Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.010/2017
- Nomor
- 126/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga ·atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Intemasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Intemasional Tahun Anggaran 2017;
632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK. 05/2011 tentang Perubahan atas · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK. 05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah www.jdih.kemenkeu.go.id (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTElli KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMElliNTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG . DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBElliKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERBITAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017.
( 2) Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah. ( 3) Penerbitan di pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu kegiatan penawaran dan penjualan surat berharga negara dalam valuta asing di luar wilayah Indonesia.
( 8) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional antara lain meliputi: agen penjual, agen pembeli/penukar, bursa efek di luar negeri, wali amanat, agen penata usaha, agen pembayar, lembaga rating, dan konsultan · hukum internasional tidak termasuk konsultan hukum lokal. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal2
· (2) Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal· Pajak selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai dengan tugasnya masing masing untuk:
Pembayaran atas Pajak Penghasilan
· Pelaporan dan pertanggungjawabari Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar intemasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara eli pasar intemasiorial Tahun. Anggaran 2017 dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.
Peraturan Menteri ini berlaku pacta tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1286 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang