Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.05/2017
- Nomor
- 153/PMK.05/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
b . bahwa untuk menyempurnakan mekanisme· pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256 / PMK.05 / 20 1 5 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus; www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat
Menetapkan c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang_ Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK. 05 / 2 0 1 5 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 2054); MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK. 0 5 / 2 0 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN· PELAPO RAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK. 05 / 20 1 5 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2 0 54) , diubah se bagai beriku t: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut SATK adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan untuk seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran serta aset dan kewajiban www.jdih.kemenkeu.go.id pemerintah yang terkait dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, serta tidak tercakup dalam Sub Sistem· Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) lainnya. 2 . Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pej abat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung j awab penggunaan anggaran pada B agian Anggaran yang bersangkutan.
4 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran B endahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKPA BUN TK adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi khusus pada tingkat satuan kerj a di lingkup Bendahara Umum Negara.
kegiatan penggabungan dan penyusunan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK yang berada langsung di bawahnya. 6 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAP BUN TK adalah unit akuntansi pada unit Kementerian Keuangan yang eselon I melakukan r� www.jdih.kemenkeu.go.id penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN TK. 7 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut UAKP BUN TK adalah unit akuntansi pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan seluruh UAP BUN TK. 8 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengelola B arang B endahara Umum Negara yang selanj utnya disebut UAKPLB BUN adalah satuan kerj aj unit akuntansi yang diberi kewenangan untuk mengurus j menatausahakan/ mengelola BMN yang dalam penguasaan Bendahara Umum N egara Pengelola Barang. 9 . Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat DJA adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran. 1 0 . Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Ditj en PBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan Negara. 1 1 . Direktorat J enderal Kekayaan N egara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit eselon I. pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. 1 2 . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang selanjutnya disingkat DJPK adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan www.jdih.kemenkeu.go.id dan standardisasi teknis di bidang perimbangan keuangan. 1 3 . Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebij akan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko . 1 4 . B adan Kebij akan Fiskal yang selanjutnya disingkat BKF adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis di bidang kebij akan fiskal. 1 5 . Penerimaan Negara Bukan Paj ak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh pener1maan pemerintah pusat yang tidak berasal dari. penerimaan perpaj akan dan hibah . 1 6 . B arang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . 1 7 . Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya ·disebut BMN Idle adalah BMN berupa tanah dan/ atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepen tingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenterian j Lembaga. 1 8 . Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa adalah aset yang dikuasai Negara berdasarkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id c . Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1 962 j o . Keputusan Presidenj Panglima Tertinggi . ABRI / Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52 / KOTI / 1 964 ; dan d . Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T- 0403 / G-5 / 5 / 66 . 1 9 . Kontraktor Kontrak Kerj a Sarna yang selanjutnya disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerj a berdasarkan kontrak kerj a sama dengan instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi.
2 1 . Kontraktor Perj anj ian Kerj a Samaj Karya Pengusahaan Pertambangan B atubara yang selanjutnya disebut Kontraktor PKP2B adalah badan usaha yang melakukan pengusahaan pertambangan batubara, baik untuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal D alam Negeri (PMDN) . 2 2 . B arang yang Menj adi Milik/ Kekayaan Negara yang Berasal dari Kontraktor Perj anj ian Kerj asama/ Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh Kontraktor untuk kegiatan pengusahaan pertambangan batubara dan/ atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perj anj ian yang telah melewati j angka waktu yang www.jdih.kemenkeu.go.id telah ditetapkan menj adi milik Pemerintah termasuk barang kontraktor yang pada· pengakhiran perj anjian akan digunakan untuk kepentingan umum.
24 . PT Perusahaan Pengelola A set (Persero) yang selanj utnya disingkat PT PPA adalah perusahaan perseroan yang didirikan oleh pemerintah dengan tuj uan untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak berperkara untuk dan atas nama Menteri Keuangan berdasarkan perj anj ian pengelolaan aset. 2 5 . Aset Eks Kelolaan PT PPA adalah kekayaan negara yang berasal dari kekayaan eks B adan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang sebelumnya diserahkelolakan kepada PT Perusahaan Pengelola A set (Persero) / PT PPA (Persero) , dan telah dikembalikan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan. 2 6 . Aset yang Diserahkelolakan kepada PT PPA adalah. kekayaan negara yang berasal dari B adan Penyehatan Perbankan Nasional yang tidak terkait dengan perkara, berupa aset properti, aset saham, aset reksa dana, dan/ atau aset kredit, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 2 / PMK.06 / 2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh PT Perusahaan Pengelola A set (Persero) , dike lola oleh PT Perusahaan Pengelola A set (Persero) . www.jdih.kemenkeu.go.id 27 . Aset Eks Pertamina adalah aset-aset yang tidak turut dij adikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2 3 / PMK.06 / 2008 tentang Penetapan Neraca Pembukaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina Per 1 7 September 2003, serta telah ditetapkan se bagai B arang Milik N egara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9 2 / KK.06 / 2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara. 2 8 . Paj ak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. 2 9 . Selisih Kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda.
3 1 . Buku Besar Kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas . 3 2 . Buku Besar Akrual adalah kumpulan akun-akun· yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual. 33 . Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id 34 . Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya. disingkat LRA adalah laporan yang menyaj ikan informasi realisasi pendapatan, belanj a, transfer, surplus / defisit dan pembiayaan, s1sa lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu peri ode . 3 5 . Neraca adalah laporan yang menyaj ikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
37 . Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyaj ikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3 8 . Catatan atas Laporan Keuangan yang selanj utnya disebut CaLK adalah laporan yang menyaj ikan informasi tentang penj elasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, LO , LPE, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk pengungkapan yang memadai. 39 . Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam Laporan Keuangan, permintaan keterangan dan analitik yang menj adi dasar memadai bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan tersebut sesua1 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - 4 0 . Suspen Penerimaan adalah transaksi penerimaan yang diterima kasnya di kas negara tetapi tidak teridentifikasi dan/ atau tidak diakui oleh Satuan Kerj a pada kementerian negaraj lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. 2 . Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai SATK yang paling sedikit terdiri atas :
c . belanj aj beban fasilitas penyiapan proyek; d . PNBP yang dikelola oleh DJA; e . Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;
h . Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai;
3 . Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) Belanj aj beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit terdiri atas:
Anggaran BUN; dan c . pendapatan dan belanj aj beban selisih kurs dan biaya transfer atas pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional.
b . pendapatan panas bumi; dan
1 . BMN yang Berasal dari KKKS ; dan 2 . BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B , c . Aset Eks Pertamina; d . BMN Idle yang sudah diserahkan k e DJKN ; e . aset yang timbul dari pemberian BLBI paling sedikit terdiri atas : 1 . piutang pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) ; 2 . aset eks BPPN; 3 . Aset Eks Kelolaan PT PPA; dan 4 . Aset yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA. v www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
1 . barang gratifikasi; 2 . BMN yang diperoleh dari pelaksanaan perj anjian kerj a sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/ atau negara asing; 3 . BMN yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerianj Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kernen terian / Lembag a; 4 . BMN yang diperoleh dari pembubaran · badan-badan ad hoc; atau
b . belanj aj beban j aminan layanan kesehatan; c . belanj aj beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu (Jamkesmen) ; d . belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) ; e . belanjaj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) ;
h . belanj aj beban paj ak pertambahan nilai real time gross settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) ; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 - 1 . belanj ajbeban selisih harga beras Bulog; dan J . pelaporan iuran dana pensiun .
b . pendapatan selisih kurs terealisasi dalam pengelolaan rekening milik BUN; c . pendapatan lainnya dalam pengelolaan kas negara; d . belanjal beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kele bihan I kekurangan kas;
{8) Utang Perhitungan Fihak Ketiga {PFK) pegawa1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan selisih le bih I kurang an tara penerimaan setoran l potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawa1 dan pembayaran pengembalian pener1maan Perhitungan Fihak Ketiga {PFK) pegawai. {9) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak. Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan selisih lebih/kurang antara penerimaan setoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok. ( 1 0) Pendapatan dan pengembalian belanj al beban untuk penyelesaian Suspen Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan hasil koreksi atas terj adinya Suspen Penerimaan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan se bagai berikut:
kelayakan dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPPR yang menangani dukungan kelayakan; c . UAKPA BUN TK pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJPPR yang menangani fasilitas penyiapan proyek; d . UAKPA BUN T K pengelola PNBP minyak bumi dan gas bumi dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBP dibantu oleh instansi pelaksana kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi sebagai mitra satuan kerj a pengelola PNBP minyak bumi dan gas bumi; e . UAKPA BUN TK p engelola PNBP panas bumi · dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJA yang menangani pengelolaan PNBP;
h . UAKPA B U N TK pengelola BMN yang Berasal dari KKKS dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Kementerian Energi dan Sumber D aya Mineral www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - yang menangani pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS ;
J . UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II di DJKN yang menangani pengelolaan kekayaan negara dipisahkan;
n . UAKPA BUN T K pengelola piutang untuk dana antisipasi penanganan lumpur Sidoarj o , dilaksanakan oleh unit kerj a pada Kementerian Negaraj Lembaga yang ditunjuk selaku KPA; o . UAKPA BUN TK pengelola belanj aj beban pensiun, belanj aj beban j aminan layanan kesehatan, belanj aj beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) , belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , belanj aj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , belanj aj beban Jaminan Kematian (JKM) , belanj aj beban program Tunj angan Hari Tua (THT) , belanj aj beban paj ak pertambahan nilai real time gross settlement Bank Indonesia (PPN RTGS . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - BI) , belanj aj beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan iuran dana pensiun dilaksanakan oleh unit eselon II di Ditj en PBN yang menangan1 pengelolaan belanj aj beban pens1un, belanj aj beban J amlnan layanan kesehatan, belanj aj beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu (Jamkesmen) , belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , belanj aj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , belanj aj beban Jaminan Kematian (JKM) , belanj aj beban program Tunj angan Hari Tua (THT) , belanj aj beban paj ak pertambahan nilai real time gross settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) , belanj aj beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan iuran dana pensiun; p . UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanj aj beban untuk pengelolaan kas negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II di Ditj en PBN yang menangani pengelolaan kas negara; q . UAKPA BUN TK pengelola utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai dilaksanakan oleh Unit eselon II di Ditj en PBN yang menangan1 pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai; r . UAKPA BUN TK pengelola utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok dilaksanakan oleh Unit eselon II di DJPK yang menangan1 pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok; dan s . UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan dilaksanakan oleh unit eselon III di Ditj en PBN yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk mencatat dan melaporkan penyelesaian Suspen Penerimaan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - 5 . Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAP BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1 . pengelola pembayaran kelayakan; dan internasional dukungan 2 . pengelola pembayaran fasilitas penyiapan proyek, dilaksanakan oleh DJPPR; c . UAP B U N T K atas pengelola PNBP yang dikelola DJA dilaksanakan oleh DJA; d . UAP BUN T K atas pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN dilaksanakan oleh DJKN ; e . UAP BUN T K atas: 1 . pengelola belanj aj beban pens1un, belanjaj beban J amlnan layanan. kesehatan, belanj aj beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu {Jamkesmen) , belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , belanj aj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , belanj aj beban Jaminan Kematian {JKM) , belanj aj beban program Tunj angan Hari Tua (THT) , belanj aj beban paj ak pertambahan nilai real time gross settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) , belanj aj beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan iuran dana pensiun; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - 2 . pengelola pendapatan dan belanj aj beban untuk pengelolaan kas negara; 3 . pengelola utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) pegawai; dan
6 . Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
( 1 ) UAKPA BUN TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan akuntansi yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyaJlan, dan pengungkapan atas Transaksi Khusus .
www.jdih.kemenkeu.go.id
7 . Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 0 ( 1 ) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 1 9 ayat ( 1 ) untuk tingkat UAKPA BUN TK ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
e . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola PNBP panas bumi ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJA yang mengelola PNBP; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - f . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola setoran lainnya ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJA yang mengelola PNBP;
h . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola aset KKKS ditandatangani oleh pej abat eselon II pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS ;
J. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina ditandatangani oleh Pej abat Eselon II di DJKN yang . mengelola kekayaan negara dipisahkan;
n . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o , ditandatangani oleh pej abat eselon I I d i unit kerj a pada Kementerian Negaraj Lembaga yang ditunjuk selaku KPA; o . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK pengelola belanj aj beban pens1un, . belanj aj beban j aminan layanan kesehatan, belanjaj beban Jf:tminan Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu (Jamkesmen) , belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , belanj aj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , belanj aj beban Jaminan Kematian (JKM) , belanj aj beban program Tunj angan Hari Tua (THT) , belanj aj beban paj ak pertambahan nilai real time gross settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) , belanj aj beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan iuran dana pensiun ditandatangani oleh pej abat eselon II di Ditj en · PBN yang ditunjuk sebagai KPA; p . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola pendapatan dan belanj aj beban untuk pengelolaan kas negara, ditandatangani o leh pej abat eselon II di Ditj en PBN yang menangan1 pengelolaan kas negara; q . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN TK pengelola utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai, ditandatangani oleh pej abat eselon II di Ditj en PBN yang menangani pengelolaan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pegawai; www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 3 - r . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK Pengelola utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok, ditandatangani oleh pej abat eselon II di DJPK yang menangani pengelolaan utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Paj ak Rokok; dan s . Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA B U N TK Suspen Penerimaan, ditandatangani oleh pej abat eselon III di Ditj en PBN yang ditunjuk oleh Direktur J enderal Perbendaharaan · untuk mencatat dan melaporkan penyelesaian Suspen Penerimaan.
b . Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK pengelola: 1 . pembayaran dukungan kelayakan; dan
c . Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK pengelola PNBP yang dikelola oleh DJA ditandatangani oleh Direktur J enderal Anggaran; www.jdih.kemenkeu.go.id d . Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK pengelola Aset yang berada dalam pengelolaan DJKN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara; e . Pernyataan Tanggung Jawab UAP BUN TK Pengelola: 1 . Belanj aj beban pens1un, belanj aj beban J amlnan layanan belanj aj beban Jaminan kesehatan, Kesehatan Menteri dan Pej abat Tertentu (Jamkesmen) , belanj aj beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , belanj aj beban Jaminan Kematian (JKM) , belanj aj beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , belanj aj beban program Tunj angan Hari Tua (THT) , belanj aj beban Tunjangan Hari Tua (THT) , belanj aj beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan iuran dana pensiun; 2 . pendapatan dan belanj aj beban untuk pengelolaan kas negara; 3 . Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) . Pegawai; dan 4 . pendapatan belanj aj beban Penerimaan, dan dalam pengembalian untuk Suspen ditandatangani oleh Direktur J enderal Perbendaharaan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - 8 . Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 56 / PMK.05 / 20 1 5 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2054) , diubah sehingga menj adi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan . www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, Peraturan Menteri memerintahkan 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pad a tanggal 8 November 20 1 7 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal6 November 20 1 7 MENTERI KEUANGAN ttd . SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 7 NOMOR 1 5 54 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK. 05/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS. PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 2 56 / PMK.05 / 20 1 5 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS vwww.jdih.kemenkeu.go.id A. Latar Belakang - 2 8 - BAB I PENDAHULUAN Pemerintah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah sebagai wujud upaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara (APBN) dan seluruh sumber daya yang dikuasai oleh Pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dala:m Undang-Undang (UU) Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungj awaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan . Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No . 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran II , di mana dinyatakan bahwa entitas pelaporan dapat menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 20 1 0 , maka pada tahun 2 0 1 5 pemerintah pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pelaporannya. Dengan bergantinya basis akuntansi, maka pengaturan . . atas sistem akuntansi yang ada perlu dilakukan penyesuaian, termasuk sistem akuntansi transaksi khusus . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2 004 tentang Perbendaharaan Negara. Berbagai fungsi seperti pengelolaan utang, hibah, investasi, penerusan pinj aman, transfer daerah, dan belanj a lain-lain telah dikelola dan dipertanggungj awabkan melalui sistem akuntansi . Disamping berbagai fungsi tersebut, terdapat fungsi fungsi lain yang khusus dilaksanakan oleh BUN dan tidak dapat dilaporkan melalui sistem akuntansi BUN yang ada. Dengan latar belakang tersebut maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus yang berbasis akrual termasuk modulnya agar dapat dij adikan pedoman bagi www.jdih.kemenkeu.go.id penyusun dan pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan . B . Ruang Lingkup Ruang lingkup yang diatur dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SA-TK) mencakup : 1 . B elanj a/ Beban Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional; 2 . B elanj a / B eban Dukungan Kelayakan; 3 . B elanj a/ Beban Fasilitas Penyiapan Proyek; 4 . PNBP yang dikelola oleh DJA; 5 . Aset :yang berada dalam pengelolaan DJKN; 6 . B elanj a/ Beban Pensiun, Belanj a/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj a/ Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu (Jamkesmen) , Belanja/ Beban Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) , Belanj a/ Beban Jaminan Kecelakaan Kerj a (JKK) , B elanj a/ Beban Jaminan Kematian (JKM) , Belanj a/ Beban Program Tunj angan Hari Tua (THT) , Belanj a/ Beban Paj ak Pertambahan Nilai Real Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) , Belanja/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan luran Dana Pensiun (IDP); 7 . Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara;
9 . Utang PFK Paj ak Rokok; dan
Gambaran Umum Kedudukan SA-TK dalam SA-BUN I SA-BUN I www.jdih.kemenkeu.go.id c Gambaran Umum Ruang Lingkup SA-TK �a/&:ba.."l :?er..gelus.ran Keperlus.n Hubu:ngsn Interr..ss5o113l Bela.•1fa/&ban Dukungan Kels.J�a.lr...a.."l BeJ.a:qis.f:Bebs.n .fs.s.;liJ:ss Pen,:irls.ps.n Proyek FNBP ya..Y'lg DlkeloJa olt=h DJA &etyang Btxada DsJam. Pe:ngelolas:n DY!\:N SA-TK Bela.ria/&ban Pe."'lSiun, �a/Beban Jam:ir..an Lays.ns.n Keser...atsn, &:lru.;ia/ &ba.."'l Jamkesmer..,. �s./Beba.."'l Ja.mkestam.a, Bela.�a{&ba..Yl JKK, �a/Beba.."'l J".tCM, �a/Beba.."l Program Th"T, &la..via/Beba.."'l � RTGS BI, �a/&bsn S�ih Harga Berss Bubg� da."'l Pe-lapors.:n IDP Pe..."Jdapata:n & BeJ.a."la/Beb a.."'l. untuk Per.gehiaa.'1. Kss Nega.."S Uts.:ng FFK Pegsv.ai Uts.."'"l.g FF:J\ Psjak Rokok Pe...-..dapata."'l dan ?ez-..gemb a.lis.."l Be�a/Beba..'1. Ul;.tuk p-a.�·�sais.n Susp.en PE:ne..� www.jdih.kemenkeu.go.id www.jdih.kemenkeu.go.id C. Maksud Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses akuntansi transaksi khusus berbasis akrual secara transparan dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus yang transparan dan akuntabel. D . Tujuan Adapun tujuan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus ini adalah agar seluruh transaksi yang dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Transaksi Khusus dapat diakuntansikan oleh semua unit akuntansi Transaksi Khusus sesuai dengan SAP dan SAPP yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pelaporannya. E. Sistematika Untuk memberikan kemudahan kepada stakeholders dalam memahami sistem akuntansi transaksi khusus, maka modul ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN : Meliputi Latar Belakang, Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan, dan Sistematika. BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN PENGELUARAN KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL: Meliputi Definisi dan Latar Belakang, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelapqran . BAB III AKUNTANSI KELAYAKAN : TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN DUKUNGAN Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK: Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 3 3 - BAB V AKUNTANSI TRANSAKSI PNBP YANG DIKELOLA OLEH DJA: Meliputi D efinisi, Jenis-j enis , Akuntansi dan Pelaporan . BAB VI AKUNTANSI TRANSAKSI ASET YANG BERADA DALAM PENGELOLAAN DJKN: Meliputi Definisi, Jenis-j enis, Akuntansi dan Pelaporan . BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN PENSIUN , BELANJA/ BEBAN JAMKESMEN, BELANJA/ BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/ BEBAN JKK, BELANJA/ BEBAN JKM , BELANJAj BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/ BEBAN PPN RTGS BI, BELANJA/ BEBAN SELI SIH HARGA BERAS BULOG, DAN PELAPORAN IDP: Meliputi Definisi, Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan. BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA/ BEBAN UNTUK PENGELOLAAN KAS NEGARA: Meliputi Jenis-j enis , Alokasi Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan . BAB IX Al(UNTANSI TRANSAKSI PFK PEGAWAI Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan. BAB X AKUNTANSI TRANSAKSI PFK PAJAK ROKOK Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan . BAB XI AKUNTANSI PENDAPATAN BELANJA/ BEBAN UNTUK PENERIMAAN DAN PENGEMBAUAN PENYELESAIAN SUSPEN Meliputi Definisi, Akuntansi dan Pelaporan . BAB XII CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BAB XIII PENUTUP www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN PENGELUARAN KEPERLUAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional terdiri atas 2 (dua) rnacarn, yaitu transaksi Pengeluaran Kerj a Sarna Internasional dan transaksi Pengeluaran Perj anjian Internasional. Penj elasan dan perlakuan akuntansi dari rnasing-rnasing pengeluaran dij elaskan sebagai berikut: A. Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna In ternasional Transaksi Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional rnerupakan transaksi untuk pernbayaran iuran keikutsertaan pernerintah Indonesia dalarn organisasi internasional seperti Trust Fund dan Kontribusi. Kerj a Sarna Internasional. adalah bentuk hubungan kerj a sarna suatu negara dengan negara lain dalarn bidang ekonorni, budaya, sosial, politik dan pertahanan kearnanan dengan tujuan untuk rnernenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Dalarn arti khusus, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan kerj a sarna internasional adalah untuk rnernpererat tali persahabt1tan, dapat rnernenuhi kebutuhan dalarn negeri, rnernperlancar lalu lintas eksporj irnpor, dan rnenarnbah devisa. Negara Indonesia rnerupakan · bagian dari kornunitas internasional yang berhubungan secara sosial dengan negara lain rnaupun lernbaga/ organisasi internasional lainnya. Sebagai konsekuensi atas j alinan hubungan tersebut apabila negara-negara anggota rnenyepakati untuk rnelakukan iuran secara periodik untuk kebutuhan operasional rnaka Negara Indonesia harus patuh pada kesepakatan tersebut. Pengeluaran iuran tersebut digunakan untuk rnernbiayai berbagai kegiatan ya�g dilakukan secara bersarna-sarna dirnan·a Negara Indonesia ikut berpartisipasi narnun tidak rnenirnbulkan hak suara. Pengeluaran yang rnenirnbulkan hak suara/ ekuitas pernerintah diatur dalarn Sistern Akuntansi Investasi Pernerintah . Bentuk Kerj a Sarna Internasional terbagi 3 (tiga) rnacarn yaitu: 1 . dilihat dari letak Geografis : Regional atau Internasional;
B . Definisi dan Latar Belakang Pengeluaran Perj anj ian Internasional Transaksi Pengeluaran Perj anjian Internasional adalah transaksi yang rnelibatkan Pernerintah Indonesia dalarn kaitannya dengan hukurn in ternasional. Pengeluaran Perj anj ian In ternasional se bagairnana dirnaksud rnencakup transaksi yang tirnbul sebagai akibat dari perj anjian perj anjian antara Pernerintah Indonesia dengan pihak lain di dunia internasional yang tidak dapat dibiayai dari B agian Anggaran Kernenterian Negara/Lernbaga. S ebagai bagian dari kornunitas internasional rnaka Pernerintah Indonesia terikat dengan Perj anjian Internasional. Sebagai contoh adalah Perj anjian Bilateral antara Pernerintah Indonesia dengan Pernerintah Arnerika Serikat. Berkaitan dengan hal tersebut, Pernerintah Indonesia berkewaj iban untuk rnernbayar sejurnlah iuran dalarn rupiah untuk rnernbiayai sebagian biaya operasional USAID di Jakarta. Pernbayaran iuran tersebut selarna ini dilaksanakan oleh Kernenterian Keuangan c. q . B adan Kebij akan Fiskal (BKF) . C . Alokasi Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anj ian In ternasional Hubungan Kerja Sarna · Internasional dan Perj anj ian Internasional sebagian besar terj alin rnelalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Kernenterian Negara/Lernbaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi rnasing-rnasing. Apabila Kernenterian Negara/Lernbaga tersebut rnengharuskan adanya pengeluaran anggaran, rnaka pengeluaran tersebut dibebankan ke dalarn DIPA BA Kernenterian Luar Negeri. Dalam beberapa hal, pengeluaran tersebut tidak dapat dibebankan ke dalarn DIPA BA Kernenterian Luar Negeri karena proses legalitas dokurnen yang belurn selesai sebagairnana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1 999 Tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia Pada Organisasi-Organisasi Internasional atau karena suatu hal yang lain . Jika hal tersebut terj adi, maka pengeluaran yang berkaitan dengan kerja sama Pernerintah Indonesia dengan Pernerintah/Organisasi Luar Negeri tersebut dikeluarkan melalui BA BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anj ian Internasional yang dilaksanakan dan dibebankan dalarn BA BUN dilaksanakan oleh BKF selaku unit organisasi di Kernenterian Keuangan yang rnerniliki tugas pokok dan fungsi rnenangan1 kerj a sarna internasional. Kode akun yang digunakan saat ini untuk rnernbiayai berbagai iuran tersebut rnenggunakan akun belanj a barang yaitu akun Belanj a Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund (Kode Akun 52 1 7 1 1 ) . D . Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anj ian Internasional dibebankan ke dalarn BA BUN Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 99 ) . Dalarn pelaksanaan kegiatannya, Pengeluaran Keperluan Kerj a S arna Internasional dan Perj anj ian Internasional dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada BKF yang rnenangani Kerj a Sarna Internasional. Menteri Keuangan selaku Bendahara Urnurn Negara rnernbentuk UAKPA BUN TK untuk rnelakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan kedua j enis pengeluaran tersebut. Pelaporan dilakukan secara berj enj ang dari rnulai UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Pengeluaran Perj anj ian Internasional. UAKPA BUN TK bertugas untuk rnencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokurnen surnber yang sah . Pencatatan dari UAKPA BUN TK kernudian disarnpaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran untuk Keperluan Hubungan Internasional dan Pengeluaran Dukungan Kelayakan untuk dilakukan penggabungan . UAP BUN TK hanya bertugas rnenggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk rnelakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disaj ikan sesuai dengan garnbar berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id STRUKTUR PELAPORAN : UAKPBUN TK UAP BUN TK BKF UAKPA BUN TK Pengeluaran Keperluan Kerja Sarna Interna.sional dan Perjanj ian Interna.sional 1 . Bas is Akun tans i Bas is akuntans i yang digunakan dalam penyus unan laporan keuangan trans aks i Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internas ional dan Perj anj ian Internas ional adalah Bas is Akrual s ebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntans i Pemerintah (PP 7 1 / 20 10 tentang SAP) . D alam hal ini bas is akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos -pos pada Laporan Operas ional) , s ementara bas is kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA , Belanj a, s erta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos -pos pada Laporan Realis as i Anggaran) . Hal ini dis ebabkan Penganggaran yang berbas is kas , s ehingga Laporan Realis as i Anggaran adalah berbas is Kas . Sis tem Pencatatan dengan bas is akrual terdiri dari:
Pencatatan pada buku bes ar akrual untuk Laporan Operas ional, Laporan Perubahan Ekuitas , dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan as et, kewajiban dan ekuitas pada s aat terj adinya trans aks i atau pada s aat kej adian atau kondis i lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan s aat kas atau s etara kas diterima atau dibayar. Sementara pencatatan pada buku bes ar kas untuk Laporan Realis as i www.jdih.kemenkeu.go.id Anggaran menerapkan pengaku an pendapatan pada s aat kas diterima di R ekening Kas U mum Negara, s edangkan belanj a diakui pada s aat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara.
Anggaran pendapatan meliputi es timas i pendapatan yang dij abarkan menj adi alokas i es timas i pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari approprias i yang dij abarkan menj adi otoris as i kredit anggaran (allotment).
b . Pengukuran Anggaran Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internas ional dan Perj anj ian Internas ional yang dikeluarkan dari belanj a barang untuk approprias i diukur berdas arkan jumlah yang terdapat dalam APBN, s edangkan allotment diukur berdas arkan jumlah yang terdapat dalam D IPA. c . Jurnal JURNAL DIPA: Jurnal D IPA dicatat menggunakan single entry dalam Buku Bes ar Kas: Uraian D r Cr A llotment Belanj a Barang xxxx Es timas i Pendapatan Bukan xxxx Paj ak yang D ialokas ikan www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi rnaupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokurnen anggaran yang disahkan .
2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat tirnbulnya hak dan / atau diterirna di kas negara. 3) Belanj a atas pengeluaran untuk Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anjian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat terj adi pengeluaran dari kas negara rnelalui SPM / SP2D . 4) Pendapatan-L� atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anjian Internasional pada buku besar kas diakui pada saat diterirna di kas negara. 5) Pengernbalian belanj a yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanj aj beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengernbalian belanj a yang diterirna setelah periode belanj a dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual. 6 ) Pengernbalian pendapatan pada periode penenrnaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengernbalian pendapatan atas penerirnaan pendapatan pada periode sebelurnnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode diternukannya koreksi . www.jdih.kemenkeu.go.id 7) Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internas ional dan Perj anj ian Internas ional diakui pada s aat bes ar kemungkinan bahwa pengeluaran s umber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyeles aikan kewajiban yang ditandai dengan adanya s urat tagihan yang telah diverifikas i.
dan dokumen memo 2) Pendapatan-LO atas Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna In ternas ional dan Perj anjian Internas ional diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber penerimaan dan / atau dokumen memo penyes uaian pendapatan . 3) Belanj a diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber pengeluaran (SPM / SP2D) . 4) Pendapatan-LRA diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber penerimaan kas . 5) Pengembalian belanj a diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber pengeluaran . 7) Utang Jangka Pendek Lainnya diukur berdas arkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen s umber pengakuan kewaj iban. c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Bes ar Akrual: Uraian Beban XXX Belanj a Yang Mas ih Dibayar Dr Cr xxxx Harus xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 1 - Pada s aat dilakukan pembayaran atas Belanj a Yang Mas ih Harus Dibayar Buku Bes ar Akrual Uraian Dr Cr B elanj a Yang Mas ih Harus xxxx Dibayar Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx JURNAL PENDAPATAN-LO: Buku Bes ar Akrual: a) Jika pendapata n diakui bers amaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx Pada s aat dilakukan s etoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx b) Jika pendapatan diakui pada s aat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Bes ar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Buku Bes ar Akrual: Uraian D r Cr B eban XXX xxxx D i tagihkan Kepada En titas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Bes ar Kas : Uraian D r Cr D iterima D ari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Penge mbalian BelanjaTahun Anggaran Berj alan: Buku Bes ar Akrual: Uraian D r Cr D i tagihkan Kepada Entitas Lain xxxx B eban XXX xxxx Buku Bes ar Kas : Uraian D r Cr D itagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanja XXX xxxx \�·
Buku Bes ar Akrual: Uraian D r Cr D iterima D ari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx Buku Bes ar Kas : Uraian D r Cr D iterima D ari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pe nge mbalian Pe ndapatan Tahun Berj alan: Buku Bes ar Akrual: Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku B es ar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx JURNAL UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Belanj a Yang Mas ih Harus xxxx Dibayar JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surpl1:1s i Defis it LO xxxx Beban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus i Defis it LRA xxxx Belanj a XXX xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defis it LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defis it LRA xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa approprias i maupun allotment, dis aj ikan s ebagai alokas i dana yang ters edia pada Laporan Realis as i Anggaran dengan bes aran s es uai dokumen anggaran yang dis ahkan. Realis as i pendapatan- LO , beban, dan penyes uaian yang dicatat dalam Buku Bes ar Akrual dis aj ikan pada Laporan Operas ional, Laporan Perubahan Ekuitas , dan Neraca dengan bes aran s es uai dengan dokumen realis as i anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a s erta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyes uaian pendapatanj beban . Realis as i pendapatan-LRA dan belanj a dalam Buku Bes ar Kas dis aj ikan pada Laporan Realis as i Anggaran dengan bes aran s es uai dengan dokumen realis as i anggaran (SPM / SP2 D untuk belanj a s erta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 5 - Contoh Format Laporan Operas ional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20X l 20XO KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN OPERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alan an Din as xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piu tang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Be ban Lain -lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplusj Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan A set Non Lancar xxxxx xxxxx Ju1nlah Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplusj Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAlAN Catatan 20X l 2 0XO Operasional Lainnya Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx vwww.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 8 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 D esember 2 0X 1 (Dalam Rupiah) U RAIAN CATATAN 3 1 DES EMBER 3 1 DESEMBER 2 0X 1 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas d an B ank C . 2 Kas Lainnya d an Setara Kas C . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan B ank xx. xxx.xxx.xxx xx .xxx.xxx .xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C . 2 . 3 xxx.xxx .xxx xxx. xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx .xxx. xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx .xxx.xxx.xxx xx .xxx.xxx.xxx Persediaan C. 2 . 5 xx. xxx.xxx.xxx xx .xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx A S ET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Peralatan d an Mesin xxx.xxx. xxx xxx.xxx .xxx Gedung d an B angunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx. xxx XXX . XXX . XXX Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi D alam Pengerj aan xxx.xxx.xxx xxx .xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx .xxx.xxx.xxx xxx.xxx .xxx.xxx A S ET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS XXX. XXX. XXX xxx.xxx. xxx Aset Eks BPPN XXX . XXX. XXX xxx.xxx .xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx. xxx xxx. xxx.xxx A set Lain -lain xxx.xxx. xxx xxx. xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx. xxx. xxx ' (Peny . Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx. xxx. xxx. xxx) (xxx. xxx. xxx. xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx. xxx xx . xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PEN DEK I Jumlah Kewaj ib an Jangka Pendek xxx. xxx. xxx. xxx xxx.xxx.xxx .xxx KEWAJIBAN JAN GKA PANJANG Utang Jangka Panj ang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 4 9 - Utan g Jangka Panj ang DN Non Perbankan XXX. XXX. XXX xxx. xxx. xxx Utang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.xxx. xxx xxx. xxx. xxx Utang Kepada D ana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xx:x.xxx Jumlah Utang Jangka Panj ang D N xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx U tang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panj ang LN xx. xxx.xxx.xxx xx.xx.x.xxx. xx.x Jumlah Kewaj ib an Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJI BAN xx.xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx. xxx.xxx) (xxx.xxx. xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.x;xx.xxx xx.xxx. x.xx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA B ENDAHARA UMUM N E GARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai D engan 3 1 D esember 2 0XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI o /o REALI SASI i A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx. xxx x .xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx . xxx . xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx . xxx x . xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x .xxx. xxx:.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx:.xxx Penerimaan N e gara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx:.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx. xxx. xxx xxx.xxx. xxx. xxx xx,xx0/o x . xxx. xxx:. xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx . xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx. xxx. xxx:.xxx B. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . B elanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x . xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx. xxx:. xxx B elanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx%) xxx. xxx:.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx. xxx. xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx. xxx:.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x . xxx.xxx.xxx xx,xx0/o X . XXX. XXX:. XXX Jumlah Belanj a B U N (B . I+ B . II) xx.xxx. xxx. xxx xx. xxx. xxx. xxx XX, XX 0/o XX. XXX. XXX:. XXX
4 . D okumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi Pengeluaran Keperluan Kerj a Sarna Internasional dan Perj anj ian Internasional terdiri atas :
d . SP2 D ; e . Surat Tagihan/ Permintaan Pembayaran;
Selain dokumen sumber sebagaimana di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Kerj a Sarna Internasional dan Perj anjian Internasional:
b . · Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; danj atau c . Dokumen-dokumen lain yang terkait. 5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan/ atau dengan pihak-pihak terkait. 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
b . UAP BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional yang dilaksanakan oleh BKF merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerj asama Internasional dan Perj anjian In ternasional. Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas JUga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN TK) . 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerj asama Internasional dan Perj anjian Internasional menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi, baik secara semesteran maupun tahunan . Apabila dalam bulan berj alan terdapat transaksi realisasi belanj a dan pendapatan maka masing-masing UAKPA BUN TK juga menyampaikan Laporan Keuangan secara bulanan . Laporan Keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pengeluaran Keperluan Kerj asama Internasional dan Perj anjian Internasional menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK BKF.
www.jdih.kemenkeu.go.id d . Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh _UAP BUN TK BKF dengari dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKP BUN Transaksi Khusus . e . B erdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN . www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN DUKUNGAN KELAYAKAN A . D efinisi Dukungan Kelayakan adalah dukungan pemerintah berupa kontribusi fiskal dalam bentuk tunai atas sebagian biaya pembangunan proyek yang dilaksanakan melalui skema kerj asama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terj angkau bagi masyarakat. B . Alokasi Anggaran Usulan Pembayaran Dukungan Kelayakan diajukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai kontribusi dalam pembangunan infrastruktur melalui skema kerj asama Pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan layanan infrastruktur yang terj angkau bagi masyarakat. Seluruh pengeluaran di atas penganggarannya ditetapkan ke dalam Bagian Anggaran BUN . Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Dukungan Kelayakan tersebut menggunakan akun belanj a barang (Kode Akun 52XXXX) . C. Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran Dukungan Kelayakan dibebankan ke dalam B agian Anggaran BUN melalui belanj a barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 9 9 9 . 9 9 . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN untuk melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan j enis pengeluaran ini. Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran Dukungan Kelayakan, unit eselon II pada DJPPR yang melaksanakan kegiatan Dukungan Kelayakan ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK. Pelaporan keuangan dilakukan secara berj enjang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan kepada UAP BUN TK DJPPR selanjutnya hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah . Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan www.jdih.kemenkeu.go.id transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN : 1 . Basis Akun tansi UAKP BUN TK ) UAP BUN TK DJPPR Ji" UAKPA BUN TK Pengelola Dukungan Kelayakan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi dukungan kelayakan adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 7 1 / 20 1 0 tentang SAP) . Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Beban (pos-pos pada Laporan O perasional) , sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, B elanj a, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran) . Hal ini dise babkan penganggaran yang berbasis kas, sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas . Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari:
Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewaj iban, dan ekuitas pada saat terj adinya transaksi atau pada saat kej adian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. www.jdih.kemenkeu.go.id Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanj a diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. 2 . Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan merupakan teknik pertanggungj awaban dan pengendalian manaj emen atas Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dilakukan oleh Pemerintah . Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menj adi otorisasi kredit anggaran ( allotment) .
b . Pengukuran Anggaran pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan yang dikeluarkan dari belanj a pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry: .Uraian Dr Allotment Belanj a Barang xxxx Estimasi Pendapatan Bukan Paj ak yang Dialokasikan
www.jdih.kemenkeu.go.id
2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakanpada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan / atau diterima di kas negara. 3) Belanj a atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat terj adi pengeluaran dari kas negara melalui SPM / SP2 D . 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara. 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a dibukukan sebagai pengurang belanj aj beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang di terima setelah periode belanj a di bukukan se bagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual. 6) Pengembalian pendapatan pada periode pener1maan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pener1maan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi. b . Pengukuran 1 ) Beban atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pencatatan dan / atau dokumen memo penyesuaian atas beban . www.jdih.kemenkeu.go.id 2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan j atau dokumen memo penyesuaian pendapatan. 3) B elanj a atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 5) Pengembalian belanj a atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Dukungan Kelayakan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual: Uraian Beban XXX Belanj a Yang Masih Dibayar Dr Cr xxxx Harus xxxx Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Buku Besar Akrual Uraian Dr Cr Belanj a Yang Masih Harus xxxx Dibayar Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENDAPATAN-LO: Buku Besar Akrual: a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan- LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban XXX. xxxx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 1 - JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Penge mbalian Belanj a Tahun Anggaran Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Beban XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanj a XXX xxxx 2 . Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Penge mbalian Pendapatan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus I Defisit LO xxxx Beban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus I Defisit LRA xxxx Belanj a XXX xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defisit LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defisit LRA xxxx d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM I SP2D dan ADK untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatanl beban. Realisasi pendapatan dan belanj a dalam Buku Besar Kas disaj ikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM I SP2 D dan ADK untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIO NAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan O perasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIO NAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alan an Din as xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat B eban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban B antuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N O PERASIONAL Surplu s j Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx B eban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplus j Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplu s / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN O PERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20X l 2 0XO O perasional Lainnya Jumlah Surplu s / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx O perasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLU S / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 6 5 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN / PENURU NAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca B ENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X 1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DES EMB ER 20X1 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas d an B ank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C. 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx I I Jumlah Kas d an B ank xx.xxx.xxx. xxx xx. xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C. 2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Piutang Lain-Lain C . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pad a C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx. xxx.xxx. xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx .xxx.xxx. xxx xx .xxx.xxx.xxx Persediaan C. 2 . 5 xx .xxx. xxx. xxx xx. xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx A S ET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx.xxx .xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan M esin xxx.xxx.xxx xxx .xxx .xxx Gedung d an B angunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx J alan . I rigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx .xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi D alam Pengerjaan XXX . XXX . XXX xxx.xxx. xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud XXX . XXX. XXX XXX . XXX . XXX Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx. xxx. xxx Aset Eks B PPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx .xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx A set Lain -lain xxx.xxx.xxx xxx .xxx. xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx .xxx xxx.xxx .xxx (Peny . Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx.xxx. xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx .xxx.xxx.xxx xx .xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewaj ib an Jangka Pendek xxx.xxx .xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG U tang Jangka Panj ang D alam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx U tang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx Utang Kepada D ana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panj ang D N xx.xxx.xxx.xxx xx .xxx.xxx. xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panj ang LN xx .xxx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panj ang xxx. xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx. xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx. xxx.xxx. xxx) (xxx. xxx. xxx. xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx. xxx. xxx.xxx xx . xxx. xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALI SASI ANG GARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 D esember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI 0/o REALISASI
3 . Privatisasi dan penj ualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 . 4 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx XXX. XXX . XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx 4 . Surat Berharga Negara (Neto) D . 2 . 4 . 1 . 4 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o XXX. XXX:. XXX ! Penerimaan Surat B erharga Negara XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx . Pengeluaran Surat Berharga Negara (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx:.xxx) 5 . Pinj am an Dalam Negeri D . 2 . 4 . 1 . 5 xxx.xxx.xxx XXX. XXX:. XXX xx,xx0/o XXX . XXX:. XXX: 9 . Pembiayaan Lain Lain D . 2 . 4 . 1 . 9 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx II. Pembiayaan Luar Negeri ( Neto) D . 2 . 4 . 2 (x.xxx.xxx.xxx) (x.xxx.xxx.xxx) xx,xxo/o (x.xxx.xxx.xxx) Jumlah Pembiayaan ( D . I + D . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o XX. XXX. XXX:. XXX: E . SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN-SiLPA (SiKPA) D . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx XX. XXX . XXX:. XXX: S EBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K / L (C+D) --- ----'------� -- -----·······-···-···-------- � www.jdih.kemenkeu.go.id e . Pengungkapan Informasi terkait dengan Pembayaran Dukungan Kelayakan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4 . Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dalam transaksi pengeluaran Pembayaran Dukungan Kelayakan terdiri atas :
b . DIPA Revisi; c . Surat Tagihan/ SPP;
Selain dokumen sumber sebagaimana d i atas , terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pembayaran Dukungan Kelayakan, yang terdiri atas :
b . Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) ; c . Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; dan/ atau
5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan / atau dengan pihak-pihak terkait. 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi se bagai beriku t:
b . UAP BUN TK DJPPR merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan pengonsolidasian atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK Pembayaran Dukungan Kelayakan . www.jdih.kemenkeu.go.id - 7 1 - Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pembayaran Dukungan Kelayakan, baik secara semesteran maupun tahunan . Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJPPR. c . Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK DJPPR menyusun laporan konsolidasi. d . Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJPPR dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAKP BUN Transaksi Khusus . e . B erdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK DJPPR kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunandengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id A . Definisi BAB IV AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ BEBAN FASILITAS PENYIAPAN PROYEK Fasilitas Penyiapan Proyek adalah fasilitas pendanaan untuk bantuan teknis berupa penyiapan dan transaksi proyek Kerj asama Pemerintah Swasta (KPS) bagi Penanggung Jawab Program Kegiatan untuk menghasilkan bankable business case project dan dapat mencapai financial close. Salah satu contoh pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek adalah penugasan Menteri Keuangan selaku BUN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk melaksanakan fasilitas penyiapan proyek KPS melalui penerbitan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1 26 / KMK. 0 1 / 20 1 1 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur untuk Fasilitas Penyiapan Proyek Kerj asama Pemerintah dengan Badan Usaha Kereta Api Bandara Soekarno Hatta - Manggarai dan Proyek Kerj asama Pemerintah dengan Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Umbulan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 228 / KMK. 0 1 1 / 20 1 4 . Penugasan dimaksud berlaku sampai dengan Desember 20 1 6 . Selain contoh tersebut, di masa mendatang dimungkinkan adanya penugasan-penugasan lainnya oleh Menteri keuangan kepada PT .SMI dalam rangka fasilitas penyiapan proyek ataupun skemaj bentuk lain pengeluaran fasilitas penyiapan proyek oleh BUN . B . Alokasi Anggaran Dalam rangka pelaksanaan kewaj iban yang berkaitan dengan pembayaran pengeluaran fasilitas penyiapan proyek, telah dialokasikan anggaran dalam BA Transaksi Khusus (BA 999 . 99) pada DJPPR. Kode akun yang digunakan untuk membiayai Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek tersebut menggunakan akun belanj a barang (52XXXX) . C . Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN melalui belanj a barang dan pelaporannya dikonsolidasikan ke dalam BA 999 . 9 9 . Untuk melaksanakan akuntansi pembayaran tc. www.jdih.kemenkeu.go.id Fasilitas Penyiapan Proyek, unit eselon II pada DJPPR yang melaksanakan kegiatan fasilitas penyiapan proyek ditetapkan sebagai UAKPA BUN TK. Pelaporan keuangan dilakukan secara berj enj ang mulai dari UAKPA BUN TK Pengelola Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek kepada UAP BUN TK DJPPR hingga ke tingkat UAKP BUN TK. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJPPR. UAP BUN TK hanya bertugas mengonsolidasi laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak melakukan transaksi tersendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN : 1 . Basis Akuntansi UAKP BUN TK UAP BUN TK DJPPR I UAKPA BUN TK Pengelola Fasilitas Penyiapan Proyek Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi fasilitas penyiapan proyek adalah Basis Akrual sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP 7 1 / 20 1 0 tentang SAP) . Dalam hal ini basis akrual diterapkan untuk Pendapatan-LO dan Be ban (pos-pos pada Laporan Operasional) , sementara basis kas diterapkan untuk Pendapatan-LRA, Belanj a, serta Pengeluaran dan Penerimaan Pembiayaan (pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran) . Hal ini dise babkan Penganggaran yang berbasis kas , sehingga Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas . www.jdih.kemenkeu.go.id Sistem Pencatatan dengan basis akrual terdiri dari: a . Pencatatan pada Buku Besar Akrual; dan b . Pencatatan pada Buku Besar Kas . Pencatatan pada buku besar akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca menerapkan pengakuan pendapatan dan beban atau perubahan aset, kewaj iban dan ekuitas pada saat terj adinya transaksi atau pada saat kej adian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pencatatan pada buku besar kas untuk Laporan Realisasi Anggaran menerapkan pengakuan pendapatan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara, sedangkan belanj a diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara. 2 . Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek merupakan teknik pertanggungj awaban dan pengendalian manaj emen atas Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek yang dilakukan oleh Pemerintah . Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menj adi otorisasi kredit anggaran ( allotment) .
b . Pengukuran Anggaran pengeluaran Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek yang dikeluarkan dari belanj a pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA. www.jdih.kemenkeu.go.id c . Jurnal JURNAL DIPA: Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry: Uraian Dr Allotment Belanj a Barang xxxx Estimasi Pendapatan Bukan Paj ak yang Dialokasikan d . Penyaj ian Cr xxxx Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . 3 . Akun tansi Realisasi Anggaran
2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/ atau diterima di kas negara. 3) Belanj a atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat terj adi pengeluaran dari kas negara melalui SPM/ SP2D . 4) Pendapatan-LRA atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di kas negara. 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a dibukukan sebagai pengurang belanjaj beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang diterima setelah periode belanj a dibukukan sebagai www.jdih.kemenkeu.go.id pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual. 6) Pengembalian pendapatan pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi.
2) Pendapatan-LO atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan dan / atau dokumen memo penyesuaian pendapatan . 3) Belanj aatas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran (SPM / SP2D) . 4) Pendapatan-LRA atas Fasilitas Penyiapan pengeluaran untuk Pembayaran Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 5) Pengembalian belanj a atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan atas pengeluaran untuk Pembayaran Fasilitas Penyiapan Proyek diukur berdasarkan nilai nominal yan&· tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . www.jdih.kemenkeu.go.id c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual: Uraian Beban XXX Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Dr Cr xxxx xxxx Pada saat dilakukan pembayaran atas Belanj a Yang masih Harus Dibayar Buku Besar Akrual Uraian Dr Cr Belanj a Yang Masih Harus xxxx Dibayar Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx JURNAL PENDAPATAN-LO: Buku Besar Akrual: a) Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx b) Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL REALISASI BELANJA: Buku B esar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Di tagihkan Kepada En ti tas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Penge mbalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Beban XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanj a XXX xxxx 2 . Pe nge mbalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Buku Besar Kas: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pengembalian Pendapatan Tahun Berj alan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus i Defisit LO xxxx B eban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus i Defisit LRA xxxx Belanj a XXX xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defisit LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus I Defisit LRA xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id d . Penyaj ian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan, beban, dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D dan ADK untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatan j beban. Realisasi pendapatan dan belanj a dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D dan ADK untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 8 1 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20X l 2 0XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN OPERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx B eban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su b sidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban B antuan S osial xxxxx xxxxx Be ban Penyusu tan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus j Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN N O N OPERASIONAL Surplu s j Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplu s j Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya B eban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BEN DAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIO NAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus j Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Beban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 2 0X l 2 0XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLU S / D EFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTAN S I / KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKA N / PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X 1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X 1 2 0XO A S ET I ASET LANCAR Kas d an B ank C . 2 Kas Lainnya dan Setara Kas C . 2 . 1 xxx. xxx .xxx xxx . xxx . xxx I I Jumlah Kas d an B ank xx. xxx . xxx. xxx xx . xxx . xxx . xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Paj ak C . 2 . 2 xxx . xxx . xxx xxx . xxx . xxx Piu tang Lain- Lain C. 2 . 3 xxx. xxx . xxx xxx. xxx. xxx (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih p ad a C . 2 . 4 (xxx. xxx . xxx) (xxx. xxx . xxx . xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx . xxx . xxx. xxx xx. xxx . xxx . xxx Persediaan C . 2 . 5 xx . xxx .xxx . xxx xx . xxx . xxx. xxx J Jumlah Aset Lancar xxx. xxx. xxx. xxx xxx . xxx . xxx . xxx A S ET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx . xxx . xxx xxx. xxx . xxx Peralatan d an Mesin xxx. xxx . xxx xxx . xxx. xxx Gedung dan Bangunan xxx. xxx. xxx xxx . xxx. xxx J alan. Irigasi. dan Jaringan xxx . xxx. xxx xxx . xxx . xxx Aset Tetap Lainnya xxx. xxx . xxx xxx . xxx . xxx Konstruksi D alam Pengerjaan xxx. xxx. xxx xxx . xxx . xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx. xxx . xxx . xxx xxx. xxx. xxx . xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Aset Tak Berwujud xxx. xxx . xxx xxx. xxx. xxx Aset KKKS xxx . xxx. xxx xxx . xxx . xxx Aset Eks B PPN XXX . XXX. XXX xxx. xxx. xxx Piutang Jangka Panj ang XXX. XXX. XXX xxx . xxx . xxx Aset Lain-lain xxx . xxx. xxx xxx . xxx . xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx . xxx. xxx XXX . XXX. XXX (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C . 2 . 8 (xxx . xxx. xxx . x:xx) (xxx . xxx . xxx . xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx . x:xx. xxx. xxx xxx . xxx . xxx . xxx JUMLAH ASET xx . xxx . xxx . xxx xx . xxx. xxx . xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PEN DEK J Jumlah Kewaj ib an Jangka Pendek xxx . xxx. xxx. xxx xxx . xxx . xxx. xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panj an g Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panj ang DN Non Perbankan xxx.x:xx.xxx xxx.xxx.xxx U tang Jangka Panj ang DN Lainnya xxx.xxx.xxx x.xx.xxx. xxx U tang Kepada Dana Pensiun dan THT x:xx.xxx.xxx x:xx.x;xx.x:xx Jumlah Utang Jangka Panj ang DN xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx. xxx. xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panj ang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewaj ib an Jangka Panj ang xxx.x:xx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx. xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx .xxx.x.xx.xxx xx .xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.x:xx) (x:xx. xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx .xxx.x:xx. xxx xx. xxx.xxx.xxx / www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA ! BENDAHARA UMUM N EGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai D engan 3 1 Desember 2 0XX - (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHU N ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI o/o REALISASI E. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I +A. II+A. III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx . F. B E LANJA BUN D . 2 . 2 I . B elanj a Pemerintah Pus at D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx XXX. XXX . XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx C. S URPLUS (DEFISIT) AN GGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx F. PEMBIAYAAN D . 2 .4 (x.xxx.xxx.xxx) Jumlah Pembiayaan (D . I+ D . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xx:x XX, XX %> xx.xxx.xxx.xx:x E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SiLPA (SiKPA) D . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K / L (C+D) - ')..... www.jdih.kemenkeu.go.id
1) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B, dilaksanakan oleh Unit Eselon 2 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menangani Pengelolaan BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B. 2) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal Pertambangan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. 3) UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA BUN TK dan j atau UAKKPA yang berada dalam lingkup tugasnya. Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN(UAKPLB BUN). d . Penyampaian laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut: r ; www.jdih.kemenkeu.go.id 1 ) UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan untuk kemudian dikonsolidasikan dan disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN. 2) Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Pertambangan. 3) UAKKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Pertambangan menyusun laporan konsolidasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan KKKS , untuk kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK DJKN. 4) Laporan konsolidasi secara semesteran dan tahunan disusun oleh UAP BUN TK DJKN dan disampaikan kepada UAKP BUN TK. 5) Berdasarkan Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. D. 3. Aset Eks Pertamina Aset eks Pertamina merupakan aset-aset yang tidak turut dijadikan Penyertaan Modal Negara dalam Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008 tentang Penetapan www.jdih.kemenkeu.go.id Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Per 17 September 2003 . Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK .06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks. Pertamina Sebagai Barang Milik Negara, telah ditetapkan Aset Eks. Pertamina yang tidak masuk dalam Penyertaan Modal Negara pada PT Pertamina, yaitu berupa Sepuluh aset berupa tanah dan bangunan, Aktiva Kilang LNG yang dikelola oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL, serta aset Eks. Kontrak Kerjasama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP, sebagai Barang Milik Negara dalam penguasaan Pengelola Barang. Pedoman penyusunan laporan keuangan dilakukan sebagai sebagai berikut: 1 . Pengklasifikasian a . Aset yang belum dilakukan inventarisasi, penilaian, dan penyerahan oleh PT Pertamina tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK; dan b . Aset yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian dicatat dalam neraca sebagai aset lainnya . 2 . Perlakuan Akuntansi a . Pengakuan 1) Aset eks Pertamina diakui sebagai Barang Milik Negara pada saat penetapan status oleh Menteri Keuangan. 2) Pendapatan-LO pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan perjanjian pemanfaatan atau dokumen sumber lain . 3) Beban pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau konsumsi aset berdasarkan penyisihan piutang atau penyusutan. 4) Pendapatan-LRA pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara. 5) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan persetujuan pernanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampa1an LK PT. Pertamina Audited yang www.jdih.kemenkeu.go.id ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
1) Aset eks Pertamina diukur berdasarkan hasil penilaian. 2) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang tertuang dalam dokumen perjanjian/persetujuan pemanfaatan dan/atau LK PT . Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah. 3) Beban diukur berdasarkan nilai nominal hasil perhitungan penyisihan piutang/penyusutan. 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan. 5) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam persetujuan pemanfaatan, dokumen perjanjian dan/atau berdasarkan penyampaian LK PT . Pertamina Audited yang ditetapkan dalam RUPS di mana diakui adanya Utang Jangka Pendek Pertamina kepada Pemerintah.
Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Pencatatan Pendapatan-LO dan Piutang pada buku besar akrual: Uraian Dr Cr Piutang xxxx Pendapatan-LO xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Jurnal Pencatatan Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih dan Penyusutan pada buku besar akrual: Uraian Dr Beban Penyisihan Piutang xxxx Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyusutan Aset Eks xxxx Pertamina Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Jurnal Pencatatan setoran Pendapatan-LRA Buku besar kas: Uraian Dr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO Buku besar akrual: Uraian Dr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 47 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alan an Din as xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Be ban Ban tuan So sial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piu tang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Be ban Lain -lain xxxxx xxxxx Jumlah Be ban Operasional xxxxx xxxxx Surplus j Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON O PERASIONAL Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan · Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplusj Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO O perasional Lainnya Jumlah Surplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx S URPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 49 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah} URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 XXX. XXX. XXX xxx. xxx. xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx. xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi D alam Pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx. xxx. xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx. xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN D AN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx. xxx xxx. xxx. xxx. xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 1 - Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx. xxx xxx.xxx. xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.:xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx. xxx.xxx xxx. xxx. xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx. xxx. xxx xx. xxx.xxx. xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx. xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx. xxx. xxx. xxx xxx. xxx.xxx. xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx. xxx.xxx xx.xxx. xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx. xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx. xxx. xxx xx. xxx.xxx. xxx r� www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPO RAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai D engan 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) ! URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI 0/o REALISASI J . PENDAPATAN B UN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx. xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx.x:xx.xxx II. Penerimaan N egara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.x:xx.xxx.xxx Penerimaan Sumber D aya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx. xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x:xx.xxx.xxx - III. Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx. xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan B UN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx. xxx.xxx K. BELANJA B UN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx. xxx xx,xxo/o x.x:xx.xxx.xxx Belanja Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o x:xx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx. xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B. II) xx. xxx.xxx. xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.x:xx. xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.x:xx. xxx.xxx K. PEMBIAYAAN D . 2 . 4 . ' · -- � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 53 - I . Pembiayaan Dalam N egeri D . 2 .4. 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx. xxx:.xxx: ' 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx:.xxx
3 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Eks Pertamina terdiri atas:
b . Hasil Konfirmasi; c . Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset; d . Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset. Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Eks Pertamina terdiri atas :
a . UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada DJKN yang menangani Kekayaan Negara Dipisahkan.
Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit www.jdih.kemenkeu.go.id akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) .
Mekanisme penyampaian laporan keuangan sebagai berikut a . UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab kepada UAP BUN TK DJKN. b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berjalan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN.
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id D. 4. BMN Idle Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang. untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan dan penghapusan BMN. Kebijakan pengelolaan BMN termasuk kewenangan untuk menetapkan status penggunaan BMN baik yang ada di Pengguna Barang maupun Pengelola Barang. BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada KementerianjLembaga selaku Pengguna Barang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi masing masing. BMN berupa tanah dan bangunan yang sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi KementerianjLembaga ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola Barang. BMN yang telah ditetapkan sebagai J?MN Idle tersebut harus diserahkan kepada Pengelola Barang. Proses serah terima BMN Idle dituangkan di dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang bertanggung jawab untuk mengelola dan menatausahakan BMN Idle tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk mengatur mengenai BMN Idle, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi KernenterianjLembaga.
www.jdih.kemenkeu.go.id 2 . Perlakuan Akuntansi
Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang: Buku BesarAkrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Transfer Masuk xxxx Jurnal Pendapatan atas pengelolaanjpemanfaatan BMN Idle: Buku Besar Kas: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx V ·www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 58 - Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx Jurnal Penyusutan atas BMN Idle: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban Penyusutan xxxx Akumulasi Penyusutan xxxx Penyusutan atas BMN Idle mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penyusutan BMN berupa aset tetap pada pemerintah pusat. Jurnal Penerimaan Kas atas PelepasanjPenjualan BMN Idle: Buku Besar Kas: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Akumulasi Penyusutan xxxx Surplus/ Defisit Pelepasan xxxx Aset Lainnya Aset Lainnya xxxx Keterangan: Surplus Defisit dihitung dari Selisih antara Setoran pendapatan dengan nilai buku BMN Idle. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 59 - Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMN K/L (disertifikatkan a.n. Pemerintah RI). Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Transfer Keluar xxxx Akumulasi Penyusutan xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Aset yang telah ditetapkan menjadi BMD (disertifikatkan a.n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar BMN Idle. Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Defisit Pelepasan Aset xxxx Lainnya Akumulasi Penyusutan xxxx Aset Lainnya xxxx
2) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan pada neraca, namun diungkapkan pada CaLK; 3) Realisasi pendapatan-LO dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 4) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 60 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN O PERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desem ber 2 OX 1 (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx · xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus I Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus 1 Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan A set Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplusi Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplus i Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplusi Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 1 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLU S / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 62 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx :x:xxx SURPLUS/ DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx :x:xxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS :x:xxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 63 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X l 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx. xxx. xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx. xxx.xxx) (xxx. xxx. xxx. xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx. xxx. xxx.xxx xx.xxx. xxx. xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx. xxx. xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah XXX. XXX. XXX xxx.xxx. xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx. xxx xxx.xxx. xxx Gedung dan Bangunan XXX. XXX. XXX xxx. xxx.xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx. xxx.xxx xxx. xxx. xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud XXX. XXX. XXX xxx.xxx. xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx Aset Eks BPPN xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx. xxx.xxx. xxx xxx.xxx. xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx. xxx xx. xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx. xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 64 - Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xx:x.xxx.xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xx:x Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN x:x.xxx.xxx.xxx xx.xx:x.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 65 - Contoh Format LRA B ENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 2 0XX (Dalam Rupiah) I URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI o ;o REALISASI L. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2. 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx. xxx.xxx x.xxx. xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx. xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx III. Penerimaan Hi bah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x . xxx.xxx . xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A. II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx. xxx.xxx.xxx M. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx. xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx. xxx B elanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx B elanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+B.II) xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx C . SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx L. PEMBIAYAAN D . 2 . 4 � www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 66 - I. Pembiayaan Dalam Negeri D . 2 . 4 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x . xxx.xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 XXX. XXX . XXX XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 . 4 . 1 . 2 XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx. xxx.xxx 3 . Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi D . 2 . 4 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx. xxx. xxx
3 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi BMN Idle terdiri atas:
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi BMN Idle terdiri atas:
4 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan/atau pihak-pihak terkait. 5 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di . atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit www.jdih.kemenkeu.go.id akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN). 6 . Penyampaian laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola BMN Idle menyusun laporan keuangan untuk seluruh transaksi Pengelolaan BMN Idle, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengani tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 69 - D . 5 . Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI Sehubungan dengan krisis perbankan yang terj adi pada pertengahan tahun 1 9 97 di Indonesia, Bank Indonesia (BI) melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan melemahnya nilai tukar Rupiah, tingginya suku bunga dan rendahnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberikan berbagai fasilitas j angka pendek kepada bank-bank nasional untuk menanggulangi kesulitan likuiditas, yang selanjutnya diserbut Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) . Bank Indonesia menyalurkan BLBI kepada bank-bank dalam bentuk/ skim yaitu Saldo Debet, Fasilitas Saldo Debet, Fasilitas Diskonto I , Fasilitas Diskonto II, Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK) , New Fasilitas Diskonto, Fasilitas Dana Talangan Valas dan Fasilitas Dana Talangan Rupiah. Bank-bank penerima BLBI adalah 1 0 (sepuluh) Bank Beku Operasi (BBO) , 5 (lima) Bank Take Over (BTO) , 1 8 (delapan belas) Bank Beku Kegiatan Usaha (BB KU) dan 1 5 (lima belas) Bank Dalam Likuidasi (BDL) . Jumlah BLBI yang disalurkan adalah Rp 1 44 . 53 6 . 086 juta dengan rincian Rp57 . 686 . 9 47 juta (BBO) , Rp57 . 639 . 2 1 5 juta (BTO) , Rp 1 7 . 32 0 . 9 8 8 juta (BBKU) dan Rp 1 1 . 888 . 936 juta (BDL) . Dalam perkembangannya, bank-bank penerima BLBI tersebut ditetapkan dan diserahkan oleh BI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) . Sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur B ank Indoonesia tertanggal 6 Februari 1 99 9 , Pemerintah mengambilalih piutang BLBI dan sebagai gantinya Pemerintah menerbitkan dan menyerahkan Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI senilai piutang BLBI yang dialihkan kepada Pemerintah . Pengalihan piutang BLBI dari BI kepada Pemerintah dilakukan dengan penandatanganan Akta Cessie dihadapan Mudofir Hadi, SH, notaris di Jakarta, yang dilaksanakan oleh wakil dari BI dan Ketua BPPN berdasarkan surat kuasa khusus dari Menteri Keuangan . Termasuk dalam lingkup aset yang timbul dari pemberian BLBI adalah piutang pemerintah pada 5 (lima) BDL yang menerima dana penj aminan dari BPPN dan/ atau Unit Pelaksana Penj aminan Pemerintah (UP3) dengan total dana yang disalurkan sebesar www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 70 - Rp3 . 3 2 1 . 2 83 juta, yang dilikuidasi setelah dibubarkannya BPPN sampai dengan terbentuknya LPS . BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan / atau dana penj aminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. Dari 5 (lima) BDL dimaksud, pada 3 (tiga) BDL yaitu PT B ank Asiatic (DL) , PT Bank Global Internasional Tbk, (DL) , dan PT Bank Dagang Bali (DL) masih terdapat hak nasabah penyimpan dana lainnya yang mempunyai kedudukan yang sama dengan Pemerintah atas hasil pencairan harta BDL. 1 . Pengklasifikasian Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas :
1 ) Piutang pada 1 5 BDL Dana Talangan; dan 2) Piutang pada 5 BDL Dana Penj aminan (Unit Pelaksana Penj aminan Pemerintah j UP3) . b . Aset Eks BPPN Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1 99 8 tanggal 26 Januari 1 9978 telah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) . Pembentukan BPPN kemudian diperkuat dasar hukumnya dengan UU No . 1 0 Tahun 1 99 8 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1 99 2 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 1 999 tanggal 27 Februari 1 999 tentang BPPN sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2 00 1 . Tugas pokok BPPN berdasarkan PP N o . 1 7 Tahun 1 99 9 adalah penyehatan bank yang ditetapkan dan diserahkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 1 - oleh Bank Indonesia; penyelesaian aset bank baik aset fisik maupun kewaj iban debitur melalui Unit Pengelolaan Aset dan pengupayaan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi. Tugas penyehatan bank dilakukan oleh BPPN dengan cara melakukan rekapitalisasi dan merger 1 3 (tiga belas) Bank Dalam Penyehatan (BDP) yang berstatus Bank Take Over (BTO) dan 7 (tujuh) Bank Umum Peserta Rekapitalisasi (Bank Rekap) . Tugas penyelesaian aset bank dan pengupayakan pengembalian uang negara dilaksanakan dengan Penyelesaian Kewaj iban Pemegang Saham (PKPS) BDP, mengambilalih dan menguasai seluruh aset BBO dan BBKU, mengambilalih dan menguasai kredit macet BDP yang berstatus BTO , melakukan restrukturisasi aset/ kredit eks BDP, menyelesaikan aset bermasalah j berperkara, penjualan aset (baik aset eks BDP maupun aset eks Pemegang Saham BDP) , penjualan (divestasi) saham Pemerintah / BPPN pada BTO dan Bank Rekap . Hasil penyelesaian dan penjualan aset dimaksud disetor ke Kas Negara, untuk mengembalikan uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dan Bank Rekap . Sesuai dengan PP No . 1 7 Tahun 1 99 9 , BPPN bertugas untuk j angka waktu 5 (lima) tahun terhitung sej ak tanggal 27 Februari 1 99 9 dan dapat diperpanj ang untuk j angka waktu tertentu sepanJ ang masih diperlukan untuk menj alankan tugasnya. Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tugas BPPN . Ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 ) Keppres No . 1 5 Tahun 2004 tersebut mengatur bahwa segala kekayaan BPPN menj adi Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan . Pada tahap awal, pengelolaan dilaksanakan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk untuk j angka waktu 6 (enam) bulan mempunyai tugas untuk menyelesaikan sejumlah audit dan pekerj aan administrasi yang belum selesai . Setelah Tim Pemberesan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 72 - berakhir, pengelolaan a set-aset eks B PPN dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk berdasarkan KMK Nomor 85 / KMK. 0 1 / 2006. Selanjutnya, dengan masa tugas Tim Koordinasi berakhir, sesuai dengan KMK Nomor 2 1 3 / KMK.0 1 / 2008 maka penanganan penyelesaian tugas tugas Tim Pemberesan BPPN, UP3 , dan Penj aminan Pemerintah terhadap Kewaj iban Pembayaran BPR di tugaskan kepada Unit-unit di lingkungan Kernenterian Keuangan . Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 84 / PMK. 0 1 / 20 1 1 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan, diatur bahwa unit teknis yang melaksanakan pengelolaan atas aset eks BPPN adalah Direktorat Pengelolaan Kekayaan N egara dan Sis tern Informasi, Direktorat J enderal Kekayaan N egara. A set Eks BPPN terdiri dari: 1 . Aset kredit ATK, non ATK, dan PKPS , dan 2 . Aset properti / B arang Jaminan Diambil Alih (BJDA) , aset inventaris, aset nostro dan Surat berharga.
