Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.02/2010
- Nomor
- 124/PMK.02/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABANDANA SUBSIDIPERUMAHAN MELALUIKREDITPEMILIKANRUMAH SEDERHANASEHAT.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/ PERMEN/ M/ 2008; Menetapkan 7/5/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/124-PMK.02-201 OPer.HTM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/124-PMK.02-201 OPer.HTM Berdasarkan SPP yang diajukan oleh PPK, Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SSP) untuk disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri:
Terhadap tagihan subsidi KPRSH dilakukan verifikasi sesuai ketentuan sebagaimana diatur oleh Menteri Perumahan Rakyat.
Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan sesuai dengan rencana penggunaan dana.
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menerbitkan keputusan untuk menunjuk:
dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan guna memperoleh pengesahan.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/124-PMK.02-201 OPer.HTM
Bank Pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran subsidi KPRSHkepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat selaku KPA bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana subsidi KPRSH.
Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan- Kementerian Keuangan dengan dilampiri:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
7/5/2019 7/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/124-PMK.02-201 OPer.HTM BERITANEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 320 PATRIALISAKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.W.AGUS MARTOWARDOJO Diteta pkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2010 MENTER! KEUANGAN, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi perumahan melalui KPRSH masih dianggarkan/disediakan dalam APBN.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)