Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.05/2018
- Nomor
- 127/PMK.05/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran Bagian Anggaran yang bersangkutan . clan pad a www.jdih.kemenkeu.go.id
7 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAP BUNTK. 8 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengelola Barang B endahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAKPLB BUN adalah satuan www.jdih.kemenkeu.go.id kerja/ unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk men gurus / menatausahakan / mengelola Barang Milik Negara yang dalam penguasaan BUN pengelola barang.
10 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
13 . Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan ke bij akan dan standarisasi teknis di bi dang pengelolaan pembiayaan dan :-isiko .
www.jdih.kemenkeu.go.id 15 . Penerimaan Negara selanjutnya disingkat Bukan Paj ak yang PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpaj akan dan hibah . 16 . Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas fiskal yang disediakan oleh Menteri Keuangan kepada penanggung j awab proyek kerj asama yang dibiayai dari sumber sebagaimana diatur dalan: Peraturan Menteri Keuangan mengenai fasilitas dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek kerj asama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. 17 . Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek kerj asama pemerintah dan badan usaha oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara. 18 . Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . 19 . BMN _yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/ lembaga. 2 0 . Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan :
b . Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1 9 62 tentang Larangan Adanya Organisasi yang Tidak Sesuai dengan Kepribadian Indonesia: Menghambat Penyelesaian Revolusi atm.::.. Bertentangan dengan Cita-Cita Sosialisme Indonesia;
Presiden / Panglima Tertinggi ABRI / Pemimpin Besar Revolusi Nomor 5 2 / KOTI / 1 9 64; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id 2 1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi . 2 2 . B arang yang Menjadi Milik/ Kekayaan Negara yang Berasal dari KKKS yang selanj utnya disebut BMN yang Berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu . 2 3 . Kontraktor Perj anjian Kerj a Sama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) . 2 4 . Barang yang Menj adi Milik/ Kekayaan Negara yang Berasal dari Kontraktor PKP2B yang selanjutnya disebut BMN yang B erasal dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor untuk kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan / atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perj anjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada pengakhiran perj anj ian akan digunakan untuk kepentingan umum. 2 5 . Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat BLBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan www.jdih.kemenkeu.go.id untuk menJaga kestabilan sistem pembayaran dan sistem perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan likuiditas, antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank. 2 6 . PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PPA adalah perusahaan perseroan yang didirikan oleh pemerin tah dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan perj anjian pengelolaan aset. 2 7 . Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan negara yang berasal dari kekayaan B PPN yang sebelumnya diserahkelolakan kepada PT PPA, dan telah dikem balikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan . 2 8 . Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA adalah kekayaan negara yang berasal dari B PPN yang tidak terkait dengan perkara, berupa aset properti, aset saham, aset reksa dana, dan / atau aset kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 / PMK. 06 / 2 006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT PPA, dikelola oleh PT PPA. 29 . Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dij adikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23 / PMK. 06/ 2 0 0 8 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Per 1 7 September 2 0 0 3 , serta telah ditetapkan sebagai BMN yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9 2 / KMK. 06 / 2008 tentang www.jdih.kemenkeu.go.id Pen etapan Status Aset Eks Pertamina S e bagai Barang Milik Negara. 30 . Paj ak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah . 3 1 . Selisih K urs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. 32 . Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 3 3 . Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam j urnal akuntansi berdasarkan basis kas . 34 . Buku B esar Akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam j urnal akuntansi berdasarkan basis akrual. 3 5 . Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungj awaban per:ierin tah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan . 3 6 . Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyaj ikan informasi realisasi pendapatan, belanj a, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan, s1sa lebih / kurang pembiayaan anggaran yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode . 3 7 . Neraca adalah laporan yang menyaj ikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekui tas pad a tanggal terten tu . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - 3 8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dalam periode pelaporan . kegiatan 1 (satu) 3 9 . Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4 0 . Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penj elasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas , LO , LPE, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk pengungkapan yang memadai . 4 1 . Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menj adi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 4 2 . Suspen Penerimaan adalah transaksi penerimaan yang diterima kasnya di kas negara tetapi tidak teridentifikasi dan/ atau tidak diakui oleh satuan kerj a pada kementerian negara/ lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SATK yang paling sedikit terdiri atas :
b . belanj a/ beban Fasilitas Penyiapan Proyek; c . belanj a/ beban Dukungan Kelayakan; d . PNBP yang dikelola oleh DJA; e . aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; f . belanj a / beban Jamman sosial, belanj a/ beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
h . utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai;
rekening valas pada kuasa BUN daerah . 3 . Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Belanj a/ beban pengeluaran untuk keperluar: hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas :
b . pengeluaran perj anjian internasional yang mencakup transaksi ya::J.g timbul sebagai akibat dari perj anj ian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional dan dibiayai dari B agian Anggaran BUN; dan c . pendapatan dan belanj a/beban selisih kurs dan biaya transfer atas pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional .
b . pendapatan panas bumi; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
( 5) Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e paling sediki t terdiri atas :
b . B M N yang berasal dari pertambangan paling sedikit terdiri atas: 1 . BMN yang Berasal dari KKKS ; dan 2 . BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2 B ;
d . B M N Idle yang sudah diserahkan k e DJKN;
1 . piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) ; 2 . aset eks BPPN; 3 . Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan 4 . Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA;
1 . barang gratifikasi;
3 . BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk kementeriar negara/ lembaga, seperti unit pelaksans teknis yang dibentuk oleh kementerian negara/ lembaga; 4 . BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan ad hoc; atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - 5 . BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanj ut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
b . belanj a/ beban j aminan layanan kesehatan;
d . belanj a/ beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) ;
dan
b . pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN; c . pendapatan lainnya dalam pengelolaan kas negara;
e . belanj a/ beban selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
( 1 0) Pendapatan dan beban untuk pengelolaan penenmaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j paling sedikit terdiri atas:
( 1 1 ) Belanj a/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k paling sedikit terdiri atas:
b . pembayaran bunga nega if;
( 1 2) Pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 merupakan pendapatan dan beban selisih kurs (J. www.jdih.kemenkeu.go.id belum terealisasi dalam pengelolaan rekening valas milik kuasa BUN daerah . 4 . Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1 . dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPPR yang menangani fasilitas penyiapan proyek dalam hal fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan melalui penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara; 2 . dilaksanakan oleh unit kerj a di Kementerian Energi clan Sumber Daya Mineral yang ditunjuk sebagai KPA dalam hal fasilitas peny1apan proyek dilaksanakan melalui kerj asama penyediaan infrastruktur dengan lembaga internasional dalam pembangunan clan/ atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri;
e . UAKPA BUN TK pengelola PNBP panas bumi dilaksanakan oleh unit eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBP;
h . UAKPA BUN TK pengelola B MK yang Berasal dari KKKS dilaksanakan oleh unit eselon II di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangam pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS ;
J. UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh unit eselon II di DJKN yang menangam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - n . UAKPA BUN TK pengelola piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o; dilaksanakan oleh unit kerj a pada kementerian negara/ lembaga yang ditunj uk selaku KPA;
p . UAKPA B U N TK pengelola belanj a/ beban jaminan sosial , belanj a/ beban selisih harga beras BuloK dan pelaporan akumulasi 1uran pens1un dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan belanj a/ beban j aminar: sosial, belanj a/ beban selisih harga beras Bulog� dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
belanj a/ beban untuk penge olaan kas negara dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara;
s . UAKPA BUN TK pengelola utang PFK Paj ak Rokok dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPK yang menangani pengelolaan Paj ak Rokok;
(;www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - 5 . Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1 . pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek; dan 2 . pengelola pembayaran Kelayakan, dilaksanakan oleh DJPPR; Dukungan
e . UAP B U N T K atas : 1 . pengelola belanja/ beban j aminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi 1uran pens1un; 2 . pengelola pendapatan dan belanj a/ beban untuk pengelolaan kas negara;
4 . pengelola penerimaan negara; 5 . pengelola belanj a/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan 6 . pengelola pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah, dilaksanakan oleh DJPb; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
6 . Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAKP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh DJPb .
7 . Ketentuan Pasal 1 2 diubah sehingga berbunyi �ebagai berikut: Pasal 1 2 ( 1 ) UAKPA BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan dengan keten tuan se bagai berikc:. t:
dan b . UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dan huruf i menyampaikan Laporan Keuangan kepada UAKKPA BUN TK.
V- www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
LPE, Neraca, dan setiap semesteran CaLK dan
8 . Ketentuan Pasal 2 0 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 0 ( 1 ) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat ( 1 ) untuk tingkat UAKPA BUN TK ditandatangani dengan keten tuan se bagai berikut:
b . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek penugasan khus-.ls kepada Badan U saha Milik Negara ditandatangi oleh pej abat eselon II di DJPPR yang ditunjuk sebagai KPA; c . Pernyataan Tanggung Ja\vab UAKPA B U N TK pengelola pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek penyediaan infrastruktur dengan lembaga internasional dalam pembangunan dan / atau pengembangan kilang minyak di dalam negeri ditandatangani oleh pej abat di kementerian yang menyelenggarakan urusan www.jdih.kemenkeu.go.id pemerintah di bidang energi clan sumber daya mineral yang ditunjuk sebagai KPA; d . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola pembayaran Dukungan Kelayakan ditandatangi oleh pej abat di kementerian negara/ lembaga yang ditunjuk sebagai KPA;
J. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola as et Kon traktor PKP2B ditandatangani oleh pej abat eselon II pada Kementerian Energi d2.n Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN yang Berasal dari Kon traktor PKP2B ;
m . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola as et yang tim bul dari pem berian BLB I , ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJKN yang menangam pengelolaan kekayaan negara; n . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola aset lainnya dalam pengelolaan DJKN, ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJKN . yang menangam pengelolaan kekayaan negara; o . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o , ditandatangani oleh pej abat eselon II d i unit kerj a pada kementerian negara/ lembaga yang ditunjuk selaku KPA; p . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola piutang kepada Yayasan Supersemar, ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJKN yang menangam pengelolaan kekayaan negara;
belanj a/ beban selisih harga beras BuloK dan pelaporan akumulasi iuran pensiur:. ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJPb yang ditunjuk sebagai KPA; r . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola pendapatan dan belanj a/ beban untuk pengelolaan kas negara, www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan kas negara; s . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola utang PFK pegawai, ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJPb yang ditunj uk sebagai KPA;
v . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola belanj a/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan, ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJPb yang ditunjuk sebagai KPA; dan
b . Pernyataan Tanggung Jawab UAP B UN TK pengelola:
dan
d . Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
1 . belanj a/ beban J amman sosial, belanj a/ beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
5 . belanj a/ beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan; dan 6 . pendapatan dan be ban untuk pengelolaan rekening valas pada kuasa BUN daerah, ditandatangani oleh Direktur J enderal Perbendaharaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktur J ender al
9 . Ketentuan Pasal 2 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 2 ( 1 ) U ntuk meyakinkan keandalan informasi yang disaj ikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN pengelolaan transaksi khusus .
