Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.08/2015
- Nomor
- 19/PMK.08/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Peraturan Menteri Keuangan;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUI3LIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PENJUALAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TABUNGAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Setiap Warga Negara Indonesia dapat membeli Sukuk Tabungan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN BAB II PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENJUALAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Penerbitan
BAB II
penerbitan Sukuk Tabungan dilakukan secara langsung oleh Pemerintah, kegiatan persiapan dan pelaksanaan penerbitan Sukuk Tabungan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pengelolaan SBSN.
Bagian Kedua Pelaksanaan Penjualan
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
BAB III PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN AGEN PENJUAL Bagian Kesatu Persyaratan Agen Penjual
BAB III
dalam
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Bagian Kedua Penunjukan Agen Penjual
pengambilan
dokumen
J. negosiasi fee;
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN
Perjanjian kerja antara Pemerintah dengan Agen Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memuat kewajiban Agen Penjual yang paling kurang meliputi:
BAB IV PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM
BAB IV
Dalam rangka penerbitan Tabungan, dapat dilakukan Hukum. dan penjualan Sukuk penunjukan Konsultan Bagian Kesatu Persyaratan Konsultan Hukum
Membuka PDF…
Undang-Undang