Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.010/2015
- Nomor
- 125/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 10
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan M E NT E R I K E U A N G A N
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/ PMK.03/2014 ten.tang Tata Cara Pertukaran.Informasi (Exchange of Information);
MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN N O M OR 60 / PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI (EXCHANGE OF INFORMATION). Pasall Beberapa ketentuan clalam Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange of Infonnation) cliubah sebagai berikut:
/ > www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTE R I K E UANG AN
3 . Persetujuan Penghindaran Paj ak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah pe1janj ian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk mencegah terj adinya pengenaan paj ak berganda dan pengelakan paj ak.
6 . O toritas Paj ak Negara Mitra atau Otoritas Pajak Yurisdiksi Mitra yang selanjutnya disebut sebagai Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah otoritas perpaj akan pada Negara Mitra atau otoritas perpajakan pada Yurisdiksi Mitra yang berwenang melaksanakan ketentuan dalam P3B , TIEA, Konvensi, Persetuj uan Pej abat yang B erwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), Persetuj uan an tar · Pemerintah (Intergoven1mental . Agreement/IGA), atau pe1janj ian bilateral maupun multilateral lainnya. I >www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I KEUA N G A N
8 . Pertukaran Informasi atau Exchange of Information (EOI) yang selanj utnya disebut Pertukaran Informasi adalah pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan sebagai pelaksanaan P3B, TIEA, Konvensi, Persetujuan Pej abat yang Berwenang yang B ersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement), Persetuj uan antar Pemerintah (Intergovenimental Agreement/IGA), atau perj anj ian bilateral atau multilateral lainnya, untuk mencegah penghindaran paj ak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan/ a tau penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak. 2 . Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
melakukan Pertukaran Paj ak Negara Mitra
a) P3B ; b) TIEA; c) Konvensi; I; www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTER I K E UANGAN d) Persetujuan Pej abat yang Berwenang yang B ersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement); e) Persetujuan antar Pemerintah (Intergoven1mental Agreement/IGA); atau f) perj anj ian bilateral atau multilateral lainnya.
a) Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan ; b) Pertukaran Informasi secara spontan; dan c) Pertukaran Informasi secara otomatis.
4 . D i antara Bab II dan Bab III disisipkan satu Bab, yakni B ab IIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PERMINTAAN IN FORMASI KEPADA WAJIB PAJAK ATAU PIHAK LAIN
I �www.jdih.kemenkeu.go.id M E N T E R I K EUA N G A N
notaris, instansi
www.jdih.kemenkeu.go.id M E N TER I l<::E UANG A N
6 . Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
I )www.jdih.kemenkeu.go.id M E N TER I f www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER I KEUA N G A N
b . terdapat dugaan bahwa permintaan Informasi berkenaan dengan transaksi yang dimaksudkan untuk menghindari pengenaan paj ak, melakukan pengelakan paj ak, atau memanfaatkan struktur/ skema sedemikian rupa yang tujuan utama atau salah satu tujuan utamanya adalah untuk memperoleh manfaat P3B; dan
//www.jdih.kemenkeu.go.id M ENT E R I K E UANGAN ·a. . perlu dilakukan tindakan administratif yang bertentangan dengan praktik administrasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan ;
8 . Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 6 diubah , sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTE R I KEUANG AN b . analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Paj ak;
e . penagihan;
h . pengurangan atau pembatalan ketetapan paj ak; L ke bera tan ; J. banding;
b . pembayaran kepada Waj ib Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diduga tidak dilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
I/ www.jdih.kemenkeu.go.id M E NTE R I K E U A N G AN
9 . Ketentuan Pasal 8 diubab, sebingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
( 2 ) Informasi yang dipertukarkan secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a berupa:
1 . nama; 2 . nomor kartu identitas ; 3 . nomor paspor;
I/ www.jdih.kemenkeu.go.id MENT E R ! l' l.J. 2 0 1 9 -84 0 2 l! CJ O l '1 ; 4r�tNO�\I..� --==- --....... www.jdih.kemenkeu.go.id M EN T E R I K E UA N G A N R E P U B L l l\ I N D O N ES IA LAM PIRAN I I I PERATURAN M ENTER! KE UANGAN R E P U B L I K I N D O N ESIA NOMOR 1 2 5/ PM K . 010 / 201 5 TENTANG PERUBAHANATAS PERATU RAN M ENTER! K E UANGAN N O M O R 6 0 / PM K . 0 3 / 2 0 1 4TENTA N G TATA CARA PERTUKARAN I N F' O RMASI (EXCHANGE OF INFORMA TION) TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS A . Pertukaran Informasi secara otomatis kepada Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 1 . Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang mengelola dan mengadministrasikan Informasi terkait data pemotongan / pemungutan p aj ak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subj ek paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) harus memberikan Informasi tersebut kepada Direktur Peraturan Perpaj akan II berdasarkan ketentuan yang diatur dalam : a) P3B ; b ) Konvensi; c) Persetujuan Pej abat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement); d) Persetuj uan antar Pemerintah (Intergovernmental Agreement/IGA); atau e) Perj anj ian bilateral atau multilateral lainnya.