1 0 . Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2 3A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 3A Dalam hal transaksi layanan perbankan belum memiliki Daftar I sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tersendiri, akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK pengelola belanj a/ beban Jamman sosial, belanj a/ beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 8 - 1 1 . Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK. 0 5 / 2 0 1 5 tentang Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 15 Nomor 2 054) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 53 /PMK. 0 5 / 2 0 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK. 05 / 2 0 1 5 tentang Sistem Akuntansi clan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1 554) , diubah sehingga menj adi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri m 1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 1 S eptember 2 0 1 8 M ENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 S eptember 2 0 1 8 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDO D O EKATJAHJANA B ERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 1 347 ARIF BINTARTO NIP 1 97 1 09 1 2 1 9 www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 0 - LAMPI RAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.05/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 /PMK. 0 5 / 2 0 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHU SUS MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS www.jdih.kemenkeu.go.id A . Latar B elakang - 3 1 - BAB I PENDAHULUAN Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungj awabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) dan seluruh sumber daya yang. dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2 0 0 3 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungj awaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan . Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No . 7 1 Tahun 2 010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I, di mana dinyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuj u Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2 010, maka pada tahun 2 015 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian , termasuk sistem akuntansi transaksi khusus . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2 0 0 4 tentang Perbendaharaan Negara. B erbagai fungsi seperti pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinj aman , transfer daerah, dan belanj a lain-lain telah dikelola dan dipertanggungj awabkan melalui sistem akuntansi . Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dij adikan pedoman bagi www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 2 - penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan . B . Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK) mencakup : 1 . Belanj a/ Beban Pengeluaran untuk Keperluan Internasional; 2 . B elanj a/ Beban Fasilitas Penyiapan Proyek; 3 . B elanj a/ Beban Dukungan Kelayakan; 4 . PNBP yang dikelola oleh DJA; 5 . Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN; Hubungan 6 . Belanj a / Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) ; 7 . Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara; 8 . Utang PFK Pegawai; 9 . Utang PFK Paj ak Rokok; 1 0 . Pendapatan dan Beban untuk Pengelolaan Penerimaan Negara; 1 1 . Belanj a / Beban untuk Keperluan Layanan Perbankan ; dan 1 2 . Pendapatan dan Beban untuk Pengelolaan Rekening Valas pada Kuasa BUN Daerah . Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA-BUN I SA-BUN I www.jdih.kemenkeu.go.id � Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK Bela:nja/ Behan Pt::ng eluara."l Kepetlua."l Hubu.."lgan L'1tetnasional Bela..."lja/ Beban Fasilitas Penyiapa.."l Proyek Belaaja/ Behan Duku."lgan Kelayalr.a.."l PN'BP ya.".lg Dikelola oleh DJA Aset ya._"lg Berada Dalam Penge1o1aa:n DJK!"J - 3 3 - SA-TK Bclanja/Beban Jaminan Sosia1. Belanja/Beba."l Selisih Harga Beras Bulog, da.."l Pelapota.."l Akumulasi Iuran Pensiu.."l Petldapa:tan & Bela.."lja/ Beban u:ntt1k Pengelolaa..."l KasNegara Uta.'lg PFK Pegawai ....-"'""''"-"""'.._ .. .... Utang P?K Fajak Rokok Pendapatan 11 Belanja/ dan Beba."1.Beba..."1 Pendapata.� dan Beba."'l untuk Pe:lgeluaran untuk Penge1o1aan untuk Pengelolaan F'e.nerimaan Kepedua.--i Rekening Negara Layanan Valas, pada Perbanir:.:a."1 Kuasa BUN Daerah I ...,,_...,...._....___,_.._,,..,______-!________, www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id C. M aksud Modul ini dimaksudkan sebagai petunj uk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel . D. Tujuan Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan oleh semua unit akuntansi Transaksi Khusus sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyaj ian, dan pelaporannya. E. Sistematika Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN: Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, :\1aksud, Tuj uan, dan Sistematika. BAB I I AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA / B EBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: Meliputi Definisi dan Latar B elakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI PENYIAPAN PROYEK: BELANJA/BEBAN FAS ILITAS Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . BAB IV AKUNTANSI KELAYAKAN: TRAN SAKS I BELANJA / B EBAN DUKUNGAN Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . {j www.jdih.kemenkeu.go.id BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA : Meliputi Definisi, Jenis-j enis, Akuntansi dan Pelaporan . BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN : Meliputi Definisi, Jenis-j enis , Akuntansi dan Pelaporan . BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ B EBAN JAMINAN SOSIAL, BELANJA/ B EBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN PELAPORAN AIP: Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA / B EBAN UNTUK PENGELOLAAN KAS NEGARA: Meliputi Jenis-j enis, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pela po ran . BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWAI Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan . BAB X AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan . BAB XI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN UNTUK PENGELOLAAN PENERI MAAN NEGARA Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan . BAB XII AKUNTANSI BELANJA/ B EBAN UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PERBANKAN Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan BAB XIII AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN UNTUK PENGELOLAAN REKENING PADA KUASA BUN DAERAH Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan BAB XIV CONTOH FO RMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BAB XV PENUTUP l-·{www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ B EBAN PENGELUARAN UNTUK KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas 2 (dua) macam , yaitu transaksi Pengeluaran Kerj a Sama Internasional dan transaksi Pengeluaran Perj anjian Internasional. Penj elasan dan perlakuan akuntansi dari masing-masing pengeluaran dij elaskan sebagai berikut: A . Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Keperluan Kerj a S ama In ternasional Transaksi Pengeluaran Keperluan Kerj a S ama Internasional merupakan transaksi untuk pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam orgamsas1 in ternasional seperti Trust Fu nd dan Kontribusi. Kerj a Sama Internasional adalah bentuk hubungan kerj a sama suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, budaya, sosial, politik dan pertahanan keamanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia . Dalam arti khusus, tuj uan yang ingin dicapai dari kegiatan kerj a sama internasional adalah untuk mempererat tali persahabatan, dapat memenuhi kebutuhan dalam negen, memperlancar lalu lintas ekspor/ impor, dan menambah devisa. Negara Indonesia merupakan bagian dari komunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain maupun lembaga/ organisasi internasional lainnya. S ebagai konsekuensi atas j alinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota menyepakati untuk melakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional maka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut. Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana Negara Indonesia ikut berpartisipasi namun tidak menimbulkan hak suara. Pengeluaran yang menimbulkan hak suara/ ekuitas pemerintah diatur dalam Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah . Bentuk Kerj a Sama Internasional terbagi 3 (tiga) macam yaitu : 1 . dilihat dari letak Geografis: Regional atau Internasional; 2 . dilihat dari jumlah Negara: Bilateral atau Multilateral; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 8 - 3 . dilihat dari bidang kerj asama: ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan . B . D efinisi dan Latar Belakang Pengeluaran Perj anj ian Internasional Transaksi Pengeluaran Perj anj ian Internasional adalah transaksi yang melibatkan Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan hukum internasional . Pengeluaran Perj anjian Internasional sebagaimana dimaksud mencakup transaksi yang timbul sebagai akibat dari perj anj ian perj anj ian antara Pemerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai bagian dari komunitas internasional maka Pemerintah Indonesia terikat dengan Perj anj ian Internasional . Sebagai contoh adalah Perj anj ian Bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia berkewaj iban untuk membayar sejumlah iuran dalam rupiah untuk membiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pembayaran iuran tersebut selama ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan c . q. B adan Ke bij akan Fiskal (BKF) . C . Alokasi Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional Hubungan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional sebagian besar terj alin melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Apabila Kementerian Negara/ Lembaga tersebut mengharuskan adanya pengeluaran anggaran , maka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri . Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalam DIPA BA Kementerian Luar Negeri karena proses legalitas dokumen yang belum selesai sebagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 199 9 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional a tau karena suatu hal yang lain . J ika hal terse but terj adi, maka pengeluaran yang berkaitan dengan kerj a sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah / Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui BA B U N . www.jdih.kemenkeu.go.id Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalam BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani kerj a sama internasional . Kode akun yang digunakan saat ini untuk membiayai berbagai iuran tersebut menggunakan akun belanj a barang yaitu akun B elanj a Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund (Kode Akun 52 1 7 1 1 ) . D . Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional dibebankan ke dalam BA BUN Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 99). Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional dilaksanakan oleh Uni: Eselon II pada BKF yang menangani Kerj a Sama Internasional . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua j enis pengeluaran tersebut. Pelaporan dilakukan secara berj enj ang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Pengeluaran Perj anjian Internasional . UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah . Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan. UAP B UN TK hanya bertugas menggabungkan lape>ran dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktu Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id STRUKTUR PELAPORAN: UAKP B UN TK UAP B U N TK BKF UAKPA BUN TK Pen ge l uaran Ke perl u a.n Ke rj a S a.m a Inte rn as i on al dan Pe rj anj i a.n I n temasiona.l 1 . Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemer:.ntah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 7 1 / 2 0 1 0 tentang SAP) . Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan B eban (pos-pos pada Laporan Operasional) , sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanj a, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (po s-pos pada Laporan Realisasi Anggaran) . H al ini disebabkan Penganggaran yang berbasis kas , sehingga Laporan Realisasi Anggaran adalah berbasis Kas . Sistem Pencatatan dengan basis akrual te diri dari :
Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewaj iban dan ekuitas pada saat terj ::i..dinya transaksi atau pada saat kej adian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar . Sementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 1 - Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanj a diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.
