Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2013
- Nomor
- 125/PMK.07/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah setiap tahun; www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1080 2
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1080 3
BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1080 4 BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III
dan
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2014 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2014. BAB III BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1080 5 BAB IV PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
BAB IV
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1080 6
Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD/APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/APBD Perubahan. BAB V PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH
BAB V
Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)