3 . Atas Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada butir 1 , D irektur Peraturan Perpaj akan II melakukan penelitian dan menyampaikan Informasi tersebut kepada Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra . 4 . Atas Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada butir 2, D irektur Peraturan Perpaj akan II melakukan penelitian dan menyampaikan I nformasi tersebut kepada:
5 . D alam hal Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. memanfaatkan Informasi yang diterima, dan menyampaikan kepada Dii:-ektur Peraturan Perpaj akan II mengenai laporan hasil pemanfaatan Informasi dimaksud , D irektur Peraturan Perpaj akan II meneruskan laporan pemanfaatan Informasi dimaksud kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang mengelola dan mengadministrasikan Informasi perpaj akan . B . Pertukaran Informasi secara otomatis dari Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 1 . D irektur Peraturan Perpaj akan I I menerima Informasi secara otomatis dari otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
c . berclasarkan hasil penelitian sebagaimana climaksucl pacla huruf b, menyampaikan Informasi sebagaimana climaksucl pacla buruf a kepacla unit di lingkungan Direktorat Jencleral Pajak yang mengelola clan mengaclministrasikan Informasi perpajakan. 3 . Atas Informasi yang cliterima clari Direktur Peraturan Perpajakan II sebagaimana climaksucl pacla butir 2 buruf c, unit di lingkungan Direktorat Jencleral Pajak yang mengelola clan mengaclministrasikan informasi perpajakan : a . mengaclministrasikan Informasi tersebut sesuai clengan pedoman aclministrasi pembangunan, pemanfaatan, clan pengawasan data;
4 . Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang memanfaatkan Informasi sebagaimana climaksucl pada butir 3 huruf b, menyampaikan laporan basil pemanfaatan Informasi kepacla:
5 . Atas penyampaian laporan basil pemanfaatan Informasi dari unit di lingkungan Direktorat Jencleral Pajak sebagaimana climaksucl pada butir 4, Direktur Peraturan Perpajakan II menyampaikan pemberitabuan kepada Otoritas Pajak Negara Mitra atau Yuriscliksi Mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan di bidang perpajakan. . . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E SIA , ttcl . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO f ; www.jdih.kemenkeu.go.id M EN T E R I K E UA N G A N LAM P I RAN IV ���A��RA� ��N1�1M: P. u$1Gc)'-7 �1Cf Y �I K I N D O N ES I A T E N TANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN M ENTER! K E U A N GA N N O M O R 6 0 / PM K . 0 3 / 2 0 1 4 TENTA N G TATA CARA PERTUKARAN I N FORMASI (EXCHA NGE OF INFORMA TION) TATA CARA PELAKSANAAN TAX EXAMINA TION ABROAD A . Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra 1 . Usulan tax examination abroad d i Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra a . . Unit d i lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak menyampaikan usulan tax examination abroad kepada Direktur Peraturan Perpaj akan II . b . Usulan tax examination abroad kepada Direktur Peraturan Perpaj akan II sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat hal-hal sebagai berikut: 1) referensi surat terkait permintaan Informasi kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, surat terkait Pertukaran Informasi secara spontan dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau surat terkait Pertukaran Informasi secara otomatis dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 2) alasan pengajuan usulan tax: examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 3) hasil penelitian bahwa ta)c examination abroad merupakan satu satunya tnetode atau cara yang harus ditempuh ; dan 4) hasil penelitian bahwa terdapat indikasi bahwa Waj ib Paj ak melakukan penghindaran paj ak, pengelakan paj ak, atau semata mata hanya untuk memanfaatkan fasilitas P3B di Negara Mitra a tau Yurisdiksi Mitra dan / atau di Indonesia.