Aset yang sudah berstatus tuntas (free and clear) dalam arti tidak terdapat permasalahan hukum diserahkan ke PT. PPA (Persero) . Diharapkan dengan terbentuknya PT. PPA (Persero) maka tingkat recovery pengembalian aset eks BPPN yang diserahkelolakan dapat lebih maksimal. Selain aset, PT. PPA (Persero) juga mengelola piutang yang berasal dari penjualan barang barang milik negara yang dalam pengelolaan PT. PPA (Persero) namun belum dilakukan pelunasan oleh pihak ketiga/ sudah dilunasi namun belum disetorkan ke kas www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 73 - negara. Perj anj ian Penyerahkelolaan Aset tersebut berakhir sej alan dengan berakhirnya j angka waktu awal pembentukan PT. PPA (Persero) pada tahun 2008 . Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2009 PT. PPA (Persero) telah menyerahkan kembali aset-aset yang dis.erahkelolakan kepada Menteri Keuangan dengan surat Direktur Utama PT . PPA (Persero) No . S- 1 09 / PPA/ DU / 0209 tanggal 27 Februari 2009 dan Berita Acara Serah Terima N o . BAST- 002 / PPA/ 0209 tanggal 27 Februari 2009 . Pengelolaan aset eks kelolaan PT . PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 3 / PMK. 0 6 / 2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No . 1 9 0 / PMK. 0 6 / 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 3 / PMK. 06 / 2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT . Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan . Aset-aset yang diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Perj anjian Pengelolaan Aset tanggal 27 Februari 2004 kepada PT PPA (Persero) dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2009 dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuanganberupa: 1) Saham Bank; 2) Saham Non Bank; 3) Hak Tagih/ Piutang/ Aset Kredit; 4) Properti; dan 5) Surat Berharga, Saham, dan Kredit. d . Aset Yang Diserahkelolakan kepada PT . PPA (Persero) Sebagian dari aset yang telah dikembalikan oleh PT . PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan pada tahun 2009 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No . 9 3 / PMK.06/ 2009 tentang Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT. PPA (Persero) oleh Men teri Keuangan se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No . l 9 0 / PMK. 0 6 / 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 74 - Menteri Keuangan Nomor 9 3 / PM K . 0 6 / 2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri Keuangan, dapat diserahkelolakan/ diperj anj ikan untuk dikelola oleh Pihak Ketiga. Penyerahkelolaan aset ini dilakukan berdasarkan perj anjian yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran . Pengelolaan atas aset yang diserahkelolakan kepada PT. PPA (Persero) diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 9 2 / PMK. 06/ 2009 terkait Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang Diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero) . Aset-aset yang diserahkan ke PT. PPA (Persero) dapat berupa: 1 ) A set Kredi t; 2) Surat Berharga; dan 3) Aset Saham Non Bank. 2 . Akun tansi Realisasi Anggaran
2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar akrual diakui pada saat timbulnya hak dan/ atau diterima di Kas Negara. 3) Pendapatan-LRA atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar kas diakui pada saat kas diterima di Kas Negara. 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI pada buku besar kas dan buku besar akrual diakui pada saat kas diterima di Kas Negara.
2) Pendapatan-LO atas Aset yang Timbul Dari Pemberian B LBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan dan / atau dokumen memo penyesuaian pendapatan. 3) Pendapatan- LRA atas Aset yang Timbul D ari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 4) Penerimaan pembiayaan atas Aset yang Timbul Dari Pemberian BLBI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen setoran .
a) Jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Pada saat dilakukan setoran ke Kas Negara Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx b) Jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Negara Uraian Diterima dari Entitas Lain Pendapatan-LO Jurnal Pendapatan-LRA Buku Besar Kas Uraian Diterima dari Entitas Lain Pendapatan-LRA Jurnal Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Kas Uraian Diterima dari Entitas Lain Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Akrual Uraian Diterima dari Entitas Lain Piutang Lain-Lain/ A set Lainnya d . Penyaj ian Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx 1 ) Realisasi Beban, Pendapatan-LO , dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 77 - 2) Realisasi Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran. 3 . Akuntansi Pos Neraca
2) Aset eks BPPN diakui sebagai berikut: a) Aset Kredit Non Asset Transfer Kit (ATK) eks BPPN termasuk Pemegang Tagihan Saham Penyelesaian (PKPS) diakui Kewaj iban setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB) / diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) . b) Aset Kredit ATK eks BPPN, Aset Properti / BJDA, aset inventaris, aset saham dan surat berharga lain (saham, reksadana, dll . ) diakui pada saat dibubarkannyaj berakhirnya masa tugas BPPN sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 5 Tahun 2004 atau pada saat menj adi kekayaan negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan . 3) Aset eks Kelolaan PT . PPA (persero) antara lain Aset Kredit . eks Kelolaan PT . PPA (persero) , Aset Properti/ BJDA, aset saham, dan surat berharga lain ( saham, reksadana, dll. ) diakui pada saat berakhirnya perj anj ian serah kelola antara PT. PPA (persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pen gembali an A set dari PT. PPA (persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009 . 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT . PPA (persero) diakui pada saat diserahkelolakan kepada PT . PPA (persero) sebagaimana dituangkan dalam Perj anj ian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT . PPA (persero) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 78 - b . Pengukuran 1 ) Piutang pada BDL diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampa1 dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable valu e). Piutang pada BDL disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 penyisihan piutang tak tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2) Aset eks BPPN diukur sebagai berikut: a) Aset Kredit eks BPPN diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disaj ikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Aset eks BPPN disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks BPPN . b) Aset Propertij BJDA eks BPPN diukur sebesar nilai waJ ar berdasarkan laporan hasil penilaian terakhir. c) Aset saham dan surat berharga lain eks BPPN diukur sebesar nilai waj ar. 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) diukur sebagai berikut: a) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) disisihkan menurut Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyisihan piutang tak tertagih atas Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA. b) Aset Propertij BJDA eks Kelolaan PT . PPA (persero) diukur sebesar nilai waj ar berdasarkan laporan hasil penilaian akhir. c) Aset saham dan surat berharga lain eks kelolaan PT PPA (Persero) diukur sebesar nilai waj ar . www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 79 - 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) diukur sebesar nilai aset yang tercantum dalam Perj anj ian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero) . c . Jurnal 1 ) Piutang pada BDL Jurnal Pencatatan Piutang pada BDL Buku Besar Akrual: Uraian Dr Piutang Lain-Lain xxxx Ekuitas Cr xxxx Jurnal Pencatatan Behan Penyisihan Piutang pada BDL Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Jurnal Penerimaan Non Anggaran Hak DPK Lainnya Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Kas XXX Penerimaan Non Anggaran XXX Diterima Dari Entitas Lain XXX Ditagihkan Ke Entitas Lain XXX Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Penerimaan Non Anggaran XXX Utang PFK penjualan Aset Eks XXX BDL www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 80 - Jurnal Pencatatan Pembayaran Hak DPK Lainnya: Buku Besar Kas: Uraian Dr Cr Pengeluaran Non Anggaran XXX Kas XXX Diterima Dari Entitas Lain XXX Ditagihkan Ke Entitas Lain XXX Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Utang PFK penjualan Aset Eks xxxx BDL Pengeluaran Non Anggaran xxxx Jurnal Penerimaan atas Biaya Pencairan Aset e ks BDL Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx Jurnal Pembayaran/ Pelunasan Piutang pada BDL Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Piutang Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 1 - 2) A set eks B PPN Jurnal Pencatatan Aset Kre dit eks BPPN Buku Besar Akrual: Uraian Dr Piutang Lain-Lain xxxx Ekuitas Cr xxxx Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kre dit eks BPPN Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Jurnal Pembayaran/ Pelunasan Aset Kredit e ks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Piutang Lain-Lain xxxx Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/ Pe mberian Keringanan Utang/ Pengembalian Pengurusan Piutang Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ekuitas xxxx Piu tang Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 82 - Jurnal Pencatatan Aset Properti/ BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan atas Penjualan / Kompensasi/ Penebusan Aset Properti/ BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Di terima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan AsetProperti/ BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks BPPN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Di terima dari En ti tas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx v www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 83 - Jurnal Penetapan Status Aset Properti/ BJDA eks BPPN menjadi Barang Milik Negara (BMN) Buku Besar Akrual : Uraian Dr Cr Ekuitas xxxx Aset Lainnya xxxx 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) Jurnal Pencatatan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero ) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Piutang Lain-Lain xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Pencatatan Penyisihan Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Jurnal Pembayaran/ Pelunasan Aset Kredit e ks Kelolaan PT. PPA (persero ) Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Di terima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Di terima dari Entitas Lain xxxx Piutang Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 84 - Jurnal Koreksi Kurang Besaran Piutang/ Pe mberian Keringanan Utang/ Pengembalian Pengurusan Piutang Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ekuitas xxxx Piu tang Lain- Lain xxxx Jurnal Pencatatan Aset Properti/ BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan atas Penjualan / Kompensasi/ Penebusan Aset Properti/ BJDA, Aset Saham, dan Surat Berharga Lain e ks Kelolaan PT. PPA (persero ) Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Penerimaan Pembiayaan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Penerimaan atas Pemanfaatan AsetProperti/ BJDA, Deviden Aset Saham, dan Surat Berharga Lain eks Kelolaan PT. PPA (persero) Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 85 - Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx Jurnal Penetapan Status Aset Properti/ BJDA eks Kelolaan PT. PPA (persero) menjadi Barang Milik Negara (BMN) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ekuitas · xxxx Aset Lainnya xxxx 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) Jurnal Pencatatan Penyisihan Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) Buku Besar Akrual: Uraian Dr Be ban Penyisihan Piutang Tak xxxx Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih Aset Jurnal Penerimaan/ Pembayaran/ Realisasi Pengelolaan Aset (HPA) Buku Besar Kas : Uraian Diterima dari Entitas Lain Penerimaan Pembiayaan Buku Besar Akrual: Uraian Di terima dari En ti tas Lain Aset Lainnya Dr xxxx Dr xxxx yang Cr xxxx Hasil Cr xxxx Cr xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 86 - d . Penyajian 1 ) Piutang pada BDL disaj ikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). 2) Aset eks BPPN disaj ikan sebagai berikut: a) Aset Kredit eks BPPN disaj ikan pada Neraca se bagai Piu tang Lain-Lain se besar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). b) Aset Propertij BJDA, aset saham, dan surat berharga lain eks BPPN disaj ikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai waj ar . 3) Aset eks Kelolaan PT. PPA (persero) disaj ikan sebagai berikut: c) Aset Kredit eks Kelolaan PT. PPA (persero) disajikan pada Neraca sebagai Piutang Lain-Lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). d) Aset Propertij BJDA, aset saham, dan surat berharga lain eks Kelolaan PT. PPA (persero) disaj ikan pada Neraca sebagai Aset Lainnya sebesar nilai waj ar. 4) A set yang Diserahkelolakan kepada PT. PPA (persero) disaj ikan pada Neraca sebesar nilai aset yang tercantum dalam Perj anj ian Serah Kelola Aset antara Menteri Keuangan dan PT. PPA (persero) dikurangi dengan realisasi Hasil Pengelolaan A set (HPA) . v www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 87 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPO RAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIO NAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus I Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus I Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan A set Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplusi Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplusi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplusi Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 88 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 89 - Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 0 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X 1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 xxx.xxx. xxx XXX. XXX. XXX I J Jumlah Kas dan Bank xx. xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx. xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx. xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx. xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx. xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerj aan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx. xxx.xxx. xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panj ang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2. 8 (xxx. xxx. xxx. xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx. xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK J Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx. xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 1 - Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.:xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx. xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 92 - Contoh Format LRA ' BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 2 0XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI 0/o REALISASI N. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I. Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 X. XXX. XXX. XXX x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan N egara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x .xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o XXX. XXX. XXX III. Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o X. XXX. XXX. XXX Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx XX. XXX. XXX. XXX XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx
4 . Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas:
c . Perj anj ian Serah Kelola Aset; d . Berita Acara Pengembalian Aset;
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI terdiri atas :
5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sis tern aplikasi terin tegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan j atau pihak-pihak terkait. 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
b . UAP BUN TK DJKN merupakan Unit Akuntansi yang melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN . Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 7 . PenyampaianLaporan Keuangan UAKPA BUN . TK Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampa1an Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN; c . Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi ; d . Laporan konsolidasi disusun secara semesteran dan tahunan disampaikan oleh UAP BUN TK DJKN kepada UAKP BUN TK; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 96 - e . Berdasarkan laporan konsolidasi dari seluruh UAP BUN TK, UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasi dan menyampaikan kepada UA BUN secara semesteran dan tahunan. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . D.6. Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN Aset Lainnya Dalam Pengelolaan DJKN merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh DJKN selaku pengelola Barang yang tidak termasuk ke dalam kategori Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, BMN yang berasal dari Pertambangan, Aset Eks Pertamina, BMN Idle yang sudah diserahkan ke DJKN, dan Aset yang timbul dari Pemberian BLBI. 1 . Pengklasifikasian Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN berasal dari berbagai sumber, yaitu:
b . B M N yang diperoleh dari pelaksanaan perj anj ian kerj a sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan badan internasional dan/ atau negara asing; c . B M N yang diperoleh dari pembubaran badan yang dibentuk Kementerianj Lembaga, seperti unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh Kementerianj Lembaga; d . B MN yang diperoleh dari pembubaran badan-badan ad hoc; atau e . BMN yang diperoleh dari pembubaran yayasan sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 2 . Perlakuan Akuntansi
(/www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 7 -
c . Jurnal Jurnal Saldo Awal dari Basis Kas Menuju Akrual ke Basis Akrual atas Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN yang telah dicatat di Neraca Tahun 20 1 4 . Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Ekuitas xxxx Jurnal Penerimaan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN dari entitas lain: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Transfer Masuk/ Surplus xxxx Perolehan Aset Lainnya Jurnal Pendapatan atas pengelolaanj pemanfaatan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN : Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Pendapatan xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 8 - Jurnal Penerimaan Kas atas Pelepasanj Penjualan Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN : Buku Besar Kas : Uraian Diterima dari Entitas Lainnya Pendapatan Buku Besar Akrual: Uraian Diterima dari Entitas Lain Surplus j Defisit Pelepasan A set Lainnya Aset Lainnya Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx xxxx Keterangan: Surplus Defisit . dihitung dari Selisih an tara Setoran pendapatan dengan nilai buku Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN. Jurnal Aset yang telah ditetapkan menj adi BMN K/ L (disertifikatkan a. n. Pemerintah RI) . Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Transfer Keluar xxxx Aset Lainnya xxxx Jurnal Aset yang telah ditetapkan menj adi BMD (disertifikatkan a. n. Pemerintah Daerah) atau dihibahkan atau dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah atau dikeluarkan dari daftar Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN . Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Defisit Pelepasan Aset Lainnya xxxx Aset Lainnya xxxx ' I I f/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 99 -
2) Realisasi pendapatan-LRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada Laporan Realisasi Anggaran. 3) Realisasi pendapatan-LO , dan penyesuaian yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. 4) Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disaj ikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20Xl URAIAN Catatan KEGIATAN O PERASIO NAL PENDAPATAN PERPAJAKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK PENDAPATAN HIBAH Jumlah Pendapatan Operasional BEBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai Be ban Persediaan Beban Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perj alanan D inas Beban Barang untuk D iserahkan kepada Masyarakat Beban Bunga Be ban Subsidi Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Be ban Transfer Beban Lain-lain J umlah Be ban Operasional Surplus I Defisit dari Kegiatan Operasional KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplus I Defisit Pelepasan A set Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Be ban Pelepasan Aset Non Lancar Jumlah SurplusiDefisit Pelepasan Aset Non Lancar SurplusiDefisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Be ban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Jumlah SurplusiDefisit dari Kegiatan Non 20Xl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (Dalam Rupiah) 20XO xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx · xxxxx I I r I-· V'/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 1 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplus j Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar B iasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit dari Pos Luar B iasa xxxxx xxxxx SURPLUS/ DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR Koreksi N ilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX • Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx - . ______ V·www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NE GARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X 1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X 1 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2. 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx XX. XXX:. XXX. XXX: Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 XXX. XXX:. XXX xxx.xxx.xxx Piutang Lain -Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETA P C . 2.6 Tanah XXX:. XXX. XXX XXX:. XXX:. XXX Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx XXX:. XXX. XXX Aset Eks BPPN XXX: . XXX. XXX xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx XXX:. XXX. XXX Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx ( Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JAN GKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 04 - - Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx - Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.x:xx.xxx: xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.x:xx.xxx xxx.xx.x.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx r-- Utang Jangka Panjang Luar Negeri r--:� Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx r-- Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx .· r---- JU iv1 LAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xx.x.xxx.xxx . ,___.. EI\UITAS - El\ IT AS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Jul'vlLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx - vwww.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 5 - Contoh Format LRA B ENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Ypng Berakhir Sampai Dengan 3 1 D esember 20XX (Dalam Rupiah) i : I URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ! ANGGARAN REALISASI o/o REALISASI P . PENDAPATAN B U N DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx. xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx. xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx% xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx%) xxx.xxx.xxx III . Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx Q. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B . I+ B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx N. PEMBIAYAAN D . 2 .4 ------ C . ... . � www.jdih.kemenkeu.go.id I. PembiayaaR D alam Negeri D . 2 . 4 . 1 x.x:Xx.xxx.xxx X. XXX:. XXX. XXX xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx 1 . Rekening Pemerintah D . 2 . 4 . 1 . 1 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xx0/o xxx.xxx.xxx 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman D . 2 . 4 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx XXX:. XXX. XXX xx,xx0/o xxx.xxx. xxx 3 . Privatisasi dan penjualan Aset Program Restrukturisasi D .2 . 4 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx XXX:. XXX. XXX xx,xxo/o XXX. XXX:. XXX
3 . Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN terdiri atas :
b . Ketetapan Pimpinan KPK; c . Berita Acara Serah Terima; d . Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; e . Kartu Pengawasan Pengelolaan Aset; dan/ atau
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Aset Lainnya dalam Pel}.gelolaan DJKN terdiri atas :
4 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan/ atau pihak-pihak terkait. 5 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan akuntansi dan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 6 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi Pengelola Aset Lainnya dalam Pengelolaan DJKN baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan maka UAKPA BUN TK menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK DJKN ; c . Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh UAKPA BUN TK maka UAP BUN TK DJKN menyusun laporan konsolidasi;
Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang v www.jdih.kemenkeu.go.id mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . D7 . Piutang Untuk Dana Antisipasi Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Piutang dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarj o timbul karena adanya pinjaman dari Pemerintah kepada PT Lapindo Brantas Inc . / PT Minarak Lapindo Jaya untuk melakukan pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarj o . Dalam APBN-P TA. 2 0 1 5 , pemerintah telah mengalokasikan sejumlah dana yang diperuntukkan sebagai dana antisipasi, yang digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarj o dalam peta terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas Inc . / PT Minarak Lapindo Jaya . Dana antisipasi tersebut dapat digunakan dalam hal PT Lapindo Brantas Inc . / PT Minarak Lapindo Jaya tidak dapat membayar pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan yang terdapat dalam peta area terdampak berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dana antisipasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dicatat sebagai pinjaman PT Lapindo Brantas Inc . / PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerin tah . Pemberian dana an tisipasi dari Pemerin tah kepada PT Lapindo Brantas Inc . / PT Minarak Lapindo Jaya dituangkan dalam suatu perjanj ian pinjaman. 1 . Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pembayaran dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manaj emen atas Pembayaran dana talangan yang dilakukan oleh Pemerin tah . Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredi t anggaran (allotment). www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 0 - a . Pengakuan Anggaran pengeluaran pembiayaan penanggulangan lumpur Sidoarj o diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN/APBN-P dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan DIPA. b . Pengukuran Anggaran pengeluaran lumpur Sidoarjo yang pembiayaan penanggulangan dikeluarkan dari pembiayaan pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN / APBN-P, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA . c . Jurnal JURNAL DIPA: Jurnal DIPA dicatat menggunakan single entry: Uraian Dr Allotment Pengeluaran xxxx Pembiayaan d . Penyaj ian Cr Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. 2 . Perlakuan Akuntansi
2) Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o diakui pada saat munculnya hak atas pelunasan pengeluaran dana antipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o berdasarkan kontrakj perjanj ian . t,t: www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 1 - 3) Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara . 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian plnJaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Negara . 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang Timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o diakui pada saat timbulnya hak dan/ a tau diterima di kas negara . 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang Timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o diakui pada saat diterima di kas negara . 7) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi. b . Pengukuran 1 ) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk penanggulangan lumpur Sidoarj o diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D) . 2) Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o diukur sebesar nilai nominal yang tertera dalam kontrakj perjanjian pinjaman. 3) Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 2 - 4) Penerimaan pembiayaan atas pemberian plnJaman untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen setoran. 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o diukur sebesar nilai nominal berdasarkan hasil perhitungan sesuai kontrak/ perjanj ian . 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo diukur sebesar nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan . 7) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran .
Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pengeluaran Pembiayaan xxxx Pemberian Pinjaman Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Ditagihkan ke Entitas Lainnya xxxx Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Piutang Jangka Panjang xxxx Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Ditagihkan ke Entitas Lainnya xxxx JURNAL PIUTANG: REALISASI PENERIMAAN PEMBAYARAN Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx I I I I ' C£ www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 3 - Penerimaan Pembiayaan xxxx Pemberian Pinjaman Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima dari Entitas Lainnya xxxx Piutang Jangka Panjang xxxx Penanggulangan Lumpur Sidoarj o JURNAL REKLASIFIKASI PIUTANG JANGKA PANJANG KE JANGKA PENDEK: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Bagian Lancar Piutang Jangka xxxx Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Piutang Jangka Panjang xxxx Penanggulangan Lumpur Sidoarj o JURNAL PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH: 1 ) Piutang Jangka Panjang Buku Besar Akrual: Uraian Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Dr Cr xxxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 4 - 2) Bagian Lancar Piutang Buku Besar Akrual: Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarj o Dr xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LO: Buku Besar Akrual: Cr xxxx Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx Pada saat diterima setoran pada kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx -·-- Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN-LRA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx -'-- I � www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan: Buku Besar· Akrual : Uraian Dr Cr Pendapatan-LO xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan-LRA xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus/ Defisit LO xxxx Be ban xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan-LO xxxx Surplus / Defisit LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan-LRA xxxx Surplus/ Defisit LRA xxxx d . Penyaj ian 1) Pengeluaran pembiayaan berupa dana antisipasi untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA. 2) Piutang Jangka Panjang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o disajikan pada Neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. 3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang untuk penanggulangan lumpur Sidoarj o disajikan pada neraca sebagai pengurang atas Piutang Jangka Panjang. www.jdih.kemenkeu.go.id 4) Penerimaan pembiayaan atas pelunasan piutang dalam rangka dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA. 5) Pendapatan-LO terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada LO . 6) Pendapatan-LRA terkait bunga yang timbul dari Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o yang dicatat dalam Buku Besar Kas disajikan pada LRA. 7) Pengembalian pendapatan yang dicatat dalam Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual disajikan pada LRA dan LO . l?www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desernber 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx J urnlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Perneliharaan xxxxx xxxxx Beban Perj alanan Dinas xxxxx xxxxx Beban B arang untuk. Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban B unga xxxxx xxxxx Be ban S ubsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan S osial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Arnortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Beban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jurnlah Beban Operasional xxxxx xxxxx S urplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL S urplus / Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Beban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jurnlah S urplus/ Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplus j Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Be ban dari Kegiatan N on Operasional Lainnya xxxxx xxxxx J urnlah S urplus / Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 8 - BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO O perasional Lainnya Jumlah Surplus j Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA ' Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - LO xxxxx xxxxx v www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLU S / DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Re valuasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS {DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN / PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I J Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I j Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I Utang Jangka Panjang Dalam Negeri --- (jwww.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA B ENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2 0XX (Dalam Rupiah) U RAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20X1 TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI o ;o REALISASI R. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpajakan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Pajak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o XXX. XXX. XXX Penerimaan N egara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 .3 xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx III. Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A. I+A.II+A.III) xx.xxx. xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx S . BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx B elanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah B elanj a BUN (B . I+B . II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D . 2 . 3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx
a . Perjanj ian Pinjaman;
c . SPM dan SP2 D ; d . Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; dan
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o terdiri ata s : a . Memo Penyesuaian; dan
4 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber. milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerja dan / atau pihak-pihak terkait.
a . UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o , dilaksanakan oleh unit kerja pada Kementerian Negara/ Lembaga yang ditunjuk selaku KPA. {j www.jdih.kemenkeu.go.id b . UAP BUN TK DJKN melaksanakan penggabungan atas Laporan Keuangan yang berasal dari masing-masing UAKPA BUN TK Pengelola Aset dalam pengelolaan DJKN. Unit akuntansi pelaporan keuangan seperti di atas juga bertindak sebagai unit akuntansi pelaporan barang, namun unit akuntansi tersebut bukan Unit Akuntansi Pengguna Barang BUN tetapi merupakan Unit Akuntansi Pengelola Barang BUN (UAKPLB BUN) . 6 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarjo menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi terkait mutasi piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut: a . UAKPA BUN TK Pengelola Piutang untuk dana antisipasi penanggulangan lumpur Sidoarj o menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu kepada UAP BUN TK DJKN .
c . UAP B U N TK DJKN menyusun laporan konsolidasi .
e . Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN TK kemudian UAKP BUN TK menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan . www.jdih.kemenkeu.go.id Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . Vt www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VII AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA/ B EBAN PENSIUN, BELANJA/ BEBAN JAMINAN LAYANAN KESEHATAN, BELANJA/ B EBAN JAMKESMEN, BELANJA/ BEBAN JAMKESTAMA, BELANJA/ BEBAN JKK, BELANJA/BEBAN JKM , BELANJA/ BEBAN PROGRAM THT, BELANJA/ BEBAN PPN RTGS BI, B ELANJA / BEBAN SELISIH HARGA BERAS BULOG, DAN PELAPORAN IDP A. Definisi Penj elasan atas masing-masing transaksi Belanjaj Beban Pensiun, Belanja / Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/ Beban Jamkesmen, Belanja/ Beban Jamkestama, Belanja/ Beban JKK, Belanja/ Beban JKM , Belanja/ Beban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI , Belanja/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan IDP adalah se bagai beriku t:
Pembayaran Belanja Pensiun PNS / TNI / Polri secara bulanan disebabkan karena pemerintah sebagai pemberi kerja tidak mampu memberikan iuran secara bulanan kepada PNS / TNI / Polri pada saat PNS / TNI / Polri masih aktif. Pembayaran belanja pensiun dilakukan secara bulanan yang terdiri atas : a . Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Taspen (Persero) ; dan b . Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero) . www.jdih.kemenkeu.go.id
Pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan terdiri dari: a . luran Asuransi Kesehatan untuk dikelola BPJS Kesehatan; b . Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran;
dan
v www.jdih.kemenkeu.go.id
1 0 . Pelaporan luran Dana Pensiun Merupakan pelaporan atas akumulasi dana pens1un yang berasal dari potongan gaji pegawai negeri sipil setiap bulannya dan dititipkan oleh pemerintah kepada PT Taspen dan PT Asabri. Dana pensiun tersebut dikelola dan hasilnya akan digunakan untuk membayarkan pens1un . B . Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran Belanjaj Beban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanjaj Beban Jamkesmen, Belanja/ Beban Jamkestama, Belanja j Beban JKK, Belanjaj Beban JKM, Belanjaj Beban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI, Belanjaj Beban Selisih Harga Beras Bulog dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 9 9) . Dalam pelaksanaan kegiatannya, pengeluaran Belanjaj Beban Pensiun, Belanjaj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanjaj Beban Jamkesmen, Belanjaj Beban Jamkestama, Belanja j Beban JKK, Be1anjaj Beban JKM, Belanjaj Beban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI , Belanja / B eban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditj en Perbendaharaan yang menangani pengelolaan Belanja/ Beban Pensiun, Belanjaj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanjaj Beban Jamkesmen, Belanj a / B eban Jamkestama, Belanjaj B eban JKK, Belanjaj Beban JKM , Belanjaj Beban Program THT, Belanja/ Beban PPN RTGS B I , Belanjaj Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan I D P . Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UAKPA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan j enis pengeluaran tersebut. Pelaporan dilakukan secara berj enjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Belanjaj Beban Pensiun, Belanjaj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/ Beban Jamkesmen, Belanjaj Beban Jamkestama, www.jdih.kemenkeu.go.id Belanj a / B eban JKK, Belanjaj Beban JKM , Belanjaj Beban Program THT, Belanja / Beban PPN RTGS BI, Belanja/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah . Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditj en Perbendaharaan (Ditj en PBN) untuk dilakukan penggabungan . UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN: UAKPA BUN TK. Pengelola Belanja/ Behan Pensiun. Jamina:n Layanan Kesehatan, Jamkesmen. Jamkestama,JKK, JKM, Program THT, PPN RTGS 81, Selisih Harga Beras Eu1og, dan Pelaporan ID P 1 . Basis Akun tansi UAKP BUNTK UAP BUN TK Ditjen PBN UAKPA BUNTK Pengetola Pendapatan dan BelanjajBeban untuk Pengelolaan Kas Negara .. UAKPABUNTK Pengelola Utang PFK Pegav.� UAKPA BUN TK Pengelola Suspen Penerimaan Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Belanjaj Beban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/ Beban Jamkesmen, Belanja/ Beban Jamkestama, Belanja/ Beban JKK, Belanja/ Beban JKM , Belanja/Beban Program THT, Belanja/ Beban PPN RTGS BI, Belanja / Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 7 1 / 20 1 0 tentang SAP. 2 . Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Belanja / Beban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja/ Beban Jamkesmen, Belanjaj Beban Jamkestama, (L.r www.jdih.kemenkeu.go.id Belanjaj Beban JKK, Belanja / B eban JKM , Belanja/ Beban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI , dan Belanjaj Beban Selisih Harga Beras Bulog merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen atas Belanjaj Beban yang Dikelola Oleh Ditj en PBN yang dilakukan oleh Pemerintah. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari appropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) . a . Pengakuan Anggaran Belanja/ Beban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja / Beban Jamkesmen, Belanja/Beban Jamkestama, Belanjaj Beban JKK, Belanj a j Beban JKM, Belanja / Beban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI, dan Belanja/ Beban Selisih Harga Beras Bulog diakui sebagai appropriasi pada saat ditetapkan UU APBN dan pada tingkat UAKPA diakui menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment) pada saat diterbitkan DIPA. b . Pengukuran Anggaran Belanja/ Beban Pensiun, Belanjaj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanja j Beban Jamkesmen, Belanja/ Beban Jamkestama, Belanjaj Beban JKK, ·Belanja/ Beban JKM , Belanja/ Beban Program THT, Belanjaj B eban PPN RTGS BI , dan Belanja / Beban Selisih Harga Beras B.ulog yang dikeluarkan dari belanja pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA.
Uraian Allotment Belanja XXXXXX Estimasi Pendapatan Bukan Pajak yang Dialokasikan
a . Pengakuan 1) Beban diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/ SPP dan / a tau pada saat dilakukan penyesuaian dan / a tau dilakukan penyisihan piutang tak tertagih . 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara atau pada saat hak timbul dengan dilakukannya penyesuaian pada tanggal pelaporan . 3) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2 D . 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima d i Kas Negara . 5) Pengembalian belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanjaj beban periode berjalan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanja yang diterima setelah periode belanja dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual. 6) Pengembalian pendapatan pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berjalan, sedangkan pengembalian pendapatan atas pener1maan pendapatan pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi . 7) Piutang diakui pada saat adanya saldo uang pensiun pada tanggal pelaporan. Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan (vwww.jdih.kemenkeu.go.id Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara . 8) Utang diakui pada saat timbulnya surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau pada saat ditandatanganinya BAR. 9) Aset Lainnya diakui pada saat adanya saldo iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen . b . Pengukuran 1) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/ SPP dan / atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih . 2) Pendapatan-LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan yang tertuang dalam BAR atau nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran . 3) Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM, SP2 D) . 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada rekapitulasi dokumen setoran . 5) Pengembalian belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara . 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada surat penetapan utang dari Menteri Keuangan atau sebesar nilai nominal yang tertera pada tagihan dan / atau BAR. 9) Aset Lainnya diukur berdasarkan nilai nominal yang disepakati antara KPA dengan PT. Taspen atau dokumen lain yang dipersamakan . www.jdih.kemenkeu.go.id c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual: Uraian Beban XXX Belanja Yang Masih Harus Dibayar --- Buku Besar Akrual: Uraian Belanja Yang Masih Harus Dibayar Ditagihkan Kepada Entitas Lain JURNAL PENDAPATAN-LO: Buku Besar Akrual: Dr Cr . xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan- LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx ,_ - -�----------- Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Di terima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Belanja XXX xxxx Ditagihkan Kepada En titas Lain xxxx , __ --- ------------- tp,www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 3 5 - Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Di tagihkan Kepada En titas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan xxxx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Beban XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanja XXX xxxx
Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Diterima Dari Entitas Lain xxxx ' JURNAL PIUTANG Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan xxxx I JURNAL ASET LAINNYA Uraian Dr Cr Aset Lainnya xxxx Utang Jangka Panjang xxxx I JURNAL UTANG Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Belanja Yang Masih Harus Dibayar xxxx • I JURNAL PENUTUP Uraian Dr Cr Surplus I Defisit LO xxxx Beban XXX xxxx Uraian Dr Cr Surplus I Defisit LRA xxxx Belanja XXX xxxx Cvwww.jdih.kemenkeu.go.id Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus j Defisit LO xxxx Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus/ Defisit LRA xxxx d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanja baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . Realisasi pendapatan-LO , beban, dan penyesua1an yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disajikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatanj beban . Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disaj ikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanja serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 38- Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN O PERASIONAL Be ban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Be ban Perj alanan Din as xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Be ban Su bsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Be ban Ban tuan S osial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx Surplus j Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan A set N on Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplus j Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan N on Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx -�------------- lF www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Bias a xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit dari Pos Luar Bias a xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLU S / DEFISIT - 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Re valuasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx I EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx (t. www.jdih.kemenkeu.go.id - 24 1 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 2 0X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Se tara Kas C . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka P iu tang Piu tang Bukan Pajak C.2 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain -Lain C.2 . 3 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX (Penyisihan Piu tang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piu tang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C . 2 . 5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C . 2 . 6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Jalan . Irigasi . dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Ase t Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks B P PN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain -lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX ( Peny . Piutang Tak Tertagih pd Ase t C.2 . 8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Ase t Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN E KUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDE K I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx .xx.x .xx.x xxx .xxx .xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx Utang Jangka Panjan g Luar Ne geri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx .xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx .xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx EKUITAS EKUITAS (xxx .xxx .xxx .xxx) (xxx .xxx .xxx .xxx) • JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx i v www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA I B ENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20:XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO ANGGARAN REALISASI o/o REALISASI T. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I . Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx% xxx.xxx.xxx III. Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx U. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanj a Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx. xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Belanj a Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B .I+B.II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx
4 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi Belanj aj Beban Pensiun, Belanj aj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj aj Beban Jamkesmen, Belanj aj Beban Jamkestama, Belanj aj Beban JKK, Belanj a/ Beban JKM, Belanj aj Beban Program THT, Belanj a/ Beban PPN RTGS BI , Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri atas : a. b . c . d . e . f. DIPA; DIPA Revisi; Surat Tagihanj SPP; SPM; SP2 D ; Pembayaran Pensiun yang dibuat oleh PT dan PT Asabri (Persero) atas realisasi pembayaran pensiun; Laporan Realisasi TASPEN (Persero)
h . Rekapitulasi Dokumen Setoran; dan 1 . BAR. Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi Belanj a/ Beban Pensiun, Belanj a/ B eban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj aj Beban Jamkesmen, Belanj a/ Beban Jamkestama, Belanj a/ Beban JKK, Belanj aj Beban JKM, Belanj a/ Beban Program www.jdih.kemenkeu.go.id THT, Belanj a/ Beban PPN RTGS BI, Belanj aj Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP terdiri atas:
5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan/ atau pihak-pihak terkait. 6 . Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Untuk keperluan pelaporan keuangan dibentuk unit akuntansi se bagai beriku t:
b . UAP BUN T K Ditj en PBN PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan. Dalam hal diperlukan maka dapat dibentuk Unit Akuntansi Pembantu KPAyang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya terkait akuntansi dan pelaporan atas belanj a pensiun di tingkat KPPN . {/· www.jdih.kemenkeu.go.id 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Belanj aj Beban Pensiun, Belanj a/ Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj aj Beban Jamkesmen, Belanj a j Beban Jamkestama, Belanj a/ Beban JKK, Belanj a/ Beban JKM, Belanj aj Beban Program THT, Belanj aj Beban PPN RTGS BI, Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi pembayaran Belanj a/ Beban Pensiun, Belanj aj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj a/ Beban Jamkesmen, Belanj aj Beban Jamkestama, Belanj a/ Beban JKK, Belanj a/ Beban JKM , Belanj aj Beban Program THT, Belanj a/ Beban PPN RTGS BI, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP, baik secara semesteran maupun tahunan. Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam . hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan, maka UAKPA BUN TK Pengelola BelanjajBeban Pensiun, Belanj aj Beban Jaminan Layanan Kesehatan, Belanj a/ Beban Jamkesmen, Belanj a/ Beban Jamkestama, Belanj aj Beban JKK, Belanj aj Beban JKM , BelanjajBeban Program THT, Belanjaj Beban PPN RTGS BI, Belanj a/ Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan pelaporan IDP menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK Ditj en PBN . c . Berdasarkan laporan keuangan d i atas, UAP BUN TK Ditj en PBN menyusun laporan konsolidasi. d . Laporan konsolidasi sebagaimana tersebut disampaikan oleh UAP BUN TK Ditj en PBN kepada UAKP BUN Transaksi Khusus www.jdih.kemenkeu.go.id secara semesteran dan tahunan dilampiri dengan Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu . e . Berdasarkan laporan konsolidasi dari UAP BUN T K kemudian UAKP BUN Transaksi Khusus menyusun laporan keuangan konsolidasian dan menyampaikan kepada UABUN secara semesteran dan tahunan dengan dilampiri Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN . (). www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VIII AKUNTANSI TRANSAKSI PENDAPATAN DAN BELANJA / B EBAN UNTUK PENGELOLAAN KAS NEGARA A. J enis-J enis Transaksi Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain:
1 . Pendapatan bunga/ j asa g1ro dan/ atau bagi hasil atas penempatan di Bank Sentral dan/ atau Bank Umum; 2 . Capital gain dan coupon atas transaksi penjualan dan/ atau pembelian SBN; dan 3 . Pendapatan bunga atas transaksi Reverse Repo.
1 . Capital loss atas transaksi penjualan SBN 2 . Belanj aj beban bunga atas transaksi Repo e . Belanj a/ Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN; dan
B . Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihanj kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanj a/ Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihanj kekurangan kas, BelanjajBeban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanj aj Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dibebankan ke dalam Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 9 9 9 . 99) . Dalam pelaksanaan kegiatannya, Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihanj kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 50 - Pengelolaan Rekening Milik BUN, Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanj a/ Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihan j kekurangan kas, Belanj aj Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanj a/ Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Ditj en Perbendaharaan yang menangani Pengelolaan Kas Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dapat menunjuk UA�PA BUN TK untuk melakukan kegiatan akuntansi yang terkait dengan j enis pendapatan dan pengeluaran tersebut. Pelaporan dilakukan secara berj enj ang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara. UAKPA BUN TK bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditj en PBN untuk dilakukan penggabungan . UAP BUN TK Ditj en PBN hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disaj ikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN : UAKPA BUN TK Pengelola Belanja/ Beban Pensiun, Jaminan Layanan Kesehata.n, Jamkesmen, Jamkestama,JKK, JKM� Program THT. PPN RTGS Blf Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelapo.ran IDP UAKP BUN TK UAP BUN TK Ditjen PBN UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan B elanjaj Be ban untuk Pengelolaan Kas Negara A�. UAKPA BUN TK Penge1o1a Utang PFK Pegawai UAKPA BUN TK Pengelola Suspetl Pene:rimaan (/ www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 1 - 1 . Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 7 1 / 2 0 1 0 tentang SAP. 2 . Akuntansi Anggaran Pendapatan dan Belanj aj Beban Untuk Pengelolaan Kas Negara Akuntansi anggaran dalam kegiatan yang berhubungan dengan Pendapatan dan Belanj a/ Beban untuk Pengelolaan Kas Negara merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manaj emen atas Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dij abarkan menj adi alokasi estimasi pendapatan . Anggaran belanj a terdiri dari appropriasi yang dij abarkan menj adi otorisasi kredit anggaran (allotment) .
b . Pengukuran Anggaran Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara yang dikeluarkan dari belanj a pemerintah untuk appropriasi diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam APBN, sedangkan allotment diukur berdasarkan jumlah yang terdapat dalam DIPA. c . Jurnal JURNAL DIPA: Uraian Allotment Belanj a XXXXXX Estimasi Pendapatan Bukan Paj ak Yang Dialokasikan Dr Cr xxxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 52 - d . Penyajian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disajikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan . 3 . Akuntansi Realisasi atas transaksi Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara
Pengakuan untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2) Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima di Kas Negara dan/ atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan dari hasil perhitungan j konversi/ penj abaran nilai valuta asing ke dalam rupiah dan/ atau pada saat timbulnya hak berdasarkan BAR. 3) Belanj a diakui pada saat terj adi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara melalui SPM dan SP2 D . 4 ) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima d i Kas Negara. 5) Pengembalian belanj a yang terj adi pada periode pengeluaran belanj a dibukukan sebagai pengurang belanj aj beban periode berj alan pada buku besar kas dan buku besar akrual, sedangkan pengembalian belanj a yang diterima setelah periode belanj a dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada buku besar kas dan buku besar akrual . 6) Pengembalian pendapatan pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan v www.jdih.kemenkeu.go.id periode berj alan, sedangkan pengembalian pendapatan atas penerimaan pendapatan pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi. 7) Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR. 8) Utang diakui pada saat terbitnya Surat Tagihan/ SPP dan/ atau pada saat timbulnya kewaj iban dari hasil perhitungan yang dituangkan dalam BAR. b . Pengukuran 1 ) Beban diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada Surat Tagihan/ SPP / ADK Memo Perhitunganj hasil perhitungan sesuai peraturanj BAR dan/ atau berdasarkan nilai penyisihan piutang tak tertagih . Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. 2) Belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen pengeluaran (SPM dan SP2D) . 3) Pendapatan- LO diukur sebesar nilai nominal dari hasil perhitungan sesuai kontrak atau BAR atau dokumen lain yang dipersamakan . 4) Pendapatan-LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen penerimaan . 5) Pengembalian belanj a diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas . 6) Pengembalian pendapatan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber pengeluaran . 7) Piutang diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada BAR. 8) Utang diukur berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada BAR. Lr· www.jdih.kemenkeu.go.id c . Jurnal JURNAL BEBAN: Buku Besar Akrual: Uraian Beban XXX - 2 54 - Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Buku Besar Akrual : Uraian Belanj a Yang Masih Harus Dibayar Di tagihkan Kepada En titas Lain JURNAL PENDAPATAN-LO: Buku Besar Akrual: Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Jika pendapatan diakui bersamaan dengan pencatatan Piutang: Uraian Dr Cr Piutang Pendapatan xxxx Pendapatan-LO xxxx Pada saat dilakukan setoran ke kas negara Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Piutang Pendapatan xxxx -'- Jika pendapatan diakui pada saat diterima di kas negara: Uraian Dr Cr Di terima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LO xxxx JURNAL REALISASI BELANJA: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Belanj a XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx I ! ' (j www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 5 - Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Beban XXX xxxx Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx JURNAL REALISASI PENDAPATAN: Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan-LRA xxxx JURNAL REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA: 1 . Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada En titas Lain xxxx Beban .XXX xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Ditagihkan Kepada Entitas Lain xxxx Belanj a .XXX xxxx 2 . Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu: Buku Besar Akrual: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain- Lain . xxxx Buku Besar Kas : Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Pendapatan Lain-Lain xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 56 - JURNAL PENGEMBALIAN PENDAPATAN: Pengembalian Pendapatan Tahun Berjalan: Buku Besar Akrual: Uraian Pendapatan Diterima Dari Entitas Lain -----------�·---------------�------�----� Buku Besar Kas : Uraian Pendapatan Diterima Dari Entitas Lain .. JURNAL PIUTANG Uraian Piutang Pendapatan Pendapatan JURNAL UTANG Uraian Beban XXX Belanj a Yang Masih Harus Dibayar JURNAL PENUTUP Uraian Surplus / Defisit LO Beban XXX Uraian Surplus I Defisit LRA Belanj a XXX Uraian Pendapatan Surplus / Defisit LO '- ��� . �-- - Dr xxxx --� Dr xxxx Dr xxxx Dr xxxx Dr xxxx Dr xxxx Dr xxxx -- Cr xxxx , _ Cr xxxx Cr xxxx Cr xxxx ' ��� Cr xxxx � �. • i - ---------�------------·� Cr I xxxx '--- Cr xxxx i � www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 57 - Uraian Dr Cr Pendapatan xxxx Surplus j D efisit LRA xxxx d . Penyaj ian Anggaran pendapatan dan belanj a baik berupa appropriasi maupun allotment, disaj ikan sebagai alokasi dana yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dokumen anggaran yang disahkan. Realisasi pendapatan-LO, beban, dan penyesua1an yang dicatat dalam Buku Besar Akrual disaj ikan pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca dengan besanin sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) dan dokumen penyesuaian pendapatanj beban . Realisasi pendapatan-LRA dan belanja dalam Buku Besar Kas disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai dengan dokumen realisasi anggaran (SPM / SP2D untuk belanj a serta BPN untuk pendapatan) . www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 58 - Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIO NAL Periode yang berakhir 31 Desember 2 0X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN O PERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx B EBAN O PERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Be ban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Be ban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx . Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Be ban Penyusu tan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Be ban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Be ban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx J umlah Be ban Operasional xxxxx xxxxx Surplus j Defisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx I KEGIATAN NON OPERASIONAL Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Be ban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar Surplusj Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya xxxxx xxxxx Jumlah Surplus j Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx -·--·- .-- v www.jdih.kemenkeu.go.id _. 259- BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO Operasional Lainnya Jumlah Surplusj Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Be ban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah Surplusj Defisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS / DEFISIT - 10 xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 3 1 Desember 20X l (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLU S / DEFISIT - LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSij KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx '-----�- -- [L, www.jdih.kemenkeu.go.id - 26 1 - Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 3 1 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 3 1 DESEMBER 3 1 DESEMBER 2 0X 1 2 0XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Se tara Kas C . 2 . 1 XXX. xxx .xxx XXX. xxx .xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx .xxx . xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx Uang Muka P iu tang P iu tang Bukan Pajak C. 2 . 2 xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Piu tang Lain-Lain C . 2 . 3 XXX. XXX. XXX xxx .xxx .xxx ( Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C . 2 . 4 (xxx .xxx .xxx) (xxx .xxx .xxx .xxx) Piu tang) I I Jumlah Piutang XX. XXX. XXX. XXX XX. XXX. XXX. XXX Persediaan C . 2 . 5 xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx I Jumlah Aset Lan car xxx .xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx .xxx ASET TETA P C. 2 . 6 Tanah xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Peralatan dan Mesin xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Gedung dan Bangunan xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Jalan . Irigasi. dan Jaringan xxx .xxx .xxx XXX. XXX. XXX Aset Te tap Lainnya xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx I I Jumlah Ase t Te tap xxx .xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx .xxx ASET LAINNYA C . 2 . 7 Ase t Tak Berwujud xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Ase t KKKS xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Ase t Eks B P PN xxx .xxx .xxx XXX. XXX. XXX P iu tang Jangka Panjang xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx A se t Lain -lain xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx Ase t lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx ( Peny . Piu tang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx .xxx .xxx .xxx) (xxx .xxx .xxx .xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx .xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx .xxx JUMLAH ASET xx .xxx .xxx .xxx xx .xxx .xxx .xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx .xxx .xxx .xxx xxx .xxx .xxx .xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panj ang DN Non Pe rbankan xxx.xxx .xxx xxx.xxx.xxx Utang J angka Panjang DN L ainnya xxx.xx;x.xxx xxx.xxx.xx;x Ut ang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xx;x.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN x.x.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panj ang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx .xxx.xxx xx.xxx .xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx .xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx .xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx .xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx .xxx.xxx.xxx xx.xxx .xxx.xxx --� � www.jdih.kemenkeu.go.id - 26 3- Contoh Format LRA BENDAHARA UMU M NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 3 1 Desember 20XX (Dalam Rupiah) . URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 2 0X l TAHUN ANGGARAN 2 0XO J ANGGARAN REALISASI 0/o REALISASI V. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D . 2 . 1 I. Penerimaan Perpaj akan D . 2 . 1 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx. xxx.xxx II. Penerimaan Negara Bukan Paj ak D . 2 . 1 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D . 2 . 1 . 2 . 1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Paj ak Lainnya D . 2 . 1 . 2 . 3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx III. Penerimaan Hibah D . 2 . 1 . 3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III} xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx W. BELANJA BUN D . 2 . 2 I . Belanja Pemerintah Pusat D . 2 . 2 . 1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx. xxx.xxx Belanj a Barang D . 2 . 2 . 1 . 2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx Belanja Lain Lain D . 2 . 2 . 1 . 8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx% XXX. XXX. XXX II. Transfer ke Daerah D . 2 . 2 . 2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanj a BUN (B .I+B.II} xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX o/o xx.xxx.xxx.xxx
I. Pembiayaan Dalam Negeri 1 . Rekening Pemerintah 2 . Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinj aman 3 . Privatisasi dan penj ualan Aset Program Restrukturisasi
4 . Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang digunakan untuk proses akuntansi dalam transaksi khusus Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain:
b . Nota Debet;
d . ADK Memo Perhitungan; e . Kertas Kerj a Perhitungan Selisih Kurs;
h . DIPA Revisi;
J . SPM dan ADK SPM;
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara antara lain:
b . Bukti Penerimaan Negara (BPN) ; dan c . Dokumen-dokuman lain terkait. 5 . Pelaksanaan Verifikasi Pelaksanaan verifikasi data sistem aplikasi terintegrasi dengan dokumen sumber milik UAKPA BUN TK dilakukan sebelum laporan keuangan disusun . Apabila terdapat perbedaan data atas hasil verifikasi, UAKPA BUN TK dapat melakukan konfirmasi kepada KPPN mitra kerj a dan / atau pihak-pihak terkait. www.jdih.kemenkeu.go.id
b . UAP BUN T K Ditj en PBN dilaksanakan oleh Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang menangani kesekretariatan. 7 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanj a / Beban untuk Pengelolaan Kas Negara menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Pendapatan berupa selisih lebih dalam pengelolaan kelebihanj kekurangan kas, Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN , Pendapatan lainnya dalam Pengelolaan Kas Negara, Belanj aj Beban berupa selisih kurang dalam pengelolaan kelebihanj kekurangan kas, Belanj aj Beban Selisih Kurs Terealisasi dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN, dan Belanj aj Beban Transaksi Pengelolaan Kas Negara, baik secara semesteran maupun tahunan . Laporan keuangan disusun berupa LRA, Neraca, LO , LPE, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
b . Dalam hal terdapat transaksi anggaran pada bulan berj alan, maka UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanj aj Beban untuk Pengelolaan Kas Negara menyampaikan laporan keuangan yang terdiri LRA' dan Neraca secara bulanan kepada UAP BUN TK Ditj en PBN . c . Berdasarkan laporan keuangan di atas, UAP BUN TK Ditj en PBN menyusun laporan konsolidasi.
