Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2010
- Nomor
- 12
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010;
3907);
4556);
MEMUTUSKAN: : PERATURAN 'MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN LAUT UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2010, Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Direktur Jenderal berhak:
Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, Penyelenggara Angkutan Laut berkewajiban :
Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaankewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, dilakukan oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada Menteri.
(1). Direksi Penyelenggara ~ngkutan Laut menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggun.aan dan.a kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melalUl Sekretans Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Terhadap penggunaan dana kompensasi, akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyelenggara Angkutan Laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi adalah sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. Pelayaran Nasionallndonesia (Persero) Alamat : Jalan Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010. Ditetapkan di J A K ART A Pada tanggal 11 Februari 2010 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
IS SH MM MH Pe ina TK. I (IV/b) NIP. 19630220 198903 1 001
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)