsebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menerbitkan dan menandatangani Konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan guna mendapat pengesahan.
(5)DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai dasar pembayaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi adalah kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana diatur oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya ditugaskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai pelaksana Public Service Obligation (PSO); PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1237/4/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 5

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan melakukan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dalam rangka pengajuan permintaan pencairan dana.
(2)Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dapat membentuk Tim Verifikasi.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur J ender al Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.
(4)SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling kurang:
1. a.ketentuan umum;
2. b.obyek yang akan diverifikasi; dan
3. c.prosedur pelaksanaan verifikasi.
(5)Hasil verifikasi terhadap kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung jawab kegiatan selaku verifikator dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selaku pihak yang diverifikasi.
(6)Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu persyaratan pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.
(7)Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6) hanya bersifat

Pasal 4

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan surat keputusan penunjukan pejabat yang ditunjuk sebagai:
1. a.Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggungjawab kegiatan/ pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. b.Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit SPM; dan
3. c.Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.
(2)Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123
1. g.penyelesaian perselisihan. 7/4/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Pasal 6

(1)Berdasarkan tagihan dari PT Pelayaran Nasional Indonesaia (Persero) dan memperhatikan DIPA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pejabat yang ditunjuk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b menerbitkan SPM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri :
1. a.dokumen perjanjian kerja ( diajukan sekali pada permintaan awal);
2. b.berita acara verifikasi;
3. c.kuitansi pembayaran: dan
4. d.surat pernyataan kesanggupan rnenyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran (khusus permintaan bulan Desember tahun berkenaan).
(2)Berdasarkan SPM sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk untung rekening PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) pada bank yang ditunjuk.
(3)Tata cara penerbitan SP2D sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Direktur Utarna atau Direksi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang ditunjuk, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penurnpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur J ender al Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib rnenyusun Laporan Keuangan dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Laporan Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1)PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penurnpang kelas ekonomi.
(2)Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan selaku Kuasa PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123 administratif dan tidak membebaskan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7/4/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/123-PMK.02-2009Per.HTM

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.02/2009

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010