Anggaran pendapatan meliputi e stimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menj adi otorisasi kredit anggaran (allotment).
b . Pengukuran Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional yang dikeluarkan dari belanj a barang untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan j umlah yang terdapat dalam DIPA . c . Jurnal JURNAL DIPA: Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry dalam Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Allotment Belanj a Barang xxxx Estimasi Pendapatan Bukan xxxx Paj ak yang Dialokasikan �· ·www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyaj ian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan se bagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. 3 . Akuntansi Realisasi atas Belanj a/ Beban, Pendapatan, Pengembalian Belanj a, Pengembalian Pendapatan, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. a . Pengakuan 1 ) Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional pada buku besar akrual diakui pada saat munculnya surat tagihan / permintaan pembayaran dan / atau saat timbulnya kewajiban yang telah diverifikasi . 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan / atau diterima di kas negara. 3) Belanj a atas pengeluaran untuk Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anjian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat terj adi pengeluaran dari kas negara melalui SPM / SP2 D . 4 ) Pendapatan-LRA atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anj ian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterima di kas negara. 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a dibukukan sebagai pengurang belanj a/ beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang diterima setelah periode belanj a dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual . 6) Pengembalian pendapatan pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penenmaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekJitas pada periode ditemukannya koreksi . / � - www.jdih.kemenkeu.go.id - 43 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama Internasional dan Perj anjian Internasional diakui pada saat besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ditandai dengan adanya surat tagihan dan / atau dokumen yang telah diverifikasi . b . Pengukuran 1 ) Beban atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama diukurIn ternasional dan Perj anjian In ternasional berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan (SPP/ SPM) dan dokumen memo penyesuaian atas beban . 2 ) Pendapatan- LO atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sama In ternasional dan Perj anjian In ternasional diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan / atau dokumen memo penyesuaian pendapatan ; 3) B elanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM / SP2 D) . 4) Pendapatan- LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 5) Pengembalian belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 7) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengakuan kewajiban . c . Jurnal JURNAL BEBAN : Buku Besar Akrual : Uraian Beban XXX B elanj a Yang Masih Dibayar ur Cr x:xxx Harus x:xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanj a Yang Masih H arus Dibayar Buku Besar Akrual Uraian Dr Cr Belanj a Yang Masih Harus xx.xx Dibayar Ditagihkan Kepada Entitas Lain xx.xx JURNAL PENDAPATAN-LO : Buku Besar Akrual : a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xx.xx Pendapatan-LO xx.xx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xx.xx Piutang Pendapatan xx.xx b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xx.xx Pendapatan- LO xx.xx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr B elanj a XXX xx.xx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xx.xx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Beban XXX xx.xx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 5 - JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Pe nge mbalian B elanja Tahun Anggaran B e rjalan: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Beban XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanj a XXX xxxx 2 . Penge mbalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu : Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain- Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pe nge mbalian Pe ndap atan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx JURNAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Belanj a Yang Masih H arus xxxx Dibayar JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus/ Defisit LO xxxx Beban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus / Defisit LRA xxxx Belanj a XXX xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus/ Defisit LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus / Defisit LRA xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran der:gan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan-LO , beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2 D untuk belanj a serta BPN untuk penda;mtan) dan dokumen penyesuaian pendapatan / beban . Realisasi pendapatan-LRA dan belanj a dalam Buku B esar Kas disaj ikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2 D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 20X l 2 0XO KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Beban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N OPERASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pele pas an As et Non Lan car xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya I xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx I www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0 X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pas Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 20X l 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxx.x SURPLUS / DEFISIT - LO xxxx xx.xx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xx.xx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xx.x TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xx.xx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xx.xx EKUITAS AKHIR xxxxx xxx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 5 1 - Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NE RA CA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URA IAN CATATAN 3 1 D ESEMBER 3 1 D ES EMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I / Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C. 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAIN NYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I I I I Jumlah Kewaj iban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang DN Lainnya x:xx.xxx.xxx xxx. xxx.:x;xx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx. ::x::xx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panj ang LN XX. Y..XX . XXX . XXX xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewaj iban Jangka Panjang xxx. ::x::xx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.x.xx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.:i .ngelola Aset �·a DJm Peng�lasn DJIU� UAKPA BUN 1K F\mgelola Piuta.ng untuk Dan!l Antisipasi Pe.nanggu la �igan Lumμ.tr Sidoazjo UAKPA BUN TK Pengfiloh Piu umg kepada Y�·asan Su pe.rsema.r Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi aset yang berada dalam pengelolaan DJKN adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 7 1 / 2 0 1 0 tentang SAP) . Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan Operasional} : sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan- LRA, Belanj a, serte. Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporar: Realisasi Anggaran) . Hal ini disebabkan penganggaran yang berbasis kas J sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas . Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari :
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 2 - Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewaj iban dan ekuitas pada saat terj adinya transaksi atau pada saat kej adian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. S ementara pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan dan penenmaan pembiayaan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanj a diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. D . Penj elasan Rincian Masing-Masing Aset D . l . Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (ABMA/T) Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa (AB MA/T merupakan tanah dan / atau bangunan bekas milik: 1 . Perkumpulan-perkumpulan Tionghoa yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/ 032 / PEPERPU / 1 9 58 j o . Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor KPTS / PEPERPU / 043 9 / 1 9 58 j o . Undang-undang Nomor 50 Prp Tahun 1 9 60;
3 . Perkumpulan-perkumpulan yang menj adi sasaran aksi massa/ kesatuan-kesatuan aksi tahun 1 9 65 / 1 9 66 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tj ina (RRT) dalam pemberontakan G 3 0 S / PKI yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikusasi negara melalui Instruksi Radiogram kaskogan N omor T-0403 / G- 5 / 5 / 66; a tau 4 . Organisasi yang didirikan oleh dan / atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan / atau memperoleh pengakuan dari Negara v www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 3 - Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian bagiannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ::ahun 2 006, j umlah ABMA / T yang belum j elas status hukumnya adalah seju:nlah 9 4 2 aset dari jumlah keseluruhan 1 . 345 aset sesuai Surat Menteri Keuangan No . S-394 / MK. 0 3 / 1 9 89 tanggal 1 2 April 1 9 8 9 . Setelah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh DJKN di seluruh Indonesia pada tahun 2007 dan 2008 , terdapat 1 . 009 aset yang belum selesai status hukumnya. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut kemudian Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuarigan Nomor 1 8 8 / PMK. 06 / 2 008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/ Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No . S-394 / MK . 0 3 / 1 9 89 tanggal 1 2 April 1 9 89 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/ Cina dan terakhir telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 1 / PMK. 06 / 2 0 1 5 ten tang Penyelesaian A set Bekas Milik Asing/ Tionghoa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 1 / PMK. 06 / 20 1 5 tersebut dij elaskan bahwa AB MA / T dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut: ( 1 ) dimantapkan status hukumnya menj adi :
Pedoman penyusunan laporan keuangan Akuntansi dan Pelaporan dari transaksi ABMA/T dilakukan sebagai sebagai berikut: 1 . Pengklasifikasian Pengklasifikasian ABMA/T adalah sebaga� berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Perlakuan Akuntansi
2) Surplus/ Defisit pelepasan ABMA / T diakui pada buku besar akrual diakui pada saat pelepasan A3 MA / T kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah disetor ke kas negara. 3) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara. 4) Beban Pelepasan ABMA/T diakui pada buku besar akrual diakui pada saat ABMA / T telah ditetapkan menj adi BMD (disertifikatkan a. n . Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah, atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T. b . Pengukuran 1 ) ABMA / T dicatat berdasarkan hasil penilaian . 2) Surplus/ Defisit pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan selisih antara nilai nominal setoran pendapatan yang diterima sebagai hasil kompensasi dengan dengan nilai buku ABMA/T. 3) Pendapatan- LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan . 4) Beban Pelepasan ABMA/T diukur berdasarkan telah ditetapkan menj adi BMD (disertifikatkan a . n Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah , atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T. c . Jurnal Jurnal saldo awal dari basis kas menUJU akrual ke basis akrual atas ABMA/T yang telah dicatat di Neraca Tahun 20 1 4 : www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 5 - Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan Kas terhadap ABMA / T yang dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi : Buku B esar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx Jurnal Aset yang telah diinventarisasi dan telah dinilai namun masih dalam penguasaan pihak ketiga: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Koreksi Ekui tas xxxx Jurnal Aset yang telah dimantapkan status hukumnya (ditetapkan) menj adi BMN K/ L (disertifikatkan a. n . Pemerin tah RI) : Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Transfer Keluar xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Aset yang telah dimantapkan status hukumnya (ditetapkan) menj adi BMD (disertifikatkan a. n . Pemerintah Daerah) atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar ABMA/T: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Beban Pelepasan ABMA / T xxxx Aset Lainnya xxx.x www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 6 - Jurnal Aset yang dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara. Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Surplus / Defisit Pelepasan xxxx ABMA / T Aset Lainnya xxxx Keterangan : Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku ABMA/T. d . Penyaj ian Realisasi pendapatan dan belanj a disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran se suai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2 D dan ADK untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . Beban disajikan pada Laporan Operasional, sementara Aset Lainnya disaj ikan di kelompok aset pada Neraca. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 7 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIO NAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Beban Transfer xxxxx xxxxx Be ban Lain -lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N OPE RASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan As et Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 8 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 20X l 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 9 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0 X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 0 - Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NE RA CA Per 3 1 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan B ank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I j Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piu tang Lain-Lain C. 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C . 2 . 5 xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx. xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tan ah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xxx XXX . XX:X . XXX I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C. 2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGI www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 23 - I. Pembiayaan Dalam Negeri D . 2 .4 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx. xxx.xxx
3 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi AB MA / T antara lain :
b . Laporan H asil Inventarisasi dan Penilaian; c . Berita Acara Serah Terima Aset;
Selain dokumen sumber tersebut di atas , terdapat dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku yang dapat dij adikan sebagai pelengkap 4 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan / atau dengan pihak pihak ter kc_i t. 5 . Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
b . UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 5 - Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akunta:-isi Pengguna B arang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 6 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi ABMA / T baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN . c . B erdasarkan laporan keuangan d i atas , UAP B U N T K DJKN menyusun laporan konsolidasi .
e . B erdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab .
