Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2019
- Nomor
- 125/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran;
www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT APBD Pasal 2
BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD Pasal 3
a.. sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk kategori sangat tinggi; www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 masing- masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 2020. BABIV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH Pasal 5
& www.jdih.kemenkeu.go.id BABV PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH Pasal 6
www.jdih.kemenkeu.go.id
Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh Menteri Dalam Negeri/ gubernur. BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT APBD DAN PINJAMAN DAERAH Pasal 10
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB VI
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/ a tau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII
Ketentuan mengenai:
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 20 19 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 20 19 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 986 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU ARIF BINTARTO Y'"""'rl<M.J.,....,___ NIP 19710912 1997 www.jdih.kemenkeu.go.id No mar Sifat Lampiran Hal Yth. LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125/PMK.Ol/2019 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 FORMATSURATPERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT APBD KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : [nomor surat] : [sifat surat] : .......... Berkas : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman Daerah [kota], [tanggal, bulan, tahun] Menteri Keuangan c.q.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD sebesar Rp ................... (sejumlah pinjaman) yang bersumber dari ................... (pemberi pinjaman) dengan jangka waktu ................... (sesuai naskah peijanjian pinjaman) dan perkiraan bunga sebesar .... % (sebutkan perkiraan bunga) . akan digunakan untuk ...................................... (sebutkan penggunaan dan besaran dana masing-masing proyek). Mengingat jumlah rencana Pinjaman Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai dari Pinjaman Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Kepala Daerah ................. . [tanda tangan & cap basah] [nama kepala daerah] Tembusan:
2. 3. 4. No. dan Tanggal Surat Perjanjian Pinjaman
[tanda tangan & cap basah] [nama kepala daerah] www.jdih.kemenkeu.go.id FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT APBD KOPSURAT PEMERINTAH PROVINSI I KA.BUPATEN I KOTA Nomor Sifat Lampiran Hal Yth. : [nomor surat] : [sifat surat] : .......... Berkas : Laporan Rencana Defisit APBD Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta [kota], [tanggal, bulan, tahun] Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal befisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2020 sebesar Rp .............. .. Defisit APBD tersebut disebabkan karena ..................... [sebutkan alasan]. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan
Kepala Daerah .................. .. [tanda tangan & cap basah] [nama kepala daerah] *) tidak perlu dilampirkanjika defisit APBD TA 2020 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2020 sebagaimana diatur dalam PMK www.jdih.kemenkeu.go.id No. Sumber Pinjaman
2. 3. 4. FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PINJAMAN DAN KEWAJIBAN PINJAMAN KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI I KABUPATEN I KOTA No. dan Tanggal Tujuan Penarikan Pembayaran Pembayaran Surat Perjanjian Penggunaan Pokok Non Pokok Pinjaman Pinjaman -(3) (4) (5) (6) (7) ARIF BINTARTO~ y..rm"'r-.:ll.l~ NIP 19710912199 Tunggakan Tunggakan Total Outstanding Pokok Non Pokok Tunggakan Pinjaman
[tanda tangan & cap basah] [nama kepala daerah] .•; '· MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)