Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2021
- Nomor
- 117/PMK.07/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan pedoman pemantauan perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pinjaman daerah serta menetapkan batas maksimal pinjaman daerah;
4287);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD
BAB II
BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2022 masing- masing Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022. BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
BABV PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD.
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)