D . 2 . BMN yang Berasal dari Pertambangan BMN yang berasal dari Pertambangan terdiri dari 2 (dua) j enis, yaitu : 1 . Aset berupa BMN yang Berasal dari KKKS Pengertian BMN dalam Undang-Undan� Nomor 1 Tahun 2 0 04 tentang Perbendaharaan Negara j o . Peraturan Pemerintah No 2 7 Tahun 20 1 4 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB N atau berasal dar:.. perolehan lainnya yang sah . Le bih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteria barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perj anj ian / kontrak. Barang yang menj adi milik/ kekayaan negara yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerj a Sama, yang selanjutnya disebut BMN yang berasal dari KKKS adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh atau dibeli KKKS dan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu migas
Ilustrasi Laporan Keuangan yarg dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS adalah se bagai beriku t: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 7 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN OPERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx I xxxxx I Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Tran sfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx J umlah Be ban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N O PERASI ONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan As et Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 8 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIO NAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplu s / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLU S / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 9 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 De sember 20X l (D2lam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 0 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I j Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pada C. 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx.xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tan ah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak B erwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx A set Lain -lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx. xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx · KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANG KA PEND EK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 1 - Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.x.xx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx Jumlah Kewaj iban Jangka Panj ang xxx. xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 32 - Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 20XO ANGGARAN REALISASI % REALI SAS I F. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I. Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx .xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A. II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx G. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Dclanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 x xx xxx . xxx xxx.xxx.xxx xx,xx% xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B.II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C. S URPLUS (DEFTSIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx xx, xx % xx.xxx.xxx.xxx I. PEMBIAYAAN D . 2 . 4 -- -- � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 33 - I. Pernbiayaan D alarn Negeri D . 2 . 4. 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx. xx:x.xxx 1 . Rekening Pernerintah D . 2 .4. 1 . 1 xxx.xxx.xx:x xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx
� www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 34 - b . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan/ atau pihak-pihak terkait. c . Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut: 1 ) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari KKKS , dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS . 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESD M . 3 ) UAP B U N TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan / atau UAKKPA BUN TK yang berada dalam lingkup tugasnya. Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . d . Penyampaian laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan. BMN yang berasal dari KKKS , baik secara semesteran maupun tahunan . Lapora::-i keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Lapora::-i Keuangan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 5 - 1 ) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN . 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan N eraca secara bulan an kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan . 3) Berdasarkan laporan di atas, UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari pertambangan menyusun laporan konsolidasi UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dar� KKKS dan Kontraktor PKP2 B . 4) Laporan dari UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan disampaikan kepada CAP BUN TK DJKN . 5) Berdasarkan laporan keuangan gabungan di atas, UAP BUN DJKN menyusun Lapore.n konsolidasi secara semesteran dan tahunan dan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK. 6) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 5, UAKP BUN TK menyusun lapo:-an keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan . 7) Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan lapo::an keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN . 2 . Aset BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B Pengertian Barang Milik Negara dalam Undang-UnC:ang Nomor 1 Tahun 200 1 tentang Perbendaharaan Negara j o . Peraturan Pemerintah N o 6 Tahun 2006 adalah semua barang www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 36 - yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . Lebih lanjut barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dipertegas dengan kriteda barang yang di peroleh se bagai pelaksanaan dari perj anj ian / kon trak. Perj anjian kerj asama/ perj anj ian karya pengusahaan pertambangan batubara mengalami perutahan se1nng dengan perubahan arah kebij akan strategis energi nasional. Diawali dengan perj anj ian kerj asama yang tunduk pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1 9 8 1 tentang Ketentuan Pokok Perj anj ian Kerj asama Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang BaL:.bara dan Kontraktor Swasta, yang kemudian dikenal denga::i. perj anj ian PKP2B Generasi Pertama. Melalui Keppres terseb-c.t, kebij akan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional pertambangan oleh kontraktor menj adi miEk Perusahaan Negara Tambang Batubara (PN Batubara) sebagai wakil pemerintah, selaku pemegang Kuasa Pertambangan . Berdasarkan kontrak kerj asama Generasi pertama tersebut dinyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang diperoleh kon-::.raktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara menj adi milik PN Batubara. Kemudian ketentuan pokok peIJ anJ ian mengalc..mi perubahan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 2 1 Tahun 1 99 3 tentang Ketentuan Pokok Perj anj ian Kerj asama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. Melalui Keppres tersebut, kebij akan strategis atas status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor menj adi milik perusahaan kontraktor. Selanjutnya perubahan signifikan terj adi pada Tahun 1 9 96, dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1 9 96 tentang Ketentuan Pokok Perj anj ian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Melalui Keppres tersebut diatur bahwa status aset yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan oleh kontraktor generasi pertama beralih kepemilikannya dari Perusahaan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 37 - Negara Tambang Batubara kepada Pemerintah Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi : " segala hak dan kewaj iban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam berdasarkan perj anj ian kerj asama sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) , beralih kepada Pemerintah" . Kebij akan strategis atas status aset yang digunakan dalam penambangan batubara selain tercermin dalam Keputusan Pre siden yang mengalami metamorfo sis terse but, hal demikian . juga dapat ditemui dalam isi penj anj ian �erj asama/ Perj anj ian karya antara Pemerintah Ir:donesia dengan kontraktor. Perj anj ian kerj asama/ perj anjiar: karya yang dibuat setelah Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1 98 1 , dalam kondisi tertentu dapat menj adi milik negara. Kondisi tersebut dinyatakan dalam perj anj ian kerj asama/ perj anj ian karya khususnya dalam Bab Pengakhiran ( termination) . Pada Bab Pengakhiran ( termination) dinyatakan bahwa "barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelc.h pengakhiran perj anj ian yang telah melewati j angka waktu yang telah ditetapkan menj adi milik Pemerintah termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perj anj ian akan dipergunakan untuk kepentingan umum" . Barang yang menj adi milik/ kekayaan negara yang berasal dari Perj anj ian Kerj asama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang selanjutnya disebut Barang Milik Negara, adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor dalam rangka kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan / atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perj anj ian yang telah melewati j angka waktu yang te�ah ditetapkan menj adi milik Pemerintah termasuk barang kon traktor yangpada pengakhiran perj anj ian akan digunakan untuk kepen tingan umum .
Ilustrasi Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh UAKPA BUN TK Pengelola Aset yang berasal dari PKP2B adalah se bagai beriku t: Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desem ber 2 OX 1 (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 20X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIO NAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx �xx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Be ban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx I Be ban Lain -lain I xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N OPERASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan As et Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 9 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIO NAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0 X l 2 0XO Lancar Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional Lainnya Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 40 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 1 - Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NE RA CA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 D ESEMBER 20Xl 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C . 2 . 1 xxx. xxx. xxx xxx.xxx.xxx I / Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C. 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Piutang Lain-Lain C. 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piu tang xx.xxx. xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx. xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tan ah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx. xxx. xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAIN NYA C . 2 . 7 Aset Tak B erwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx A set Lain -lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I I I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 42 - Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun clan THT XXX . XXX . XXX xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewaj iban Jangka Panj ang xxx.xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUIT AS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.x..xx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 43 - Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir S ampai Dengan 3 1 Desember 20XX (Dalam Rupiah) U RAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALI SAS I O/o REALI SAS I H. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I. Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx. xxx . xxx IL Penerimaan Negara B ukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx . xxx.xxx Penerimaan Sumber D aya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx xx,xx0/o xxx.xxx. xxx Penerimaan N egara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx . xxx. xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A. III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx . xxx.xxx. xxx I. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx . xxx . xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx - Belanja Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx . xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Tran sfer ke Dae rah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx . xxx . xxx Jumlah Belanj a BUN (B .I+B.II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX , XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C. SU RPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx J. PEMBIAYAAN D . 2 . 4 ·�www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 44 - I. Pembiayaan D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 . 4. 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx 3 . Privatisasi dan penj ualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 .4 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx
c . Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut: 1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B , dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B . 2) UAKKPA BUN T K Pengelola B M N yang Berasal Pertambangan dilaksanakan Jleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESD M . 3 ) UAP B U N TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan a:as Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan / atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya. Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas j uga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN(UAKPLB BUN) . d . Penyampaian laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN yang be:::-asal dari Kontraktor PKP2B , baik secara semesteran mac.pun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 46 - 1 ) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca_ LO , LPE, can C aLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola B :\1N yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN . 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan N eraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengebla BMN yang berasal dari Pertambangan . 3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan yang disa:npaikan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang E erasal dari Kontraktor PKP2B dan KKKS , untuk kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN . 4) Laporan konsolidasi secara secesteran dan tahunan disusun oleh UAP BUN TK DJKN dan disampaikan kepada UAKP BUN TK. 5) Berdasarkan Laporan konsolidasi seb3.gairr:ana dimaksud pada angka 4 , UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan . 6) Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilampirkan dengan mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai :-eviu atas laporan keuangan BUN Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . D . 3 . Aset Eks Pertamina A set eks Pertamina merupakan aset-aset yang ticak turut dij adikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 7 - Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2 3 / KMK. 06 / 2 008 tentang Penetapan N eraca Pem bukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 1 7 September 2 0 0 3 . Selanjutnya berdasarkan Keputusan Men:eri Keuangan Nomor 9 2 / KMK. 0 6 / 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks . Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks . Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa :anah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL da.n PT Badak NGL, serta aset Eks . Kontrak Kerj asama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang. Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut: 1 . Pengklasifikasian
2 . Perlakuan Akuntansi
2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perj anj ian pemanfaatan atau dokumen sumber lain. 3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewaj iban atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan . 4) Pendapatan-LRA pada buku be sar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara. 5) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan persetujuan pemanfaatan , dokumen perJ anJ ian dan/ atau berdasarkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 48 - penyampaian LK PT. Pertaraina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah . b . Pengukuran 1 ) Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian . 2) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perj anj ian/ persetujuan pemanfaatan clan/ atau LK PT. Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang J angka Pendek Pertamina kepada Perr:erin tah . 3) Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisihan piutang/ penyusutan . 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan . 5) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perj anj ian clan/ atau berdasarkan penyampaian LK PT . Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah .
Uraian Dr Cr Aset Lainnya xx.xx Ekuitas xx.xx Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO clan Piutang pada buku besar akrual : Uraian Dr Cr Piutang xx.xx Pendapatan- LO xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 49 - Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan pada buku besar akrual : Uraian Dr Beban Penyisihan Piutang xxxx Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyusutan Aset Eks xxxx Pertamina Akumulasi Penyusutan A set Eks Pertamina Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA Buku besar kas : Uraian Dr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO Buku besar akrual : Uraian Dr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 50 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PE RASIO NAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Be ban Lain -lain xxxxx xxxxx Jumlah Be ban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan As et Non Lan car xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx I Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 1 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0 X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 52 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR :xxxxx :xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 53 - Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NE RACA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER � OX l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx . xxx. xxx xxx . xxx . xxx I J Jumlah Kas dan Bank xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piu tang Lain- Lain C . 2 . 3 xxx . xxx. xxx xxx . xxx. xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx . xxx . xxx) (xxx. xxx .xxx . xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx . xxx. xxx. xxx xx . xxx . xxx . xxx Persediaan C . 2 . 5 xx . xxx. xxx. xxx xx . xxx . xxx . xxx I Jumlah Aset Lancar xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Peralatan dan Mesin xxx . xxx . xxx x:xx . xxx . xxx Gedung dan Bangunan xxx . xxx. xxx xxx . xxx .xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx . xxx. xxx xxx . xxx ..xxx Aset Tetap Lainnya xxx. xxx. xxx XXJ -::XX . XXX . XXX XX . XXX . XXX . )c::XX EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XX . >-::XX . XXX . XXX XX . XXX . XXX . X"..XX www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 68 - Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakh,ir Sampai Dengan 3 1 Desember 20.XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALI SAS I O/o REALI SAS I L. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx. xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Penerimaan N egara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A. II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx M. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Belanja B arang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B .I+B.II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xx:x L. PEMDIAYAAN D . 2 . 11 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 69 - I . Pembiayaan D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4. 1 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 . 4 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 3 . Privatisasi dan penj ualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 . 4. 1 . 3 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx xx,xx% xxx.xxx.xxx 4 . Surat Berharga Negara (Neto) D . 2 . 4. 1 . 4 xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Surat Berharga Negara xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Pengeluaran Surat Berharga N egara (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx) 5 . Pinj aman D alam Negeri D . 2 . 4. 1 . 5 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx% xxx.xxx.xxx 9 . Pembiayaan Lain Lain D . 2 . 4 . 1 . 9 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx II. Pembiayaan Luar Negeri ( Neto) D . 2 .4 . 2 (x.xxx.xxx.xxx) (x.xxx.xxx.xxx) xx,xx0/o (x.xxx.xxx.xxx) Jumlah Pembiayaan (D . I+ D . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) D . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx S EBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/ L (C+D) � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 70 - e . Pengungkapan Informasi terkait dengan BMN Id!e diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan . 3 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BMN Idle terdiri atas :
b . Bukti Penerimaan Negar.a (BPN) ; c . Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/ atau d . Dokumen-dokumen lain terkait; e . BAR. Selain dokumen sumber di atas , terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam prose� akuntansi BMN Idle terdiri atas : a . Memo Penyesuaian; dan b . Dokumen-dokumen lain terkait. 4 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apab]a terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a can / atau pihak-pihak terkait. 5 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
b . UAP BUN T K DJKN merupakan :Jnit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Lc..poran Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN . Unit akuntansi pelaporan keuangar: seperti di atas j uga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 1 - akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna B arang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola B arang BUN (UAKPLB BUN) . 6 . Penyampaian laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan B M N Idle, baik secara seme steran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampman Laporan Keuangan setagai berikut
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj a.lan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN . c . Berdasarkan laporan keuangan gabungan d i atas, UAP 3UN TK DJKN menyusun Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan , kemudian disampaikan kepada UAKP 3UN TK. d . Berdasarkan Laporan konsolidasi d :. atas , UAKP B U N TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan . e . Pernyataan Telah Direviu sebagai kelengkapan laporan keuangan dilapirkan dengan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN Jadwal penyampman Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengani tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 72 - D . 5 . Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI Sehubungan dengan krisis perbankan yang terj adi pada pertengahan tahun 1 9 97 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewaj ibannya. S alah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas j angka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya diserbut B antuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) . B ank Indonesia menyalurkan B LBI kepaC.a bank-bank dalam bentuk/ skim yaitu Saldo De bet, Fasilitas Saldo De bet, Fasilitas Diskonto I, Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSB PUK) , New Fasilitas Diskonto , Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah . Bank-bank penerima B LB I adalah 1 0 (sepuluh) B ank Beku Operasi (BBO) , 5 (lima) Bank Take Over (BTO) , 1 8 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BB KU) dan 1 5 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL) . Jumlah B LBI yang disalurkan adalah Rp 1 44 . 5 36 . 086 juta dengan rincian Rp57 . 686 . 947 juta (BBO) , Rp5 7 . 639 . 2 1 5 juta (BTO) , Rp 1 7 . 32 0 . 9 8 8 juta (BBKU) dan Rp l 1 . 8 8 8 . 936 juta (BD L) . Dalam perkembangannya, bank-bank penerima B LBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai B ank Dalam Penyehatan (BDP) . Sesuai ke sepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur B ank Indoone sia tertanggal 6 Februari 1 9 9 9 , Pemerintah mengambilalih piutang B LBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang B LBI yang dialihkan kepada Pemerintah . Pengalihan piutang B LBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, S H , notaris d i Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari BI dan Ketua B PPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan . Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian B LBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penj aminan dari B PPN dan/ atau Unit Pe aksana Penj aminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 73 - R�3 . 32 l . 2 83 juta, yang dilikuidasi setelah dibubarkannya B PPN sampai dengan terbentuknya LPS . B D L adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan / atau dana penj aminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. Dari 5 (lima) BDL dimaksud, pada 3 (tiga) BDL yaitu PT B ank Asiatic (DL) , PT Bank Global Internasional Tbk, (DL) , dan PT B ank Dagang B ali (DL) masih terdapat hak nasabah penyimpan dana lainnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah atas hasil pencairan harta BDL. 1 . Pengklasifikasian Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI terdiri atas :
1 ) Piutang pada 1 5 BDL Dana Talangan; dan 2) Piutang pada 5 BDL Dana Penj aminan (Unit Pelaksana Penj aminan Pemerintah/ UP3) .
Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya dengan UU No . 1 0 Tahc:.n 1 9 9 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 9 9 2 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 1 9 9 9 tanggd 27 Februari 1 99 9 tentang B PPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir denga.n PP Nomor 47 Tahun 2 0 0 1 . Tugas pokok BPPN berdasarkar: PP No . 1 7 Tahun 1 99 9 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 74 - oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewaj iban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset clan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi. Tugas penyehatan bank dilakuk�n oleh B PPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 1 3 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus B ank Take Over (BTO) clan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap) . Tugas penyelesaia::i. aset bank clan pengupayakan pengembalian uang ::i.egara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewaj iban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambilalih dan menguasai seluruh aset BBO dan B B KU, mengambilalih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO , melakukan restrukturisasi aset/ kredit eks B DP, menyelesaikan aset bermasalah / berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP) , penjualan (divestasi) saham Pemerintah / B PPN pada BTO dan B ank Rekap . H asil penyelesaian clan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP clan Bank Rekap . Sesuai dengan PP No . 1 7 Tahun 1 9 9 9 , B PPN bertugas untuk j angka waktu 5 (lima) tahun terhitung sej ak tanggal 2 7 Februari 1 999 dan dapat diperpanj ang untuk j angka waktu tertentu sepanJ ar:g masih diperlukan untuk menj alankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas clan Pembubaran Tugas B PPN . Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) Keppres No. 1 5 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menj adi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan . Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan B PPN yang dibentuk untuk j angka waktu 6 (ene.m) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikar: sejumlah audit dan pekerj aan administrasi yang belum selesai . Setelah Tim Pemberesan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 75 - berakhir, pengelolaan aset-aset eks B PPN dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 8 5 / KMK. 0 1 / 2 006. Selanjutnya, de:::igan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 2 1 3 / KMK. 0 1 / 2 008 maka penangang_n penyelesaian tugas tugas Tim Pemberesan B PPN, UP3 , dan Penj aminan Pemerintah terhadap Kewaj iban Pembayaran B PR di tugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kernen terian Keuangan . Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 84 / PMK. 0 1 / 2 0 1 1 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks B PPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. PMK N om or 1 1 0 / PMK. 0 6 / 2 0 1 7 tentang Pengelolaan Aset Eks B adan Penyehatan Perbankan Nasioi:al oleh Menteri Keuangan menguraikan bahwa Aset Eks B PPN terdiri dari: 1 . Aset Kredit (ATK, non ATK, dan PKPS) ; 2 . Aset properti; 3 . Aset Inventasi; 4 . Aset Saham;
Aset yang sudah berstatus tuntas (free and clear) dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT. PPA (Persero) . Diharapkan dengan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 76 - terbentuknya PT. PPA (Persero) maka tingkat recovery pengembalian aset eks B PPN yang d:.serahkelolakan dapat lebih maksimal . Selain aset, PT . PPA (Persero) juga mengelola piutang yang berasal dari penjualan barang barang milik negara yang dalam pengelolaan PT. PPA (Persero) namun belum dilakukan pelunasan o:eh pihak ketiga/ sudah dilunasi namun belu:n disetorkan ke kas negara. Perj anj ian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir sej alan dengan berakhirnya j angka waktu awal pembentukan PT. PPA (Persero) pada tahun 2008 . Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT. PPA (Persero) telah menyerahkan kembali aset-aset yang diserahkelolakan kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT . PPA (Persero) No . S- 1 09 / PPA/ DU/ 0209 tanggal 27 Februari 2009 dan Berita Acara Serah Terima No . BAST- 002 / PPA/ 0209 tanggal 27 Februari 2009 . Pengelolaan aset eks kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 1 / PMK. 06/ 2 0 1 5 tentang Pengelolaan A set eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola A set (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 1 38 / PMK. 06 / 2 0 1 6 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 1 / PMK. 06/ 20 1 5 ten tang Pengelolaan A set Eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan . Aset-aset yang diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Perj anj ian Pe=-igelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan �emudian pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuanganberupa: 1) Saham B ank; 2) Saham Non Bank; 3) Hak Tagih / Piutang/ Aset Kredit; 4) Properti; dan 5) Surat Berharga, Saham, dan Kredit. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 77 - d . Aset Yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (Persero) Sebagian dari aset yang telah dikembalikan oleh PT. PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2 0 0 9 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No . 9 3 / PMK. 06/ 2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No . 1 9 0 / PMK. 06/ 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 3 / FMK. 06 / 2 009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat diserahkelolakan / diperj anj ikan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga. Penyerahkelolaan aset ini dilakukan berdasarkan perj anjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran . Pengelolaan atas aset yang diserahkelolakan kepada PT . PPA (Persero) diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 9 2 / PMK. 06 / 2 009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Perse::-o) yang Diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero) . Aset-aset yang diserahkan ke PT . PPA (Persero) dapat berupa: 1) Aset Kredit; 2) Surat Berharga; dan 3) Aset Saham Non Bank. 2 . Akun tansi Realisasi Anggaran
2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian B LBI pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan / atau diteri:rra di Kas Negara. 3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari Pemberian B LBI pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 78 - 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dar:_ Pemberian BLBI pada buku besar kas dan buku besar akrual diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
atas beban . 2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberiar: B LBI diukur berdasarkan nilai nominal yang terterc. pada dokumen sumber penenmaan dan/ atm.: dokumen memo penyesuaian pendapatan . 3) Pendapatan- LRA atas Aset yang Timbul Dar:. Pemberian B LBI diukur berdasarkan nilai nomina� yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dar::. Pemberian B LBI diukur berdasarkan nilai nomina: yang tertera dalam dokumen setoran .
a) Jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xx.xx Pendapatan-LO xx.xx Pada saat dilakukan setoran ke Kas Negara Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Piutang Pendapatan xx.xx b) Jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Negara Uraian Diterima dari Entitas Lain Pendapatan-LO Jurnal Pendapatan-LRA Buku B esar Kas Uraian Diterima dari Entitas Lain Pendapatan- LRA Jurnal Penerimaan Pe mbiayaan Buku Besar Kas Uraian Diterima dari Entitas Lain Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Akrual Uraian Di terima dari En ti tas Lain Piutang Lain -Lain/ A set Lainnya Dr Cr xx.xx xx.xx Dr Cr xx.xx xx.xx Dr Cr xx.xx xx.xx Dr Cr xxxx xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 80 - d . Penyaj ian 1 ) Realisasi Beban, Pendapatan-LO , dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , dan Neraca. 2) Realisasi Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran . 3 . Akuntansi Pos Neraca
2) Aset eks B PPN diakui sebagai berikut: a) Aset Kredit Non Asset Transfer Kit (ATK) eks BPPN termasuk Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) diakui setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB) / diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) . b) Aset Kredit ATK eks BPPN , Aset Properti, aset inventaris, aset saham dan surat berharga lain (saham, obligasi, reksadana, nostroJ transferable member club, dll . ) diakui pada saat dibubarkannya/ berakhirnya masa tugas B PPN sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2 004 atau pada saat menj adi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan . 3) A set eks Kelolaan PT. PPA (persero) antar a lain A set Kredit eks Kelolaan PT . PPA (persero) , Aset Properti/ BJDA, aset saham, dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll . ) diakui pada saat berakhirnya perj anj ian serah kelola antara PT. PPA (persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 1 - Pengem balian A set dari PT. PPA (persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009 . 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) diakui pada saat diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) sebagaimana dituangkan dalam Perj anjian Serah Kelola Aset antara Men:eri Keuangan dan PT. PPA (persero) . b . Pengukuran 1 ) Piutang pada BDL diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Piutang pada B D L disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2) Aset eks BPPN diukur sebagai berikut: a) Aset Kredit eks B PPN diu�ur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar ni:ai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Aset eks B PPN disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks B PPN . b) Aset Properti eks B PPN diukur sebesar nilai waj ar berdasarkan laporan hasil penilaian terakhir. c) Aset saham, obligasi, reksadana, nostro , transferable member club dan surat berharga lain eks BPPN diukur sebesar nilai waj ar. 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) diukur sebagai berikut: a) Aset Kredit eks Kelolaan P':::' . PPA (persero) diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disaj ikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizab le value). Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan ./' I I I / / / ,',.. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 82 - yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA. b) Aset Properti/ BJDA eks Kelolaan PT . PPA (persero: cliukur sebesar nilai waj ar berclasarkan laporar: hasil penilaian akhir. c) Aset saham clan surat berharga lain eks kelolaan PT PPA (Persero) cliukur sebesar nilai waj ar. 4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero diukur sebesar nilai aset yang tercantum clalam Perj anjian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan clan PT. PPA (persero) . c . Jurnal 1 ) Piutang pacla BDL Jurnal Pe ncatatan Piutang pada B DL Buku Besar Akrual : Uraian Dr Piutang Lain-Lain xx.xx Ekuitas Cr xx.xx Jurnal Pe ncatatan Beban Pe nyisihan Piutang pada BDL Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak xx.xx Tertagih Penyisihan Piutang Tak xx.xx Tertagih Jurnal Penerimaan Non Anggaran Hak DPK Lainnya Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Kas xxx Penerimaan Non Anggaran xxx Diterima Dari Entitas Lain xxx Ditagihkan Ke Entitas Lain xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 83 - Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Penerimaan Non Anggaran xxx Utang PFK penjualan Aset Eks xxx B D L Jurnal Pe ncatatan Pembayaran H a k DPK Lainnya: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pengeluaran Non Anggaran xxx Kas xxx Diterima Dari Entitas Lain xxx Ditagihkan Ke Entitas Lain xxx Buku B esar Akrual: Uraian Dr Cr Utang PFK penjualan Aset Eks xxxx BDL Pengeluaran Non Anggaran xxxx Jurnal Pe nerimaan atas Biaya Pencairan Aset e ks BDL Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx Buku Be sar Akrual : Uraian Dr Cr Di terima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan- LO xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 84 - Jurnal Pe mbayaran / Pelunasan Piutang pada B DL Buku Besar Kas : Uraian Dr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Akrual : Uraian Dr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Pi u tang Lain-Lain 2) Aset eks BPPN Jurnal Pe ncatatan Aset Kre dit e ks BPPN Buku Besar Akrual : Uraian Dr Pi u tang Lain -Lain xxxx Ekuitas Cr xx.xx Cr xx.xx Cr xx.xx Jurnal Pe ncatatan Pe nyisihan Aset Kre dit e ks BPPN Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak xx.xx Tertagih Jurnal Pe mbayaran/ Pelunasan Aset Kre dit e ks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Di terima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xx.xx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Piutang Lain-Lain xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 85 - Jurnal Kore ksi Kurang Besaran Piutang/ Pe mbe rian Keringanan Utang/ Pe ngembalian Pe ngurusan Piutang Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ekuitas xxxx Piutang Lain-Lain xxxx Jurnal Pe ncatatan Aset Properti, Ase t Saham, Aset Obligasi, Aset Reksadana, Ase t Nostro , Aset Transferable Member Club , dan Surat B erharga Lain e ks BPPN Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Pe nerimaan atas Penjualan / Kompensasi/ Lelang Penebusan Aset Properti, Aset Saham , Ase t Obligasi, Aset Re ksadana, Aset Nostro , Ase t Transferable M e mb e r Club , dan Surat B erharga Lain e ks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Aset Lainnya xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 86 - Jurnal Pene rimaan atas Pe manfaatan Aset Properti, Devide n Aset Saham , Aset Obligasi, Aset Re ksadana, Aset Nostro , Aset Transfe rable Memb e r Club dan Surat B e rharga Lain e ks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Di terima dari En ti tas Lain xxxx Pendapatan- LO xxxx Jurnal Pene tapan Status Aset Properti e ks BPPN menjadi B arang Milik Negara ( BMN) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ekuitas x:xxx Aset Lainnya xxxx 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (perserc ) Jurnal Pe ncatatan Aset Kre dit e ks Kelolaan PT. PPA ( p e rsero) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Piutang Lain-Lain xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Pe ncatatan Pe nyisihan Aset Kre dit e ks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak .XXXX Tertagih www.jdih.kemenkeu.go.id I Penyisihan Tertagih - 1 87 - Piutang xx.xx Jurnal Pe mbayaran/ Pelunasan Aset Kre dit e ks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Di terima dari En titas Lain xx.xx Penerimaan Pembiayaan xx.xx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Piutang Lain- Lain xxxx Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/ Pe mberian Keringanan Utang/ Pe nge mbalian Pe ngurusan Piutang Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ekuitas xx.xx Piu tang Lain - Lain xx.xx Jurnal Pencatatan Aset Prope rti/ BJDA, Aset Saham , dan Surat Be rharga Lain e ks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xx.xx Ekuitas xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 88 - Jurnal Pe ne rimaan atas Pe njualan / Kompe nsasi/ Pe nebusan Aset Properti/ BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain e ks Kelolaan PT. PPA (pe rsero) Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Penerimaan atas Pe manfaatan Aset Properti/ BJDA, Deviden Ase t Saham: dan Surat B e rharga Lain e ks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Be sar Kas : Uraian Dr Cr Di terima dari Enti tas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Pendapatan- LO xxxx Jurnal Penetapan Status Aset Properti/ BJDA e ks Kelolaan PT. PPA (persero) me njadi Barang Milik Negara ( BMN) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ekuitas xxxx Aset Lainnya xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 89 - 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT . PPA (persero) Jurnal Pencatatan Pe nyisihan Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih As et Jurnal Penerimaan/ Pe mbayaran/ Realisasi Pengelolaan Aset (HPA) Buku Besar Kas : Uraian Diterima dari Entitas Lain Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Akrual : Uraian Diterima dari Entitas Lain Aset Lainnya d . Penyaj ian Dr xxxx Dr xxxx yang Cr xxxx Hasil Cr xxxx Cr xxxx 1 ) Piutang pada BDL disaj ikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable va;ue}. 2) Aset eks B PPN disaj ikan sebagai berikut: a) Aset Kredit eks B PPN disaj ikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lab sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value}. b) Aset Properti, aset saham, aset obligasi, aset reksadana, aset nostro , aset transferable member club dan surat berharga 13.in eks B PPN disaj ikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai waJ ar. u__.www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 0 - 3) Aset eks Kelolaan PT . PPA (persen) disaj ikan sebagai berikut: c) Aset Kredit eks Kelolaan PT . PPA (persero) disaj ikan pada Neraca sebagc.i Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). d) Aset Properti/ BJDA, aset saham, dan surat berharga lain eks Kelolaan PT. PPA (persero) disaj ikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai waj ar. 4) Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) disajikan pada Neraca sebesar nilai aset yang tercantum dalam Perj anj ian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero) dikurangi dengan realisasi Hasil Pengelolaan Aset ,HPA) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 1 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxx.xx Be ban Tran sfer xxxxx xxx.xx Beban Lain-lain xxxxx xxx.xx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON O PERASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pele pas an Aset Non Lancar xxxxx xxx.xx Jumlah Surplus / Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxx.xx Lan car Surp�us/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional l Lainnya ' Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 2 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 · oxo Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplu s / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx �-www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 3 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR XXX.JCX xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 94 - Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 D ESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx I j Jumlah Kas dan Bank xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx Uang Muka Piutang Piu tang Bukan Paj ak C. 2 . 2 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piu tang Lain-Lain C. 2 . 3 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C. 2 . 4 (xxx . xxx . xxx) (xxx . xxx . xxx . xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx. xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx Persediaan C. 2 . 5 xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx I Jumlah Aset Lancar xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tan ah xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Peralatan dan Mesin xxx. xxx . xxx xxx . xxx . xxx Gedung dan Bangunan xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset Tetap Lainnya xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak B erwujud xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset KKKS xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset Eks B PPN xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piutang Jangka Panj ang xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset Lain-lain xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx . xxx . xxx . xxx) (xxx . xxx . xxx . xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx JUMLAH ASET xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewaj iban Jangka Pendek xxx . xxx .xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx KEWAJIBAN JANGI\A PANJANG Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 5 - Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.x.xx.x.xx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.x.xx.xxx x.xx.x.xx. xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.x.xx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx. xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panj ang xxx.xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN XX . XXX . XXX . XXX xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx. xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 96 - Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Des ember 20XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN A NGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALI SAS I O/o REALI SAS I N . PENDAPATAN B U N D A N HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx . xxx II. Penerimaan Negara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. l+A.II+A. III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx 0 . BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a B arang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 .x.x.x. . x.xx . .x.xx xxx.xxx.xxx xx,xx% XXX . XXX . Y..XX II. Tran sfer ke D aerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx xx, xx % xx.xxx.xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx xx, xx % xx.xxx.xxx.xxx M. PEMBIAYMN D . 2 .4 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 97 - I. Pembiayaan D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx. xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 .4 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 3 . Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 . 4 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 8 - e . Pengungkapan Informasi terkait dengan Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan . 4 . Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI terdiri atas :
b . Keputusan Menteri Keuangan; c . Perj anj ian Serah Kelola Aset; d . Berita Acara Pengembalian Aset;
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI terdiri atas : a . Memo Penyesuaian; dan b . Dokumen-dokumen lain terkait. 5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan/ atau pihak-pihak terkait. 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
b . UAP B U N TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN . Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna B arang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LB I menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Aset Yang Timbul Dari Pemberian B LBI baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN; c . Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 0 - e . Berdasarkan laporan konsolidasi dari sel"'.lruh UAP B U N TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secc.ra semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Ta::J.ggung Jawab .