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB IX AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PEGAWAI A. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pegawai adalah selisih lebihjkurang antara penerimaan setoranjpotongan PFK Pegawai dan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai. B. Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Ditjen PBN untuk dilakukan penggabungan. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN: UAKPABUNTK Pengelola Bela...�ja/ Beban Pensi'LU'l, Jaminan Layanan Kesehata11, Jamkesmen, Jamkestama,JKK1 JKM. Program THT. PPN RTGS Bl, Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelapora.n IDP UAKPBUNTK UAP BUN TK Ditjen PBN UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanjaj.Beban un tuk Pengelolaa:n Kas Negara UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai UAKPABUN TK Pengelola Suspen Penerimaan www.jdih.kemenkeu.go.id Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pegawai adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 71/2010 tentang SAP.
Buku Besar Akrual: Uraian Diterima Dari Entitas Lain Utang PFK JURNAL PELUNASAN UTANG: Buku Besar Akrual: Uraian Utang PFK Ditagihkan Kepada Entitas Lain
www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desernber 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT- LO xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan S etara Kas C.2.1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN XXX. XXX. XXX XXX. XXX. XXX Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx.xxx xx.x.xxx.xxx Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xx.x.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xx:x.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xx:x xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pegawai.
www.jdih.kemenkeu.go.id 5 . Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai menyusun Laporan Keuangan untuk seluruh transaksi Utang PFK Pegawai. Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK. Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam· Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id BABX AKUNTANSI TRANSAKSI UTANG PFK PAJAK ROKOK A. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Rokok untuk selanjutnya disebut Utang PFK Pajak Rokok adalah selisih lebihjkurang antara pener1maan PFK setoran Pajak Rokok dan pembayaran pengembalian penerimaan setoran PFK Pajak Rokok. B. Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok yang dilaksanakan oleh DJPK. UAP BUN TK hanya bertugas menggabungkan laporan dari UAKPA BUN TK dan tidak berhak untuk · melakukan transaksi sendiri. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN: Basis Akuntansi UAKPBUNTK UAPBUNTK DJPK r UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pajak Rokok Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan transaksi Utang PFK Pajak Rokok adalah akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 71/2010 tentang SAP. www.jdih.kemenkeu.go.id
Buku Besar Akrual: Uraian Diterima Dari Entitas Lain Utang PFK Pajak Rokok JURNAL PELUNASAN UTANG: Buku Besar Akrual: Uraian Utang PFK Pajak Rokok Ditagihkan Kepada Entitas Lain
www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT- 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN xxxx xxxx AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS ( DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang. Piutang Bukan Pajak C.2.2 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Piutang) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Peralatan dan Mesin XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Jalan. lrigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx AS ET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Aset Lain-lain XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx) Lainnya) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Jangka Panjang Dalam Negeri www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang DN Non Perbankan xxx.xxx:.xxx xxx.xxx.xx.x Utang Jangka Panjang DN Lainnya xx.x.xxx.xxx XXX. XXX. XXX Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xx.x.:xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.xxx.xxx.xx.x xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xx:x.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xx:x.xxx.xxx.xxx) (xx:x.xxx.xxx.xxx) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Utang PFK Pajak Rokok.
Laporan keuangan disusun berupa LPE, Neraca, dan CaLK. www.jdih.kemenkeu.go.id Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id BABXI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENGEMBALIAN BELANJA/BEBAN UNTUK PENYELESAIAN SUSPEN PENERIMAAN A. Definisi Suspen Penerimaan adalah transaksi pener1maan yang diterima kasnya di kas negara tetapi tidak teridentifikasi dan/atau tidak diakui oleh Satuan Kerja pada kementerian negarajlembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Pendapatan dan Pengembalian BelanjajBeban untuk penyelesaian Suspen Penerimaan merupakan hasil koreksi atas terjadinya suspen pener1maan. B. Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari mulai UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan sampai dengan UAP BUN TK Lingkup Ditjen PBN. UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan bertugas untuk mencatat seluruh transaksi yang ada berdasarkan dokumen sumber yang sah. Pencatatan dari UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan kemudian disampaikan kepada UAP BUN TK Lingkup Ditjen PBN untuk dilakukan penggabungan. Struktur Pelaporan disajikan sesuai dengan gambar berikut: STRUKTUR PELAPORAN: UAKPASUNTK Pengelola Belanj a/ Beban Pensitm, Jaminan Lavanan Kesehat�1t Jamkesmen, Jamkestam.a,JKK, JKM, Program THT, PPN .RTGS BI, Setisih Harga Beras Bulog. dan Pelaporan IDP UAKPBUNTK UAP BUN TK Ditjen PBN UAKPABUN TK Pengelola Pendapatan dan BelanjajBeban untu:k Pengelolaan Kas Negara UAKPA BUN TK Pengelola Utang PFK Pegawai UAKPA BUNTK Pengelola Suspen Penerimaan www.jdih.kemenkeu.go.id Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pendapatan dan pengembalian belanjajbeban untuk penyelesaian Suspen Penerimaan adalah basis akrual sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I PP 71/2010 tentang SAP.
Buku Besar Akrual: Uraian Diterima Dari Entitas Lain Pendapatan- LO Buku Besar Kas: Uraian Diterima Dari Entitas Lain Pendapatan - LRA JURNAL PENGEMBALIAN BELANJA: Buku Besar Akrual: Uraian Diterima Dari Entitas Lain Beban XX/Aset Belum Diregister Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx Dr Cr xxxx xxxx www.jdih.kemenkeu.go.id - 28 4- Dalam hal koreksi pengembalian belanja menyebabkan munculnya akun aset belum diregister, UAKPA BUN TK Suspen Penerimaan melakukan jurnal koreksi sebagai berikut: Uraian Dr Cr Aset Belum Diregister xxxx Ditagihkan Ke Entitas Lain xxxx Buku Besar Kas: Uraian Dr Cr Diterima Dari Entitas Lain xxxx Belanja XXX xxxx
www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Operasional BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN PERPAJAKAN xxxxx xxxxx PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK xxxxx xxxxx PENDAPATAN HIBAH xxxxx xxxxx Jumlah Pendapatan Operasional xxxxx xxxxx BEBAN OPERASIONAL Beban Pegawai xxxxx xxxxx Beban Persediaan xxxxx xxxxx Beban Jasa xxxxx xxxxx Beban Pemeliharaan xxxxx xxxxx Beban Perjalanan Dinas xxxxx xxxxx Beban Barang untuk Diserahkan kepada xxxxx xxxxx Masyarakat Beban Bunga xxxxx xxxxx Beban Subsidi xxxxx xxxxx Beban Hibah xxxxx xxxxx Beban Bantuan Sosial xxxxx xxxxx Beban Penyusutan dan Amortisasi xxxxx xxxxx Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxxxx xxxxx Beban Transfer xxxxx xxxxx Beban Lain-lain xxxxx xxxxx Jumlah Beban Operasional xxxxx xxxxx SurplusjDefisit dari Kegiatan Operasional xxxxx xxxxx KEGIATAN NON OPERASIONAL SurplusjDefisit Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Beban Pelepasan Aset Non Lancar xxxxx xxxxx Jumlah SurplusjDefisit Pelepasan Aset Non xxxxx xxxxx Lancar SurplusjDefisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx Lainnya Beban dari Kegiatan Non Operasional xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN OPERASIONAL Periode yang berakhir 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN . Catatan 20Xl 20XO Lainnya Jumlah SurplusfDefisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional Lainnya Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non xxxxx xxxxx Operasional POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa xxxxx xxxxx Beban Luar Biasa xxxxx xxxxx Jumlah SurplusfDefisit dari Pos Luar Biasa xxxxx xxxxx SURPLUS/ DEFISIT- LO xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas BENDAHARA UMUM NEGARA Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 20Xl (Dalam Rupiah) URAIAN Catatan 20Xl 20XO EKUITAS AWAL xxxx xxxx SURPLUS/ DEFISIT- 10 xxxx xxxx DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN xxxx xxxx KEBIJAKAN AKUNTANSI/ KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan XXX XXX Selisih Revaluasi Aset Tetap XXX XXX Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi XXX XXX Lain-lain XXX XXX TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/ KEL) xxxx xxxx KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS xxxx xxxx EKUITAS AKHIR xxxxx xxxxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format Neraca BENDAHARA UMUM NEGARA NERACA Per 31 Desember 20X1 (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 31 DESEMBER 20X1 20XO ASET I ASET LANCAR Kas dan Bank C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1 XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx I I Jumlah Kas dan Bank xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Uang Muka Piutang Piutang Bukan Pajak C.2.2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Lain-Lain C.2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx (Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada C.2.4 (xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx Piutang) ) I I Jumlah Piutang xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Persediaan C.2.5 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET TETAP C.2.6 Tanah XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Peralatan dan Mesin xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx ..xxx Jalan. Irigasi. dan Jaringan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx )QCX. XXX.XXX Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx.xxx.xxx XXX. XXX. XXX I I Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx ASET LAINNYA C.2.7 Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset KKKS xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Eks BPPN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Aset Lain-lain XXX. XXX. XXX xxx.xxx.xxx Aset lainnya dari Unit Pemerintah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Lainnya (Peny. Piutang Tak Tertagih pd Aset C.2.8 (xxx.xxx.xxx.xxx) (x:xx.xxx.xxx.xxx Lainnya) ) I Jumlah Aset Lainnya xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH ASET xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx KEWAJIBAN JANGKA PANJANG www.jdih.kemenkeu.go.id Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang DN Non xxx.xxx.xxx xxx.x:x.x.xxx Perbankan Utang Jangka Panjang DN Lainnya xxx.xxx.xxx xx,x.x.xx.xxx Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx Jumlah Utang Jangka Panjang DN xx.x.xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Utang Jangka Panjang Luar Negeri Jumlah Utang Jangka Panjang LN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx Jumlah Kewajiban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx JUMLAH KEWAJIBAN xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx EKUITAS EKUITAS (xxx.xxx.xxx.xxx) (xxx.xxx.xxx.xxx ) JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xx.xxx.:xxx.xxx x;x.x:x.x.xxx.xxx www.jdih.kemenkeu.go.id Contoh Format LRA BENDAHARA UMUM NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX (Dalam Rupiah) URAIAN CATATAN TAHUN ANGGARAN 20Xl TAHUN ANGGARAN 20XO ANGGARAN REALISASI 0/o REALISASI X. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH D.2.1 I. Penerimaan Perpajakan D.2.1 .1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx II. Penerimaan N egara Bukan Pajak D.2.1 .2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Penerimaan Sumber Daya Alam D.2.1 .2.1 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya D.2.1 .2.3 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xxo/o xxx.xxx.xxx III. Penerimaan Hibah D.2.1 .3 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Pendapatan BUN dan Hibah (A.I+A.II+A.III) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx Y. BELANJA BUN D.2.2 I. Belanja Pemerintah Pusat D.2.2.1 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx Belanja Barang D.2.2.1 .2 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx Belanja Lain Lain D.2.2.1.8 xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xx,xx0/o xxx.xxx.xxx II. Transfer ke Daerah D.2.2.2 x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xxo/o x.xxx.xxx.xxx Jumlah Belanja BUN (B.I+B.II) xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B) D.2.3 xx.xxx.xxx.xxx xx.xxx.xxx.xxx XX, XX 0/o xx.xxx.xxx.xxx R. PEMBIAYAAN D.2.4 ---- �· www.jdih.kemenkeu.go.id I. Pembiayaan Dalam Negeri D.2.4.1 i x.xxx.xxx.xxx x.xxx.xxx.xxx xx,xx0/o x.xxx.xxx.xxx
Selain dokumen sumber di atas, terdapat dokumen sumber lain terkait yang dapat digunakan dalam proses akuntansi transaksi khusus Suspen Penerimaan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Mekanisme penyampaian Laporan Keuangan sebagai berikut:
Jadwal penyampa1an Laporan Keuangan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 tata cara penyusunan dan penyampa1an Laporan Keuangan BUN. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB XII CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKP BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Pemyataan Tanggung Jawab Penggabungan Laporan Keuangan ........ selaku UAKP BUN Transaksi Khusus yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran . . . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Lq.poran Keuangan dari masing masing Pembantu BUN nierupakan tanggung jawab UAP BUN TK. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Selaku Pimpinan dari UAKP BUN TK �·· www.jdih.kemenkeu.go.id FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAP BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN ............... . . Pemyataan Tanggung Jawab lsi Laporan Keuangan ......... selaku UAP BUN TK ............... , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, ..................................... . ........ . .... . . . . , Selaku Pimpinan dari UAP BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKKPA BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pemyataan Tanggung Jawab Isi Laporan Keuangan . . . . . . . .. selaku UAKKPABUN TK . . . . . . . . . . . . . . . , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran. . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , Selaku Pimpinan dari UAKKPA BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UAKPA BUN TK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR/KEPALA .. . . . . . . . . . . . . . . Pemyataan Tanggung Jawab Isi Laporan Keuangan . . . . . . .. . selaku UAKPA BUN TK . . . . . . . . . . . . ... , yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran . . . . sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, ......... . .... . . . ........ . ..... . ...... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . , Selaku Pimpinan dari UAKPA BUN TK www.jdih.kemenkeu.go.id BAB XIII PENUTUP Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyaJlan laporan keuangan sesua1 dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan modul ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk transaksi yang termasuk dalam ruang lingkup transaksi khusus. Diharapkan dengan tersusunnya modul ini maka penyusunan laporan keuangan transaksi khusus oleh seluruh unit akuntansi pengelola transaksi khusus dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar menghasilkan Laporan Keuangan Bagian Anggaran Transaksi Khusus, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang andal. Dengan demikian maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi lebih akurat, informatif, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.OS/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.OS/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.OS/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)