Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2016
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 101
Ringkasan
Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi
Upaya menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut ditempuh melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2OlT; Mengingat Mengingat : 1. PF.rl-Sltfl:N.l REI-rl-l 13 l-ll( ll{t)()1.1 ESl,,:r Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (l), ayat (21, ayat (3), dan ayat (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; Undang-Undang Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakSrat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2OI4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis Permusyawaratan Ralqrat, Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 2. 3. 4. Dengan PRES I DEN REPL-l FilL-l !( I l'l DO I'J tr-Sl A Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
PRES IDEN REPLJRLII( II!DOI.IESIA Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcomel tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 7. 8. 9. 10. 11.
I:)RES IDEI! RE.l-ruFiLll( ll\l DC'l\l ESIA Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta. Dana Perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan de sentralisasi Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
PF?ES lD El.l REPI-l Bl-lK I l! DOl.lF-SlA
PRES Itf EI.I [.1EtrU EL.lt( lr..lDOt.t EStA
APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.
Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2Ol7 direncanakan sebesar Rp1.75O.283.38O.176.000,0O (satu kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:
(41 FTRESIDEI.I i"^lEFU H L-I I( I N DO I\ ES i/\ -t2- Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b direncanakan sebesar Rp493.888.7O5.926.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurrrf c direncanakan sebesar Rp17.295.591.674.000,00 (tujuh belas triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp157.158.000.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh triliun seratus lima puluh delapan miliar rupiah). Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp8.749.560.118.000,00 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah). Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.075.100.000.000,00 (tiga puluh empat triliun tujuh puluh lima miliar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(s)
PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurr.f b direncanakan sebesar Rp250.039.O71.639.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga puluh sembilan miliar tduh puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.995.859.805.000,00 (delapan puluh enam triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.000.000.000.000,00 (empat puluh satu triliun rupiah). (2) (3)
PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.428.114.466.000,00 (delapan puluh empat triliun empat ratus dua puluh delapan miliar seratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.615.097.368.000,00 (tiga puluh tduh triliun enam ratus lima belas miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2Ol7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden.
Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl.372. 661.602.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu rupiah).
Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2OL7 direncanakan sebesar Rp2.080.45 1. 168.747 .OOO,00 (dua kuadriliun delapan puluh triliun empat ratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)