D . 6 . Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerin tah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/ Tionghoa, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian B LBI . 1 . Pengklasifikasian Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, antara lain :
b . B M N yang diperoleh dari pelaksanaan perj anj ian kerj a sama an tara Pemerin tah Repu blik Indonesia dengan badan internasional dan/ atau negara asing; c . B M N yang diperoleh dari pembubaran b3.dan yang dibentuk Kernen terian / Lem baga, seperti unit pehksana teknis yang dibentuk oleh Kementerian/ Lembaga; d . BMN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan ad hoc; atau e . B M N yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 20 1 - Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dimungkinkan juga untuk mencatat BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah . 2 . Perlakuan Akuntansi
b . Pengukuran Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian, sedangkan apabila dibeli dalam mata uang asing maka hasil penilaiannya dij abarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penilaian can diungkapkan dalam CaLK.
Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dari entitas lain : Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Transfer Masuk/ Surplus xxxx Perolehan Aset Lainnya Jurnal Pendapatan atas pengelolaan / pemanfaatan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN : Buku Besar Kas : www.jdih.kemenkeu.go.id Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xx.xx Pendapatan xx.xx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xx.xx Pendapatan xx.xx Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasan/ Penjualan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN : Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xx.xx Pendapatan xx.xx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xx.xx Surplus / Defisit Pelepasan A set xx.xx Lainnya Aset Lainnya xxxx Keterangan : Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN . Jurnal Aset yang telah ditetapkan menj adi BMN K/ L (disertifikatkan a . n . Pemerintah RI) . Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Transfer Keluar xx.xx Aset Lainnya xx.xx Jurnal Aset yang telah ditetapkan menj adi BMD (disertifikatkan a. n . Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah www.jdih.kemenkeu.go.id -· 203 - atau dikeluarkan dari daftar Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN . Buku Besar Akrual : Uraian I Dr Cr Defisit Pelepasan Aset Lainnya xxxx Aset Lainnya xxxx d . Penyaj ian 1 ) Aset Lainnya dalam pengelolaan DJKN disaj ikan se bagai aset lain-lain pada neraca. 2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran . 3) Realisasi pendapatan-LO , dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pacia Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 4) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disaj ikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PE:KASIO NAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PEN DAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan S osial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Be ban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N OPERASIO NAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pele pas an A set Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplu s / Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0 X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pas Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / D EFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 2 0X l 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DE FI SIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR . xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URA IAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx I / Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piu tang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.:.x..xx Piutang Lain-Lain C . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.:x:xx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pad a C . 2 . 4 (xxx.xxx. xxx) (xxx.xxx.xxx.x.xx) Piutang) I I Jumlah Piutang XX . J leh pemerintah kepada Bulog. 1 0 . Pelaporan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) Merupakan pe_aporan atas akumulasi iuran pensiun beserta pengembanganr.ya yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) Iuran Pensiun adalah iuran bulc..nan yang dipungut dari prajurit TNI , dan anggota Polri, aparatur sipil negara di lingkungan Kernenterian Pertahanan / Kepolisian Negara Repu blik Indonesia, pegawai negeri sipil, dan pej abat negara B . Akuntansi dan :Pelaporan Pengeluaran B elanj a/ Beban Jaminan Sosial, Beianj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog dan Pelaporan AIP dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pe:igelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 99) . Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Belanj a / B eban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditj en Perbendaharaan yang menangani pengelolaan Belanj a/ Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan j enis pengeluaran terse but. Pelaporan dilakukan secara berj enj ang dari mL:.lai UAKPA BUN TK Pengelola Belanj a/ Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah . Pencatatan dari UA�PA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditj en Perbendc.haraan (DJPb) untuk dilakukan penggabungan . UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri . Struktur Pelaporan disaj ikan sesuai dengan gambar berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id STRUKTUR PELAPORAN : UAKPA BUN TK Pengelola belanja./beban jaminan sosial, belanja/beban sel.isih ha:rga beras Bulog, dan pelaporan. Aku.mula.si luran Pensiun I UAKP BUN TK I I UAP BUN TK DJPb I UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK Penge1ola Pengelo1a Utang Penda.patan PFK Pegawai dan Belanja/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Beban \lntuk Penge1olaan Penerirnaan Negara UAKPA BUN TK Pengefola Layanan Perbankan UAKPA BUN TK Pengelola Rekening Valas pada K\.tasa BUN Daerah ....________, .______ .________, '-------l ..______... .________, 1 . Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Belanj a/ Beban Jaminan Sc sial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 7 1 / 2 0 1 0 tentang SAP. 2 . Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Belanj a / B eban Jaminan Sosial dan Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog merupakan teknik pertanggungj awaban dan pengendalian manaj emen atas Belanja/ Beban yang Dikelola Oleh DJPb yang dilakukan oleh Pemerintah . Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menjadi otorisasi kredit anggaran ( allotment) .
www.jdih.kemenkeu.go.id b . Pengukuran Anggaran Belanj a/ Beban Jaminan Sosial dan Belanj a/ Beban Selisih Barga Beras Bulog yang dikeluarkan dari belanj a pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APB N, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
Uraian Allotment Belanj a XXXXXX Estimasi Pendapatan Bukan Paj ak yang Dialokasikan d . Penyajian Dr Cr xxxx xxxx Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appnpriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . 3 . Akuntansi Realisasi atas Transaksi Belanj a/ Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Barga Beras Bulog, dan pelaporan AIP.
• terbitnya Surat Tagihan/ SPP, • timbulnya kewaj iban pada saat dilakukan penye suaian pada tanggal pelaporan (yakni dari hasil perhitungan yang tercantum pada BAR atau hasil penetapan Menteri Keuangan) , dan/ a tau • dilakukan penyisihan piutang tak tertagih . 2) Pendapatan-LO diakui . pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya penyesuaian pada tanggal pelaporan . 3) Belanj a diakui pada saat terj adi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2 D . 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima d i Kas Negara. www.jdih.kemenkeu.go.id 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a di bukukan se bagai pengurang belanj a/ beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang diterima setelah periode belanj a dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual . 6) Pengembalian pendapatan pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penenmaan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi. 7) Piutang diakui pada tanggal pelaporan pada saat adanya saldo uang pens1un atau timbulnya piutang akibat ditandatanganinya BAR. Pengakuan untuk Penyisihar: Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menter� Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 8) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri Keuangc..n atau pada saat ditandatanganinya BAR. 9) Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri . b . Pengukuran 1 ) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan / S PP, nilai nominal yang tercantum dalam penetapan Menteri K:euangan, nilai nominal dari hasil perhitungan yang tercantum dalam BAR, dan / atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih . 2) Pendapatan-LO diukJ.r sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran . 3) Belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, S P2D) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 50 - 4) Pendapatan- LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran . 5) Pengembalian belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Ke�angan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat penetapan utang 'dari Me::-iteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan dan / atau BAR. 9) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA dengan PT. Tc..spen dan PT Asabri dalam BAR atau dokumen lain yang dipersamakan . c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual : Uraian Beban XXX Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Buku Besar Akrual : Uraian Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Di tagihkan Kepada En ti tas Lain Dr Cr xxxx xx.xx Dr Cr xxxx xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 1 - JURNAL PENDAPATAN-LO : Buku Besar Akrual : Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan- LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan- LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Penge mbalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan : Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Beban XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanj a XXX xxxx 2 . Pe nge mbalian B elanja Tahun Anggaran Yang Lalu: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain- Lain xxxx JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pe nge mbalian Pendapatan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 3 - JURNAL PIUTANG Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xx.xx Pendapatan xx.xx JURNAL ASET LAINNYA Uraian Dr Cr Aset Lainnya xx.xx Utang Jangka Panjang xx.xx JURNAL UTANG Uraian Dr Cr Beban .XXX xxxx Belanj a Yang Masih Harus Dibayar xx.xx JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus/ Defisit LO xx.xx Beban XXX xx.xx Uraian ::::)r Cr Surplus/ Defisit LRA xx.xx Belanj a XXX xx.xx Uraian 0r Cr Pendapatan xx.xx Surplus/ Defisit LO xx.xx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus/ Defisit LRA xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyaj ian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersed�a pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Lapor8.n Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca deng8.n be saran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / S P2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan / beban . Realisasi pendapatan-LRA dan belanj a dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan be sarc..n sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 5 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Tran sfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N O PERASIONAL Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 56 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Cata tan 20X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Beban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 7 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNT�NSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) U RAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X l 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan B ank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx I j Jumlah Kas dan Bank xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piu tang Lain-Lain C. 2 . 3 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx . xxx . xxx) (xxx . xxx . xxx . xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx Persediaan C . 2 . 5 xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx I Jumlah Aset Lancar xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Peralatan dan M esin xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Gedung dan Bangunan xxx . xxx . xxx xxx . x:xx. xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx . xxx . xxx x:xx . xxx . xxx Aset Tetap Lainnya xxx . xxx. xxx xxx . xxx . xxx Konstruksi D alam Pengerj aan xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx I I Jumlah Aset Tetap x:xx. xxx . x:xx. xxx xxx . xxx . xxx . xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset KKKS xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Aset Eks B PPN xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piutang Jangka Panj ang xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx A set Lain -lain xxx . xxx . x:xx XXX. XY..X . XXX Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx . xxx . x:xx . xxx) (xxx . xxx . xxx. xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx . xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx . xxx JUMLAH ASET xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx . xxx . xxx KEW AJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewaj iban Jangka Pendek xxx . xxx . x:xx. xxx xxx . xxx . xxx . xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG f Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang ON Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panj ang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panj ang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xx:x.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 D esember 2 0XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALI SAS I % REALI SAS I V . PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I. Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber D aya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hi bah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx W. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx. . xxx . xxx xxx. xxx . xxx xx,xx% xxx. xxx.xxx II. Transfer ke D aerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx% x.xxx. xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B .I+B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx. xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx xx, xx % xx.xxx.xxx.xxx Q . PEMBIAYMN D . 2 . 4 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 6 1 - I . Pembiayaan Dalam Negeri D . 2 . 4 . 1 x . xxx . xxx.xxx x . xxx . xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx.xxx. xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4. 1 . 1 xxx .xxx. xxx xxx. xxx.xxx xx,xx0/o xxx .xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman D . 2 . 4 . 1 . 2 xxx . xxx. xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx. xxx . xxx 3 . Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 .4 . 1 . 3 xxx.xxx. xxx xxx.xxx . xxx xx,xx0/o xxx . xxx.xxx
4 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses ak.J.ntansi dalam transaksi Belanj a/ Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP terdiri atas : a. b. c . d . e . f. DIPA; DIPA Revisi; Surat Tagihan / SPP; SPM; S P2 D ; Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun; Lapo ran Realisasi TASPEN (Persero)
h . Rekapitulasi Dokumen Setoran; dan i . BAR . Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi Belanj a/ Beban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP terdiri atas :
5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan / atau pihak-pihak terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi se bagai berikut:
Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPA yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanj a pensiun di tingkat KPPN . 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Belanj a/ Beban Jaminan So sial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanj a / B eban Jaminan Sosial, Belanj a / B eban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP, baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan , maka UAKPA B U N T K Pengelola Belanj a / B eban Jaminan Sosial, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan AIP menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPb . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 64 - c . Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPb menyusun laporan konsolidasi . d . Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK DJPb kepada UAKP BUN Transaksi Khusus secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab . e . Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP B U N T K kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab .
Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN B ELANJA / B EBAN UNTUK PENGELOLAAN KAS NEGARA A . Jenis-Jenis Transaksi Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain :
1 . Pendapatan bunga/j asa giro dan/ a tau bagi hasil atas penempatan di B ank Sentral dan/ atau Bark Umum; 2 .Capital gain dan coupon atas transaksi penjualan dan / atau pembelian SBN; dan 3 . Pendapatan bunga atas transaksi Reverse i?.epo.
c . Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara ar:tara _am Pendapatan / Remunerasi Treasury Notional PooEng d . B elanj a/ Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan / kekurangan kas meliputi: 1 . Capital loss atas transaksi penjualan SBN 2 . Belanj a/ beban bunga atas transaksi Repo e . Belanj a/ Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
B. Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan / kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, B elanj a/ Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan / kekurangan kas , Belanj a/ Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanj a / B eban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam B agian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 9 9) . Dalam pe:aksanaan kegiatannya, Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihan / kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam www.jdih.kemenkeu.go.id Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanj a/ Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan / kekurangan kas, Belanj a/ Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanj a/ Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditj en Perbendaharaan yang menangam Pengelolaan Kas Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan j enis pendapatan dan pengeluaran tersebut. Pelaporan dilakukan secara berj enj ang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah . Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPb untuk dilakukan penggabungan . UAP BUN TK DJPb hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri . Struktur Pelaporan disaj ikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN : UAKPA BUN TK Pengelo1a be1anja/ behan jaminan sosial, belanja/ beban selisih harga hems Bulog, dan pelaporan Aku:nn.ilasi Juran Pen siu.n I UAKP BUN TK I I UAP BUN TK DJPb I UAKPA BUN TK UAKPA BUN TK Pengelola Pengelola. Utang Pendapatan PFK Pegawai dan Bela.nja/ B e ban untuk Pengelolaan Kas Negara .� UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Beban \llltuk Pengelolaan Penerimaan Negara 1 . Basis Akuntansi UAKPA BUN TK Pengelola Layana11 Perbankan UAKPA BUN TK Pengelola Rekening Valas pada Kuasa BUN Daerah Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lam piran I PP 7 1 / 2 0 1 0 ten tang SAP. www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanj a/ Beban Untuk Pengelolaan Kas Negara Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara merupakan teknik pertanggungj awaban dan pengendalian manaj emen atas Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Pemerintah . Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menj adi otorisasi kredit anggaran ( allotment) .
b . Pengukuran Anggaran Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanj a pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA. c . Jurnal JURNAL DIPA: Uraian Allotment Belanj a XXXXXX Estimasi Pendapatan Bukan Paj ak Yang Dialokasikan
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 . Akuntansi Realisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanj a/ Beban un tuk Pengelolaan Kas Negara
Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2 ) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara dan / atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari hasil perhitungan / konversi/ penj abaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/ atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR. 3) Belanj a diakui pada saat terj adi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2 D . 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Negara. 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a dibukukan sebagai pengurang belanj a/ beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang diterima setelah periode belanj a dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual. 6) Pengembalian pendapatan pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penenmaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi . www.jdih.kemenkeu.go.id 7) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalarr. BAR. 8) Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/ S PP dan/ atau pada saat timbulnya kewaj iban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR . b . Pengukuran 1 ) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan / SPP/ ADK Memo Perhitungan/ hasil perhitungan sesuai peraturan / BAR dan / atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih . Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2) Belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D) . 3) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain yang dipersamakan . 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan . 5) Pengembalian belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR. www.jdih.kemenkeu.go.id c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual: Uraian Beban XXX Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Buku Besar Akrual : Uraian Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Di tagihkan Kepada En ti tas Lain JURNAL PENDAPATAN-LO : Buku Besar Akrual : Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 7 1 - Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban XXX xx.xx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xx.xx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xx.xx Pendapatan-LRA xx.xx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Pe nge mbalian B elanja Tahun Anggaran B e rj alan: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xx.xx Beban XXX xx.xx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xx.xx Belanj a XXX xx.xx 2 . Penge mbalian B elanja Tahun Anggaran Yang Lalu: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xx.xx Pendapatan Lain-Lain xx.xx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xx.xx Pendapatan Lain-Lain xx.xx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pe nge mbalian Pe ndapatan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx JURNAL PIUTANG Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan xxxx JURNAL UTANG Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Belanj a Yang Masih Harus Dibayar xxxx JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus/ Defisit LO xxxx Beban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus/ Defisit LRA xxxx Belanj a XXX xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus/ Defisit LO xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 73 - Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus/ Defisit LRA xxxx d . Penyaj ian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan-LO , beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , dan Neraca dengan be saran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan/ beban . Realisasi pendapatan- LRA dan belanj a dalam Buku Besar Kas disaj ikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id Con toh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 2 0XO KEGIATAN O PERASIO NAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIO NAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Be ban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Be ban Barang un tuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplu s / Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplu s / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pele pas an As et Non Lan car xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lan car Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplu s / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 75 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupfoh) URAIAN Cata tan 2 0X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx: SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan xxx xxx Selisih Revaluasi Aset Tetap xxx xxx Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi xxx xxx Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx xxx Lain-lain xxx xxx TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URA IAN CATATAN 3 1 D ESEMBER 3 1 DESEMBER 2 C X 1 20XJ ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I j Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piu tang Lain- Lain C. 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C. 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan M esin xxx.xx:x.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan B angunan xxx. xxx.xx:x xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xx:x Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xx:x.xx:x Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xx:x xxx.xx:x.xx:x I I Jumlah Aset Tetap xx:x.xxx.xxx.xx:x xxx.xxx.xxx.xx:x ASET LAINNYA C. 2 . 7 Aset Tak B erwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xx:x Aset Eks BPPN xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xx:x Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xx:x xxx.xxx.xx:x Aset Lain-lain xxx.xx:x.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xx:x (Peny. Piu tang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx. xxx.xxx.xx:x xxx. xx:x.xxx.xxx JUMLAH ASET xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xx:x KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I I I I Jumlah Kewaj iban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan x:xx.xx.x.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xx.x. xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx x:xx.xxx. xxx Jumlah Utang Jangka Panj ang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx Jumlah Kewaj iban Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx. xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx. xxx. xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 79 - Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 D esember 2 0.XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALI SASI % REALI SAS I X. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber D aya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara B ukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx Y. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x .xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx. xxx.xxx xxx. xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke D aerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C . SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx xx, xx % xx.xxx.xxx.xxx R . PEMBIAYAAN D . 2 . 4 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 8 0 - I. Pembiayaan D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 x . xxx . xxx . xxx x. xxx . xxx. xxx xx,xx0/o x. :xxx. xxx. xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 .4 . 1 . 1 xxx . xxx.xxx xxx. xxx .xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 . 4 . 1 . 2 xxx .xxx. xxx xxx.xxx. xxx xx,xx0/o xxx.xxx. xxx 3 . Privatisasi dan penj ualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 . 4 . 1 . 3 xxx . xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o :xxx .xxx. xxx 4 . Surat Berharga Negara (Neto) D . 2 . 4 . 1 .4 xxx . xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx. xxx Penerimaan Surat Berharga Negara xxx .xxx.xxx xxx.xxx.xxx Pengeluaran Surat Berharga Negara (xxx .xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx) 5 . Pinj aman D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 . 5 xxx .xxx. xxx xxx .xxx. xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 9 . Pembiayaan Lain Lain D . 2 . 4. 1 . 9 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx II. Pembiayaan Luar Negeri ( Neto) D . 2 . 4 . 2 (x . xxx.xxx.xxx) (x.xxx.xxx. xxx) xx,xx0/o (x . :xxx. xxx. xxx) Jumlah Pembiayaan (D .I+D.II) xx . xxx.xxx.xxx xx . xxx .xxx. xxx XX, XX o/o xx.xxx. xxx.xxx E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) D . 2 . 5 xx. xxx .xxx.xxx xx . xxx.xxx.xxx SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/ L (C+D) � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 8 1 - e . Pengungkapan Informasi terkait dengan Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan . 4 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antarc.. lain :
b . Nota Debet;
d . ADK Memo Perhitungan; e . Kertas Kerj a Perhitungan Selisih Kurs;
L Resume Tagihan/ SPP; J . S PM dan ADK SPM; k . SP2 D ; dan
Selain dokumen sumber :ii atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain :
b . Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; dan c . Dokumen-dokuman lain terkait. 5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKFA BUN TK dilaku.: Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyaj ikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerin tahan . Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 36 - FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL/ KEPALA BADAN . . . . . . . . . . . . . . . . . Pemyataan Tan9gung Jawab I si Laporan Keuangan . . . . . . . . . selaku UAP BUN TK . . . . . . . . . . . . . . . , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran . . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung j awab kami . Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyaj ikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sece:.ra layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 3 7 - FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pemyataan Tanggung Jawab Isi Laporan Keuangan . . . . . . . . . selaku UAKKPABUN TK . . . . . . . . . . . . . . . , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran . . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung j awab kami . Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyaj ikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan . Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 3 8 - FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN TK SURAT PERNYATAAN Th.NGGUNG JAWAB DIREKTUR/ KEPALA . . . . . . . . . . . . . . . . Pemyataan Tan:Jgung Jawab Isi Laporan Keuangan . . . . . . . . . selaku UAKPA BUN TK . . . . . . . . . . . . . . . , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas , clan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung j awab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyaj ikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan . Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 2 9 - BAB XV PENUTUP Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyaJ ian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 7 Tahun 2 0 0 3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tenta:i.g Standar Akuntansi Pemerintahan . Penyusunan modul ini dimaksudkan set agai upaya - untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus . Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka penyusunan laporan keuangan transaksi khusus oleh selurJh unit akuntansi pengelola transaksi khusus dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar menghasilkan Laporan Keuangan B agian Anggaran Transaksi Khusus, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal . Dengan demikian maka informasi yang disaj ikan dalam laporan keuangan akan menj adi lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj a Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 3 / PMK. 0 5 / 2 0 1 3 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 5 / PMK. 0 5 / 20 1 6 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 3 / PMK. 0 5 / 2 0 1 3 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. MENTER! KEUANGAN REPUBLI K IND O NESIA, ttd . SRI MULYANI IND RAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen