Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123/PMK.07/2008
- Nomor
- 123/PMK.07/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2009. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9/8/21, 7:25 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/123~PMK.07~2008Per.HTM 2/5
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
9/8/21, 7:25 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/123~PMK.07~2008Per.HTM 3/5
BAB II BATAS MAKSIMAL JUMLAH DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
Batas Maksimal Jumlah Defisit APBN dan APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar 2,25% (dua koma duapuluh lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). BAB III BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III
Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2009. BAB IV BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH
BAB IV
Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipergunakan oleh Pemerintahan Daerah sebagai acuan untuk menetapkan defisit APBD Tahun Anggaran 2009.
BAB V BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB V
Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tigapuluh lima persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 9/8/21, 7:25 AM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123 https://jdih.kemenkeu.go.id/FullText/2008/123~PMK.07~2008Per.HTM 5/5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2008 MENTERI KEUANGAN SRI MULYANI INDRAWATI Lampiran ......................>
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)