Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.08/2018
- Nomor
- 125/PMK.08/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik; tentang Syariah 1 . Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang S-Jrat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara RepL:.blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA RITEL DI PASAR PERDANA DOMESTIK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dioaksud dengan: 1 . Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebuL Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang di-:erbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
1 0. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek termasuk yang khusus memasarkan efek reksa dana, dan/ atau manaJer investasi. 1 1 . Perusahaan Financial disebut Perusahaan Technology yang selanjutnya Fintech adalah badan hukum Indonesia yang mengoperasikan informasi. menyediakan, jasa keuangan mengelola, dan berbasis teknologi
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 7. Pemesanan Pembelian adalah pengaJuan pemesanan pembelian SBSN Ritel oleh Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik.
1 9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat clan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, clan/ &.tau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Mitra Distribusi.
21 . Setelmen adalah penyelesaian transaksi dalam rangka penjualan SBSN Ritel, yang terd:..ri dari setelmen C.ana clan setelmen kepemilikan SBSN.
BAB II KETENTUAN PENJUALAN
BAB II
(1 ) Penerbitan SBSN Ritel dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN. t www.jdih.kemenkeu.go.id
(1 ) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN Ritel di Pasar Perdana Domestik.
(1 ) Pemesanan Pembelian SBSN Riiel oleh Investor Ritel dapat dilakukan:
atau fr www.jdih.kemenkeu.go.id
(1 ) Penjualan SBSN Ritel diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri c. q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
BAB III MITRA DISTRIBUSI Bagian Kesatu Ketentuan dan Persyc..ratan
BAB III
(1 ) Mitra Distribusi sebagaimana dioaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Fintech yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
Mitra layanan kepada surat 1 . kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
dan/atau
(1 0) Standar Sistem Elektronik c::uon Mitra Distribusi ditentukan oleh Direktur Jenderal. t www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keclua Penetapan clan Pencabutan M:tra Distribusi
(1 ) Penetapan Mitra Distribusi clengan kemampuan melayani Pemesanan Pembelian secara langsung kepacla Pemerintah melalui Sistem Elektrnnik clilakukan clengan tahapan sebagai berikut:
cl. pemberian persetujuan pendahuluan kepacla calon Mitra Distribusi untuk ;>embangunan Sistem Elektronik sesuai clengan stanclar yang clitentukan oleh Direktur Jencleral;
hasil (1 ) Direktur Jenderal berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan calon Mitra ::Jistribusi.
dan/atau
(1 ) Penetapan Bank, Perusahaan Efek: dan/atau Perusahaan Fintech sebagai Mitra Distribusi dilakukan oleh Direktur Jenderal.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 1 0 (1 ) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan dan dapat dilakukan perpanJangan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan berdasarkan hasil evaluasi kelayakan Mitra Distribusi.
Mitra Distribusi memiliki kewajiban sebagai berikut:
perundang-undangan yang dikeluarkan dan oleh
www.jdih.kemenkeu.go.id 1. membantu Investor redemption, untuk diperdagangkan; Ritel dalam hal terdapat early SBSN Ritel yang tidak dapat J. membantu Investor Ritel dalam melakukan penjualan SBSN Ritel yang dapat diperdaga:igkan sampai dengan masa jatuh temponya;
Bagian Keempat Evaluasi Mitra Distri'.:>usi
Membuka PDF…