1) pemenuhan ketentuan Pasal 10 ayat (1); 2) kese suaian antara usulan tax examination abroad dengan ketentuan dalam P3B , TIEA, Konvensi, atau perj anj ian bilateral maupun multilateral lainnya; dan 3) pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, bersama- sama dengan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak terkait. d . Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c , D irektur Peraturan Perpaj akan I I menentukan tax examination abroad disetuj ui atau ditolak. e . Terhadap usulan tax examination abroad yang disetuj ui, D irektur Peraturan Perpaj akan II menyampaikan permintaan secara tertulis mengenai tax examination abroad kepada Otoritas Paj ak Negara Mifra · atau Yurisdiksi Mitra.
www.jdih.kemenkeu.go.id M EN T E R ! K E UA N G A N 2 . Tindak lanj ut penyampaian permintaan tax examination abroad kepada Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
1) menyampaikan kepada Direktur Jenderal Paj ak usulan pembentukan tim dalam rangka pelaksanaan tax examination abroad di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; 2) melakukan koordinasi dengan Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk menentukan tata cara dan waktu pelaksanaan tax examination abroad. b . Terhadap permintaan tax examination abroad yang tidak disetujui oleh O toritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, D irektur Peraturan Perpaj akan II menyampaikan pemberitahuan kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak yang menyampaikan usulan tax examination abroad, dengan tembusan unit di lingkungan D irektorat Jenderal Paj ak terkait . B . Tata Cara Pelaksanaan Tax Examination Abroad yang diaj ukan O toritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
b . Atas permintaan tax examination abroad sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur Peraturan Perpaj akan II : 1) melakukan penelitian mengenai P3B , TIEA, Konvensi, atau multilateral lainnya; dan kese suaian dengan ketentuan perJ anJ 1an bilateral maupun 2) bersama dengan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Paj ak terkait, melakukan penelitian apakah permintaan tax examination abroad dapat dilakukan melalui pemeriksaan untuk tujuan lain . c . Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b , Direktur Peraturan Perpaj akan I I menentukan permintaan tax examination abroad disetuj ui atau ditolak. d . Terhadap tax examination abroad yang disetuj ui, Direktur Peraturan Perpaj akan II menyampaikan pemberitahuan kepada O toritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. e . Terhadap tax examination abroad yang ditolak, Direktur Peraturan . Perpaj akan II menyampaikan penolakan kepada Otoritas Paj ak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. I r www.jdih.kemenkeu.go.id M ENTEI�I KEUANGAN EEPUBLIK INDON ESIA 2 . Tinclak lanjut atas permintaan tax examination abroacl
1) meminjam buku, catatan, clan/atau dokumen yang terkait clengan Informasi yang climintakan; 2) men.gun.duh data yang clikelola secara elektronik yang terkait clengan Informasi yang climintakan; 3) meminta keterangan lisan clan/atau tertulis clari Wajib Pajak; clan/atau 4) meminta keterangan clan/atau bukti yang cliperlukan clari pihak ketiga yang mempunyai hubungan clengan Wajib Pajak yang cliperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan. M ENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N D O N E S IA , ttcl . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)